Oleh Poempida Hidayatulloh
Sebagai kilas balik saja, memang nasib Bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran Dunia Bank di Indonesia, yang hampir setiap mendekati pemilu dan pergantian rejim selalu terjadi persoalan/skandal di dunia perbankan. Rejim Soeharto jatuh karena krisis keuangan yang mengakibatkan ditutupnya banyak Bank, Pemilu 1999 mengangkat kasus Bank Bali, Pemilu 2004 mengangkat kasus pembobolan Bank BNI 46, dan Pemilu 2009 yang terakhir kemarin mencuatkan Mega Skandal Bank Century.
Beberapa bulan terakhir ini, benak kita telah dijejali oleh berbagai berita dari Dunia Bank. Mulai dari berita mengenai mega skandal Bank Century, pemilihan Gubernur Bank Indonesia, LC fiktif Misbakhun, sampai sekarang berita tentang penunjukan Menkeu Sri Mulyani menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Berita yang terakhir ini memang sangat menarik, yang kemudian banyak spekulasi yang timbul yang memvonis bahwa peran asing melalui Bank Dunia masih sangat signifikan dalam perhelatan ekonomi dan politik Indonesia.
Memang peran Bank Dunia tidak bisa dipisahkan dalam proses pembangunan nasional Indonesia. Namun demikian, perlu diingat bahwa segala bantuan yang diberikan oleh Bank Dunia bukanlah suatu bantuan yang cuma-cuma. Walaupun dengan jumlah bunga yang rendah sekali pun, bantuan mereka berupa pinjaman atau utang yang menjadi tanggung jawab Negara Republik Indonesia. Dan ini merupakan kewajiban generasi yang akan datang untuk dapat membayar beban tanggungan yang diciptakan oleh rezim yang sekarang.
Penunjukan Sri Mulyani sebagai Direktur Bank Dunia tentu tidak terlepas dari agenda ekonomi dan politik pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak ini dapat berasal dari luar maupun domestik. Yang sangat menarik tentunya adalah memperbesar fokus pembahasan kepada kepentingan politik dalam negeri daripada kepentingan asing yang memang sedari dulu sudah mengakar.
Proses penunjukan Direktur Bank Dunia ini tentu harus melalui suatu tahap yang memerlukan persetujuan Kepala Negara dari warga negara yang dinominasikan. Tentunya Sri Mulyani terpilih karena mendapatkan restu dan dukungan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lucunya SBY nampak tidak memberikan penekanan keterlibatan dirinya atas penunjukan Sri Mulyani. Pesan publik yang sampai adalah, bahwa Pemerintah RI menugaskan Sri Mulyani untuk menjadi Direktur Bank Dunia atas permintaan Bank Dunia.
Jika kita ingat SBY adalah seseorang yang sangat sensitif terhadap pencitraan dirinya dan juga pencitraan pemerintahan yang dipimpinnya. Proses penunjukan Sri Mulyani ini datang ada saat yang sangat tepat, di mana tekanan dan penolakan terhadap sang Menkeu menjadi sangat signifikan. Bayangkan jika Presiden harus melakukan pemberhetian terhadap Menkeu-nya. Padahal proses hukum belum selesai. SBY bisa menjadi tidak populer dan bisa menjadikan Sri Mulyani sebagai tokoh baru yang terzolimi, persis apa yang terjadi pada diri SBY di kala pemerintahan Megawati. Di lain pihak tekanan politis dan pencitraan terhadap pemerintah berkaitan dengan sang Menkeu semakin tajam.
Dengan demikian jelas bahwa desain dari proses penunjukan Sri Mulyani menjadi Direktur Bank Dunia ini adalah benefit pencitraan bagi SBY. Dengan kata lain SBY telah berhasil memindahkan beban tekanan politis dan pencitraannya tanpa membuat Menkeu-nya kehilangan muka. Luar biasa! Suatu strategi pencitraan yang patut mendapatkan acungan jempol! (PH).