Selamat Jalan Bung Natsir Mansyur

image

Baru dari melayat Alm. Bang Aci (Natsir Mansyur) …. Selamat Jalan sobatku doa kami sekeluarga mengiringi … Baru sadar anak-anak Almarhum masih kecil-kecil. Semoga Keluarga diberikan kesabaran dan Ketabahan.

Bang Aci adalah sobat baik saya di Kadin mau pun Partai Golkar. Sebagai Senior Almarhum adalah seorang yang senantiasa memberikan semangat dan bimbingan yang baik bagi saya sebagai junior. Saya merasa kehilangan Beliau. Selamat Jalan Bang Aci…. Kebaikan dan kesetiakawananmu akan selalu kita semua kenang.

Ironi Ketenagakerjaan di Indonesia

Munculnya arus PHK yang semakin menjadi sangat signifikan harus menjadi alarm kekhawatiran yang harus secara cermat dibaca dan disiapkan solusi beserta bantalan sosialnya oleh Pemerintah.
Ironisnya hal ini terjadi bersamaan dengan maraknya arus tenaga kerja asing dari Tiongkok yang secara jumlah semakin mengkhawatirkan.
Boleh jadi mereka masuk secara legal. Namun tidak boleh kita semua lupakan akan janji kampanye Presiden Jokowi dalam membuat Barrier untuk menyeimbangkan dan memberikan peluang lebih bagi pekerja domestik.
Ketidaadilan dalam masalah ketenagakerjaan pun semakin terasa dengan banyaknya kasus hubungan industrial yang sudah inkracht dan dimenangkan pekerja tetapi tidak dapat dieksekusi.
PR Pemerintah jelas harus merealisasikan keadilan tersebut tanpa memberikan sinyal keraguan bagi investasi baru yang menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai momok belaka.
Peran Kementrian Tenaga Kerja sebagai penegak keadilan dan pemberi kepercayaan terhadap kaum pekerja dan pengusaha memang masih jauh dari ideal. Ironisnya hal tersebut tidak diiringi dengan gagasan dan langkah-langkah nyata untuk menuju situasi ideal yang diharapkan.
Era Masyarakat Ekonomi ASEAN pun sudah di depan mata. Tidak secara pesimis melihatnya, namun perlu adanya strategi yang secara jangka panjang tidak merugikan basis ketenagakerjaan domestik yang semakin hari semakin menuntut lapangan pekerjaan yang layak.
Kekuasaan dapat memberikan jalan tersebut dan ini adalah amanat Konstitusi Republik yang tercinta ini.

Poempida Hidayatulloh
Ketua Umum ORKESTRA
Organisasi Kesejahteraan Rakyat

Dana Aspirasi Jilid 2

Dana Aspirasi DPR menjadi isu yang  ramai dibicarakan belakangan ini, walau pun pada periode 2009-2014 sebelumnya pun hal ini sudah pernah dibahas namun berakhir tidak dijalankan karena banyaknya penolakan dari publik.
Jika ada kemudian Anggota Dewan berbicara bahwa Dana Aspirasi itu harus ada karena mereka disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya, itu sama sekali salah. Karena pada dasarnya sumpah seorang anggota dewan berbasis pada kata aspirasi tersebut. Artinya seorang anggota dewan harus banyak mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakatnya. Aspirasi itu belum tentu outputnya berkenaan dengan masalah uang saja. Banyak sekali jenis aspirasi rakyat yang harus dibantu dan diperjuangkan oleh anggota dewan. Hal ini dapat dilihat dengan menumpuknya aspirasi Rakyat di DPR, yang dibuka masukannya melalui kotak Surat, SMS,dan email. Terakhir, masih ada sekita belasan ribu aspirasi Dan pengaduan masyarakat yang tidak/belum ditangani.
Jadi apakah dengan Dana Aspirasi itu masalah-masalah yang ada tersebut akan tiba-tiba dapat terselesaikan atau tertangani.
Selain dari pada itu jika publik banyak menolak keberadaan dana aspirasi, bukankah itu bentuk dari aspirasi itu sendiri?
Intinya berbicara aspirasi harus dimulai dengan memahami arti aspirasi itu sendiri.

Poempida Hidayatulloh
Ketua Umum ORKESTRA
Organisasi Kesejahteraan Rakyat

Sosok Maxi Gunawan Calon Ketua Umum Kadin Indonesia 2015-2020

image

Tidak terasa sudah 15 tahun saya mengenal seorang Maxi Gunawan. Seorang kawan yang saya kenal energik, setia kawan, cekatan dan mempunyai wawasan yang baik dan luas.
Saya memanggil Maxi Gunawan dengan panggilan Mas Maxi karena sama-sama berlatar belakang suku Jawa.
Saya pertama kenal Mas Maxi saat masih bekerja menjadi profesional, namun Beliau sangat mudah diajak berkomunikasi walau pun saat itu Mas Maxi Sudah menjadi pengusaha sukses dan mempunyai koneksi yang liar biasa.
Saat saya kemudian merintis usaha sendiri keakraban pun bertambah. Hingga saat ini saya menganggap Mas Maxi sebagai seorang sahabat yang sangat baik.
Beberapa minggu silam saya mendapat telpon dari Mas Maxi. Intinya Beliau menyampaikan niatnya untuk maju menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia pada Munas Kadin mendatang.
Tanpa ragu, saya sampaikan bahwa saya mendukung penuh idea Mas Maxi tersebut dan siap membantu Beliau dalam konteks pemenangan sebagai Ketua Umum Kadin.
Dalam kehidupan berorganisasi yang saya geluti saya hanya akan mendukung orang-orang yang mempunyai kredibilitas yang baik, kompetensi yang mumpuni, kepemimpinan yang bisa jadi teladan, rekam jejak yang tidak tercoreng dan ketulusan dalam persahabatan. Semua faktor yang saya sebutkan tadi sangat melekat pada sosok seorang Maxi Gunawan.
Kekaguman saya pun bertambah saat memahami Visi Misi yang dipaparkan oleh Mas Maxi pada deklarasinya di Bandung tanggal 20 Mei yang lalu untuk maju menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2015-2020.
Maxi Gunawan ternyata berkomitmen untuk secara serius membantu dan bermitra dengan Pemerintah untuk memajukan dunia usaha Indonesia untuk lebih ramah investasi, tumbuh pesat, kompetitif, kuat terhadap krisis ekonomi, mandiri, bermartabat dan bersih.
Kepedulian Mas Maxi terhadap pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk UMKM pun terpancar. Tidak hanya itu, Maxi Gunawan berkomitmen untuk membangun basis-basis usaha daerah mulai dari tingkat desa sampai nasional.
Mas Maxi pun ternyata sangat paham tentang betapa pentingnya menciptakan ketahanan pangan, energi dan air yang berkelanjutan sebagai basis terciptanya Ketahanan Nasional yang hakiki.
Yang lebih mengejutkan Mas Maxi ternyata juga mempunyai mimpi yang sama dengan saya, yaitu mewujudkan suatu keadaan di mana produk dan teknologi domestik harus menjadi tuan rumah di Negara yang tercinta ini.
Memang apa yang saya sampaikan di atas bukanlah suatu hal yang begitu mudah untuk dicapai. Perlu komitmen dan kerja keras secara berjaringan yang harmonis dan dilakukan secara terus-menerus.
Mengingat karakter Maxi Gunawan, saya tidak ragu bahwa cita-cita perjuangan itu Insya Allah bisa dicapai.
Bismillah …. Semoga sukses Mas Maxi!

Poempida Hidayatulloh
Ketua Komite Tetap Persaingan Usaha
KADIN INDONESIA

Suaka Politik Bagi Imigran Rohingya

Sebagai Bangsa yang Besar, Indonesia harus membantu musibah yang menimpa para imigran Rohingya. Dilematika geopolitik yang ada harus dikesampingkan terlebih dahulu demi kemanusiaan.
Salah satu cara yang memang menjadi hak Pemerintah adalah memberikan “Political Asylum” (Suaka Politik), sampai terjadi kondisi yang membaik di negara asal mereka.
Suaka politik adalah salah satu hak asasi manusia ditegaskan oleh Pasal 14 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan aturan hukum hak asasi manusia internasional. Semua negara yang telah sepakat untuk Konvensi PBB mengenai Status Pengungsi harus membiarkan orang, yang memenuhi syarat, datang ke negara mereka.
Jelas para Imigran Rohingya sudah memenuhi syarat mengingat kondisi musibah yang menimpa mereka.
Organisasi Kesejahteraan Rakyat (ORKESTRA) mendesak Pemerintah RI agar segera memberikan Suaka Politik dan bantuan kemanusiaan bagi para imigran ini.
Selama mereka dalam suaka tentunya diplomasi dengan Myanmar pun harus dijalankan dalam konteks mempertegas status para imigran Rohingya ini.

Poempida Hidayatulloh
Ketua Umum ORKESTRA
Organisasi Kesejahteraan Rakyat

Keputusan PTUN adalah Kekalahan Bagi Golkar Secara Menyeluruh

Terlepas dari hasil PTUN pada siang hari ini mengenai harus dicabutnya SK Menkumham tentang Kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono, ternyata tidak juga memberikan kemenangan bagi kubu ARB. Pasalnya baik Kubu ARB maupun Golkar Slipi (dibawah Pimpinan Agung Laksono) belum juga berhak menominasikan calon-calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2015 ini.
Hal ini jelas karena Pihak Golkar Slipi sebagai Pihak terintervensi akan melakukan Banding. Tidak hanya itu saja Kemenkumham sebagai tergugat pun kabarnya akan melakukan Banding Pula.
Dengan demikian, sesuai dengan PKPU No. 9 Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi “Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

Dengan demikian jelas sudah bahwa ini adalah proses penghancuran Partai Golkar semakin tampak dengan kasat mata.

Apa yang diputuskan oleh PTUN pun sangatlah di luar kewenangan PTUN (Ultra Petitum), di mana seharusnya PTUN hanya dapat memutuskan sesuatu yang berkaitan dalam masalah administrasi negara saja, yaitu keberadaan SK Menkumham saja, dan tidak memberikan keputusan lebih dari pada lingkup tersebut. PTUN tidak dapat memutuskan Golkar mana yang sah, karena pihak tergugat adalah Kemenkumham. Keputusan PTUN pun tidak boleh menafikan keberadaan Keputusan Mahkamah Partai Golkar, dan Pengadilan sebelumnya.
Saya pribadi meyakini bahwa keputusan PTUN ini senantiasa berubah total di tingkat banding dan kasasi kemudian.

Poempida Hidayatulloh
Ketua DPP Partai Golkar

Di bawah ini adalah narasi lengkap dari pasal 34-36 PKPU no. 9 2015, sebagai berikut:

PKPU No. 9 Tahun 2015

Pasal 34

(1) KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.

(3) KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

(4) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.

(5) KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

(6) Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

(7) Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon. 

Pasal 35

Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), ayat (4) atau ayat (6), menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.

Pasal 36

(1) Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

(2) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

(3) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian. 

Poempida's Journal

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 33.446 pengikut lainnya.