Membaca berita sebagai berikut

Eks Buruh Pabrik Kuali Tagih Janji Menteri Imin

Saya menjadi semakin yakin bahwa Pemerintah sama sekali tidak mempunyai inisiatif untuk memperbaiki diri dalam konteks menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.

Jika sampai para korban perbudakaan Pabrik Kuali tangerang merasa kecewa dengan kinerja Menakertrans, saya juga tidak heran.

Anggaran Pengawasan tidak menjadi prioritas dari Kemnakertrans. Padahal betapa pentingnya Pengawasan ini dalam melindungi hak-hak para pekerja juga masalah status hukumnya. Pengawasan pun harus menjangkau sampai tingkat proses hukumnya. Agar terjadi kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi mereka yang melanggarnya. Banyak sekali kasus-kasus ketenagaankerjaan mandeg karena tidak proaktifnya Kemnakertrans dalam menindaklanjuti dan mengawal proses hukum yang berjalan.

Selain dari pada itu, sebenarnya Menakertrans dapat memberikan santunan langsung kepada para korban perbudakan Pabrik Kuali Tangerang ini, dan dapat mengatur mereka untuk turut serta dalam program padat karya kemnakertrans. Sehingga mereka kemudian dapat menikmati pekerjaan yang layak. Di mana sebelumnya Negara jelas tidak hadir dalam kasus penindasan yang melibatkan mereka.

Selanjutnya Menakertrans pun dapat menjadikan desa asal para korban ini menjadi target program desa produktif yang ada di Kemnakertrans. Desa asal mereka ini sudah sangat jelas teridentifikasi sebagai daerah miskin. Jadi sangat layak untuk mendapatkan program tersebut. Jika program ini berjalan para korban ini secara tidak langsung dijadikan “pahlawan” oleh Kemnakertrans untuk desanya.

Saya sangat menyayangkan tindakan-tindakan pasif dari Kemnakertrans dalam masalah ini. Tentu hal ini akan menjadi catatan khusus saya dalam menggunakan hak pengawasan DPR. Sehingga saya jelas harus bersikap dalam mempertanyakan dan menekan kebijakan-kebijakan Kemnakertrans.