Bang Ical Menjenguk Pak Fahmi Idris di Singapore

image

Hari ini, jam 13.05 Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie menjenguk Mertua saya Pak Fahmi Idris yang sedang dirawat di ICU RS Mount Elizabeth Singapura. Pak Fahmi dalam proses pemulihan setelah Operasi penguatan tulang belakang hari Senin kemarin.
Bang Ical ditemani oleh Lalu Mara saat menjenguk. Bang Ical menyampaikan harapan dan doa agar Pak Fahmi dapat cepat kembali pulih dan menyampaikan salam dari Mbak Tatik Bakrie, isterinya.
Bang Ical bercerita kepada saya bahwa Pak Fahmi adalah guru politik Beliau sejak awal Bang Ical mulai masuk ke dunia Politik.
“Fahmi ini yang mengajari saya pidato pada saat saya di Hipmi dan harus memberikan paparan di Golkar saat itu”, demikian kenang Bang Ical.
Terima kasih sudah menjenguk Papa Bang Ical, demikian saya sampaikan ke Beliau saat yang bersangkutan pamit.

Pelantikan Presiden RI Ke 7

Hari ini adalah hari spesial untuk Bangsa Indonesia, hari inilah hari Indonesia memiliki Presiden Ke 7. Bersamaan dengan dilantiknya Pak Jokowi dan Pak JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, hari ini pula adalah hari Ulang Tahun Partai Golongan Karya yang ke 50.
Namun terlepas dari berita-berita menggembirakan di atas, bagi saya hari ini adalah hari yang sangat penting, karena hari ini Mertua saya dan juga Mahaguru politik saya, Fahmi Idris, menjalani operasi penguatan tulang belakang lumbar 5 yang remuk menyebabkan syarafnya sakit karena terjepit tulang remuk ini selama 1 bulan terakhir.
Beliau sudah dinyatakan positif terkena kanker Myeloma. Kanker darah yang memang menjadi penyebab tulang belakangnya remuk.
Setelah pemulihan dari operasi ini, Insya Allah Beliau akan menjalani pengobatan lebih lanjut untuk menangani Myeloma ini.
Mohon doa dari semua teman-teman untuk kesembuhan Beliau.

Salam, Poempida Hidayatulloh

DILEMMA: “Prediksi Ekonomi Di Tengah Polarisasi Politik Nasional”

DILEMMA: Diskusi Lepas Mayarakat Madani

Topik: “Prediksi Ekonomi Di Tengah Polarisasi Politik Nasional”

Tempat: Restoran Jambal Roti, Ground Floor, Bellagio, Mega Kuningan.

Waktu: Jam 9-11 Pagi, Sabtu, 11 Oktober 2014.

Narasumber:

Dradjad Wibowo (Wakil Ketua Umum PAN),

Arief Budimanta (Politisi PDIP),

Fauzi Ichsan (Pengamat Ekonomi dan Pasar Modal).

Moderator: Poempida Hidayatulloh.

Dapat disaksikan Via LiveStreaming di Nuansabaru.com

Pemerintahan Jokowi JK Mau di Jegal?

Secara struktur tata negara tidak mudah menjatuhkan Presiden dalam sistem Presidential. Apalagi Presiden ini terpilih secara langsung oleh Rakyat. Jadi Presiden mempunyai legitimasi kuat.
Selain itu Presiden terpilih memang harus kemudian menunjukkan kinerja yang pro rakyat.
Dengan menunjukkan program yang bermanfaat untuk masyarakat, hampir bisa dikatakan sulit untuk diintervensi oleh KMP. Karena mereka pun tidak mungkin mau kehilangan nama di depan publik dan menjadi musuh masyarakat.
Jadi integritas Pemerintahan Jokowi JK dan Keberpihakan kepada rakyatlah yang akan menjadi kuncinya. Sehingga tidak tercipta ruang bagi KMP untuk menjegal. Ini memang suatu perjalanan yang sangat berat karena tidak boleh ada margin of error yang besar saat Pemerintahan berjalan. Sedikit masalah atau kesalahan dibuat oleh Pemerintah akan menjadi bulan-bulanan KMP.
Sehubungan dengan statement Hashim Djojohadikusumo, anggap saja sebagai cemeti bagi Pemerintahan Jokowi JK kedepan untuk secara maksimal menyelesaikan berbagai masalah Bangsa yang ada dan membangun Indonesia ini menjadi suatu Negara maju yang mandiri.

Salam, Poempida Hidayatulloh

Surat Terbuka Poempida Kepada Presiden RI, RE: UU Pilkada

Jakarta,  30 September 2014

No       : 258/PH/IX/A182/2014

Perihal : Tanggapan Terhadap Pengambilan Keputusan RUU Pilkada

Kepada

Yth. Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono

Presiden Republik Indonesia

Di Tempat

            Dengan hormat,

            Semoga Bapak dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan-Nya.

Berkaitan dengan telah dilakukannya pengambilan keputusan melalui voting tentang RUU Pilkada pada 25 September 2014. Kami memberikan penjelasan bahwa pengambilan keputusan RUU Pilkada pada Sidang Paripurna DPR tidak sesuai dengan Tata Tertib DPR terkait pengambilan keputusan melalui suara terbanyak atau voting.

Adapun penjelasan mengenai Tata Tertib tersebut sesuai dengan Pasal 284 ayat 1 bahwa:

“Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah Anggota yang hadir”.

            Dengan demikian bila jumlah Anggota DPR yang hadir pada saat sidang Paripurna tersebut adalah 496 sesuai dengan absensi di Sekretariat DPR. Maka pengambilan keputusan dapat dikatakan sah apabila mendapat 249 suara. Dan mengenai Anggota DPR yang walkout atau meninggalkan sidang, diatur dalam Pasal 285 ayat 3 dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

            Pada saat Sidang Paripurna, suara keputusan terkait RUU Pilkada hanya mendapatkan 226 suara atau hanya memperoleh sebesar 45,56% suara anggota DPR yang hadir. Artinya bahwa suara anggota DPR yang mendukung Pilkada DPR tidak memenuhi persyaratan Tata Tertib DPR.

            Untuk itu kami berpendapat bahwa pengambilan keputusan terkait RUU Pilkada pada Sidang Paripurna 25 September 2014 dapat dikatakan tidak sah dan tidak dapat disetujui sebagai Undang-Undang.

Demikian kami sampaikan sesuai dengan pengamatan dan pemahaman kami sebagai Anggota DPR. Semoga Bapak mendapatkan pertimbangan yang baik dalam memahami pengambilan keputusan tersebut.Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama yang baik.

Hormat kami,

DR. Poempida Hidayatulloh, BEng (Hon), PhD, DIC

No: A-182

Poempida's Journal

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 28.773 pengikut lainnya.