Suaka Politik Bagi Imigran Rohingya

Sebagai Bangsa yang Besar, Indonesia harus membantu musibah yang menimpa para imigran Rohingya. Dilematika geopolitik yang ada harus dikesampingkan terlebih dahulu demi kemanusiaan.
Salah satu cara yang memang menjadi hak Pemerintah adalah memberikan “Political Asylum” (Suaka Politik), sampai terjadi kondisi yang membaik di negara asal mereka.
Suaka politik adalah salah satu hak asasi manusia ditegaskan oleh Pasal 14 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan aturan hukum hak asasi manusia internasional. Semua negara yang telah sepakat untuk Konvensi PBB mengenai Status Pengungsi harus membiarkan orang, yang memenuhi syarat, datang ke negara mereka.
Jelas para Imigran Rohingya sudah memenuhi syarat mengingat kondisi musibah yang menimpa mereka.
Organisasi Kesejahteraan Rakyat (ORKESTRA) mendesak Pemerintah RI agar segera memberikan Suaka Politik dan bantuan kemanusiaan bagi para imigran ini.
Selama mereka dalam suaka tentunya diplomasi dengan Myanmar pun harus dijalankan dalam konteks mempertegas status para imigran Rohingya ini.

Poempida Hidayatulloh
Ketua Umum ORKESTRA
Organisasi Kesejahteraan Rakyat

Keputusan PTUN adalah Kekalahan Bagi Golkar Secara Menyeluruh

Terlepas dari hasil PTUN pada siang hari ini mengenai harus dicabutnya SK Menkumham tentang Kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono, ternyata tidak juga memberikan kemenangan bagi kubu ARB. Pasalnya baik Kubu ARB maupun Golkar Slipi (dibawah Pimpinan Agung Laksono) belum juga berhak menominasikan calon-calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2015 ini.
Hal ini jelas karena Pihak Golkar Slipi sebagai Pihak terintervensi akan melakukan Banding. Tidak hanya itu saja Kemenkumham sebagai tergugat pun kabarnya akan melakukan Banding Pula.
Dengan demikian, sesuai dengan PKPU No. 9 Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi “Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

Dengan demikian jelas sudah bahwa ini adalah proses penghancuran Partai Golkar semakin tampak dengan kasat mata.

Apa yang diputuskan oleh PTUN pun sangatlah di luar kewenangan PTUN (Ultra Petitum), di mana seharusnya PTUN hanya dapat memutuskan sesuatu yang berkaitan dalam masalah administrasi negara saja, yaitu keberadaan SK Menkumham saja, dan tidak memberikan keputusan lebih dari pada lingkup tersebut. PTUN tidak dapat memutuskan Golkar mana yang sah, karena pihak tergugat adalah Kemenkumham. Keputusan PTUN pun tidak boleh menafikan keberadaan Keputusan Mahkamah Partai Golkar, dan Pengadilan sebelumnya.
Saya pribadi meyakini bahwa keputusan PTUN ini senantiasa berubah total di tingkat banding dan kasasi kemudian.

Poempida Hidayatulloh
Ketua DPP Partai Golkar

Di bawah ini adalah narasi lengkap dari pasal 34-36 PKPU no. 9 2015, sebagai berikut:

PKPU No. 9 Tahun 2015

Pasal 34

(1) KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.

(3) KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

(4) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.

(5) KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

(6) Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

(7) Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon. 

Pasal 35

Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), ayat (4) atau ayat (6), menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.

Pasal 36

(1) Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

(2) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

(3) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian. 

Semua Partai Berpotensi Tidak Dapat Ikut Pilkada

Peraturan KPU dalam hal Pilkada berpotensi membuat seluruh Partai tidak dapat mengikuti PILKADA di tahun ini. Jadi bisa saja hanya diikuti oleh peserta Independen yang mempunyai cukup dukungan.
Hal ini karena dalam PKPU itu disebut bahwa bila ada partai bersengketa, maka penentuan yang berhak ikut Pilkada mengacu pada surat keputusan Menkumham. Namun apabila SK Menkumham tersebut diajukan ke pengadilan, maka acuannya adalah putusan inkracht pengadilan.
Pilkada adalah ranah politik yang selalu memunculkan konflik dan perbedaan. Sehingga jika kemudian peraturan di atas diimplementasikan akan berpotensi banyak tuntutan di PTUN menggugat SK Kemkumham masing-masing Partai. Hal ini sangat dapat terjadi disaat ada calon peserta pilkada yang kecewa tidak diusung oleh partainya.
Setiap gugatan PTUN terhadap SK Menkumham akan dianggap sebagai suatu persengketaan. Padahal kita semua tahu betapa murah dan mudahnya mengajukan gugatan di PTUN.
Saya perlu ingatkan kembali bahwa di dalam konstitusi, pilkada itu bukan pemilu. Oleh sebab itu secara yuridis pilkada tidak dikelompokan ke dalam pasal tentang pemilu. Sedangkan dalam konteks pilkada, KPU hanyalah sebagai PLT. Sehingga PKPU tentang pilkada tidak boleh melahirkan norma baru seperti halnya PKPU tentang pemilu.
Acuan PKPU haruslah secara murni sesuai dengan UU Pilkada dan UU Parpol, Yakni Kepengurusan yang mendapat pengesahan Pemerintah. Proses peradilan tetap berjalan tanpa harus menghambat pelaksanaan SK tsb sebagaimana bunyi pasal 67 ayat (1) UU PTUN nya. Ini ditujukan agar terjadi kepastian hukum berbasis referensi hukum yang jelas dan terang benderang.

Poempida Hidayatulloh
Ketua DPP Partai Golkar

Gugatan PTUN Itu Harapan Palsu

Minggu lalu saya menulis sebuah tulisan di Jurnal Pribadi saya sebagai berikut:
Yusril Dan Bubarkan Golkar – http://nuansabaru.com/2015/04/11/yusri-dan-bubarkan-golkar/
Respon yang saya terima cukup beragam namun intinya adalah mencoba untuk membuat saya berdebat dengan Yusril di Media Sosial. Tentu tidak saya tanggapi karena saya tidak mau berdebat tanpa tatap muka. Selain daripada itu saya lebih ingin mencari solusi daripada berdebat tanpa ujung.
Namun sempat saya ditanya kenapa saya berkesimpulan Yusril mempunyai agenda menghancurkan Golkar. Perlu saya jelaskan bahwa saat bergulirnya reformasi munculnya wacana pembubaran Golkar adalah berasal dari Poros Tengah. Logika politiknya, saat itu Yusril adalah pejabat Menkumdang yang dinominasikan dari Poros Tengah, maka baik secara langsung maupun tidak langsung Yusril masuk dalam lingkaran pendukung pembubaran Golkar. Selain daripada itu, Yusril sebagai Menkumdang saat itu juga masuk pada bagian yang mendukung pengadilan Mantan Presiden Soeharto.
Logika politik inilah yang terekam secara jelas pada pemberitaan media saat itu yang tentunya dapat menjawab pertanyaan di atas.
Dalam kisruh Golkar Kali ini pun tanpa disadari, langkah hukum yang dijalankan oleh Yusril menambah tajam konflik yang terjadi. Padahal basis gugatan PTUN hanya berbicara keabsahan SK Menkumham secara proses pengeluarannya. Jika kemudian PTUN memenangkan Menkumham berarti Golkar Versi Agung Laksono lah yang sah. Tapi jika kemudian Menkumham dikalahkan, Apakah Golkar Versi Bali otomatis menjadi sah? Jelas tidak jawabannya. Karena pada dasarnya basis keputusan pengeluaran SK tersebut berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Partai.
Sekali lagi saya berusaha menyadarkan banyak pihak agar lebih jernih dalam melihat kisruh Golkar ini.

Poempida Hidayatulloh
Ketua DPP Partai Golkar

Indonesianizer: ITB League

Kendala utama dari tidak berkembangnya teknologi di Indonesia:
1. Skeptisme domestik akan produk teknologi lokal
2. Tidak terciptanya Brand lokal yang kuat di sektor teknologi
3. Lemahnya penegakan hukum akan Hak Kekayaan Intelektual
4. Sulitnya akses permodalan
5. Lemahnya strategi Pengembangan IPTEK Nasional oleh Pemerintah

Poin-poin di atas inilah yang harus menjadi platform perjuangan IA ITB yang harus menjadi school of thoughts dari kemajuan teknologi Indonesia secara khusus dan Kemajuan Nasional secara umum.
Penguasaan teknologi adalah tonggak utama dari terciptanya Ketahanan Nasional sebagai perwujudan Kedaulatan NKRI.
IA ITB sudah mendapatkan pengakuan publik sebagai basis tersedianya SDM yang handal dan mumpuni. Persepsi tersebut masih harus di-“upgrade” secara komprehensif sejalan dengan perjuangan melawan kendala-kendala di atas.
Sejarah membuktikan bahwa setiap perjuangan tidak dapat dilakukan secara perorangan dan sporadis. Perjuangan yang berhasil pasti berlandaskan suatu kesatuan tujuan, solidaritas, soliditas dan militansi para pejuangnya.
Di sinilah tantangan bagi IA ITB untuk menjadi basis para pejuang teknologi yang sejati.
Teknologi apa pun harus dapat di-Indonesia-kan secara terintegrasi dan berintegritas.
IA ITB adalah “Indonesianizer” teknologi terkini dan masa depan.
Jayalah IA ITB! Semoga Allah SWT memberkati perjuangan ini.

Eksekusi Mati Zaenab: “Perlindungan Harus Dua Kali”

Bela sungkawa untuk Keluarga Siti Zaenab. Eksekusi Mati Siti Zaenab harus menjadi cermin perbaikan bagi mekanisme perlindungan TKI ke depan secara totalitas. Mulai Dari persiapan penempatan, proses penempatan dan saat penempatan aspek Perlindungan harus dilakukan dengan strategy “double shields”. Terlindungi secara hukum dan terlindungi secara Mental. Jika secara mental TKI kuat pada dasarnya akan memberikan ketahanan tersendiri bagi si TKI untuk menghadapi berbagai tekanan yang dihadapinya. Jelas ini menjadi basis perlindungan tersendiri bagi si TKI. Sehingga dia dapat terhindar dari berbagai potensi masalah hukum yang senantiasa dapat terjadi.
Sementara itu dalam konteks perlindungan hukum, basis-basis pembelaan hukum harus dilakukan secara maksimal. Tentunya dengan menggunakan pengacara-pengacara yang benar-benar peduli dalam melakukan pembelaan. Sungguh aneh jika Pengacara Siti Zaenab yang mendampingi kasusnya kemudian tidak mengetahui eksekusi hukuman mati yang bersangkutan. Secara praktek legal di mana pun eksekusi hukuman dalam bentuk apa pun harus ada pemberitahuan kepada si Pengacara yang melakukan pembelaan.
KBRI Riyadh harus segera mempelajari dan mengevaluasi peran si Pengacara dalam hal ini. Jangan sampai pengacara yang sama tetap dipakai dan melakukan pembelaan secara tidak maksimal.

Poempida Hidayatulloh, Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat – ORKESTRA

Poempida's Journal

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 32.915 pengikut lainnya.