Makna Pancasila

Jangan engkau mengaku Pancasilais jika tidak memuliakan agama orang lain.

Jangan engkau mengaku Pancasilais jika masih suka intimidatif terhadap orang lain.

Jangan engkau mengaku Pancasilais jika tidak menghargai pendapat orang.

Jangan engkau mengaku Pancasilais jika tidak berkomitmen untuk NKRI.

Jangan engkau mengaku Pancasilais jika tidak peduli dengan rakyat kecil.

Jangan engkau mengaku Pancasilais jika bergaya hidup mewah.

Jangan engkau mengaku Pancasilais jika tidak paham tentang makna Pancasila ….

BPJS Ketenagakerjaan jangan “BAU”

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan jangan melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial secara “Business As Usual (BAU)”. Artinya jangan terjebak pada zona nyaman sehingga tidak ada pergeseran paradigma penyelenggaraan menjadi lebih baik dan progresif. Kreatifitas dalam melakukan gebrakan yang strategis harus dipacu. “Benchmark” yang lebih “bonafide” harus diterapkan karena kompetensi dan potensi yang ada belum secara optimal digerakkan. Dan ini harus terjadi secara totalitas menyentuh segala aspek.

Yang pasti itu harus terjadi percepatan dalam tercapainya amanat UU SJSN dan UU BPJS. 

Jika BAU ya tidak perlu manajemen BPJS Ketenagakerjaan diisi oleh orang-orang yang pintar dan terpilih. 

Rekomendasi Dewan Pengawas pun harus selalu menjadi “guidance” dan catatan terpenting dalam melaksanakan poin-poin di atas.

Jika tidak terjadi sinkronisasi dan harmoni dalam hal tersebut, senantiasa dipastikan Dewas dapat merekomendasikan diberhentikannya direksi baik secara kolektif atau pun secara individu kepada Presiden dan ini akan diumumkan kepada Publik.

Terlebih lagi jika tercium adanya perilaku korup dan pelanggaran UU maka basis penegakan hukum akan dijalankan. Dewas akan melaporkan setiap perilaku seperti ini kepada lembaga penegak hukum yang ada.

Saya sangat berharap kinerja BPJS Ketenagakerjaan ke depan semakin berintegritas, transparan, akuntabel dan memberikan manfaat yang besar bagi Ekonomi Indonesia dan Dunia Ketenagakerjaan.

Poempida Hidayatulloh

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Extreme Measures Untuk Integritas TI BPJS Ketenagakerjaan

Momen peretasan sistem TI oleh Hacker dengan bentuk encryption tidak boleh dianggap enteng oleh semua pihak, terutama mereka yang mengelola data dalam jumlah besar seperti BPJS Ketenagakerjaan. Integritas data harus menjadi suatu keniscayaan.

“Extreme Measure” harus segera diterapkan. Bukan sekedar melakukan statement yang bersifat “Complacent” seolah semua sudah ditangani dengan baik. Hati-hati dengan statement seperti ini karena dapat menjadi bumerang dan dapat berpotensi menjadi kebohongan publik.

Masalah internal TI di BPJS Ketenagakerjaan bukan hal yang sepele. Bukan hanya sekedar mencabut koneksi dan seterusnya. Persoalan integritas sistem yang acap kali mengganggu basis pelayanan harus segera diselesaikan. 

Dari sejak tahun lalu saya merekomendasikan agar segera melakukan “Security analysis” agar dapat dipahami kelemahan-kelemahan yang ada. Dan seterusnya dapat dibangun “Standard Operating Procedure” yang tegas, jelas dan harus dipatuhi oleh semua insan BPJS Ketenagakerjaan. 

Secara Risiko masalah berkaitan dengan TI ini ada pada peringkat kedua setelah masalah kepatuhan.

Data adalah segalanya bagi lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan, ini lah nyawa dari lembaga ini. Jangan sampai disandera apalagi direnggut nyawa tersebut.
Dr. Poempida Hidayatulloh

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Bicara Toleransi Beragama

Oleh: Poempida Hidayatulloh Djatiutomo

Selama berlangsungnya Pilgub DKI 2017, saya memang sengaja tidak mau ikut hingar bingar politik yang secara tendensius menggunakan berbagai isu SARA. Karena bagi saya masalah SARA itu adalah hal sensitif yang tidak perlu dibahas secara terbuka. Karena cenderung akan memicu perdebatan yang tidak akan ada ujungnya. Suatu hal yang berkenaan dengan asal-usul dan kepercayaan biarlah menjadi konsumsi hati masing-masing saja.

“Lakum Dinukum Waliyadin” yang merupakan ayat ke-6 dari surat Al Kafiiruun yang terjemahannya adalah: “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”, itulah yang selalu ada dibenak saya.
Namun melihat perkembangan yang ada saya merasa terpacu untuk berpendapat dalam konteks toleransi beragama. Dari sejak di bangku Sekolah Dasar melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) saya dididik untuk paham akan makna Toleransi Beragama yang menjadi basis kehidupan antar umat beragama yang berazaskan Bhinneka tunggal Ika.

Toleransi dimulai dari memuliakan seluruh agama yang diakui keberadaannya oleh Negara Republik Indonesia. Jika semua insan Indonesia memuliakan semua agama ini maka, kesemuanya akan menghormati satu dengan lainnya. Di sinilah harmoni akan terbentuk. 

Memuliakan suatu agama tentunya tidak saja menghormati para pemeluknya untuk beribadah saja, tetapi juga tidak menyinggung mereka dalam bentuk apa pun berkenaan dengan ajaran agamanya. Kesepakatan konstitusional ini yang menjadi basis perlindungan UUD 45 dalam menjamin kebebasan beragama. 

Lalu bagaimana atau apa dampak bagi seseorang yang tidak memuliakan agama lainnya? Tentu sebagai negara hukum, harus tercipta suatu basis hukuman bagi siapa pun yang tidak memuliakan agama orang lain itu. Di sinilah Negara harus memiliki mekanisme hukum dalam menegakkan keberadaan toleransi beragama. Basis hukum yang ada ini harus tegas dan intoleran terhadap siapa pun yang tidak memuliakan agama orang lain. Karena jika tidak ada kepastian seperti ini maka siapa saja akan dengan mudah tidak memuliakan agama mana pun. Lalu apa artinya keberadaan Sila Pertama Pancasila dan juga hak konstitusional kebebasan beragama untuk seluruh warga negara Indonesia?

Hukum harus selalu tegas dan ada dalam konteks menjaga keberadaan NKRI yang harmoni.

Jika ada pihak asing yang ingin mendikte kedaulatan RI dalam melindungi kebebasan beragama dan mengkritisi prosesi hukum yang berjalan di Indonesia, mereka hanya menginginkan terjadi perpecahan di Indonesia. Dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan.

Salam Kebangsaan,

Poempida Hidayatulloh Djatiutomo

Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra)

Nyanyian Rakyat Kecil