POLITICIAN SOCIAL RESPONSIBILITY: Memaksimalkan Tanggung Jawab Sosial Politisi

Dua minggu terakhir ini penulis berkutat mempelajari sistem pengaduan masyarakat yang sudah dengan sangat baik dibangun di DPR RI. Dimulai dengan diskusi panjang dengan Ketua DPR RI, Bapak Marzuki Alie. Beliau menyampaikan kekecewaan dengan kurangnya respon yang ada dalam penanganan berbagai pengaduan masyarakat ke DPR. Beliau pun menjelaskan bahwa Beliau sudah mendorong terbangunnya suatu sistem informasi dalam konteks penanganan pengaduan.
Sistem informasi yang cukup mutakhir ini memang memerlukan sedikit perbaikan dalam konteks penanganan masalahnya. Sistem tersebut masih terlalu mengandalkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam hal menindaklanjuti berbagai pengaduan yang masuk. Desain sistem informasi yang baik seyogianya memang tidak terlepas dari keterlibatan elemen manusia sebagai operator dari sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu Pada hari Jumat kemarin, tanggal 19 Oktober 2012, Penulis mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat kerja dengan Deputi Bidang Informasi dan Pengaduan Masyarakat beserta jajaran staf pendukungnya. Dalam rapat tersebut kami telah mengidentifikasi beberapa hal yang dapat meningkatkan kinerja penanganan pengaduan masyarakat, sebagai berikut:

1. Kategorisasi masalah/pengaduan dibagi dua kategori besar, yaitu advokasi sosial dan kebijakan (yang lebih bersifat politis). Hal ini berlandaskan pemikiran adanya perbedaan sikap dan pandangan masing-masing anggota parlemen dalam perspektif politis dan secara umum seragam dalam perspektif sosial.
2. Limit waktu penanganan masalah/pengaduan yang masuk.
3. Sosialisasi untuk memaksimalkan peran/partisipasi seluruh anggota dewan dalam penanganan masalah dan pengaduan, terutama yang bersifat sosial.
4. Perlunya dibentuk suatu TIM yang mengawal proses tindak lanjut masalah/pengaduan yang dipimpin oleh pimpinan DPR.
5. TIM yang dibentuk dapat senantiasa mengambil alih tindak lanjut permasalahan dan pengaduan masyarakat yang masuk jika tidak adanya respon dari satu anggota dewan pun sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pada poin 2 di atas.
6. Secara berkala mengumumkan kepada publik prestasi semua anggota dewan dalam penanganan masalah/pengaduan masyarakat.

Dengan mengacu kepada poin-poin di atas, diharapkan kinerja dan citra DPR-RI dapat terangkat, dan dapat menghilangkan skeptisme publik tentang lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan ini.
Selain daripada itu, peran para politisi yang mempunyai “privilege” dapat dimaksimalkan dalam bentuk tanggung jawab sosialnya kepada seluruh Rakyat Indonesia.

Share this

Tinggalkan Balasan