Seperti yang kita semua saksikan telah terjadi suatu polarisasi politik antara Pemerintah dan Parlemen. Di mana kemudian menempatkan posisi Partai Golkar menjadi suatu Partai yang sangat strategis dan akan menentukan peta politik Nasional ke depan.
Ini membuat betapa pentingnya Musyawarah Nasional Partai Golkar bagi nasib segenap Bangsa Indonesia ke depan.
Oleh karena untuk dapat menempatkan Partai Golkar pada suatu posisi yang kuat dan bermartabat perlu kiranya, saya secara pribadi mengingatkan seluruh Kader Partai Golkar dengan apa yang sudah digariskan sebagai kebijakan Partai dalam kaitan tersebut. Ada pun kebijakan Partai tersebut adalah sebagai berikut:
Berdasarkan Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2009-2014 pada Pendahuluan
Alinea Keempat menyatakan:
“ Partai Golkar ditengah perkembangan situasi politik yang dinamis harus terus dan senantiasa memberikan kontribusi kepada seluruh aspek pembangunan bangsa. Untuk dapt berkontribusi dalam berbagai aspek, Partai Golkar harus berada dalam kondisi yang sehat, kuat, dan dinamis. Melihat kondisi dan realita yang ada, berdasarkan perkembangan politik 2004-2009, Partai Golkar harus memberikan perhatian yang serius terhadap eksistensinya sebagai salah satu partai besar yang telah memiliki banyak pengalaman dalam kancah perpolitikan nasional”.
Alinea Ketujuh menyatakan:
“ Kecenderungan penurunan kekuatan Partai Golkar akan terus berlangsung bila tidak ada upaya untuk menahan laju tersebut dan berusaha untuk menemukan faktor pengungkit (leverage factor) bagi kebangkitan partai. Partai Golkar harus melakukan refleksi dengan menghadirkan rasa keprihatinan terhadap kondisi partai meskipun harus tetap dibarengi dengan optimisme yang tinggi. Tanpa hadirnya rasa keprihatinan, pengelolaan Partai akan berjalan sebagaimana biasa seolah tidak ada ancaman sama sekali. Tanpa hadirnya rasa keprihatinan akan sulit bagi Partai Golkar untuk menemukan cara-cara baru menghadapi perubahan lingkungan strategis”.
Berdasarkan Misi Partai Golkar pada poin Ketiga menyatakan:
“ Misi Partai Golkar adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis”.
Sesuai dengan Pernyataan Politik pada Munas VIII partai Golkar Tahun 2009 pada Poin Ketiga, menyatakan bahwa:
“Partai Golkar menyatakan komitmennya dan secara konsisten mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas, adil tanpa pandang bulu, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip supremasi dan kepastian hukum demi terwujudnya dengan segera pemerintahan yang bersih dan efektif. Dalam kaitan ini, Partai Golkar dengan tegas menyatakan dukungan politiknya bahwa eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kuat dan independen masih relevan dan dibutuhkan bersama-sama dengan pemberdayaan Kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang fungsional dan profesional sebagai penegak hukum, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia”.
Dengan demikian sesuai dengan kebijakan di atas saya pribadi meminta kepada KPK dan PPATK untuk dapat membuka rekam jejak kepada seluruh Kader Partai Golkar mau pun Publik, berkaitan dengan rekam jejak dan integritas dari semua Calon Ketua Umum yang akan berkompetisi di Munas Golkar mendatang. Hal ini ditujukan untuk dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Partai Golkar ke depan dan juga menunjukkan keseriusan Partai Golkar dalam hal pemberantasan Korupsi.
Saya mempunyai keyakinan bahwa semua Calon Ketua Umum pun tidak keberatan jika rekam jejak dan integritas mereka dibuka kepada Publik. Karena mereka akan menjadi calon-calon Pemimpin Nasional ke depan.
Semoga Allah memberkati Partai Golkar dan kita semua.
Quote:
Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik itu mengungkapkan, apabila Golkar berani menggandeng KPK, maka akan menjadi teladan bagi semua partai politik dalam proses pemilihan ketua umum.
Burhan mengaku pada tahun 2004 lalu, menyaksikan sendiri peredaran uang yang terjadi pada munas Golkar.
“Sejauh mana demokratisasi yang terjadi pada sebuah partai, ditandai dengan tidak adanya politik uang. Maka undang saja KPK. Kalau Golkar berani, saya angkat empat jempol saya,” kata Burhan.
Menanggapi tantangan Burhan tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengapresiasi usulan itu. Dia pun berharap agar Ketua Steering Committee (SC) Rapimnas Partai Golkar Nurdin Halid bisa mendengarkan usulan tersebut.
“Mudah-mudahan ide ini didengar oleh Ketua SC. Mudah-mudahan ini bisa dimasukkan dalam salah satu maklumat di rapimnas. Saya sendiri mendukung sepenuhnya,” kata Priyo.
http://nasional.kompas.com/read/2014/11/16/17381061/Pengamat.Kalau.Berani.Golkar.Libatkan.KPK.dalam.Munas.2015
KOMENTAR
bakalan seru nih klo ada kapeka
Wong partai2nya di internal masih doyan suap2an
Selama Golkar belum menyelesaikan problem internalnya (suksesi), tidak begitu banyak yang perlu dikhawatirkan oleh kubu KIH
Tampaknya kalkulasi harus dimulai dari beberapa fakta kuat di lapangan seperti peta sumberdaya politik, peta rivalitas figur dan jaringannya dan posisi objektif Partai Golkar (Golkar) dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Juga urgensi peluang politik pengamanan atau penguasaan pemerintahan Jokwi-JK. Kemudian, beberapa pertanyaan patut diajukan dalam kaitannya dengan eksistensi Golkar 5 tahun ke depan. Tentu juga tentang kiprah sesuai motto “suara Golkar suara rakyat” yang memerlukan eksplorasi teknis yang tidak mudah. Tetapi begitu pun, cukup beresiko untuk menunjuk sebuah nama di antara para kader partai beringin ini untuk Ketua Umum (Ketum) Golkar ke depan. Tetapi, meski JK tak bergembira, melanjutkan kepemimpinan ARB adalah sebuah pilihan berargumen kuat.
Desakan Munas. Kekalahan dalam pilpres adalah satu hal, yang awalnya mesti dicari pada etape terdini, yakni ketak-berhasilan memenangkan pemilu (legislatif). Kedua hal ini lazim dianggap sebagai alasan bagi pendongkelan jabatan Ketum partai.
Tepatkah alasan kekagagalan memenangkan pasangan Prabowo-Hatta untuk mendesak percepatan suksesi di tubuh partai beringin ini? Potensi Golkar dalam Koalisi KMP secara teoritis memang dominan untuk memenangkan pilpres 2014. Tetapi harap juga dimaklumi bahwa soal duka pilpres, Abu Rizal Bakri (ARB) tentulah paling mendalam. ARB adalah orang pertama yang mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, tetapi kemudian terbukti hanya menjadi salah seorang pemimpin koalisi pemenangan. Benar bahwa ARB gagal membawa partainya sebagai pememang pemilu 2014, dan itu merontokkan kewibawannya untuk menjadi penentu dalam bursa pencalonan presiden.
Golkar memang lebih demokratis dan lebih modern ketimbang beberapa partai yang lain. Tetapi jika masalah kekalahan dalam pilpres dianggap menjadi alasan tepat untuk melengserkan Ketum, apalagi di luar jadwal normal, hal itu ternyata tidak berlaku untuk semua partai. Hal itu tentu sangat terkait dengan sejarah, model struktur kekuasaan dan tradisi kepartaian. Tentu, keterbukaan dan kadar egalitarianisme selalu berbeda di antara partai-partai, yang penjelasannya terdapat pada sejarah, struktur kekuasaan dan tradisi yang dibangun.
Menurut keputusan Munas 2009, Munas Golkar berikut mestinya diadakan pada tahun 2015. Desakan untuk mempercepat Munas itu tentu sangat terkait dengan konstelasi politik dan kekuasaan negara yang berubah. Meskipun demikian, ketahanan sebuah partai akan selalu berbeda dengan partai lain hingga penentuan pilihan-pilihan politik strategisnya tidak selalu berakhir tunggal, yakni perpecahan terbuka seperti yang kini terjadi dalam PPP, atau yang berulangkali tercatat menjadi kelaziman Golkar. Meskipun demikian, karena faktor sumberdaya, PPP hanya akan berakhir dengan saling mengeliminasi di antara sesama kader yang merasa lebih berhak, tidak akan berakhir dengan pembentukan partai tandingan.
Oleh karena itu, mungkin pertanyaan “akankah Munas Golkar mendatang akan melahirkan partai baru?”, saat ini sudah kehilangan konteks. Konteksnya adalah euporia politik nasional yang sudah berakhir. Betul bahwa Wiranto, Prabowo dan Surya Paloh adalah tokoh-tokoh penting Golkar yang keluar dan mendirikan partai sendiri ketika menilai keinginannya tak terakomodasi dalam Golkar. Wiranto malah seorang Capres yang didukung dalam Pilpres 2004. Prabowo juga adalah kandidat Capres yang dinominasikan dalam konvensi. Sedangkan Surya Paloh adalah kandidat Ketum yang kalah saing terhadap ARB pada Munas terakhir. Kisah-kisah seperti ini lazim dalam semua partai yang sekaligus mengindikasikan masalah internal yang serius terutama dari segi ideologi, rekrutmen, kaderisasi dan aturan-aturan dasar dalam promosi kader. Hingga belasan tahun setelah reformasi, kelihatannya Golkar masih belum menemukan manajemen baru yang benar-benar “tok cer” setelah ditinggal figur khas penguasa Soeharto.
Peluang ARB. Sebuah pertanyaan “tidakkah lebih bagus membiarkan ARB meneruskan kepemimpinannya sambil berharap ia benar-benar fokus membangun partai dan tak memikirkan lagi untuk maju menjadi Capres?”, bagi sebagian orang dianggap tidak realistis. Tetapi hal itu patut direnungkan. Catatan pertama untuk hal ini ialah, bahwa bagaimana pun bunyi UU tentang rekrutmen Capres, fakta politik dalam pemilihan langsung tidak mungkin menghindari pola-pola tradisional dalam budaya politik Nusantara. Mitos Presiden harus orang Jawa adalah salah satu unsur penting dalam kebudayaan politik Indonesia dan dengan fakta mayoritas penduduk Jawa ditambah lagi dengan kadar kedewasaan mayoritas rakyat.
Catatan kedua ialah bahwa Ketum Golkar ke depan haruslah bukan sekadar Jawa jika otomatis akan menjadi Capres juga. ARB dan JK akan menjadi cerita politik Indonesia kontemporer yang penting dalam hal kepemimpinan nasional yang terkendala karena bukan orang Jawa. Di sini munculnya pertanyaan “siapakah di antara calon pengganti ARB yang akan bersedia tak “mengeksploitasi” jabatan ketumnya sebagai prasyarat untuk capres nanti?”, menjadi sangat penting. Tokoh fenomenal tak akan lagi muncul dari partai-partai yang secara teratur mengurus kaderisasi dan rekrutmennya. Distribusi nilai (value) semakin merata, dan karena itu orang akan sangat tergantung bukan kepada seorang figur melainkan kepada sistem yang dibangun. Ke depan Golkar patut mencoba resep ini, dan berulangkali gagal dalam setiap pencalonan kepemimpinan eksekutif sudah patut menjadi telaahan untuk percaya bahwa sistem wajib dipercaya untuk membangun kapabilitas kader yang mumpuni untuk kepemimpinan tak hanya di lingkungan internal.
Catatan ketiga, jika Golkar masih ingin merujuk kembali tradisi besarnya yang kini diambil alih Partai Demokrat, ke depan konvensi dapat dihidupkan kembali, dengan kewibawaan ARB yang tak hendak mengajukan diri sebagai salah seorang figur untuk itu. Itu cukup menantang untuk dibayangkan, dengan prasyarat jaminan tak ada money politic dalam arena dan di luar arena konvensi. Money politic patut diuji nihil dalam arena munas berikut. Tanpa jaminan itu, Golkar tak akan bisa memberi apa-apa kepada rakyat.
Catatan keempat. Jika melihat sejarah pasca reformasi, JK adalah capres yang “mengkhianati” Golkar pada pemilu 2004, tetapi setelah menjadi Wapres ia malah berhasil menjadi Ketum Golkar. Hal serupa pun terjadi di berbagai kasus daerah. Akankah JK hanya sekadar ingin dukungan Golkar dan karena itu berusaha mendudukkan orangnya untuk memimpin Golkar atau malah akan mengambil lagi atau paling tidak berusaha menentukan siapa untuk jabatan Ketum? JK sendiri diberitakan sudah memberi signal agar ada regenerasi kepemimpinan puncak. Ia menyebut kelengserannya sebagai Ketum lebih disebabkan pengakuan atas kegagalan membawa Golkar sebagai pemenang pemilu dalam kepemimpinannya tempo hari, dan ia berharap itu berlaku juga untuk ARB.
Perseteruan KIH DAN KMP. Apa yang dapat disaksikan dari perseteruan KIH dan KMP di DPR bukanlah pergolakan elit-elit kelas kedua dan ketiga partai. Diposisikan sebagai cerminan keinginan untuk merevitalisasi kelembagaan DPR saja tentu tidak cukup. KIH menengarai ada keinginan impeachment, dan mereka pun melakukan perlawanan dengan pembentukan kelembagaan tandingan. KMP rupanya tidak tahan digertak, dan dengan serius memilih kompromi untuk kemudian bersiap-siap menghadapi pertempuran berikut dengan isyu lain. Kini mereka sudah siap-siap mempertengkarkan UU MD3, dan keberhasilan Jokowi “merendahkan” kelembagaan DPR yang tanpa kepesertaan KIH sudah berhasil satu langkah. Golkar dalam KMP tentulah sesuatu yang sangat penting, bukan saja karena posisi penguasaan mayoritas kursi, melainkan juga kaitan dengan JK sebagai Wakil Presiden, dan terlebih dengan kenyataan tak banyak orang kini yang tak tahu titik-titik kelemahan serius Jokowi yang hari demi hari akan mendapat ujian sesungguhnya di lapangan, yang keseriusannya jauh dari sekadar perancangan arena pencitraan blusuan dan jimat tiga kartu yang entah karena apa masih tetap dianggap perlu digembar-gemborkan di kubunya itu.
Pelemahan sistematis KMP ke depan kelihatannya dapat dianalisis mulai dari modus operandi intervensi pemerintah terhadap kasus perseteruan dalam tubuh PPP. Menerka-nerka kejadian ke depan tidak ada salahnya. Barangkali tuduhan kasus terhadap Ketua MPR Zulkifli Hasan yang sudah mulai diperiksa oleh KPK dapat dibayangkan tidak berhenti sampai di situ. Di Indonesia tidaklah begitu sulit untuk membuat daftar dosa (pidana) semua pejabat, dan arena politik terbukti selalu dapat memanfaatkannya.Jika saat berhadapan dengan KIH yang menggertak dengan mendirikan kelembagaan DPR tandingan KMP sudah luluh lantak, bagaimana pula jika tokoh-tokohnya dipergilirkan di layar tv dan halaman-halaman media untuk sebuah tuduhan pidana korupsi?
Bagaimana konstelasi politik di daerah? Selain pusat kekuasaan partai di Jakarta masih belum menyelesaikan agenda-agenda khas ke-pusatannya, sehingga tampak tak memberi instruksi apa pun ke daerah, faktanya memang daerah memiliki agenda yang pasti belum diangkat ke tataran publik yang membuat UU MD3 tidak begitu penting dipertengkarkan. Lead Golkar sangat penting untuk itu, dan selama Golkar belum menyelesaikan problem internalnya (suksesi), tidak begitu banyak yang perlu dikhawatirkan oleh kubu KIH. Selama masa ini KIH bisa menebar pesona dan menunjuk-nunjukkan potensi garapan perolehan sistem sumberdaya politik kepada pentolan-pentolan KMP. KIH bisa menyadarkan dengan berkata “bagaimana pun juga koalisi itu tak bermanfaat sama sekali jika kelak pemilu 2019 sebuah partai tereliminasi karena tak memiliki sumberdaya”.
Suara Rakyat Suara Golkar. Klaim kepentingan rakyat adalah kesukaan semua partai. Pengatasnamaan ini tidak dapat dibantah. Tetapi secara empiris akan mendapat pembuktian dalam perjalanan partai. Apa yang mereka lakukan secara internal (partai) dan secara eksternal dalam bentuk advokasi kepentingan rakyat sehingga demokrasi tak hanya bersifat menyadarkan rakyat akan hak-haknya, adalah penting. Golkar sudah saatnya memulai analisis yang tajam dan melakukan pembentangan rencana kerja besar untuk mempertanyakan manfaat demokrasi jika tak memberi kesejahteraan bagi kesejahteraan rakyat. Itu jika suara rakyat adalah suara Golkar.
Shohibul Anshor Siregar, naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA, Medan, Senin, 17 Nopember 2014, hlm B7
semoga berita ini http://nasional.kompas.com/read/2014/11/25/19533531/Lawan.Aburizal.Presidium.Penyelamat.Akan.Batalkan.Pemecatan.Tiga.Kader
bisa segera dilaksanakan oleh presidium partai golkar sehingga bapak bisa melanjutkan cita2 bapak membela kepentingan rakyat