Dahlan Iskan Akan Juga Melecehkan Presiden?

image

“Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menegaskan dirinya hanya mau memenuhi panggilan dari Komisi VI DPR, sebagai mitra kerja kementerian yang dipimpinnya.Sementara di luar Komisi VI, Dahlan tegaskan tidak akan menggubris panggilan DPR.”

Kutipan di atas di dapat dari media yang dipublikasi baru-baru ini.

Sudah 4 kali Dahlan Iskan diminta untuk hadir rapat dengan Komisi IX karena begitu banyak masalah ketenagakerjaan di lingkungan BUMN yang perlu diselesaikan oleh Meneg BUMN. Namun Dahlan Iskan tidak ambil peduli masalah tersebut.

Ketidakpedulian ini bukan hanya sikap yang melecehkan DPR, namun juga sikap yang jelas melecehkan pekerja dan buruh.

Minggu lalu Komisi IX melalui Pimpinan DPR sudah meminta Presiden untuk dapat menghadirkan Dahlan pada rapat Komisi IX tanggal 10 April mendatang.

Namun dengan referensi kutipan di atas, nampak jelas bahwa Dahlan Iskan tidak akan mempedulikan Perintah Presiden.

Saya tidak habis pikir apa yang akan terjadi dengan sistem Tata Negara kita jika seperti ini. Dahlan Iskan membuat Tata Negara kita menjadi guyonan belaka. Apakah ini suatu sikap seorang negarawan? Tentu tidak.

Saya hanya sedih saja, mengingat nasib para pekerja dan buruh BUMN yang perlu kejelasan, malah menjadi terkatung-katung. Padahal masalah-masalah mereka dapat segera diselesaikan dengan beberapa kebijakan tegas dari seorang Meneg BUMN.

Saat ini saya hanya dapat berdoa agar Allah SWT membukakan hati Dahlan Iskan, dan segera terpanggil untuk menjawab jeritan Para Pekerja/Buruh BUMN beserta Isteri-Isteri dan anak-anak mereka yang menuntut kejelasan nasib mereka.

Seperti apa yang disebutkan oleh Al Quran di Surat Al Baqarah, bahwa “al ghafiluun adalah golongan yang tidak peduli dengan benar atau salah yang diibaratkan seperti hewan ternak bahkan mereka lebih sesat lagi”. Mudah-mudahan Dahlan Iskan tidak termasuk golongan tersebut.

Nota Kepada Komisi IX DPR RI Untuk Menghadirkan Dahlan Iskan

Jakarta, 6 April 2013

No       : 102/PH/A182/IV/2013

Perihal : Pemanggilan Menteri BUMN ke Komisi IX DPR RI

Kepada

Yth. Sdr. Pimpinan Komisi IX DPR RI

Di Tempat

Dengan hormat,

            Semoga Saudara dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan-Nya.

            Pertama sekali kami ingin memberitahukan dan mohon izin bahwa dalam minggu ini tidak dapat mengikuti kegiatan persidangan di Komisi IX DPR RI karena akan memimpin GKSB DPR RI dalam kunjungan ke parlemen Spanyol.

             Berdasarkan komitmen kita bersama bahwa masalah ketenagakerjaan di BUMN harus segera diselesaikan maka kami mengharapkan pimpinan dan rekan-rekan di Komisi IX DPR dapat bergabung dalam RDPU Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN pada Senin, 8 April 2013. Selain itu kami mengusulkan agar Menteri BUMN dapat diarahkan secara langsung untuk memberikan klarifikasi maupun keterangan pada Komisi IX DPR terkait masalah ketenagakerjaan di perusahaan BUMN.

          Dikarenakan kondisi saat ini yang darurat dan memerlukan solusi yang cepat maka kita harus mencari cara-cara yang luar biasa untuk menghadirkan Menteri BUMN di Komisi IX DPR RI.

Demikian kami sampaikan.

Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama yang baik.

 

Hormat kami,

 

DR. Poempida Hidayatulloh, BEng (Hon), PhD, DIC

No: A-182

Masalah Anak Buah Kapal, Laporan Dari Uruguay

Sekali lagi saya mendapatkan laporan tentang masalah Anak Buah Kapal yang bekerja di luar negeri. Akan segera saya tindak lanjuti.

Laporan Didik Trimardjono, KBRI Buenos Aires, Argentina.

Enam bulan lalu 17 Anak Buah Kapal (ABK) dikirim oleh PT Elina Victorioso (Bu Endang) untuk bekerja ke Kapal Poseydon I milik perusahaan Ukraina yang akan beroperasi di Uruguay.
Ketika KBRI sedang menyelesaikan kasus yg lain di Pelabuhan Montevideo, datang 17 ABK dari kapal tsb mengadukan selama bekerja belum terima gaji. Saya langsung melakukan pertemuan dgn Captain Kapal dan minta penjelasan serta penyelesaian pd kesempatan pertama. Melalui info Captain Kapal yg juga belum dibayar gajinya, saya berhasil menghubungi perusahaan dan minta penyelesaian segera atau kapal kami minta disegel oleh aparat, sebulan kemudian (kemarin) disepakati perusahaan gaji ABK (USD 350/bulan) dibayar dan abk dipulangkan besok. Masalah : kapal tidak memiliki ijin operasi penangkapan ikan.
Captain kapal sampaikan ABK indonesia luar biasa dan pada september nanti minta ABK kembali bekerja. ABK setuju tetapi saya tolak bila gaji hanya 350, dan disepakati gaji menjadi 700/ perbulan.
PT pengirim tidak bertanggungjawab. Ketika ada masalah malah menyarankan lapor ke sindikat perkapalan yang justru akan memperparah masalah.
Untung segera ketahuan. PT juga menyalahkan ABK karena lapor ke KBRI jadi ijin operasional PT dibekukan. Saran : PT yg nakal dan tidak bertanggungjawab demikian ditutup saja Pak dan dibawa ke ranah hukum, demikian.

Nota Tentang Desakan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di BUMN

Jakarta, 5 April 2013

No       : 101/PH/A182/IV/2013/MENDESAK

Perihal : Desakan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di BUMN

Kepada

Yth. Sdr. Menteri BUMN

Di Tempat

Dengan hormat,

Semoga Saudara dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan-Nya.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan, kami telah menerima beberapa laporan tentang kasus ketenagakerjaan beberapa perusahaan BUMN. Pada prinsipnya kami secara pribadi kecewa karena masalah ketenagakerjaan ini tidak dapat diselesaikan dengan segera. Dan secara kelembagaan pun kami telah mengundang Saudara Menteri BUMN untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi IX DPR RI.

Dalam hal ini kami ingin memberikan catatan penting yang harus diperhatikan oleh Kementerian BUMN agar masalah ketenagakerjaan ini dapat diselesaikan dengan cepat:

  1. Terhadap kasus perselisihan ketenagakerjaan yang telah mengikat (in kracht) secara hukum, Kementerian BUMN harus mematuhi putusan tersebut dan menyelesaikan segala tanggung jawab terhadap pegawai BUMN tersebut.
  2. Kementerian BUMN harus menerapkan prinsip keadilan apabila terjadi perselisihan hubungan ketenagakerjaan. Bahwa manajemen perusahaan BUMN tidak diperkenankan menggunakan biaya atau anggaran dari perusahaan untuk menghadapi kasus ketenagakerjaan, sedangkan pegawai BUMN yang menghadapi kasus perselisihan ketenagakerjaan hanya menggunakan biaya pribadi.
  3. Dalam menghadapi kasus perselisihan ketenagakerjaan tersebut kami menghimbau agar tidak tercipta kesewenang-wenangan dari manajemen perusahaan BUMN terhadap pegawai yang menghadapi kasus ketenagakerjaan sehingga tercipta keseimbangan.

Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama yang baik.

Hormat kami,

DR. Poempida Hidayatulloh, BEng (Hon), PhD, DIC

No: A-182

Mabuk, Kegilaan Sementara dan RUU Kesehatan Jiwa

Belumlah lupa kita akan berbagai masalah yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pengendara yang memakai narkoba atau dalam keadaan mabuk, yang membuat mereka tidak secara penuh dapat mengendalikan diri diakibatkan pengaruh narkoba atau alkohol itu sendiri.
Para pemabuk dan pemakai narkoba ini secara medis dapat dikategorikan terganggu kejiwaannya walaupun hal tersebut tidak terjadi secara permanen, dengan kata lain gangguan jiwa yang terjadi bersifat temporer. Karena pada saat efek dari narkoba dan alkohol hilang, mereka pun senantiasa kembali waras. Khusus untuk pecandu narkoba pada saat “sakau” pun dapat mengakibatkan gangguan jiwa sementara.
Bagi pemakai narkoba dan pengkonsumsi alkohol berlebih, dampak gangguan jiwa temporer ini dapat mengakibatkan peri laku yang bertendensi menjadi tindak pidana. Mulai dari tindak pidana ringan seperti perusakan dan pencurian barang sampai pada tindak pidana berat yang dapat membawa korban jiwa.
Kegilaan (gangguan jiwa) sementara (temporary insanity) dapat menjadi argumentasi hukum untuk lepas dari hukuman pidana berat. Hukuman yang lebih ringan seperti pemakaian narkoba dan penyalahgunaan konsumsi alkohol berlebih mungkin menjadi alternatif hukuman yang diterapkan.
Dalam kondisi seperti ini, di kemudian hari hukum tidak akan dapat memberikan efek jera. Hal ini dikarenakan adanya “lubang-lubang hukum” yang senantiasa dapat dimanfaatkan seperti di atas.
RUU Kesehatan jiwa dapat menjawab dan menutup peluang para terhukum untuk bermain-main/berkelit dengan jerat-jerat hukum yang berat. Namun di lain pihak, RUU yang sama dapat menjadi celah yang membuka lebar peluang terjadinya praktek manipulasi hukuman tadi.
Oleh karena itu tanggung jawab dari para anggota Panja RUU Kesehatan Jiwa di Komisi IX DPR RI, tidak boleh dianggap sepele. Karena jika di kemudian hari tercipta suatu Undang-Undang yang rancu akan memberikan preseden yang buruk dalam konteks penegakan hukum, dan kualitas legislasi DPR RI.

Ultimatum Untuk Menkes: Demo Verifikator Jamkesmas Tanggal 15 April 2013

Para Verifikator Independen Jamkesmas (VIJ) akhirnya memilih keluar dari jalur diplomasi yang buntu, karena nasib mereka semakin tidak menentu menghadapi implementasi BPJS tanggal 1 Januari 2014 mendatang.
Para Verifikator Jamkesmas ini telah bekerja sebagai tulang punggung Program Jamkesmas sejak tahun 2008. Ironisnya sudah lebih dari 3 tahun mereka tetap saja berstatus karyawan kontrak Kementerian Kesehatan. Ini jelas bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan.
Mereka berencana melakukan aksi Demo pada tanggal 15 April 2013, dengan tuntutan agar Kemenkes segera mengambil kebijakan untuk menjadikan mereka karyawan tetap dan dapat aktif dalam program BPJS mendatang.
Saat ini Menkes tidak pernah tegas memberikan rencana atau pun gagasan dalam menyelesaikan masalah status kepagawaian mereka, dan terkesan melempar tanggung jawab kepada PT ASKES yang akan menjadi BPJS Kesehatan. Namun PT ASKES pun tidak dapat memberikan harapan dikarenakan aturan rekrutmen PT. ASKES.
Para Verifikator Independen Jamkesmas ini pun telah menyurati Presiden SBY, dan hanya menjawab jawaban agar berkoordinasi dengan Kemkes.
Jangan patah semangat teman-teman VIJ, perjuangan belum selesai. Insya Allah semua ada jalan keluarnya.

Ribuan Kartu Jamkesmas di Karanganyar Bermasalah

Masalah distribusi Jamkesmas memang semakin terlihat. Hal ini dikarenakan referensi data orang miskin yang digunakan adalah hasil pencacahan terbaru yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Saat ini TNP2K sedang berusaha memutakhirkan data orang miskin ini dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan data Adminduk di Kementerian Dalam Negeri.
TNP2K telah mengakui data yang mereka miliki baru saja 70 persen akurat dan relevan dengan data admindu.
Sisanya yang 30 persen memang masih memerlukan perbaikan dan pemutakhiran.
Jeda waktu sampai implementasi awal BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014. Basis data kependudukan menjadi semakin krusial dalam konteks kualitas data tersebut.
Saya berharap Pemerintah dapat sesegera mungkin dapat bertindak cepat dalam menyelesaikan kisruh data orang miskin ini.
Tadi sore pun Komisi IX mengadakan RDP dengan DPRD Kabupaten Situbondo terkait masalah Jamkesmas. Masukan dari DPRD Kabupaten Situbondo ditemukan banyak orang miskin di Situbondo yang belum mendapatkan Kartu Jamkesmas, padahal mereka sangat layak mendapatkannya.
Saya melihat tendensi masalah dalam konteks data orang miskin ini akan semakin terlihat di seluruh wilayah Indonesia sehubungan dengan penggunaan Jamkesmas di tahun 2013.

Melpa Simanjuntak, TKI Asal Tebing Tinggi, Sumut, Meninggal Dengan Tubuh Penuh Jahitan

Terjadi lagi kasus malang menimpa TKI yang bekerja di Malaysia.
Kali ini nasib naas menimpa Melpa Simanjuntak, TKI Asal Tebing Tinggi, Sumut, meninggal dunia dengan jasad dipenuhi oleh jahitan. Melpa diduga menjadi korban penjualan organ tubuh manusia.
KBRI Malaysia harus segera memberikan penjelasan atas kasus ini.
Besok pagi, saya akan segera mengirim surat kepada Menlu dan KBRI Malaysia untuk meminta klarifikasi atas hal naas yang menimpa Melpa.

Poempida Bahas RUU PPILN

Anggota Pansus RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN), Poempida Hidayatulloh dalam diskusi Forum Legislasi tentang RUU PPILN di Kompleks Parlemen, Selasa (26/2) menyatakan, pengiriman pekerja ke negara lain, belum disertai dengan adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh, baik selama prapenempatan, penempatan dan purnapenempatan.

Poempida: Komisi IX Sambut Baik Keputusan Rapim DPR Untuk Meminta Presiden Menghadirkan Dahlan Iskan

Komisi IX DPR menyambut baik keputusan Rapat Pimpinan DPR yang sepakat mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Surat itu sekaligus meminta Presiden untuk dapat menghadirkan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan dalam rapat dengan Komisi IX yang diagendakan pada Rabu, 10 April 2013 mendatang. Untuk mengetahui lebih jauh berkaitan dengan kasus ini, tvparlemen.com mewawancarai anggota Komisi IX Poempida Hidayatulloh. Berikut petikannya.