Ribuan Kartu Jamkesmas di Karanganyar Bermasalah

Masalah distribusi Jamkesmas memang semakin terlihat. Hal ini dikarenakan referensi data orang miskin yang digunakan adalah hasil pencacahan terbaru yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Saat ini TNP2K sedang berusaha memutakhirkan data orang miskin ini dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan data Adminduk di Kementerian Dalam Negeri.
TNP2K telah mengakui data yang mereka miliki baru saja 70 persen akurat dan relevan dengan data admindu.
Sisanya yang 30 persen memang masih memerlukan perbaikan dan pemutakhiran.
Jeda waktu sampai implementasi awal BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014. Basis data kependudukan menjadi semakin krusial dalam konteks kualitas data tersebut.
Saya berharap Pemerintah dapat sesegera mungkin dapat bertindak cepat dalam menyelesaikan kisruh data orang miskin ini.
Tadi sore pun Komisi IX mengadakan RDP dengan DPRD Kabupaten Situbondo terkait masalah Jamkesmas. Masukan dari DPRD Kabupaten Situbondo ditemukan banyak orang miskin di Situbondo yang belum mendapatkan Kartu Jamkesmas, padahal mereka sangat layak mendapatkannya.
Saya melihat tendensi masalah dalam konteks data orang miskin ini akan semakin terlihat di seluruh wilayah Indonesia sehubungan dengan penggunaan Jamkesmas di tahun 2013.

Share this

Tinggalkan Balasan