Setelah Reshuffle Kabinet
Poempida Hidayatulloh
Pengurus Kadin Indonesia
Sabtu, 5 Mei 2007
Perombakan atau reshuffle kabinet tak lama lagi diumumkan Presiden. Apakah
reshuffle kali ini bersifat terbatas ataukah justru radikal, itu merupakan hak
prerogatif Presiden.
Karena merupakan hak prerogatif Presiden, maka seperti apa pun hasil reshuffle kabinet ini
nanti, kita harus mendukung. Sikap yang harus kita tunjukkan adalah mendukung dan terus
mendorong agar kabinet hasil reshuffle sungguh-sungguh mampu meningkatkan kinerja
pemerintahan SBY-JK, terutama menyangkut pengembangan ekonomi.
Pemerintahan SBY-JK masih memiliki waktu sekitar dua tahun untuk melakukan apa yang
disebut perubahan, memperbaiki kondisi ekonomi mikro sekarang ini. Koperasi dan
pengusaha kecil menengah perlu dibantu. Sektor riil perlu dibuat lebih bergairah.
Dalam memimpin pemerintahan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi, Presiden
memakai prinsip food, energy, water sustainable (fews). Bicara pangan (food), berarti bicara
soal padi, soal petani. Petani itu perlu pupuk.
Jadi, pupuk sangat penting kalau kita benar-benar mau melaksanakan revitalisasi pertanian.
Gas untuk energi listrik ke depan ini juga sangat kita perlukan kalau kita mau
mengembangkan industri.
Dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang menjadi concern kita, gas amat kita perlukan.
Sayangnya, gas alam kita jual apa adanya, tidak ditingkatkan nilai tambahnya terlebih dulu.
Mantan Ketua MPR Amien Rais selalu menyuarakan, sumber daya alam jangan sampai
dikuasai asing. Gas alam, kalau mau kita ekspor, kita tingkatkan terlebih dulu nilai
tambahnya.
Kenyataannya, gas alam produksi Tangguh, Papua, misalnya, kita jual apa adanya dalam
bentuk gas. Harganya pun tidak kompetitif, sangat murah, hanya 2,7 dolar AS per matrix,
bilion therma unit (MBTU).
Kalau harganya cuma sebesar itu, pemain lokal — pabrik pupuk, misalnya — juga banyak
yang mau beli. Kalau bahan bakunya diproses dulu di Indonesia, maka nilai tambahnya lebih
besar. Dengan demikian, pendapatan dari pajak juga otomatis besar. Lapangan kerja juga
akan tercipta, income per kapita makin besar. Daya beli masyarakat pun makin besar.
Kita memang terikat kontrak penjualan migas dengan pembeli di luar negeri. Dalam konteks
perdagangan, kontrak itu bisa dibatalkan kalau kita dirugikan. Untuk menjaga ketahanan
perekonomian bangsa, sikap tegas itu diperlukan.
Demi kepentingan rakyat, ke depan ini pemerintahan SBY-JK harus berani mengambil
kebijakan ekonomi yang tegas. Kalau muaranya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat,
maka kebijakan pemerintahan SBY-JK niscaya didukung oleh seluruh rakyat.***