Menyimak curhatan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana ke Ketua KPK, Abraham Samad, menunjukkan bahwa pekerjaan rumah Denny sudah sedemikian banyak yang belum kelar.
Denny menceritakan keluh kesahnya melalui sambungan telepon kepada Samad tentang para koruptor yang sering keluyuran padahal sedang berada dalam kurungan alias sel tahanan.

“Denny cerita sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk bisa menangani yang begitu,” kata Abraham Samad usai menjadi pembicara sebuah diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta (Jumat, 9/5).

Dalam perbincangan itu, Denny ngeluh ke Samad karena tak bisa memantau peristiwa keluar masuknya para koruptor itu dari tempat mereka ditahan. Partner, Menteri Amir Syamsuddin itu bahkan minta kepada Samad untuk tetap melakukan penahanan para koruptor itu di rutan KPK meskipun kasusnya sudah incracht.

Ironisnya, Denny kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Jamsostek.
Jamsostek kini sedang dalam proses transformasi menuju BPJS Ketenagakerjaan.
Jamsostek pun melakukan manajemen uang simpanan para pekerja yang jumlahnya ratusan triliun rupiah. Jelas manajemen seperti ini bukan bidang kompetensi seorang Denny Indrayana.

Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jabatan utama (wamenkumham) dan bidangnya (hukum), Denny sudah berkeluh kesah seperti itu.

Bagaimana mungkin kemudian Denny bisa menyelesaikan berbagai masalah di Jamsostek yang juga menjadi tanggung jawabnya?

Saya melihat, Denny tidak akan dapat fokus mengurus Jamsostek. Terlebih lagi ini bertentangan dengan Kebijakan Meneg BUMN mengenai larangan jabatan rangkap jajaran Komisaris dan Direksi BUMN yang bertujuan untuk membuat para Pejabat Komisaris dan Direksi BUMN agar dapat lebih fokus bekerja maksimal untuk BUMN yang dipimpinnya.