Dengan diberhentikannya proses pemutihan pendatang ilegal di Malaysia 31 Agustus 2013 yang lalu, dan rencana deportasi besar-besaran oleh Pemerintah Malaysia, maka ekskalasi permasalahan TKI di Malaysia akan bertambah signifikan. Potensi TKI yang mungkin terkena deportasi ini dapat mencapai sekitar 500 ribu orang.
Jumlah masalah hukum yang melibatkan TKI di Malaysia pun juga semakin menumpuk. Yang terakhir adalah kasus yang melibatkan Wilfrida Soik, TKI asal NTT yang dituduh membunuh majikan karena membela diri.
Tragedi penembakan TKI di Malaysia yang telah menelan banyak korban WNI oleh kepolisian Malaysia pun tidak juga terungkap. Belum lagi kasus pelecehan seksual terhadap TKI oleh oknum Polisi Malaysia yang kian tidak jelas terungkap masalah hukumnya.
Masalah Amnesti di Saudi Arabia pun banyak menimbulkan kontroversi yang akan menjadi bom waktu masalah dikemudian hari.
Tentunya masih banyak lagi masalah-masalah TKI yang merupakan masalah Nasional yang serius dan “cross-sectoral”.

Oleh karena itu saya kembali mengingatkan pimpinan DPR agar segera memulai kerja Tim Pengawas TKI – DPR.