Jakarta (10/04)- Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh mengapresiasi kehadiran Meneg BUMN Dahlan Iskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR hari ini. Agenda RDP menurut Poempida terkait masalah pekerja outsourching di sejumlah perusahaan BUMN sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
“Ini membuktikan bahwa Dahlan Iskan memiliki perhatian tentang permasalahan ketenagakerjaan di BUMN,” ujar Poempida.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, sebagai seorang pejabat negara hendaknya hal ini akan memberi energi positif dalam mencari solusi terbaik terkait kisruh ketenagakerjaan saat ini.
“Kami mengharapkan agar kerjasama ini tetap berjalan dengan baik demi kepentingan bangsa dan Negara,” tambahnya.
Terkait masalah ketenagakerjaan di sejumlah perusahaan BUMN, Poempida memberikan catatan penting yang harus diperhatikan oleh Kementerian BUMN agar masalah ketenagakerjaan ini dapat diselesaikan dengan cepat. Pertama, terhadap kasus perselisihan ketenagakerjaan yang telah mengikat (in kracht) secara hokum.
“Kementerian BUMN harus mematuhi putusan tersebut dan menyelesaikan segala tanggung jawab terhadap pegawai BUMN tersebut,” tegasnya.
Catatan kedua, Kementerian BUMN harus menerapkan prinsip keadilan apabila terjadi perselisihan hubungan ketenagakerjaan. Bahwa manajemen perusahaan BUMN tidak diperkenankan menggunakan biaya atau anggaran dari perusahaan untuk menghadapi kasus ketenagakerjaan.
“Sedangkan pegawai BUMN yang menghadapi kasus perselisihan ketenagakerjaan hanya menggunakan biaya pribadi,” paparnya.
Catatan ketiga, dalam menghadapi kasus perselisihan ketenagakerjaan tersebut, kami menghimbau agar tidak tercipta kesewenang-wenangan dari manajemen perusahaan BUMN terhadap pegawai yang menghadapi kasus ketenagakerjaan sehingga tercipta keseimbangan.
“Sikap keseimbangan dalam menghadapi kasus ketenagakerjaan lebih dikedepankan oleh manajemen perusahaan BUMN agar tidak tercipta kesewenang-wenangan,” tukasnya. ***
Pak Poempida… persoalan outsourcing di PLN masih belum selesai. ada indikasi PLN akan mem PHK tenaga outsourcing Adm pada akhir Juni 2013. pekerjaan yg dioutsourcingkan di PLN : Administrasi (Sekretaris,Adm Keu,Adm Teknik,Adm umum), IT, Pelayanan Teknik,P2TL,Biller,Security,Pengemudi,Cleaning Service, operator telp, operator mesin. yg sesuai dengan aturan permenakertran hanya satpam,cleaning service & pengemudi. diluar itu mohon diperhatikan nasib kami oleh komisi IX DPR karena direksi PLN telah sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan. Yantek di PLN sudah bermigrasi ke anak perusahaan PLN (PT.Haleyora Powerindo) yang jadi masalah kenapa IT,Adm,Biller dll tersebut diats belum dialihkan ke anak perusahaan PLN malah mau di PHK… pdhal yantek jelas diluar 5 jenis pekerjaan yg boleh di outsourcingkan, begitu juga Adm, IT, Biller dll mestinya dialihkan juga ke anak perusahaan PLN
kenapa ya Pak tidak ada yang memperhatikan nasip kami dilapangan.baju seragam aja hanya 1.,sedangkan kita dituntut berpenampilan yg menarik untuk menghadapi pelanggan.
kami dari os cirebon mendukung apa yang disampaikan pa doddy,mari berjuang dengan semangat bung karno.merdeka…..
@doddy,
jangan salah, Anak Perusahaan PLN itu Cuman PT.HP ( Haleyora Power),sedangkan PT.HPI ( Haleyora Powerindo ) adalah anak usaha nya PT.HP
,asalnya adalah PT.MIU ( Mitra Insan Utama) yang di akusisi oleh PT.HP. jadi PT.HPI = Vendor juga
Direksi PLN akan mematuhi aturan UU Ketenagakerjaan dan Kementrans dengan 5 jenis pekerjaan yg boleh di outsourcingkan… dengan mem PHK outsourcing diluar 5 jenis pekerjaan pdhal mereka sudah bekerja puluhan tahun.
Mau di bawa kemana kita (yantek pln) juga temen2 os kita yang lain pa?
Usul sj, kenapa tenaga os yg sdh lama tdk diangkat sj jd pegawai PLN, drpd mengangkat pegawai baru yg mesti diajarin lg…
Kami tidak menuntut diangkat jdi pegawai pln yg kmi inginkan hnya kesejahteraan tp ternyata sttus kmi tdk jelas,OS jg manusia yg prlu perhatian,brp bnyk jmlah pengngguran apabila permen penghapusan OS dilakukan tanpa ada solusi
Setuju sama saudara ku yang di atas, yang penting kesejahteraan meningkat.
saya yang sudah 7 tahun di pelayanan teknik, bahkan memiliki sertifikasi saja dipindahkan menjadi petugas potong2…. bagaimana itu…..?
apakah itu yang dinamakan keadilan..? petugas pelayanan sekarang banyak yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi, dan bahkan tidak tahu mengenai jaringan listrik.
PT HALEYORA POWER merupakan Anak Perusahaan PT PLN (Persero) yang mempunyai Anak Perusahaan yaitu PT HALEYORA POWERINDO. edan anak perusahaan punya anak lagi…..???????? penjajahan ini namanya
Bukan penjajahan, tapi pembodohan macam apa lagi ini
sory baru gabung saya jd biller dr tahun 95 awal juni ini 2013 saya pindah ke bendera PT HALEYORA POWERINDO karena peralihan dr pt yg lama.dan skrng masa transisi
gmana nasib kami ke depanya setelah bergabung ke PT HALEYORA apakah DL atau DK (derita kami) sama2 aja seperti pt yg lalu2
temen2 yang udh komen diatas bgmn realisasinya disana?kami jg menunggu hasil keputusan dr direksi2 in?
jangan takut mas mas bapak bapak sekalian, percaya deyh..
Allah itu tidak tidur, nasib itu bisa dirubah.
tidak bekerja di PLN pun kita masih bisa melakukan hal yang lain, intinya ada hal yang indah ketika tidak di PLN. Insya Allah..
sama bapa abdi oge ti tahun 1991 sd. 2013 (OS-terus )tidak ada kesempatan test untuk jadi pegawai pln (perhatiannya kirang)
di riau belum bermigrasi dari pt miu yang katanya pt haleyora powerindo
Saya Biller, Kalau di Demak Jateng ini masih gencarnya peralihan, tapi belum Final, tadi diumumkan di papan pengumuman dari team Admin, mau ada perekrutan baru, menghitung masa tugas, ijazah minimal SLTA, usia Max 42, kasihan yang ijazah tidak sesuai, usia lewat batas max, itu masuk kategori khusus di Tabel lain..
Saya Linggom Situmorang sudah bekerja di PT. Pertamina RU V Balikpapan selama 21 Tahun sebagai tenga operator Komputer dan menyelesaikan laporan Bulanan dan May SAP, tetapi tidak sampai saat ini tidak ada perhatian Pertamina dimana keadilan itu, apakah hanya untuk orang kaya keadilan itu ada sedangkan untuk simiskin tidak ada keadilan, mohon bapak-bapak yang terhormat yang duduk di DPR RI memperhatikan orang miskin ini. Salam
Kepada Angota DPR yang menangani ketenagakerjaan, supaya menekan PLN untuk segera mengalihkan tenaga OS menjadi pegawai di PLN paling ngak mengalihkan ke anak perusahaan. segera panggil Dirut PLN dan Kementrian tenaga Kerja untuk membahas nasib teman2 kita dan bisa memberikan kepastian akan nasib mereka
Bapak Poempida yang terhormat…
Kami OS PLN NTB Area Bima, sangat berterimakasih atas usaha yg telah bapak lakukan. Untuk itu kami sangat berharap kiranya Bapak & Segenap Anggota Komisi IX DPRRI dapat lebih menekan pihak Direksi PLN untuk segera merealisasikan hasil dari Rekomendasi Panja.
Terimakasih & Selamat Berjuang…
PERCUMA TIDAK ADA TANGGAPAN
pak gimana dgn nasib tenaga bantu bagian admin yg sdh mengabdi di PLN lama apakah tdk bisa di alihkan ke anak perusahaan? knp hnya OS sj yg di alihkan ke anak perusahaan PLN, dmn keadilan pekerja?
aduh kasihan isinya mung pada ngeluh kabeh, ora ana sing nyenengna atiii…. coba kita merenung dan berpikir sedikit waktu saja untuk mengucapkan rasa syukuur kepada Alloh sang pencipta dan pemberi rezeki, Insya Alloh disana ada ketenangan dan kenikmatan batin yang luar biasa, kita masih diberi kesempatan untuk berkarya dan bekerja yang menghasilkan rupiah , kita berusaha mudah-mudahan Alloh akan memeberi jalan yang terbaik buat kita semua OS dan teman-teman semua……. amin.
Saya baru bergabung di PT. Haleyora Powerindo, Karna Peralihan PT jadi saya masuk Ke PT. Haleyora Powerindo.. Yg saya bingungkan PT. Haleyora Powerindo itukan perusahaan Outsourcing juga berarti semua Outsourcing PLN Kena tipu dengan iming2 pegawai…
hahah, kasihan yg berharap menjadi pegawai di anak perusahaan, tapi ujung-2 nya , HPI…anak usaha.
gampangnya gini, sebenar nya kita bisa di jadikan pegawai tetap di anak perusahaan atau induk perusahaan, tapi kan di sana banyak orang-2 yg berkepentingan, daripada OS yg masuk ,kenapa tidak anak cucu atau sanak saudaraku aza yag masuk, kan kasarnya gitu, nah untuk segala hal dan sesuatu nya tidak lah gampang dan singkat, maka di buatlah PT.HPI dengan lambang dan logo yg sama dengan PT.HP. agar si OS ketipu di kira di terima di anak perusahaan , padahal cuman di anak usaha anak perusahaan saja, begitu pekerja di anak perusahaan (PT.HP) sudah siap, maka di bubarkan lah PT.HPI dengan berbagai macam alasan, dengan sistematik habis kontrak 5 Tahun….hahahhaha …
kenapa Vendor yg ikut tender kontrak yantek di pln masih jauh dari qualitas ISO mulai dari K3 s.d. manejemen administrasinya…..tolong di tinjau lgi……hehehehehe
Mudah2an yang pada migrasi ke anak perusahaan tetap mendapat apa2 yg menjadi hak-haknya..