Setelah 3 kali mangkir dari undangan DPR RI, khususnya dengan Komisi IX, Dahlan Iskan akan dipanggil paksa untuk hadir dalam Rapat membahas permasalahan ketenagakerjaan yang berada dalam lingkungan BUMN.
Sikap yang diperlihatkan oleh Dahlan Iskan ini bukanlah suatu sikap seorang negarawan yang mematuhi tata laksana bernegara yang baik.
Tidak hanya dia tidak ambil peduli dengan adanya hak pengawasan DPR RI. Namun, sikap seperti ini jelas merupakan suatu sikap pelecehan terhadap Para Buruh dan Pekerja.
Dahlan seyogianya memahami pentingnya masalah ketenagakerjaan adalah bagian yang penting dalam menciptakan “good corporate governance” di semua BUMN.
BUMN diciptakan untuk mensejahterakan Rakyat. Rakyat yang bekerja di BUMN perlu mendapatkan hak kesejahteraan ini. Bagaimana mereka kemudian bisa menjadi sejahtera apabila tidak ada keberpihakan dan keadilan kepada Para Buruh dan Pekerja ini?
Penulis mengimbau agar Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, segera mengambil langkah-langkah kongkrit dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang ada di BUMN ini.
Mohon bantuannya pak… outsourcing di seluruh PLN di Indonesia agar tidak di PHK karena aturan outsourcing hanya untuk 5 jenis pekerjaan. kami sudah lebih 10 tahun mengabdi di PLN agar diperhatikan diluar 5 jenis pekerjaan agar statusnya ada perubahan. mohon di cek Seluruh PLN DIstribusi, PLN Pusharlis dan PLN Lainnya yg dalam waktu dekat manajemennya akan mem PHK tenaga OS diluar 5 jenis Pekerjaan yg diatur kementrans.
buruh2 nasipmu ,
Semoga para DIREKSI PLN , di beri jalan yg terbaik oleh Allah Swt, untuk pengurusan OS PLN Sehingga Tidak ada yang di PHK Terutama Bag Adm,, Amin karena Rata2 Mereka sudah mengabdi 10 thn kerja di kantor dan unttuk PLN