Inilah Tahapan Proses Penghancuran Golkar

Inilah Tahapan Proses Penghancuran Golkar:

Survei terbaru yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dengan menyatakan suara Golkar merosot menjadi 8,4 persen merupakan posisi terendah dalam sejarah perjalanan politik Golkar.

Hal ini jelas menunjukkan kepercayaan publik terhadap Golkar kian menurun. Secara logika politik pun pada dasarnya masyarakat tidak akan bersimpati pada Partai yang konflik, apalagi terjadi dualisme. Artinya dukungan masyarakat yang tinggal 8,4 persen pun bisa jadi akan terbagi dua oleh dualisme yang ada.

Tahun 2015 sudah di depan mata. Di pertengahan tahun akan terjadi Pemilukada serentak gelombang pertama. Sekiranya, pada bulan April mendatang semua calon-calon kepala daerah sudah harus terdaftar di KPU. Dualisme Golkar akan berimbas pada dualisme pencalonan kepala daerah. KPU bisa jadi kemudian membatalkan pencalonan tersebut sehingga Partai Golkar berpotensi tidak memiliki calon di Pemilukada mendatang.

Selain dari pada itu Dualisme Golkar ini akan menyebabkan dualisme kepengurusan daerah yang akan membuat persoalan politik di daerah akan makin menajam. Terutama pada basis perhelatan di DPRD.

Aksi pecat memecat dan tuntut menuntut yang tidak akan ada habisnya sudah pasti akan terjadi. Ini akan menjadi suatu pemandangan/berita yang tidak enak dilihat/didengar, kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari proses kehancuran ini.

Sekali lagi sebagai kader muda yang berharap eksistensi Golkar tetap ada untuk puluhan tahun mendatang, saya berharap agar Dualisme Partai Golkar ini segera disudahi dengan rekonsiliasi.

Saya yakin bahwa kebesaran hati dari Para elit Golkar ini masih ada dan ini yang akan menjadi bibit penyelamat Partai Golkar ke depan.

Salam,

Poempida Hidayatulloh

Satu Hidup Satu Partai, Yang mana ya?

Pada dasarnya apa yang diputuskan oleh Kemkumham dalam konteks dualisme Munas Partai Golkar adalah suatu sikap yang obyektif dan netral. Karena apa pun kemudian yang diputuskan oleh Kemkumham akan tetap dilanjutkan ke proses hukum.

Yang jelas kita semua tahu bahwa pada proses hukum yang berlaku masalah tidak akan selesai dalam jangka waktu yang cepat. Dan dualisme ini jelas akan merugikan Partai Golkar. Di mana segala energi dan potensi Partai yang ada pada Golkar akan tercurahkan dalam masalah dualisme ini. Sehingga upaya Partai untuk melakukan konsolidasi ke dalam dan memperkuat strategi untuk pemenangan di 2019 menjadi terlupakan. Hasil akhirnya, sudah bisa dipastikan bahwa Golkar akan sulit menang.

Partai Golkar diambang kehancuran. Dan ironisnya bisa jadi yang menghancurkannya adalah kader-kader Golkar sendiri. Semoga saja seluruh kader Golkar segera menyadari akan hal ini. Betapa Partai ini berada di ambang kehancuran. Rekonsiliasi harus segera terjadi. Tidak boleh ada dualisme lagi.

Saya menganut prinsip 1 hidup 1 partai, tapi saat ini sungguh sedih melihat terjadinya dualisme Golkar ini.

Hiduplah Golongan Karya Semoga Tuhan Selalu Melindunginya.

Surat Poempida Ke Mahkamah Partai Golkar

PRESS RELEASE: Sebagaimana prinsip saya dalam berpolitik bahwa perjuangan itu harus berdasarkan jihad fisabilillah, yaitu berjuang untuk menuju kebenaran dan melawan kebatilan. Segala sesuatu apapun baik dalam berpolitik maupun dalam kehidupan bermasyarakat hal tersebut harus diutamakan. Terkait dengan surat saya pada 20 November 2014 kepada ketua mahkamah partai Golkar Bapak Prof. Muladi, adalah merupakan hak saya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar yang mengatur tentang pembelaan diri pada saat Munas Golkar. Bahwa pembelaan diri saya tersebut sesuai dengan isi surat saya kepada Mahkamah Partai Golkar.
Selain itu saya merasa bahwa pertempuran politik yang terkait dengan perbedaan pendapat saya pada Pilpres lalu telah berakhir pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi dan Jk. Selanjutnya saya akan fokus kepada pekerjaan saya sebagai pengusaha dan mengurusi bisnis saya yang selama ini terbengkalai.
Terakhir, saya mengharapkan agar rilis ini tidak didipersepsikan lain, artinya bahwa komitmen saya tetap di Partai Golkar berdasarkan prinsip saya Satu Hidup Satu Partai. Dan biarlah surat tersebut yang menjawab semua pertanyaan yang ada. Agar segala sesuatunya dinilai sesuai dengan apa adanya.

image

Ayo Selamatkan Golkar!

Seperti yang kita semua saksikan telah terjadi suatu polarisasi politik antara Pemerintah dan Parlemen. Di mana kemudian menempatkan posisi Partai Golkar menjadi suatu Partai yang sangat strategis dan akan menentukan peta politik Nasional ke depan.
Ini membuat betapa pentingnya Musyawarah Nasional Partai Golkar bagi nasib segenap Bangsa Indonesia ke depan.
Oleh karena untuk dapat menempatkan Partai Golkar pada suatu posisi yang kuat dan bermartabat perlu kiranya, saya secara pribadi mengingatkan seluruh Kader Partai Golkar dengan apa yang sudah digariskan sebagai kebijakan Partai dalam kaitan tersebut. Ada pun kebijakan Partai tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2009-2014 pada Pendahuluan

Alinea Keempat menyatakan:
“ Partai Golkar ditengah perkembangan situasi politik yang dinamis harus terus dan senantiasa memberikan kontribusi kepada seluruh aspek pembangunan bangsa. Untuk dapt berkontribusi dalam berbagai aspek, Partai Golkar harus berada dalam kondisi yang sehat, kuat, dan dinamis. Melihat kondisi dan realita yang ada, berdasarkan perkembangan politik 2004-2009, Partai Golkar harus memberikan perhatian yang serius terhadap eksistensinya sebagai salah satu partai besar yang telah memiliki banyak pengalaman dalam kancah perpolitikan nasional”.

Alinea Ketujuh menyatakan:
“ Kecenderungan penurunan kekuatan Partai Golkar akan terus berlangsung bila tidak ada upaya untuk menahan laju tersebut dan berusaha untuk menemukan faktor pengungkit (leverage factor) bagi kebangkitan partai. Partai Golkar harus melakukan refleksi dengan menghadirkan rasa keprihatinan terhadap kondisi partai meskipun harus tetap dibarengi dengan optimisme yang tinggi. Tanpa hadirnya rasa keprihatinan, pengelolaan Partai akan berjalan sebagaimana biasa seolah tidak ada ancaman sama sekali. Tanpa hadirnya rasa keprihatinan akan sulit bagi Partai Golkar untuk menemukan cara-cara baru menghadapi perubahan lingkungan strategis”.

Berdasarkan Misi Partai Golkar pada poin Ketiga menyatakan:
“ Misi Partai Golkar adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis”.

Sesuai dengan Pernyataan Politik pada Munas VIII partai Golkar Tahun 2009 pada Poin Ketiga, menyatakan bahwa:
“Partai Golkar menyatakan komitmennya dan secara konsisten mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas, adil tanpa pandang bulu, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip supremasi dan kepastian hukum demi terwujudnya dengan segera pemerintahan yang bersih dan efektif. Dalam kaitan ini, Partai Golkar dengan tegas menyatakan dukungan politiknya bahwa eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kuat dan independen masih relevan dan dibutuhkan bersama-sama dengan pemberdayaan Kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang fungsional dan profesional sebagai penegak hukum, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia”.

Dengan demikian sesuai dengan kebijakan di atas saya pribadi meminta kepada KPK  dan PPATK untuk dapat membuka rekam jejak kepada seluruh Kader Partai Golkar mau pun Publik, berkaitan dengan rekam jejak dan integritas dari semua Calon Ketua Umum yang akan berkompetisi di Munas Golkar mendatang. Hal ini ditujukan untuk dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Partai Golkar ke depan dan juga menunjukkan keseriusan Partai Golkar dalam hal pemberantasan Korupsi.
Saya mempunyai keyakinan bahwa semua Calon Ketua Umum pun tidak keberatan jika rekam jejak dan integritas mereka dibuka kepada Publik. Karena mereka akan menjadi calon-calon Pemimpin Nasional ke depan.
Semoga Allah memberkati Partai Golkar dan kita semua.

Poempida Dan Masalah TKI

Konsep Manajemen Kerja BNP2TKI
Oleh Dr. Poempida Hidayatulloh

Masalah TKI adalah masalah harjat dan martabat Bangsa Indonesia dan bukan hanya sekedar untuk solusi menjawab kurangnya penciptaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu BNP2TKI harus dapat menjadi tulang punggung bagi tegaknya konstitusi terutama dlaam hal: “…melindungi segenap Bangsa Indonesia”.
BNP2TKI ke depan harus menunjukkan panguatan pada basis pengawasan dan perlindungan bagi para TKI.
Ketegasan dalam konteks pengawasan harus didukung dengan penegakan hukum dalam hal penempatan yang seringkali terjadi eksploitasi berlebih. Sehingga akan terjadi efek jera bagi para mafia TKI.
Transparansi dalam konteks pengawasan pun harus terus diimplementasikan dan disosialisasikan langsung kepada Publik. Agar Publik tahu siapa-siapa pemain-pemain nakal dan pemain-pemain yang taat kepada aturan. Sehingga terjadi mekanisme “rewards and punishment” yang jelas.
Basis perlindungan dapat didukung dengan pemutakhiran data dan sistem pendataan yang memiliki akurasi, integritas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sumber data yang baik mekanisme perlindungan dapat dilakukan secara tepat, cepat dan akurat.
Mengingat pembangunan maritim akan menjadi sektor unggulan Pemerintahan ini, maka basis pengiriman Anak Buah Kapal (ABK) yang banyak menuai permasalahan yang luar biasa harus mendapat perhatian khusus. Sehingga basis perlindungan terhadap para ABK yang bekerja di Luar Negeri dapat dilakukan sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai Manusia Indonesia.
Bekerjasama dengan Kepolisian dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk memerangi Perdagangan Manusia Indonesia baik di dalam mau pun di luar negeri.

Anak Kampung….

Aku ini anak kampung…
Lahir dan besar di kampung
Tapi aku beruntung
Pendidikanku sudah sampai ujung

Aku tidak pernah bingung
Berpikir keras bukan termenung
Bekerja keras jadi tulang punggung
Untuk kehidupan yang bersambung

Aku tidak suka disanjung
Apalagi sampai melambung
Bisa membuat perutku kembung
Pikiranku diselimuti mendung

Jangan aku ditelikung
Karena nyawaku siap disabung
Untuk suatu prinsip yang ku junjung
Maju terus sampai di penghujung

Masalah Outsourcing BUMN, PR Menteri BUMN

Tidak akan pernah berhenti bagi saya untuk terus menyuarakan kepentingan Rakyat kecil. Apalagi ini semua adalah amanat konstitusi dan juga sesuai dengan ketentuan UU No 13 tahun 2003.
Masalah Outsourcing di BUMN yang sudah berlarut-larut, kini memasuki babak baru dengan terbentuknya Pemerintahan baru. Keberpihakan Pemerintahan baru ini tersentra pada sosok Menteri BUMN, Rini Soemarno. Masalah ini akan menjadi pembuktian marhaenisme dan keberpihakannya terhadap wong cilik. Di mana ribuan karyawan alih daya (outsourcing) di BUMN menantikan kepastian nasibnya. Padahal mereka Sudah bekerja bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.
Apa yang akan menjadi gebrakan Rini dalam menyelesaikan masalah itu? Hal ini adalah hal yang Besar dan Prinsip, dan tidak bisa tidak harus menjadi prioritas dan perhatian Rini sebagai Menteri BUMN.

Salam,
Poempida Hidayatulloh
Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat – ORKESTRA

Poempida's Journal

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 30.362 pengikut lainnya.