Kebijakan Partai Golkar dalam Isyu dana aspirasi mendapat kritikan dari berbagai pihak. Dalam hal ini di DPR hanya Fraksi Golkar “bersolo karir” memperjuangkan isyu tersebut.

Niat dari Golkar seperti yang pernah saya tulis sebalumnya adalah untuk merealisasikan motto “Suara Golkar, Suara Rakyat”. Dalam hal ini apabila ada aspirasi dari Masyarakat mengenai sesuatu kebutuhan, maka Golkar dapat membantu Masyarakat dengan menggunakan dana aspirasi ini.

Salahkah Golkar dalam hal ini? Tentu sama sekali tidak. Lucunya Partai-Partai lain malah menuduh Golkar melakukan pensiasatan Anggaran untuk kepentingan Politiknya. Terus terang saja saya sangat kecewa dengan pihak-pihak dari Partai yang menuduh Golkar seperti ini. Seolah-olah pihak-pihak tersebut merasa paling bersih saja. Mengapa saya dapat berpendapat demikian? Satu poin saja yaitu bahwa yang namanya dana aspirasi itu sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Dana ini pun sampai sekarang dinikmati oleh semua anggota DPR dari semua Partai yang mendapatkan Kursi di DPR. Bukan hanya Golkar saja. Setiap kali reses setiap anggota dewan mendapatkan Dana Aspirasi tersebut untuk disalurkan ke dapil mereka masing-masing. Dan dana ini bukan saja untuk anggota dewan di tingkat pusat. Sampai tingkat daerah pun semuanya mendapat bagian.

Memang apa yang diajukan oleh Golkar dalam hal ini adalah isyu mengenai angkanya yang luar biasa besar. Dan tentunya mekanisme pengawasannya.

Saya ingin bertanya balik kepada semua Partai yang telah menikmati Dana Aspirasi selama ini, bagaimana sih sebenarnya mekanisme pertanggungjawaban dari penggunaan dana ini? Karena partai-partai ini senantiasa menggarisbawahi bahwa adanya potensi kebocoran.

Kalau Partai-partai lain tidak setuju dengan idea Dana Aspirasi ini, seyogyanya semuanya konsisten untuk membubarkan mekanisme dana aspirasi yang sudah berlangsung selama ini. Dalam pengertian, ya hentikan saja praktik yang sudah ada pun.

Ayo siapa berani konsisten?

By Dr. Poempida Hidayatulloh