Hampir setiap survei mengenai kinerja Pemerintah baik pusat maupun daerah menempatkan isu pengangguran pada peringkat satu atau pun dua. Hal ini menunjukkan betapa kegundahan Masyarakat pada masalah pengangguran ini sudah mencapai suatu tahapan yang akut.
Survei untuk dunia pun ternyata tidak jauh berbeda, isu pengangguran pun menjadi sorotan masyarakat dunia, dengan menempatkan isu ini di puncak kekhawatiran segenap penduduk dunia.
Apakah hal ini memang disebabkan oleh krisis global yang belum juga selesai? Analisa penulis mengatakan memang ada kontribusi dari krisis ekonomi global ini. Namun fokus analisa penulis berpatokan pada struktur mainstream ekonomi dunia yang memang dapat dikatakan rentan terhadap terjadinya krisis yang menjadi siklus akibat adanya “economic bubble”.
Jika memperhatikan posisi RI selalu saja kita menjadi korban akibat dampak krisis ekonomi global ini.
Terlepas dari banyaknya berbagai ahli ekonomi di Indonesia, nampak kita selalu gamang dalam berhadapan dengan isu krisis ini, bahkan hampir dapat dikatakan kita tidak pernah mempunyai jurus pamungkas yang jitu dalam menangkis gelombang krisis ini.
Ironisnya, Indonesia selalu diklaim menjadi negeri yang kaya raya akan berbagai macam sumber daya alam yang berpotensi menghidupi seluruh penduduk Indonesia dan dapat memberikan kesejahteraan bagi semuanya.
Sungguh sangat tragis jika setiap diterpa badai krisis terjadi “set back” bagi pencapaian kesejahteraan menyeluruh dan merata bagi Penduduk Indonesia. Sehingga kita semua harus secara kritis bertanya: “Kapankah RI akan menjadi suatu negara yang adil dan makmur?”
Jawaban yang tepat bagi pertanyaan di atas adalah: “Hanya Tuhan yang mengetahui”.
Namun sebagai manusia tidak boleh kemudian kita semua berhenti berusaha dalam konteks menghadapi kesulitan apa pun.
Secara logis sebenarnya solusi dalam menghadapi siklus krisis ekonomi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. RI harus berani dan mampu keluar dari struktur mainstream perekonomian dunia.
2. RI harus secara tegas menerapkan kebijakan mengenai sumber daya alam harus diprioritaskan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
3. Penguatan pasar lokal dari semua sektor komoditi yang mencakup pangan, sandang dan papan.
4. Menghilangkan ketergantungan mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika.
5. Menjaga basis-basis kehidupan kaum marginal.
6. Secara agresif mengutamakan pembangunan di bidang teknologi yang komersial.

Itulah prasyarat logis yang bisa diterapkan dalam menciptakan RI sebagai negara yang kuat secara ekonomi.
Penerapan kebijakan dengan berbasis prasyarat logis di atas memang sungguh tidak mudah. Karena akan selalu terjadi konflik kepentingan yang mewarnai transisi tersebut.
Siapa pun kemudian yang memimpin Bangsa ini jika kemudian tidak mengindahkan prasyarat di atas akan terus menghadapi masalah serupa. “What a tragedy of the commons”.

Oleh: Dr. Poempida Hidayatulloh