Gugatan PTUN Itu Harapan Palsu

Minggu lalu saya menulis sebuah tulisan di Jurnal Pribadi saya sebagai berikut:
Yusril Dan Bubarkan Golkar – http://nuansabaru.com/2015/04/11/yusri-dan-bubarkan-golkar/
Respon yang saya terima cukup beragam namun intinya adalah mencoba untuk membuat saya berdebat dengan Yusril di Media Sosial. Tentu tidak saya tanggapi karena saya tidak mau berdebat tanpa tatap muka. Selain daripada itu saya lebih ingin mencari solusi daripada berdebat tanpa ujung.
Namun sempat saya ditanya kenapa saya berkesimpulan Yusril mempunyai agenda menghancurkan Golkar. Perlu saya jelaskan bahwa saat bergulirnya reformasi munculnya wacana pembubaran Golkar adalah berasal dari Poros Tengah. Logika politiknya, saat itu Yusril adalah pejabat Menkumdang yang dinominasikan dari Poros Tengah, maka baik secara langsung maupun tidak langsung Yusril masuk dalam lingkaran pendukung pembubaran Golkar. Selain daripada itu, Yusril sebagai Menkumdang saat itu juga masuk pada bagian yang mendukung pengadilan Mantan Presiden Soeharto.
Logika politik inilah yang terekam secara jelas pada pemberitaan media saat itu yang tentunya dapat menjawab pertanyaan di atas.
Dalam kisruh Golkar Kali ini pun tanpa disadari, langkah hukum yang dijalankan oleh Yusril menambah tajam konflik yang terjadi. Padahal basis gugatan PTUN hanya berbicara keabsahan SK Menkumham secara proses pengeluarannya. Jika kemudian PTUN memenangkan Menkumham berarti Golkar Versi Agung Laksono lah yang sah. Tapi jika kemudian Menkumham dikalahkan, Apakah Golkar Versi Bali otomatis menjadi sah? Jelas tidak jawabannya. Karena pada dasarnya basis keputusan pengeluaran SK tersebut berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Partai.
Sekali lagi saya berusaha menyadarkan banyak pihak agar lebih jernih dalam melihat kisruh Golkar ini.

Poempida Hidayatulloh
Ketua DPP Partai Golkar

Indonesianizer: ITB League

Kendala utama dari tidak berkembangnya teknologi di Indonesia:
1. Skeptisme domestik akan produk teknologi lokal
2. Tidak terciptanya Brand lokal yang kuat di sektor teknologi
3. Lemahnya penegakan hukum akan Hak Kekayaan Intelektual
4. Sulitnya akses permodalan
5. Lemahnya strategi Pengembangan IPTEK Nasional oleh Pemerintah

Poin-poin di atas inilah yang harus menjadi platform perjuangan IA ITB yang harus menjadi school of thoughts dari kemajuan teknologi Indonesia secara khusus dan Kemajuan Nasional secara umum.
Penguasaan teknologi adalah tonggak utama dari terciptanya Ketahanan Nasional sebagai perwujudan Kedaulatan NKRI.
IA ITB sudah mendapatkan pengakuan publik sebagai basis tersedianya SDM yang handal dan mumpuni. Persepsi tersebut masih harus di-“upgrade” secara komprehensif sejalan dengan perjuangan melawan kendala-kendala di atas.
Sejarah membuktikan bahwa setiap perjuangan tidak dapat dilakukan secara perorangan dan sporadis. Perjuangan yang berhasil pasti berlandaskan suatu kesatuan tujuan, solidaritas, soliditas dan militansi para pejuangnya.
Di sinilah tantangan bagi IA ITB untuk menjadi basis para pejuang teknologi yang sejati.
Teknologi apa pun harus dapat di-Indonesia-kan secara terintegrasi dan berintegritas.
IA ITB adalah “Indonesianizer” teknologi terkini dan masa depan.
Jayalah IA ITB! Semoga Allah SWT memberkati perjuangan ini.

Eksekusi Mati Zaenab: “Perlindungan Harus Dua Kali”

Bela sungkawa untuk Keluarga Siti Zaenab. Eksekusi Mati Siti Zaenab harus menjadi cermin perbaikan bagi mekanisme perlindungan TKI ke depan secara totalitas. Mulai Dari persiapan penempatan, proses penempatan dan saat penempatan aspek Perlindungan harus dilakukan dengan strategy “double shields”. Terlindungi secara hukum dan terlindungi secara Mental. Jika secara mental TKI kuat pada dasarnya akan memberikan ketahanan tersendiri bagi si TKI untuk menghadapi berbagai tekanan yang dihadapinya. Jelas ini menjadi basis perlindungan tersendiri bagi si TKI. Sehingga dia dapat terhindar dari berbagai potensi masalah hukum yang senantiasa dapat terjadi.
Sementara itu dalam konteks perlindungan hukum, basis-basis pembelaan hukum harus dilakukan secara maksimal. Tentunya dengan menggunakan pengacara-pengacara yang benar-benar peduli dalam melakukan pembelaan. Sungguh aneh jika Pengacara Siti Zaenab yang mendampingi kasusnya kemudian tidak mengetahui eksekusi hukuman mati yang bersangkutan. Secara praktek legal di mana pun eksekusi hukuman dalam bentuk apa pun harus ada pemberitahuan kepada si Pengacara yang melakukan pembelaan.
KBRI Riyadh harus segera mempelajari dan mengevaluasi peran si Pengacara dalam hal ini. Jangan sampai pengacara yang sama tetap dipakai dan melakukan pembelaan secara tidak maksimal.

Poempida Hidayatulloh, Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat – ORKESTRA

Yusril dan Bubarkan Golkar

Secara tidak sengaja saya mendapatkan link grup mailing list dengan nama sebagai berikut

BUBARKAN GOLKAR – Yahoo Groups – https://groups.yahoo.com/neo/groups/bubarkangolkar/conversations/topics/195

Ternyata di dalamnya banyak menyebut-nyebut nama Yusril Ihza Mahendra, yang jika kita tidak lupa sejak zaman reformasi cukup berperan dan mendukung untuk dibubarkannya Golkar.
Ironisnya kini Yusril menjadi Pengacara Golkar kubu ARB dalam dualisme Golkar yang ada.
Solusi terbaik yang memberikan jalan tengah yang disajikan oleh Mahkamah Partai Golkar nampaknya tidak Serta merta menjadi jawaban final kisruh Golkar.
Dan kemudian berperanlah Yusril dalam masalah hukum yang pasca Keputusan Mahkamah Partai.
Jika memang Yusril masih mempunyai agenda yang sama seperti di awal reformasi jelas Islah di Golkar tidak akan pernah muncul. Karena agenda membubarkan/memecah belah masih ada.
Mudah-mudahan ini dapat menjadi catatan bagi kita semua untuk melihat kisruh Golkar dengan lebih jernih dan obyektif.

Poempida Hidayatulloh
Ketua DPP Partai Golkar

Balada Perbudakan ABK

Ramainya pemberitaan mengenai Perbudakan Anak Buah Kapal (ABK) di Benjina akhir-akhir ini menunjukkan betapa buruknya tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia.
Ironisnya keramaian Media meliput half tersebut melupakan berbagai macam masalah yang terkait dengan ABK yang sudah dan sedang terjadi di 3, tahun terakhir.
Pagi ini saya sebagai mantan Wakil Ketua Timwas TKI DPR RI, memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli di sidang Mahkamah Konstitusi terkait dualisme wewenang berbasis Dua Undang-undang yang berbeda Dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan dalam menangani masalah ABK ini.
Harapan yang akan didapat dalam penanganan ABK ini adalah terbentuknya kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dari Kementerian yang mana dalam masalah ABK ini.
Ego sektoral yang terbentuk sudah membuat situasi begitu sangat menyedihkan di mana masing institusi kementerian sangat ulet memperjuangkan wewenangnya namun sangat enggan mengemban tanggung jawab saat terjadi masalah.
Untuk menjadi perhatian Pemerintah agar jangan hanya memperhatikan masalah perbudakan di Benjina saja. Namun perbudakan para ABK Indonesia yang berada di atas kapal-kapal asing yang berlayar di laut-laut lintas samudera dan lintas negara harus mendapat perhatian yang serupa dan seimbang.
Karena Para ABK Indonesia ini adalah pejuang devisa bagi Indonesia yang mendapatkan deraan penderitaan yang begitu dahsyat dalam bentuk: penganiayaan, gaji tidak terbayar, tidak ada akses pada komunikasi, jam kerja berlebih, tempat kerja yang tak layak dan terakhir ditinggalkan dilaut oleh Kapten kapal.
Apakah Pemerintah akan diam saja?

Poempida Hidayatulloh
Ketua Umum ORKESTRA
Organisasi Kesejahteraan Rakyat

Peran Presiden Dan Wakil Presiden

Sehubungan dengan pemberitaan sebagai berikut: “Ternyata, Umur JK Saja yang Lebih Banyak – RMOL.CO – http://m.rmol.co/news.php?id=197875&utm_source=pulsenews&utm_medium=referral
saya melihat bahwa pendapat tersebut sangatlah tendensius dan tidak seimbang. Oleh karena itu perlu diluruskan.
Jika memang kebijakan Pemerintah dilakukan oleh Seorang Presiden Tanpa melibatkan Wakil Presiden. Maka kebijakan tersebut tetap sah secara konstitusi.
Dari sejak Indonesia berdiri dan mempunyai Pemerintahan. Sudah banyak sekali kebijakan Presiden yang diputuskan tanpa melibatkan Wakil Presiden. Bahkan pada Zaman Presiden Habibie, Presiden membuat kebijakan sendiri, karena memang tidak ada Wakil Presidennya.
Jika kemudian proses pemakzulan dilakukan secara paket Presiden dan Wakil Presiden, ini pun tidak dapat dibenarkan. Karena pada dasarnya Institusi Presiden jelas berbeda dengan Wakil Presiden. Jika terjadi kesalahan pembuatan kebijakan dilakukan oleh Presiden tidaklah serta merta menjadi tanggung jawab Wakil Presiden atau pun sebaliknya.

Poempida Hidayatulloh
Ketua DPP Partai Golkar

Ironi Gaji BUMD DKI di bawah UMP

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama harus segera menegur para direksi BUMD di DKI yang masih mempekerjakan karyawan dengan gaji di bawah UMP DKI.
Ini sangatlah ironis ditengah terjadinya pelambungan gaji dalam bentuk bonus untuk jajaran birokrat di DKI.
Selain daripada itu perusahaan yang mempekerjakan karyawan di bawah UMP bukanlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk segera menyesuaikannya sesuai aturan yang ada.

Poempida Hidayatulloh
Ketua Umum ORKESTRA
Organisasi Kesejahteraan Rakyat

Poempida's Journal

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 32.534 pengikut lainnya.