Membaca 2 berita dari media online di Malaysia “The Star” sebagai berikut:
Nation’s biggest ever crackdown soon
dan
Unwanted foreigners ready to flee Malaysia before Sunday ….
membuat saya bingung dengan kebijakan anggaran untuk Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang turun 20 persen dari Pagu Anggaran 2013.
Arus pemulangan TKI Malaysia yang terkena deportasi akan menjadi signifikan dan seyogianya dapat diatasi oleh Pemerintah RI. Tidak hanya itu saja, potensi masalah hukum yang berkaitan dengan masalah di atas akan bertambah secara signifikan. Tanggung jawab Pemerintah dalam konteks perlindungan sangatlah dibutuhkan dalam hal ini.

Dalam pemaparan Menakertrans mengenai Anggaran 2014 pagi ini, sama sekali tidak disinggung potensi yang akan terjadi dalam kaitan masalah di atas, terlebih lagi dalam konteks antisipasinya.
Yang sangat disayangkan adalah dengan begitu maraknya permasalahan tenaga kerja yang ada, baik di dalam maupun di luar negeri, Pemerintah terlihat tidak sensitif dalam melihat permasalahan ini secara jernih. Dan ini sangat terpancar dari struktur anggaran Kemnakertrans RI 2014.

Apabila kemudian masalah-masalah TKI, buruh dan pekerja domestik ini tidak dijadikan prioritas untuk diantisipasi, maka penyelesaian masalah lanjutannya akan memakan biaya yang jauh lebih besar.
Saran saya Pemerintah harus segera merestrukturisasi ulang Anggaran Kemnakertrans 2014, terutama dalam bentuk pengawasan dan perlindungan tenaga kerja domestik dan luar negeri.