Tuntutan Verifikator Independen Jamkesmas Tidak Boleh Disepelekan Oleh Menkes

Besok, Ikatan Verifikator Independen Jamkesmas sesuai dengan rencana, akan melaksanakan Demo di Kementerian Kesehatan RI.
Informasi yang saya dapatkan, bahwa Kemkes memberikan ancaman-ancaman kepada Para Verifikator Independen Jamkesmas ini. Ancaman-ancaman ini berupa: “jika demo dilaksanakan Kemkes akan lepas tangan tentang status kepegawaian para verifikator ini di kemudian hari, dan semua verifikator yang berdemo akan mendapatkan sanksi.
Saya sangat trenyuh dengan info tersebut. Selain dari pada itu, saya tidak habis pikir jika Kementerian Kesehatan suatu Lembaga Pemerintahan Yang Terhormat melakukan ancaman-ancaman seperti itu.
Apakah Kemkes tidak pernah paham akan keberadaan UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
Sesuai dengan UU tersebut, Demo dan Mogok adalah hak dari serikat pekerja, untuk melakukan tuntutan apabila diperlakukan tidak adil.
Bisa saja memang Kemkes tidak pernah paham dengan UU Ketenagakerjaan ini yang sudah dilanggar, karena telah mempekerjakan pekerja kontrak selama sudah lebih dari 5 tahun. Padahal, sesuai dengan UU tersebut, setelah 3 tahun pegawai Kontrak harus kemudian diangkat menjadi pegawai tetap.
Selain daripada itu Surat dari Menteri Sekretaris Negara sebagai Jawaban Presiden dari surat pengaduan Para Verifikator Independen Jamkesmas kepada Presiden seperti terlampir dalam tulisan ini, jelas memerintahkan Menkokesra, MenPAN, dan Seluruh Dinas Kesehatan, untuk dapat menyelesaikan statu kepegawaian Para Verifikator yang tidak jelas ini.
Dalam konteks ini, jika kemudian Kemkes lepas tangan, maka Menteri Kesehatan berpotensi melawan perintah Presiden dan Melanggar UU.
Ironisnya, sejak tahun 2008, Kemkes mendapatkan apresiasi atas program Jamkesmas, di mana Para Verifikator ini menjadi tulang punggung untuk berjalannya program Jamkesmas ini untuk menjadi program yang akuntabel.
Saya mengimbau kepada Menkes agar tidak menyepelekan masalah status Kepegawaian Para Verifikator Independen Jamkesmas ini. Di mana seyogianya Menkes harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Para Verifikator ini.
Semoga Allah SWT memberikan jalan yang terbaik bagi Para Verifikator Independen Jamkesmas ini.

Meneg BUMN Dinilai Punya Perhatian Masalah Ketenagakerjaan

Jakarta (10/04)- Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh mengapresiasi kehadiran Meneg BUMN Dahlan Iskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR hari ini. Agenda RDP menurut Poempida terkait masalah pekerja outsourching di sejumlah perusahaan BUMN sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
“Ini membuktikan bahwa Dahlan Iskan memiliki perhatian tentang permasalahan ketenagakerjaan di BUMN,” ujar Poempida.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, sebagai seorang pejabat negara hendaknya hal ini akan memberi energi positif dalam mencari solusi terbaik terkait kisruh ketenagakerjaan saat ini.
“Kami mengharapkan agar kerjasama ini tetap berjalan dengan baik demi kepentingan bangsa dan Negara,” tambahnya.
Terkait masalah ketenagakerjaan di sejumlah perusahaan BUMN, Poempida memberikan catatan penting yang harus diperhatikan oleh Kementerian BUMN agar masalah ketenagakerjaan ini dapat diselesaikan dengan cepat. Pertama, terhadap kasus perselisihan ketenagakerjaan yang telah mengikat (in kracht) secara hokum.
“Kementerian BUMN harus mematuhi putusan tersebut dan menyelesaikan segala tanggung jawab terhadap pegawai BUMN tersebut,” tegasnya.
Catatan kedua, Kementerian BUMN harus menerapkan prinsip keadilan apabila terjadi perselisihan hubungan ketenagakerjaan. Bahwa manajemen perusahaan BUMN tidak diperkenankan menggunakan biaya atau anggaran dari perusahaan untuk menghadapi kasus ketenagakerjaan.
“Sedangkan pegawai BUMN yang menghadapi kasus perselisihan ketenagakerjaan hanya menggunakan biaya pribadi,” paparnya.
Catatan ketiga, dalam menghadapi kasus perselisihan ketenagakerjaan tersebut, kami menghimbau agar tidak tercipta kesewenang-wenangan dari manajemen perusahaan BUMN terhadap pegawai yang menghadapi kasus ketenagakerjaan sehingga tercipta keseimbangan.
“Sikap keseimbangan dalam menghadapi kasus ketenagakerjaan lebih dikedepankan oleh manajemen perusahaan BUMN agar tidak tercipta kesewenang-wenangan,” tukasnya. ***

Dahlan Iskan Akan Juga Melecehkan Presiden?

image

“Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menegaskan dirinya hanya mau memenuhi panggilan dari Komisi VI DPR, sebagai mitra kerja kementerian yang dipimpinnya.Sementara di luar Komisi VI, Dahlan tegaskan tidak akan menggubris panggilan DPR.”

Kutipan di atas di dapat dari media yang dipublikasi baru-baru ini.

Sudah 4 kali Dahlan Iskan diminta untuk hadir rapat dengan Komisi IX karena begitu banyak masalah ketenagakerjaan di lingkungan BUMN yang perlu diselesaikan oleh Meneg BUMN. Namun Dahlan Iskan tidak ambil peduli masalah tersebut.

Ketidakpedulian ini bukan hanya sikap yang melecehkan DPR, namun juga sikap yang jelas melecehkan pekerja dan buruh.

Minggu lalu Komisi IX melalui Pimpinan DPR sudah meminta Presiden untuk dapat menghadirkan Dahlan pada rapat Komisi IX tanggal 10 April mendatang.

Namun dengan referensi kutipan di atas, nampak jelas bahwa Dahlan Iskan tidak akan mempedulikan Perintah Presiden.

Saya tidak habis pikir apa yang akan terjadi dengan sistem Tata Negara kita jika seperti ini. Dahlan Iskan membuat Tata Negara kita menjadi guyonan belaka. Apakah ini suatu sikap seorang negarawan? Tentu tidak.

Saya hanya sedih saja, mengingat nasib para pekerja dan buruh BUMN yang perlu kejelasan, malah menjadi terkatung-katung. Padahal masalah-masalah mereka dapat segera diselesaikan dengan beberapa kebijakan tegas dari seorang Meneg BUMN.

Saat ini saya hanya dapat berdoa agar Allah SWT membukakan hati Dahlan Iskan, dan segera terpanggil untuk menjawab jeritan Para Pekerja/Buruh BUMN beserta Isteri-Isteri dan anak-anak mereka yang menuntut kejelasan nasib mereka.

Seperti apa yang disebutkan oleh Al Quran di Surat Al Baqarah, bahwa “al ghafiluun adalah golongan yang tidak peduli dengan benar atau salah yang diibaratkan seperti hewan ternak bahkan mereka lebih sesat lagi”. Mudah-mudahan Dahlan Iskan tidak termasuk golongan tersebut.

Nota Kepada Komisi IX DPR RI Untuk Menghadirkan Dahlan Iskan

Jakarta, 6 April 2013

No       : 102/PH/A182/IV/2013

Perihal : Pemanggilan Menteri BUMN ke Komisi IX DPR RI

Kepada

Yth. Sdr. Pimpinan Komisi IX DPR RI

Di Tempat

Dengan hormat,

            Semoga Saudara dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan-Nya.

            Pertama sekali kami ingin memberitahukan dan mohon izin bahwa dalam minggu ini tidak dapat mengikuti kegiatan persidangan di Komisi IX DPR RI karena akan memimpin GKSB DPR RI dalam kunjungan ke parlemen Spanyol.

             Berdasarkan komitmen kita bersama bahwa masalah ketenagakerjaan di BUMN harus segera diselesaikan maka kami mengharapkan pimpinan dan rekan-rekan di Komisi IX DPR dapat bergabung dalam RDPU Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN pada Senin, 8 April 2013. Selain itu kami mengusulkan agar Menteri BUMN dapat diarahkan secara langsung untuk memberikan klarifikasi maupun keterangan pada Komisi IX DPR terkait masalah ketenagakerjaan di perusahaan BUMN.

          Dikarenakan kondisi saat ini yang darurat dan memerlukan solusi yang cepat maka kita harus mencari cara-cara yang luar biasa untuk menghadirkan Menteri BUMN di Komisi IX DPR RI.

Demikian kami sampaikan.

Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama yang baik.

 

Hormat kami,

 

DR. Poempida Hidayatulloh, BEng (Hon), PhD, DIC

No: A-182

Masalah Anak Buah Kapal, Laporan Dari Uruguay

Sekali lagi saya mendapatkan laporan tentang masalah Anak Buah Kapal yang bekerja di luar negeri. Akan segera saya tindak lanjuti.

Laporan Didik Trimardjono, KBRI Buenos Aires, Argentina.

Enam bulan lalu 17 Anak Buah Kapal (ABK) dikirim oleh PT Elina Victorioso (Bu Endang) untuk bekerja ke Kapal Poseydon I milik perusahaan Ukraina yang akan beroperasi di Uruguay.
Ketika KBRI sedang menyelesaikan kasus yg lain di Pelabuhan Montevideo, datang 17 ABK dari kapal tsb mengadukan selama bekerja belum terima gaji. Saya langsung melakukan pertemuan dgn Captain Kapal dan minta penjelasan serta penyelesaian pd kesempatan pertama. Melalui info Captain Kapal yg juga belum dibayar gajinya, saya berhasil menghubungi perusahaan dan minta penyelesaian segera atau kapal kami minta disegel oleh aparat, sebulan kemudian (kemarin) disepakati perusahaan gaji ABK (USD 350/bulan) dibayar dan abk dipulangkan besok. Masalah : kapal tidak memiliki ijin operasi penangkapan ikan.
Captain kapal sampaikan ABK indonesia luar biasa dan pada september nanti minta ABK kembali bekerja. ABK setuju tetapi saya tolak bila gaji hanya 350, dan disepakati gaji menjadi 700/ perbulan.
PT pengirim tidak bertanggungjawab. Ketika ada masalah malah menyarankan lapor ke sindikat perkapalan yang justru akan memperparah masalah.
Untung segera ketahuan. PT juga menyalahkan ABK karena lapor ke KBRI jadi ijin operasional PT dibekukan. Saran : PT yg nakal dan tidak bertanggungjawab demikian ditutup saja Pak dan dibawa ke ranah hukum, demikian.

Nota Tentang Desakan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di BUMN

Jakarta, 5 April 2013

No       : 101/PH/A182/IV/2013/MENDESAK

Perihal : Desakan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di BUMN

Kepada

Yth. Sdr. Menteri BUMN

Di Tempat

Dengan hormat,

Semoga Saudara dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan-Nya.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan, kami telah menerima beberapa laporan tentang kasus ketenagakerjaan beberapa perusahaan BUMN. Pada prinsipnya kami secara pribadi kecewa karena masalah ketenagakerjaan ini tidak dapat diselesaikan dengan segera. Dan secara kelembagaan pun kami telah mengundang Saudara Menteri BUMN untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi IX DPR RI.

Dalam hal ini kami ingin memberikan catatan penting yang harus diperhatikan oleh Kementerian BUMN agar masalah ketenagakerjaan ini dapat diselesaikan dengan cepat:

  1. Terhadap kasus perselisihan ketenagakerjaan yang telah mengikat (in kracht) secara hukum, Kementerian BUMN harus mematuhi putusan tersebut dan menyelesaikan segala tanggung jawab terhadap pegawai BUMN tersebut.
  2. Kementerian BUMN harus menerapkan prinsip keadilan apabila terjadi perselisihan hubungan ketenagakerjaan. Bahwa manajemen perusahaan BUMN tidak diperkenankan menggunakan biaya atau anggaran dari perusahaan untuk menghadapi kasus ketenagakerjaan, sedangkan pegawai BUMN yang menghadapi kasus perselisihan ketenagakerjaan hanya menggunakan biaya pribadi.
  3. Dalam menghadapi kasus perselisihan ketenagakerjaan tersebut kami menghimbau agar tidak tercipta kesewenang-wenangan dari manajemen perusahaan BUMN terhadap pegawai yang menghadapi kasus ketenagakerjaan sehingga tercipta keseimbangan.

Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama yang baik.

Hormat kami,

DR. Poempida Hidayatulloh, BEng (Hon), PhD, DIC

No: A-182