Polemik APBNP 2013 Dan Kenaikan BBM

Banyak kalangan bertanya kepada saya, Mengapa seorang Poempida yang giat memperjuangkan Buruh dan Fakir Miskin mendukung APBNP 2013 yang memberikan peluang bagi Pemerintah untuk menaikkan harga BBM dalam konteks mengurangi beban subsidi?
Saya selalu menjawab, bahwa dari awal keputusan saya mendukung rencana tersebut bukan dikarenakan instruksi/arahan fraksi saja, namun memang saya selalu berpendapat bahwa subsidi BBM ini tidak tepat sasaran. Ada pun pertimbangan saya adalah sebagai berikut:
1. Selama bertahun-tahun subsidi BBM jelas tidak mensejahterakan Masyarakat secara umum.
2. Subsidi seharusnya tidak kepada obyek tetapi harus kepada subyeknya. Artinya, subsidi jangan diberikan kepada barang, tetapi harus langsung diterima dan dirasakan oleh masyarakat Miskin. Bentuk mekanisme dan caranya dapat diimplementasikan dengan berbagai pendekatan.
3. Subsidi BBM jelas menghasilkan parameter-parameter ekonomi semu yang tidak secara riil memberikan gambaran keberadaan ekonomi makro nasional.
4. Subsidi BBM juga tidak menciptakan suatu mekanisme ekonomi yang lenting terhadap perubahan ekonomi global. Hal ini pun jelas mengurangi fleksibilitas pembuatan kebijakan moneter dan ekonomi makro bagi siapa pun yang memerintah.
5. Fakta lapangan ekonomi mikro secara riil memperlihatkan bahwa UMKM dan sektor informal sudah terbiasa beradaptasi terhadap perubahan harga pasar dalam basis transaksi harian.
6. Subsidi BBM pun banyak disalahgunakan dalam bentuk inefisiensi pemakaian BBM yang berlebihan sejalan dengan meningkatnya jumlah golongan menengah.
7. Situasi “Peak Oil” dunia yang jelas akan memicu zaman “tidak adanya harga minyak murah” akan berpotensi menjadikan Subsidi BBM beban nasional yang akan menghambat pembangunan nasional di sektor lainnya.

Bagi saya kebijakan yang saya dukung ini bukan merupakan kebijakan yang bersifat statis/sementara saja, namun harus diikuti oleh berbagai kebijakan yang lebih pro terhadap masyarakat Miskin yang jelas harus terlindungi dari sisi kesejahteraan.
Tugas dari pemerintah adalah menciptakan berbagai upaya proaktif yang cepat dalam mengantisipasi jatuhnya daya beli kaum marginal dan menjaga mereka dari keterpurukan yang lebih jauh. Hal ini dapat dijalankan oleh pemerintah dengan membuat kebijakan lintas sektoral dalam mengamankan tujuan tadi.

Ada pun fokus dari harapan saya dalam waktu dekat ini, Pemerintah harus segera merevisi UMP/UMK Buruh dan Pekerja di berbagai sektor, dengan berbasis KHL yang baru. Dan juga memberikan stimulus dan insentif bagi para pengusaha agar beban biaya produksi tidak terlalu berat, sehingga para pengusaha dapat mengakomodasi kenaikan kesejahteraan pekerja dan tetap dapat menjaga daya saing mereka.

Share this

Tinggalkan Balasan