Munculnya arus PHK yang semakin menjadi sangat signifikan harus menjadi alarm kekhawatiran yang harus secara cermat dibaca dan disiapkan solusi beserta bantalan sosialnya oleh Pemerintah.
Ironisnya hal ini terjadi bersamaan dengan maraknya arus tenaga kerja asing dari Tiongkok yang secara jumlah semakin mengkhawatirkan.
Boleh jadi mereka masuk secara legal. Namun tidak boleh kita semua lupakan akan janji kampanye Presiden Jokowi dalam membuat Barrier untuk menyeimbangkan dan memberikan peluang lebih bagi pekerja domestik.
Ketidaadilan dalam masalah ketenagakerjaan pun semakin terasa dengan banyaknya kasus hubungan industrial yang sudah inkracht dan dimenangkan pekerja tetapi tidak dapat dieksekusi.
PR Pemerintah jelas harus merealisasikan keadilan tersebut tanpa memberikan sinyal keraguan bagi investasi baru yang menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai momok belaka.
Peran Kementrian Tenaga Kerja sebagai penegak keadilan dan pemberi kepercayaan terhadap kaum pekerja dan pengusaha memang masih jauh dari ideal. Ironisnya hal tersebut tidak diiringi dengan gagasan dan langkah-langkah nyata untuk menuju situasi ideal yang diharapkan.
Era Masyarakat Ekonomi ASEAN pun sudah di depan mata. Tidak secara pesimis melihatnya, namun perlu adanya strategi yang secara jangka panjang tidak merugikan basis ketenagakerjaan domestik yang semakin hari semakin menuntut lapangan pekerjaan yang layak.
Kekuasaan dapat memberikan jalan tersebut dan ini adalah amanat Konstitusi Republik yang tercinta ini.

Poempida Hidayatulloh
Ketua Umum ORKESTRA
Organisasi Kesejahteraan Rakyat