PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG TAPERA

(by : Chazali H. Situmorang/Pemerhati Kebijakan Publik)
Pada tahun 2014 yang lalu, sewaktu saya masih menjabat sebagai Deputi Menko Kesra bidang Koordinasi Jaminan Sosial dan Perumahan Rakyat, saya mendapat tugas dari Pak Menko Kesra (Bapak Agung Laksono) sesuai dengan tupoksi saya, agar mengkoordinasi proses pembahasan RUU Tapera yang sudah bergulir di DPR pada saat akhir-akhir periode Presiden SBY. 

Dikalangan Pemerintah, terjadi perbedaan yang tajam antara Kemenpera dan Kemenkeu terkait konsep dan model Tapera yang diinginkan Pemerintah. Bebeapa kali Pansus dan Panja RUU Tapera gagal melaksanakan rapat, karena pihak Pemerintah ( Menkeu ) tidak hadir. Ada mungkin dua kali dibahas di kantor Wapres, dan saya mengamati dalam rapat tersebut diantara para menteri sepertinya tidak ada masalah. Tetapi pada saat di follow-up pada level eselon I yang sering saya pmpin rapatnya, ceritanya berbeda. Perbedaan begitu tajam, dan ujungnya ya RUU Tapera di deponir  begitu saja sampai berakhirnya periode DPR dan Pemerintah 2009-2014.

Pada tahun 2016, RUU Tapera bangkit kembali dan kali ini lebih lancar, karena Kemenpera dibubarkan dan bergabung dengan KemenPUPR.Kemenkeu dan KemenPUPR  kompak  dan dengan Panja DPR juga kompak dan dalam waktu relatif tidak lama  lahirlah UU Tapera Nomor 4 tahun 2016, tanggal 24 Maret 2016, lebih kurang satu tahun yang lalu. UU tersebut ternyata meninggalkan sisa masalah yang terkesan kontroversial dan bertabrakn dengan UU lain yang terkait.

*Problematika Perumahan Rakyat*

Akumulasi kebutuhan  rumah saat ini sekitar *15 juta (backlog)* untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan kemampuan pemerintah  menyediakan rumah setiap tahun sekitar 200 sampaqi dengan 250 ribu unit, dari target 900 ribu sampai dengan 1 juta rumah.

Disisi lain untuk orang miskin dan sangat miskin ada sekitar 7,5 juta keluarga yang membutuhkan rumah layak huni.  Kemampuan pemerintah memberikan bantuan bahan bangunan rumah (BBR), juga sangat terbatas  yaitu sekitar membantu sebagai stimulans sekitar 250-300 ribu rumah. Belum lagi terkait dengan ketrsediaan lahan ( tanah) untuk rumah yang semakin sulit dan mahal. 

Saat ini ada 2 Undang-Undang yang berkaitan dengan perumahan, yaitu UU *Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan  Kawasan  Pemukinan, dan UU Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun*, serta *PP 88 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman*, dan *PP 46 tentang JHT dan PP Nomor 60 Tahun 2015  tentang Perubahan Atas PP 46 Tahun 2015*. 

Perlu diketahui, bahwa dalam UU SJSN dan UU BPJS tidak ada perintah untuk menyediakan perumahan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mazhabnya berbeda. UU SJSN  fokus pada jaminan sosial dengan paket 5 program yaitu JKN, JKK, JKm, JHT dan JP. Sedangkan UU Nomor 1 dan 20 tahun 2011, memang fokus pada upaya untuk penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman dan mengembangkan konsep  rumah susun. Untuk mendapatkan sumber dana yang  pasti maka pada pasal 124 UU PKP (Perumahan dan Kawasan Pemukiman) menyebutkan ketentuan mengenai tabungan perumahan diatur tersendiri dengan undang-undang. Dengan merujuk pasal 124 tersebut lahirlah UU Tapera, jadi ada 3 UU yang terkait perumahan, tentu suatu komitmen politik yng tinggi dari negara. 

Rupanya itu tidak cukup, dengan merujuk UU SJSN dan UU BPJS,  atas perintah UU tersebut untuk  membuat PP terkait Program Jaminan Hari Tua, maka terbitlah PP 46 dan PP 60, yang pada salah satu pasalnya menyebutkan; akumulasi dana JHT dan pengembangannya  yang sudah dikumpulkan peserta ( sharing dengan pemberi kerja) dan dikelola BPJS Ketenagakerjaan selama 10 tahun , *dapat dipinjamkan kepada peserta ( pekerja) sebanyak 30% untuk  uang muka perumahan. Artinya peserta tidak menerima uang tunai langsung . sedangkan dalam UU SJSN menyebutkan peserta yang sudah 10 tahun mengiur dapat meminjam sebahagian dana JHT secara tunai*. 

Pada hakekatnya, UU Tapera, merupakan upaya pemerintah untuk membantu pekerja mendapatkan rumah layak huni dengan mekanisme pembayaran iuran pekerja dan pemberi kerja (seperti JHT). Dana yang terkumpul tidak boleh diambil tunai tetapi digunakan untuk pengadaan rumah.  Disatu sisi program JHT yang hak peserta mendapatkan pinjaman tunai dari tabungannya sendiri, tetapi PP mengatur hanya boleh digunakan untuk uang muka perumahan. Terjadi disharmon disini. Dan pekerja sangat dirugikan, karena seharusnya dapat fresh money untuk kepentingan modal usaha dipaksa untuk uang muka perumahan.

*Catatan kritis UU Tapera*

UU PKP Nomor 1 Tahun 2011, pada ketentuan umumnya menyebutkan:=” pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dst”=, dan dipertegas lagi dalam norma pasal 119. Pada pasal 120 ayat b, “=kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sesuai dengan standar pelayanan minimal”=.  Untuk kepentingan dan kelancara pelaksanaan UU PKP maka pada pasal 124 memungkinkan dibentuknya tabungan perumahan dengan Undang-undang.  Pengunci pada pasal 126, dengan jelas menyatakan bahwa tugas pemerintah dan pemerintah daerah, untuk memberikan kemudahan dan atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). 

UU PKP sudah sangat jelas dan terang menderang  memposisikan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan APBN dan APBD  untuk perumahan, dan memberikan skhema dana murah jangka panjang kepada MBR. 

Mari kita cermati UU Tapera, bahwa UU tersebut memposisikan pemerintah sebagai pihak yang *BUKAN* bertanggungjawab untuk penyediaan dana untuk perumahan (MBR). Jadi UU Tapera, filosofinya tidak sejalan dengan UU PKP   yang merupakan dasar rujukan disusunnya  Tapera ( inkonsitensi). 

Dalam UU Tapera, dana Tapera adalah *dana amanat*. Milik seluruh peserta dan pemupukannya, tetapi pemilik dana (pekerja dan pemberi kerja) tidak ada satu pasalpun yang melibatkan  peserta dalam berbagai  proses perencanaannya karena tidak ada keterwakilan, sehingga makna dana amanat tidak tercermin dalam pelaksanaannya.

*Komite Tapera* adalah para menteri, OJK, dan profesional, tidak ada pekerja dan pemberi kerja dalam komite sebagai pemilik dana.  OJK menjadi double fungsi sebagai pengawas internal  yang duduk dalam komite, dan juga sebagai pengawas eksternal sesuai dengan UU OJK, apakah dibolehkan?. Pertanyaan selanjutnya apakah para Menteri, OJK dan profesional dapat menjaga dan melindungi kepentingan peserta. Kalau ada persoalan antara pemerintah dengan peserta apa forum untuk menyelesaikannya. 

Mari kita lihat badan hukum *BP Tapera* yang dibentuk untuk mengelola Tapera. Badan hukumnya apakah badan hukum publik , badan hukum BUMN, atau badan hukum PT. Tidak ada satu pasalpun yang tegas menyebutkan katagori badan hukumnya.  Tetapi kalau dilihat dari azasnya, tentunya badan hukum publik sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS. Tapi bisa juga penafsiran lain. 

Ada Komisioner dan deputi komisioner yang ditunjuk oleh Presiden, dari kalangan profesional. Mekanisme pengangkatannya tidak diatur, seharusnya diatur dengan pembentukan pansel, sehingga seleksinya transparan. 

Terkait dengan *azas nirlaba*, perlu jelas apakah hanya untuk BP Taperanya. Bagaimana dengan *Manager Investasi , bank pembiayaan dan lembaga pembiayaan non bank* yang akan mengelola dana tapera yang diperhitungkan bisa mencapai puluhan triliun bahkan ratusan triliun. Apa cukup diatur  dengan peraturan BP Tapera,  yang dapat menimbulkan potensi kongkalikong.  Jangan sampai ujungnya peserta ngak dapat rumah yang sudah bertahun-tahun ditunggunya.

Apa sebenarnya tujuan Tapera. Tak lain dan tak bukan adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan. Tidak ada dana pemerintah pada Tapera yang untuk peserta . dana pemerintah hanya dalam bentuk dana awal yang diberikan untuk biaya operasional BP Tapera, dan jika kurang diambil dari dana Tapera (milik peserta). Berapa besarnya, dipasal 40 tidak ada mengatur.  Harus ada norma yng mengaturnya dalam PP untuk mencegah terjadinya =moral hazard = bahkan =fraud= yang berpotensi dilakukan BP Tapera. Tidak ada pemisahan pembukuan dana/asset BP Tapera dengan dana Tapera (milik peserta)  yang diatur dalam UU Tapera. Seharusnya dapat merujuk UU BPJS yang melakukan pemisahan buku dana BPJS (dana badan) dan Dana Jaminan Sosial milik peserta. 
*Potensi dana Tapera LUAR BIASA*

Besarnya dana yang diambil dari peserta (pekerja dan pemberi kerja) 3% dari gaji/upah setiap bulan. Terendah 1 kali UMP dan terbesar 20 kali UMP.  Mari kita hitung dengan jumlah pekerja penerima upah (termasuk PNS)  ada 30 juta jiwa saja, sudah berapa triliun dana  dikelola BP Tapera  selama 5, 10, 15, 20 dan 25 tahun. Sungguh luar biasa dana yang dapat dihimpun. 

Disisi lain, *apakah UU Tapera  sudah menjamin berapa lama pesrta dapat rumah sejak mulai ikut Tapera. Hanya disebut urut kacang , artinya penuh  dengan ketidak pastian.*  Seharusnya UU Tapera dapat memberuikan kepastian waktu kapan rakyatnya (yang sudah menabung) bisa mendapatkan rumah.  Yang dapat dipastikan dari UU Tapera adalah menyatakan uang hasil tabungan dan pemupukannya akan dikembalikan pada usia pensiun, jika belum dapat rumah. Lama-lama BP Tapera dapat berubah bentuk menjadi Bank Tabungan Pekerja. 

Dari sisi kriteria pembiayaan ada 4 kriteria yang diatur dalam salah satu pasal. Pada kriteria keempat menyatakan: *ketersediaan pemanfaatan dana, artinya sepanjang dana tersedia ,  dan pasal ini karet asli*.  Hal lain lagi, UU tersebut menyebutkan peserta dapat memiliki rumah; pembangunan rumah dan  perbaikan rumah.  Harus diperjelas status tanah dan rumah yang ditempati. 

Dari sisi proporsi alokasi dana, dirinci : 35% pemupukan; 50% pemanfatan; 2,5% cadangan dan *5% pengadaan tanah*.   Proporsi 5% pengadaan tanah sanagatlah kecil dan *terindikasi BP Tapera cenderung untuk penyewaan tanah (land rent) bukan pemilikan tanah*. Kalaupun membeli tanah, yang dibeli di daerah “jin buang anak” atau “dekat kuburan”  karena lebih murah. Jika ini terjadi maka merupakan persoalan sosial yang menjadi bom waktu bagi pemerintah.

*Kesimpulan*

UU Tapera, menurut pandangan banyak pihak  semangatnya meminimaliskan kewajiban pemerintah  untuk menyediakan dana pembiayaan rumah bagi MBR.  Pembiyaannya lebih didorong pada masyarakat /peserta dengan menghimpun tabungan dana peserta yang dipotong dari gaji/upah. 

Keerlibatan lembaga-lembaga non pemerintah untuk mengelola dana, akan menimbulkan persoalan hukum , moral hazar  bahkan fraud, hingga perlu dilakukan pengawasan yang ketat.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, tidak ada jaminan waktu bagi peserta *KAPAN MENDAPATKAN RUMAH*, undang-undang tersebut menggunakan kriteria-kriteria saja. Padahal  kepastian kapan dapat yang ditunggu-tunggu. *Mudah-mudahan bukan pepesan kosong yang  didapat masyarakat/peserta*. 

Cibubur, 5 April 2017

Jika bermanfaat silahkan share ke teman yang lain

Menristekdikti Harus Segera Diganti

​Menristek Sebut Insinyur yang Jadi Politikus Berarti Kesasar, inilah judul berita online yang saya baca hari ini.

Sungguh menyedihkan jika seorang Menteri mengalami gagal paham akan definisi politik. Politik adalah hak bagi semua Insan Indonesia yang tidak dicabut hak politiknya karena masalah hukum. Politik juga bukan suatu pekerjaan yang mempunyai jenjang karir tersendiri. Politik adalah perhelatan mendapatkan kekuasaan di mana siapa pun yang berkuasa akan mampu memberikan makna tersendiri dalam melakukan perubahan dan pembangunan dalam tatanan kekuasaannya. Sudah banyak Insinyur yang menunjukkan keberhasilan dalam politik. Mulai dari Soekarno, Habibie dan bahkan Jokowi. Jadi kegagalan paham seorang menteri dalam menjabarkan makna Politik perlu menjadi sorotan apakah yang bersangkutan layak menjadi Menteri.

Banyaknya sarjana yang berkarir tidak sesuai ilmu yang digelutinya bukan saja terjadi di Indonesia. Tapi juga di manca negara, termasuk negara maju sekalipun. Karena perbandingan jenis pekerjaan yang tersedia acap kali tidak berbanding lurus dengan jumlah kelulusan sarjana yang dihasilkan.

Seyogianya Kementerian Ristek dan Dikti melakukan pemetaan secara riil basis peluang pekerjaan yang tersedia sehubungan dengan bidang akademis, sehingga kemudian dapat dikorelasikan dengan perbaikan sistem kelulusan yang ada agar kemudian terjadi keseimbangan dan perbaikan kualitas kelulusan.

Menristekdikti tidak boleh menyalahkan individu-individu yang berubah haluan karirnya sehingga tidak sesuai dengan latar belakang akademinya. Seyogianya Menristekdikti harus dapat menciptakan kebijakan yang dapat mengakomodasi basis kelulusan para sarjana/insinyur ini.

Sudah selayaknya Menristekdikti diganti oleh Presiden Jokowi.

Dr. Poempida Hidayatulloh

Seorang Insinyur

Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra)

Selamat Untuk Tim Investasi BPJS Ketenagakerjaan Atas Capaian Hasil 2 Digit

Selamat kepada seluruh Tim Investasi BPJS Ketenagakerjaan yang telah berhasil mencapai hasil investasi sebesar 10.01℅ (2 digit) melampaui target RKAT 2016. Ini adalah hadiah akhir tahun yang sangat menggembirakan bagi kami Dewan Pengawas, dan tentunya seluruh stakeholders BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini mengingat situasi ekonomi dan pasar yang cukup sulit di tahun 2016 ini.

Sekali lagi selamat!

Tetap semangat dan perbaiki terus kinerja. Dengan kerja keras dan keyakinan sesuatu akan tercapai. 

Semoga BPJS Ketenagakerjaan akan terus dapat meningkatkan manfaat yang lebih besar bagi para pesertanya di masa yang akan datang.

Poempida Hidayatulloh 

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

 “PUBLIK: 39,1% PROGRAM JOKOWI-JK BELUM SEJALAN DENGAN NAWACITA”

​PRESS RELEASE

HASIL SURVEI NASIONAL 

PROGRAM NAWACITA PEMERINTAHAN JOKOWI – JK TAHUN 2016   

 “PUBLIK: 39,1% PROGRAM JOKOWI-JK BELUM SEJALAN DENGAN NAWACITA”
Nawacita merupakan Visi misi dan program aksi Jokowi-JK pada Pilpres 2014 sebagai jalan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Nawacita merupakan jawaban atas tiga masalah pokok bangsa saat ini yaitu (1) merosotnya kewibawaan negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Nawacita wujud daripada meneguhkan kembali ideologi bangsa yaitu ideologi pancasila 1 Juni dan Tri Sakti. Pancasila sebagai dasar dan arah dalam membangun jiwa bangsa, dan Tri Sakti menjadi dasar memulihkan kembali harga diri bangsa Indonesia, menjadi basis pembangunan karakter bangsa dan landasan kebijakan nasional. Melalui Nawacita pemerintahan Jokowi-JK hendak mewujudkan mimpi besarnya yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan berlandaskan gotong royong.  

Ada sembilan prioritas untuk mendukung aksi Visi-Misi Jokow-JK yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam perekonomian dan berkepribadian dalam kebudayaan kesembilan agenda tersebut dikenal dengan Nawacita. Kesembilan Program Prioritas yang dikenal dengan Nawacita diantaranya : (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. (2). Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya .(3). Membangun Indonesia dari pinggiran. (4). Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi (5).Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. (6). Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. (7). Mewujudkan kemandirian ekonomi. (8). Melakukan revolusi karakter bangsa. (9). Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Survei nasional yang dilakukan oleh Organisasi Kesejahteraan Rakyat (ORKESTRA) tentang “Penilaian dan Evaluasi Terhadap Nawacita tahun 2016” sebagai bentuk kontrol dan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan jelang akhir tahun 2016.  Beberapa pertanyaan penting yang diajukan diantaranya bagaimana pengetahuan publik, pemahaman publik, ketertarikan publik, dan relevansi Nawacita dengan Indonesia saat ini. 

Ketua Umum ORKESTRA, Poempida Hidayatulloh, mengatakan bahwa ketika responden diajukan pertanyaan apakah anda tahu Nawacita? sebagian besar responden menjawab Tidak Tahu yaitu sebesar 72%, hanya 28% yang Tahu Nawacita.? kemudian diajukan pertanyaan pendalaman apakah anda mengerti/memahami program-program dalam Nawacita? sebagaian besar responden 46,3% Tidak Mengerti, 23,9% menjawab sama sekali tidak mengerti, 19,7% sedikit mengerti, 10,1% mengerti, 0,1% sangat mengerti.    

Respon positif diberikan publik terhadap program Nawacita dimana pada saat diajukan pertanyaan apakah anda setuju dengan program Nawacita Jokowi-JK? Sebagaian besar responden 52% Setuju, 13% sangat setuju, 3% Tidak Setuju selebihnya menjawab TT 32%. Publik memberikan koreksi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK dnegan memberikan penilaian bahwa sejauh ini program-program Jokowi dinilai belum sejalan dengan Nawacita, dimana pada saat publik diajukan pertanyaan apakah program-program emerintahan Jokowi-JK saat ini sudah sejalan dengan Nawacita? 39,1% menjawab belum sejalan dengan Nawacita, 18,6% menjawab sudah sejalan dan sisanya 42,4% menjawab TT. 

Publik juga menilai bahwa Nawacita saat ini masih relevan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik, dimana pada saat responden diajukan pertanyaan apakah saat ini menurut anda masih relevan program-program Nawacita dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik? 43,5% menjawab relevan, 7,4% Tidak Relevan, 5,5% sangat relevan, 0,3% sangat tidak relevan dan sisanya 43,2% menjawab tidak tahu. 

Survei ORKESTRA tentang penilaian kinerja Pemerintah Jokowi-JK tahun 2016 ini merupakan survei opini publik. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan Margin of error sebesar ± 2,2%. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap mukalangsung dengan panduan kuesioner oleh peneliti dan surveyor . Survei nasional ORKESTRA dilakukan rentang waktu 10 Oktober – 6 November 2016, melibatkan 1.200 responden dari 34 Provinsi di Indonesia dengan maksud menggali pendapat publik tentang kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. 

Jakarta, 19 Desember 2016

ORKESTRA,

        KETUA UMUM 

      POEMPIDA HIDAYATULLOH

“PUBLIK RESPON POSITIF KINERJA PEMERINTAHAN JOKOWI–JK”

​PRESS RELEASE

HASIL SURVEI NASIONAL 

PENILAIAN KINERJA PEMERINTAHAN JOKOWI – JK TAHUN 2016   

 “PUBLIK RESPON POSITIF KINERJA PEMERINTAHAN JOKOWI–JK”
Gebrakan pemerintahan Jokowi-JK pada periode tahun kedua pemerintahannya cukup mendapat respon positif dari publik. Iklim politik yang sempat memanas pasca Pilpres mulai stabil dengan terobosan-terobosan penting pada komunikasi politik yang dilakukan oleh Jokowi, stabilitas politik mulai mendapatkan tuah seiring dengan perbaikan mendasar Pemerintahan Jokowi pada aspek ekonomi melalui program-program strategis di bidang ekonomi pada tahun kedua pemerintahan Jokowi-JK. 

Pada tahun 2016 Jokowi menghadirkan banyak kejutan, mendadak Jokowi merombak Kabinet Kerja untuk yang kesekian kalinya dan mendudukkan orang-orang yang dinilai tepat dalam menerjemahkan apa yang menjadi Visi-Misi Jokowi-JK. Beberapa pihak menyambut negatif terhadap Kabinet Kerja Jokowi, mengingat pergeseran Menteri Kabinet Kerja sangat kental nuansa politik transaksionalnya seiring dengan masuknya menter-menteri dari kelompok Parpol yang diawal 2016 menyatakan sebagai Parpol pendukung pemerintah. Perlahan namun pasti publik mulai menerima dan memberikan respon positif terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Kebijakan-kebijakan penting mulai mengarah pada program-program yang sejalan dengan Visi Misi Jokowi JK yang tertuang dalam Nawacita.    

Hal tersebut dapat terlihat sebagaimana hasil survei nasional yang dilakukan oleh Organisasi Kesejahteraan Rakyat (ORKESTRA) tentang “Penilaian dan Evaluasi Terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK tahun 2016” sebagai bentuk kontrol dan penilaian kinerja Pemerintahan jelang akhir tahun 2016.  Beberapa pertanyaan penting yang diajukan diantaranya bagaimana penilaian publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK? Bagaimana penilaian publik terhadap kinerja Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK?. 

Ketua Umum ORKESTRA, Poempida Hidayatulloh, mengatakan bahwa ketika responden diajukan pertanyaan dalam skala 1-10 berapa nilai yang anda berikan untuk kinerja Pemerintahan Jokowi-JK? Jawaban responden sangat beragam dan jika dibuat rata-rata adalah sebesar 6,3, dengan kata lain rapor kinerja pemerintahan Jokowi-JK cukup positif. Sementara untuk kinerja Kabinet Jokowi JK mendapatkan respon yang masih buruk yaitu 5,3 dengan skala 1-10, dimana ketika responden diajukan pertanyaan dalam skala 1-10 berapa nilai yang anda berikan untuk kinerja Kebinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK?.    

Secara umum responden menilai bahwa kinerja pemerintahan Jokowi-JK cukup positif pada tahun 2016 ini. Pemerintah dinilai mampu menciptakan iklim politik yang kondusif dan mampu meredam potensi-potensi konflik yang dinilai memberikan kerawanan kondisi politik dalam negeri dan luar negeri. Pemerintahan Jokowi-JK juga mampu menghadirkan iklim ekonomi yang kondusif, berbagai kebijakan dalam Nawacita mulai diwujudkan secara per lahan. Perbaikan infrastruktur hingga daerah, pemangkasan anggaran di beberapa belanja kementerian, program Tax Amnesty, pemberantasan pungli, dan sebagainya mendapat respon positif dari publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. 

Namun kinerja Kabinet Kerja masih berada dibawah ekspektasi publik, publik belum yakin terhadap kemampuan para Menteri dalam menjalankan program-program Nawacita yang ditetapkan oleh Jokowi-JK meski pada awal tahun 2016 Jokowi sudah menekankan bahwa seluruh kementerian harus menjalankan rogram yang sesuai dengan Visi-Misi Jokowi-JK demi mewujudkan Nawacita yang dicita-citakan bersama pemerintahan Jokowi-JK. Tidak heran jika saat responden diajukan pertanyaan untuk melakukan penilaian Kinerja Kabinet Kerja mereka memberikan nilai 5,3. 

Survei ORKESTRA tentang penilaian kinerja Pemerintah Jokowi-JK tahun 2016 ini merupakan survei opini publik. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan Margin of error sebesar ± 2,2%. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap mukalangsung dengan panduan kuesioner oleh peneliti dan surveyor . Survei nasional ORKESTRA dilakukan rentang waktu 10 Oktober – 6 November 2016, melibatkan 1.200 responden dari 34 Provinsi di Indonesia dengan maksud menggali pendapat publik tentang kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. 

Jakarta, 19 Desember 2016

ORKESTRA,

        KETUA UMUM 

      POEMPIDA HIDAYATULLOH

Acara Penganugerahan Pahlawati Orkestra 

Acara Penghargaan Pahlawati Orkestra, 10 November 2016 di Menara Jamsostek, Semalam.

Berikut ini 10 Nama Penerima Penghargaan Pahlawati

1. Dedeh Rosidah sebagai inspirator perempuan bidang Keagamaan.

2.Eniya Listiani Dewi di bidang Riset dan Teknologi,

3. Ingrid Kansil di bidang pemberdayaan Perempuan dan dan Muslimah,

4. Marcella Zalianty sebagai inspirator perempuan bidang seni budaya,

5. Najwa Shihab sebagai inspirator perempuan bidang media dan publikasi.

6. Ollis Datau sebagai inspirator perempuan bidang pemberdayaan masyarakat,

7. Rieke Diah Pitaloka dinobatkan di bidang Advokasi Buruh.

8. Silviana Murni dinobatkan sebagai inspirator perempuan bidang pendidikan dan birokrasi.

9. Sriponco Handayani di bidang jaminan sosial kesehatan,

10. Tri Mumpuni dinobatkan sebagai perempuan inspirator bidang energi.

Doa Bersama Untuk NKRI

Berdoa bersama di bawah naungan Kibaran Sang Merah Putih untuk NKRI yang tetap Satu dan tetap Jaya.

Hadir juga Bpk. Rekson Silaban, keturunan dari Friedrich Silaban, Perancang Mesjid Istiqlal. 

Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah bergabung: Dewas Syafri Adnan Baharudin, Dewas Inda Hasman, Dewas M.Adityawarman, Ketua Umum SP BPJSTK Eko Purnomo, Kadiv-kadiv, Kaur-Kaur dan Seluruh Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang meluangkan waktu untuk Hadir.

Poempida's Journal