Surat Terbuka Poempida Kepada Presiden RI, RE: UU Pilkada

Jakarta,  30 September 2014

No       : 258/PH/IX/A182/2014

Perihal : Tanggapan Terhadap Pengambilan Keputusan RUU Pilkada

Kepada

Yth. Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono

Presiden Republik Indonesia

Di Tempat

            Dengan hormat,

            Semoga Bapak dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan-Nya.

Berkaitan dengan telah dilakukannya pengambilan keputusan melalui voting tentang RUU Pilkada pada 25 September 2014. Kami memberikan penjelasan bahwa pengambilan keputusan RUU Pilkada pada Sidang Paripurna DPR tidak sesuai dengan Tata Tertib DPR terkait pengambilan keputusan melalui suara terbanyak atau voting.

Adapun penjelasan mengenai Tata Tertib tersebut sesuai dengan Pasal 284 ayat 1 bahwa:

“Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah Anggota yang hadir”.

            Dengan demikian bila jumlah Anggota DPR yang hadir pada saat sidang Paripurna tersebut adalah 496 sesuai dengan absensi di Sekretariat DPR. Maka pengambilan keputusan dapat dikatakan sah apabila mendapat 249 suara. Dan mengenai Anggota DPR yang walkout atau meninggalkan sidang, diatur dalam Pasal 285 ayat 3 dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

            Pada saat Sidang Paripurna, suara keputusan terkait RUU Pilkada hanya mendapatkan 226 suara atau hanya memperoleh sebesar 45,56% suara anggota DPR yang hadir. Artinya bahwa suara anggota DPR yang mendukung Pilkada DPR tidak memenuhi persyaratan Tata Tertib DPR.

            Untuk itu kami berpendapat bahwa pengambilan keputusan terkait RUU Pilkada pada Sidang Paripurna 25 September 2014 dapat dikatakan tidak sah dan tidak dapat disetujui sebagai Undang-Undang.

Demikian kami sampaikan sesuai dengan pengamatan dan pemahaman kami sebagai Anggota DPR. Semoga Bapak mendapatkan pertimbangan yang baik dalam memahami pengambilan keputusan tersebut.Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama yang baik.

Hormat kami,

DR. Poempida Hidayatulloh, BEng (Hon), PhD, DIC

No: A-182

Golkar Oceans’ 11

image

Golkar Oceans’ 11:
Poempida Hidayatulloh,
Agus Gumiwang Kartasasmita,
Nusron Wahid,
Emil Abeng,
Neil Iskandar,
Oheo Sinapoy,
Gusti Iskandar,
Zainudin Amali,
Chairuman Harahap,
Nudirman Munir,
Taufik Hidayat

Tercatat dalam sejarah Golkar yang terkenal selalu kompak dan solid dalam pengambilan keputusan di Paripurna DPR, 11 orang yang memilih berbeda dengan keputusan Fraksi, saat pengambilan keputusan opsi untuk pengesahan RUU PILKADA semalam-sampai dini hari.
Terlepas dari Konsekuensi dan sanksi yang telah diultimatumkan oleh Fraksi bahkan DPP Partai Golkar, ke 11 orang ini konsisten untuk memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan sumpah jabatannya.
“Suara Golkar Suara Rakyat” yang selama lima tahun terakhir kita gaungkan untuk kemajuan dan kebangkitan kembali Golkar telah terepresentasikan oleh 11 orang yang mendukung dilaksanakan Pilkada Langsung oleh rakyat.
Ini bukan suatu akhir dari perjuangan. Tapi ini adalah suatu awal dari langkah menciptakan paradigma baru ke depan dalam konteks membangun demokrasi yang bermartabat.

Timwas TKI Desak Mabes Usut Tuntas 17 PPTKIS Bermasalah

Wakil Ketua Timwas TKI DPR RI Poempida Hidayatulloh mendesak Mabes Polri mengusut tuntas 17 Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang tertangkap di bandara internasional Soekarno-Hatta.
“Kami mendesak Mabes Polri usut tuntas 17 PPTKIS yang tertangkap di bandara Soekarno-Hatta saat  memberangkatkan TKI ke UEA dan Qatar, padahal kedua negara tersebut  saat ini sedang proses moratorium,” kata Poempida di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (22/09).
Poempida mengatakan, 17 PPTKIS yang tertangkap itu adalah para pemain ilegal tulen yang “dipelihara” oleh oknum tertentu. “Satu sisi penempataan TKI dimoratorium tapi di sisi lain keberadaannya yang ilegal dipelihara alias “diternak” oleh oknum-oknum tertentu,” tegasnya.

Timwas TKI juga meminta Mabes memeriksa medical yang tegabung dalam Gamca –Gamca organisasi medical yang berpusat di Riyadh, Saudi Arabia–yang dengan sengaja mengatur dalam negeri kita.
“Apjati sudah mengirim Surat keberatan ke Menkes namun tidak digubris,” katanya.
Perlu diketahui, para TKI yang dikirim ke Timteng meskipun Negara moratorium harus ada medical dari Gamca. Jadi  kalau tidak ada medical dari Gamca tidak bisa masuk ke negara Timteng. “Dalam konteks ini, Gamca ikut berperan aktif membantu TKI non prosedural/ilegal dimana-mana,” jelasnya.

RUU Pilkada: Ujian Soliditas KMP

Hangatnya berbagai berita dan opini berkembang terkait RUU Pilkada di Media Massa, pada akhirnya akan diputuskan di Sidang Paripurna DPR RI. Di mana nanti akan jelas pada saat tersebut agenda politik Koalisi Merah Putih (KMP) akan diuji. Apakah kemudian KMP dapat menggolkan RUU tersebut sesuai dengan keinginan mereka untuk menguasai mayoritas Pemerintahan Daerah dengan cara Pilkada melalui DPRD.
Perhelatan pada Sidang Paripurna yang akan diagendakan pada tanggal 25 September mendatang ini nampaknya akan menjadi suatu pembicaraan yang alot.
Ujung dari pengambilan keputusannya hampir dapat dipastikan melalui Voting. Apabila voting di sini berjalan dan kemudian KMP dikalahkan, maka secara kasat mata soliditas KMP tinggal cerita saja. Namun lain halnya kalau melalui Voting tersebut KMP menang dan berhasil menggolkan RUU tersebut sesuai dengan kehendak mereka. Tentu ini akan menjadi tantangan besar bagi Pemerintahan Jokowi-JK ke depan terutama di basis-basis daerah.
Walaupun hasil Voting nanti tidak mudah untuk diprakirakan, saya mempunyai suatu analisa yang berbeda. Akan ada kejutan-kejutan yang menarik sehingga membuat hasil akhir dari voting tersebut menjadi di luar dugaan.
Jika kemudian KMP ragu disaat voting dan mendorong untuk memutuskan di periode persidangan berikutnya dengan konstalasi jumlah anggota dewan yang berbeda, maka secara psikologis politik akan menjadi beban tersendiri bagi KMP.
Pada akhirnya, mayoritas Rakyat Indonesia menginginkan Pilkada dilaksanakan secara langsung. Kepesertaan masyarakat dalam pemilihan akan menambah tinggi kualitas dan legitimasi demokrasi yang berjalan.
Akan sangat sulit untuk berlawanan dengan keinginan rakyat. Karena di ujung semua ini kepentingan rakyat adalah segala-galanya di era demokratis seperti sekarang ini.
Bagi mereka yang masih berpikir bahwa Elit politik masih bisa memainkan permainan politik untuk berbeda dengan keinginan rakyat maka sebenarnya mereka itu semua lupa akan kepentingan rakyat dan akan terjerembab di suatu saat.

Salam,
Poempida Hidayatulloh

Intervensi Hukum Untuk Kasus Pemecatan Kader Golkar

Kasus pemecatan 3 Kader Golkar, Saya, Agus Gumiwang Kartasasmita,  dan Nusron Wahid oleh DPP PG telah dilaporkan di PN Jakarta Barat untuk selanjutnya berjalan sebagai proses hukum.
Belum juga persidangan di gelar, sudah tercium upaya intervensi dari oknum-oknum DPP PG. Di mana hakim-hakim yang akan mengadili kasus ini telah “didekati” dan didorong untuk memutuskan N.O. (Niet Onvantkelijk Verklaard) atau gugatan tidak dapat diterima. Dan kemudian keputusan tersebut dilaksanakan secepatnya sebelum masa periode DPR RI 2014-2019 berjalan.
Kami meminta kepada para hakim agar berlaku obyektif terhadap kasus kami bertiga ini, demi kaedilan di Republik tercinta ini.
Selain itu kami akan menyurati Komisi Yudisial agar memperhatikan kasus pemecatan kami ini secara seksama agar tidak terjadi permainan kasus antara para hakim yang menangani dan pihak tergugat.
Semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Salam,
Poempida Hidayatulloh

Tahukah Anda Tentang Big Data?

Membaca berita yang dilansir situs Detik.com sebagai berikut “Big Data: Si Canggih yang Belum Digemari di Asia” membuat saya tertarik untuk mengulasnya.

Big Data adalah teknologi data processing dan analytics yang cukup komplit untuk data yang terstruktur, semi-terstruktur bahkan juga non-terstruktur dalam jumlah yang besar dan kecepatan yang tinggi.‬

‪Arsitektur Big Data mendukung skalabilitas horizontal yang secara praktis hampir tidak terlimitasi dalam jumlah processor, memory dan storage. Bayangkan jika anda memiliki sistim komputasi dengan 8000 nodes cluster komoditi hardware dimana tiap node memiliki 2x cpu 8 core, 32 Gigabytes memory dan 16 Terrabytes disk. Relatif murah tetapi luar biasa powerful! Teknologi inilah yang dipakai oleh yahoo, facebook, flickr, tweeter, dan lain-lain.‬

‪Permasalahan yang umum ditemui adalah programming aplikasi agar bisa running dengan baik diatas teknologi ini, yang oleh Apache dinamakan Hadoop Map Reduce. Framework ini cukup membingungkan dan menyulitkan bagi banyak programmer belum lagi bila harus digunakan untuk menyelesaikan problem bisnis yang kompleks.‬

Kebutuhan Big Data di Indonesia:

Kebutuhan big data sudah diperlukan saat ini untuk keamanan negara dan juga untuk potensi penanganan layanan kesehatan nasional.atau jaminan sosial masyarakat.

Dari sisi kemaman negara, dengan meningkatnya penggunaan sosisl media secara terbuka, baik oleh prbadi bahkan oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah harus bisa menjamin tidak ada kebocoran rahasia negara, akibat penggunaan media sosial.

Untuk peningkatan layanan kesehatan dan jaminan sosial, diperlukan pertukaran data dari semua WNI yang secara undang-undang akan terjamina layanan kesehatannya. Jaminan layanan kesehatan dan jaminan sosial yang baik, hanya bisa terlaksana kalau pengelolaan data dari semua stake holder (Masyarakat, Rumah Sakti, BPJS dan semua pihak) dapat dikelola dengan cepat dan tepat.

Hanya dengan teknologi BIG DATA layanan di atas bisa terjamin …

Namun tahukah kita bahwa satu perusahaan anak bangsa telah melakukan riset selama lebih dari 4 tahun untuk membuat perangkat yang menjembatani antara kompleksitas Map Reduce dan bisnis proses yang harus diimplementasikan. Tanpa melakukan atau hanya dengan minimal programming serta click and drag serta pembuatan workflow yang sangat mudah semua ini bisa diselesaikan dengan cepat, untuk proses non real time, real time bahkan in memory.‬

‪Alhasil perusahaan-perusahaan telekomunikasi lokal seperti Telkomsel, Indosat telah memanfaatkan teknologi ini selama bertahun-tahun untuk aplikasi  data processing jumlah besar dalam waktu yg diharapkan, skalabilitas, cost efficiency, ketersediaan yang sangat baik. Cluster terbesar yang digunakan hampir mencapai 100 nodes saat ini dan masih berkembang terus.‬

‪Piranti lunak tersebut adalah HGrid untuk non real time processing, SGrid untuk real time processing dan event correlation serta HSpark untuk in memory processing.

Saat ini perusahaan LOKAL Indonesia tersebut sudah bisa menangani masalah ini dengan benar dan tidak tergantung kepada brand internasional yang ada. Perusahaan lokal ini SUDAH menangani BIG DATA khusus untuk pengolahan data-data pelanggan  di bidang perbankan dan telekomunikasi. Data-data pelanggan diolah untuk kebutuhan pengembangan produk / layanan bukan untuk pelanggaran privasi pribadi pelanggan.

Poempida's Journal

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 28.026 pengikut lainnya.