Saya Yang Memburu Dahlan Iskan!

Semalam di acara Mata Najwa, Dahlan Iskan menyampaikan sempat ada anggota DPR yang akan menangkap yang bersangkutan di kediamannya.
Sayalah orang yang menggagas tindakan jemput paksa ini.
Hal ini disebabkan saya dkk bermaksud memakai hak jemput paksa sesuai dengan UU MD3 yang berlaku saat itu. Ini karena Dahlan sudah 3 kali mangkir tidak juga hadir dipanggil oleh Komisi IX DPR RI, berkaitan dengan masalah Outsourcing di BUMN. Di mana ribuan pekerja Outsourcing terancam kehilangan pekerjaan akibat dari kebijakan yang memang dari awal sudah salah yang banyak terjadi di segenap BUMN.
Berbulan-bulan kini sudah berlalu dan nasib ribuan pegawai Outsourcing ini masih tidak jelas juga nasibnya. Padahal seorang Dahlan Iskan yang selalu klaim senang membuat gebrakan dan solusi dari berbagai masalah, tidak juga mau menyelesaikan masalah Outsourcing ini secara tuntas. Padahal sebagai Menteri BUMN Dahlan mampu dan mempunyai otoritas untuk menyelesaikannya. Apa yang menyebabkan ketidakmauan yang bersangkutan, hanya Allah dan Dahlan yang tahu.
Sempat juga kami di DPR saya menginisiasi hak interpelasi agar Presiden dapat dipanggil ke Paripurna dan menjelaskan mengenai kebijakan Outsourcing di BUMN itu. Saat itu berbagai tekanan dari Fraksi dan Bahkan Ketua Umum saya terima untuk mencabut pengusulan hak interpelasi itu. Namun saya bersikeras bahwa ini adalah kepentingan rakyat dan saya hanya ingin meminta komitmen Pemerintah dalam menyelesaikan hal ini. Karena membaca dukungan yang hadir di Paripurna berpotensi kalah jika voting Hak Interpelasi dilakukan, dalam kondisi itu saya berinisiatif untuk kompromi menghadirkan kembali Dahlan Iskan untuk segera membentuk Satgas Outsourcing di BUMN.
Satgas pun sudah terbentuk. Tanggal 7 Juli 2014 ini seharusnya Satgas sudah menyampaikan laporan final. Namun sampai saat ini DPR belum juga menerima laporan lengkap mengenai penyelesaian masalah Outsourcing di BUMN ini.
Sungguh sedih memikirkan nasib teman-teman Pekerja Outsourcing ini.
Ironisnya Dahlan Iskan menjadikan masalah proses jemput paksa di atas sebagai semacam gurauan.

Mensejahterakan Desa Dengan Ragu-Ragu

Saatnya menyorot niat Pemerintah dalam mensejahterakan basis pedesaan. Di mana UU Desa sudah disahkan oleh Pemerintah dan DPR. Ini pun sempat menjadi janji politik Capres saat Pilpres 2014 kemarin.
Namun semangat untuk mensejahterakan desa ini, ternyata tidak didukung oleh Pemerintah SBY Boediono secara maksimal. Terlihat dari Nota Keuangan yang disampaikan bahwa anggaran untuk desa ini hanya dialokasikan sebesar 9,1 Triliun Rupiah saja.
Adapun jumlah desa menurut Kemendagri adalah 72.944 desa.
Kalau nota keuangan SBY sebesar Rp 9.1T maka per desa hanya akan menerima Rp125 jt. Jelas nilai tersebut sangatlah minim dan tidak akan memberikan impact yang signifikan secara basis peningkatan kesejahteraan. Jika dana alokasi untuk desa ini dicairkan secara bertahap sampai sesuai dengan UU nya maka
Angka yang pantas adalah di kisaran Rp 350 juta sd RP 500 jt/ desa berdasarkan pengalaman selama ini. Jadi minimal alokasi dan untuk desa sekitar Rp 25,5 T sd Rp 36 T dari APBN. Kemudian Untuk peningkatan kapasitas desa dan pemerintah desa, maka desa didampingi oleh fasilitator PNPM mandiri yg jumlahnya sekitar 25.387 org. Perlu di siapkan honor mereka setahun atau 16 bulan kedepan. Pendampingan ini ditujukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana tersebut.
Saya berharap Pemerintahan yang sekarang masih dapat merevisi alokasi anggaran desa ini dan tidak ragu lagi memberikan dukungan penuh bagi pembangunan berbasis pedesaan yang sangat diharapkan ini.

Salam
Poempida Hidayatulloh

Inspeksi Mendadak Pabrik Obat Ilegal di Tangerang

Baru saja kita merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke 69 kemarin. Sungguh sangat ironis ternyata kita belum juga terlepas dari penjajahan. Kali ini dalam bentuk penjajahan yang berkenaan dengan penguasaan pasar obat tradisional ilegal dan juga kemungkinan penggunaan tenaga kerja yang dipekerjakan dengan sangat buruk.
Siang hari tadi, saya bersama BPOM melakukan aksi sidak ke Pabrik Obat Tradisional Ilegal di Tangerang.

Sebagai Anggota Komisi IX DPR RI saya mengapresiasi langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang berhasil mengungkap pabrik yang memproduksi obat tradisional ilegal di Jalan Raya Tangerang KM 36 no 26.
Saya menilai, langkah BPOM ini adalah prestasi besar yang harus selalu kita dukung. Komisi IX DPR akan mendukung program pengawasan BPOM melalui dukungan politis dan penambahan anggaran  yang mumpuni untuk memperkuat basis pengawasan. Berdasarkan pantauan  di lokasi, ditemukan adanya proses rekrutmen  kerja yang tidak jelas. Selain tidak ada kontrak kerja tertulis antara dua pihak, nampak ada beberapa buruh terlihat masih di bawah umur. Pihak manajemen berpotensi melanggar UU Ketenagakerjaan. Mereka juga dipekerjakan dalam tempat yang kumuh dan sesak tanpa menggunakan alat-alat pelindung. Beberapa dari mereka yang bekerja ditemukan sedang hamil.
Saya sudah menghubungi Bupati setempat untuk mengirim Disnakernya dalam mengawasi masalah isu tenaga kerja terkait hal ini.
Diberitahukan, hasil sidak BPOM di pabrik obat tradisional ilegal di Tangerang ini ditemukan sekitar 38 jenis obat ilegal yang tidak terdaftar secara resmi di BPOM dan terindikasi mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia.
Saya berharap agar BPOM dapat menuntaskan proses hukumnya lebih lanjut sampai tuntas. Hal ini ditujukan agar memberikan efek jera pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini.

Salam
Poempida Hidayatulloh

Apakah Kita Sudah Merdeka?

Tidak terasa sudah 69 Tahun Indonesia Merdeka.
Batasan kemerdekaan yang dipahami adalah berbasis pada terbebasnya kita dari berbagai bentuk penjajahan yang bertentangan dengan Peri Kemanusiaan dan Peri Keadilan. Jika dilihat dari sisi Peri Kemanusiaan nampaknya belum juga tuntas persoalan Bangsa ini dalam konteks menyelesaikan masalah kemerdekaan ini. Secara riil kita masih menyaksikan terjadinya perbudakaan di pabrik Kuali yang sangat mengenaskan. Dan juga masih banyak orang-orang yang terzalimi dalam bentuk perbudakan modern, yang ironisnya terjadi di BUMN-BUMN dimana seharusnya BUMN menjadi ujung tombak dari penciptaan kesejahteraan bagi Rakyat Indonesia. Hak ketenagakerjaan para pekerja ini yang dilindungi oleh Undang-Undang yang ada tidak juga dapat tercermin dalam kehidupan di era sekarang ini.
Sedangkan dari sudut Peri Keadilan, penegakan hukum yang lemah menjadikan basis skeptisme para pencari keadilan, di mana masih nampak dan terasa hukum lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang punya masih nampak berkuasa di mata hukum yang miskin harus menelan mentah-mentah ketajaman hukum secara apa adanya. Disnilah semakin nampak penjajahan baru dari si kaya kepada si miskin dalam bentuk permainan hukum. Akankah kita diamkan saja?
Bentuk penjajahan lain adalah dalam bentuk penjajahan teknologi. Ini memang sangat sulit dilihat, karena memang terjadi secara laten. Mitos alih teknologi selalu ditawarkan oleh calo-calo penjual teknologi asing. Padahal Teknologi adalah suatu hal yang harus direbut atau bahkan dicuri. Karena Alih Teknologi tidak serta merta terjadi secara natural, tetapi harus diperjuangkan untuk dikuasai. Semua negara maju di dunia sangat paham bahwa jika ada peradaban dengan penguasaan teknologi lebih tinggi dari peradaban lainnya, maka peradaban yang menguasai teknologi itu akan menjadi penguasa dari peradaban lainnya. Sejarah sudah membuktikan itu. Kini kita sudah dibuat menjadi konsumen yang adiktif terhadap perkembangan teknologi yang ada. Ketergantungan kita terhadap teknologi menjadi basis kelemahan kita sebagai Bangsa yang sangat terlihat secara kasat mata. Akankah kita diamkan juga?

Golkar Baru, Pecat Kalau Tidak Setuju?

Semangat demokrasi di tubuh Golkar nampaknya kian memudar. Otoritarianisme dari elit nya semakin terlihat. Ini terjadi dengan bertubi-tubinya ancaman kepada pihak-pihak yang berbeda dengan orientasi politik DPP.
Wakil Ketua Umum Agung Laksono pun tidak juga luput dari ancaman tersebut. Agung yang giat mendorong Munas dilaksanakan Oktober 2014 demi AD/ART terancam didepak dari posisinya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
Tidak hanya itu saja, semua pengurus daerah pun terancam dibekukan apabila menyuarakan atau mendorong Munas diselenggarakan di Oktober 2014.
Mengapa Golkar menjadi sedemikian mundur? Apakah egosentris elit Golkar semakin tidak terkendali dan tidak bisa lagi bermain politik secara cerdas?
Jika masalah seperti ini dibiarkan oleh segenap kader Golkar, Partai ini akan mundur. Jelas terjadi “Reversed Evolution”. Atau bahkan berpotensi terjadi “Destructive Revolution” (Revolusi yang menghancurkan).
Ini jelas menjadi tanggung jawab semua kader. Akankah semua kader berdiam diri saja? Mudah-mudahan tidak demikian. Karena Golkar mempunyai kader-kader yang kompeten yang kritis dan berani. Dan inilah saat di mana peran kader-kader itu mendapatkan tantangan yang jelas ada di depan mata.

Salam Kekaryaan
Poempida Hidayatulloh

“Partai Golkar, Partai pengusung Kepentingan Nasional”

“Partai Golkar, Partai pengusung Kepentingan Nasional”

Ke arah mana Partai Golkar akan melangkah sejatinya adalah kemana arah perjalanan seluruh bangsa Indonesia.

Seluruh kader Partai Golkar wajib dan harus siap dalam mengambil keputusan yang terbaik pada saat Munas yang akan datang.

Salah satu posisi Partai Golkar saat ini adalah dalam posisi terhormat yaitu pemenang Legislatif kedua sesudah sahabat seperjuangan yaitu PDI-Perjuangan. Dan didalam peran ber-Negaranya posisi tersebut harus diejawantahkan menjadi peran penguat bagi Pemerintah mendatang dalam memberikan dukungan mayoritas di parlemen.

Keputusan yang final dan mengikat paska hasil MK mendatang, bahwa siapapun yang menang, kemenangan tersebut harus diperuntukkan bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itulah esensi dasar dari Pemilihan Presiden 2014 ini.

Itu yang wajib di-Imani oleh seluruh kader Partai Golkar se Indonesia. Jangan pernah dilupakan bahwa dari ujung Banda Aceh sampai Tanah Papua, kita semua bersaudara.

Banyak pihak yang masih bertanya mengenai posisi Seorang Jusuf Kalla dalam Munas mendatang ini. Biarlah itu tetap menjadi misteri yang akan terjawab saat Pak JK menentukan dukungannya. Saya sebagai prajurit dan pengagum Pak JK, sangat yakin Beliau adalah Kader terbaik Golkar dan akan memberikan pilihan yang terbaik untuk Bangsa ini ke depan.

Salam Kekaryaan
Poempida Hidayatulloh

Poempida's Journal

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 26.993 pengikut lainnya.