BPJS Ketenagakerjaan jangan “BAU”

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan jangan melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial secara “Business As Usual (BAU)”. Artinya jangan terjebak pada zona nyaman sehingga tidak ada pergeseran paradigma penyelenggaraan menjadi lebih baik dan progresif. Kreatifitas dalam melakukan gebrakan yang strategis harus dipacu. “Benchmark” yang lebih “bonafide” harus diterapkan karena kompetensi dan potensi yang ada belum secara optimal digerakkan. Dan ini harus terjadi secara totalitas menyentuh segala aspek.

Yang pasti itu harus terjadi percepatan dalam tercapainya amanat UU SJSN dan UU BPJS. 

Jika BAU ya tidak perlu manajemen BPJS Ketenagakerjaan diisi oleh orang-orang yang pintar dan terpilih. 

Rekomendasi Dewan Pengawas pun harus selalu menjadi “guidance” dan catatan terpenting dalam melaksanakan poin-poin di atas.

Jika tidak terjadi sinkronisasi dan harmoni dalam hal tersebut, senantiasa dipastikan Dewas dapat merekomendasikan diberhentikannya direksi baik secara kolektif atau pun secara individu kepada Presiden dan ini akan diumumkan kepada Publik.

Terlebih lagi jika tercium adanya perilaku korup dan pelanggaran UU maka basis penegakan hukum akan dijalankan. Dewas akan melaporkan setiap perilaku seperti ini kepada lembaga penegak hukum yang ada.

Saya sangat berharap kinerja BPJS Ketenagakerjaan ke depan semakin berintegritas, transparan, akuntabel dan memberikan manfaat yang besar bagi Ekonomi Indonesia dan Dunia Ketenagakerjaan.

Poempida Hidayatulloh

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Extreme Measures Untuk Integritas TI BPJS Ketenagakerjaan

Momen peretasan sistem TI oleh Hacker dengan bentuk encryption tidak boleh dianggap enteng oleh semua pihak, terutama mereka yang mengelola data dalam jumlah besar seperti BPJS Ketenagakerjaan. Integritas data harus menjadi suatu keniscayaan.

“Extreme Measure” harus segera diterapkan. Bukan sekedar melakukan statement yang bersifat “Complacent” seolah semua sudah ditangani dengan baik. Hati-hati dengan statement seperti ini karena dapat menjadi bumerang dan dapat berpotensi menjadi kebohongan publik.

Masalah internal TI di BPJS Ketenagakerjaan bukan hal yang sepele. Bukan hanya sekedar mencabut koneksi dan seterusnya. Persoalan integritas sistem yang acap kali mengganggu basis pelayanan harus segera diselesaikan. 

Dari sejak tahun lalu saya merekomendasikan agar segera melakukan “Security analysis” agar dapat dipahami kelemahan-kelemahan yang ada. Dan seterusnya dapat dibangun “Standard Operating Procedure” yang tegas, jelas dan harus dipatuhi oleh semua insan BPJS Ketenagakerjaan. 

Secara Risiko masalah berkaitan dengan TI ini ada pada peringkat kedua setelah masalah kepatuhan.

Data adalah segalanya bagi lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan, ini lah nyawa dari lembaga ini. Jangan sampai disandera apalagi direnggut nyawa tersebut.
Dr. Poempida Hidayatulloh

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Bicara Toleransi Beragama

Oleh: Poempida Hidayatulloh Djatiutomo

Selama berlangsungnya Pilgub DKI 2017, saya memang sengaja tidak mau ikut hingar bingar politik yang secara tendensius menggunakan berbagai isu SARA. Karena bagi saya masalah SARA itu adalah hal sensitif yang tidak perlu dibahas secara terbuka. Karena cenderung akan memicu perdebatan yang tidak akan ada ujungnya. Suatu hal yang berkenaan dengan asal-usul dan kepercayaan biarlah menjadi konsumsi hati masing-masing saja.

“Lakum Dinukum Waliyadin” yang merupakan ayat ke-6 dari surat Al Kafiiruun yang terjemahannya adalah: “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”, itulah yang selalu ada dibenak saya.
Namun melihat perkembangan yang ada saya merasa terpacu untuk berpendapat dalam konteks toleransi beragama. Dari sejak di bangku Sekolah Dasar melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) saya dididik untuk paham akan makna Toleransi Beragama yang menjadi basis kehidupan antar umat beragama yang berazaskan Bhinneka tunggal Ika.

Toleransi dimulai dari memuliakan seluruh agama yang diakui keberadaannya oleh Negara Republik Indonesia. Jika semua insan Indonesia memuliakan semua agama ini maka, kesemuanya akan menghormati satu dengan lainnya. Di sinilah harmoni akan terbentuk. 

Memuliakan suatu agama tentunya tidak saja menghormati para pemeluknya untuk beribadah saja, tetapi juga tidak menyinggung mereka dalam bentuk apa pun berkenaan dengan ajaran agamanya. Kesepakatan konstitusional ini yang menjadi basis perlindungan UUD 45 dalam menjamin kebebasan beragama. 

Lalu bagaimana atau apa dampak bagi seseorang yang tidak memuliakan agama lainnya? Tentu sebagai negara hukum, harus tercipta suatu basis hukuman bagi siapa pun yang tidak memuliakan agama orang lain itu. Di sinilah Negara harus memiliki mekanisme hukum dalam menegakkan keberadaan toleransi beragama. Basis hukum yang ada ini harus tegas dan intoleran terhadap siapa pun yang tidak memuliakan agama orang lain. Karena jika tidak ada kepastian seperti ini maka siapa saja akan dengan mudah tidak memuliakan agama mana pun. Lalu apa artinya keberadaan Sila Pertama Pancasila dan juga hak konstitusional kebebasan beragama untuk seluruh warga negara Indonesia?

Hukum harus selalu tegas dan ada dalam konteks menjaga keberadaan NKRI yang harmoni.

Jika ada pihak asing yang ingin mendikte kedaulatan RI dalam melindungi kebebasan beragama dan mengkritisi prosesi hukum yang berjalan di Indonesia, mereka hanya menginginkan terjadi perpecahan di Indonesia. Dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan.

Salam Kebangsaan,

Poempida Hidayatulloh Djatiutomo

Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra)

Nyanyian Rakyat Kecil

​SAYA ANTI DEMOKRASI

Oleh: Emha Ainun Nadjib

Kalau ada bentrok antara Ustadz dengan Pastur, pihak Depag, Polsek, dan Danramil harus menyalahkan Ustadz, sebab kalau tidak itu namanya diktator mayoritas. Mentang-mentangUmmat Islam mayoritas, asalkan yang mayoritas bukan yang selain Islam – harus mengalah dan wajib kalah. Kalau mayoritas kalah, itu memang sudah seharusnya, asalkan mayoritasnya Islam dan minoritasnya Kristen. Tapi kalau mayoritasnya Kristen dan minoritasnya Islam, Islam yang harus kalah. Baru wajar namanya.
Kalau Khadhafi kurang ajar, yang salah adalah Islam. Kalau Palestina banyak teroris, yang salah adalah Islam. Kalau Saddam Hussein nranyak, yang salah adalah Islam. Tapi kalau Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, yang salah bukan Kristen. Kalau amerika Serikat jumawa dan adigang adigung adiguna kepada rakyat Irak, yang salah bukan Kristen. Bahkan sesudah ribuan bom dihujankan di seantero Bagdad, Amerika Serikatlah pemegang sertifikat kebenaran, sementara yang salah pasti adalah Islam.
“Agama” yang paling benar adalah demokrasi. Anti demokrasi sama dengan setan dan iblis. Cara mengukur siapa dan bagaiman yang pro dan yang kontra demokrasi, ditentukan pasti bukan oleh orang Islam. Golongan Islam mendapat jatah menjadi pihak yang diplonco dan dites terus menerus oleh subyektivisme kaum non-Islam.
Kaum Muslimin diwajibkan menjadi penganut demokrasi agar diakui oleh peradaban dunia. Dan untuk mempelajari demokrasi, mereka dilarang membaca kelakuan kecurangan informasi jaringan media massa Barat atas kesunyatan Islam.
Orang-orang non-Muslim, terutama kaum Kristiani dunia, mendapatkan previlese dari Tuhan untuk mempelajari Islam tidak dengan membaca Al-Qurandan menghayati Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, melainkan dengan menilai dari sudut pandang mereka.
Maka kalau penghuni peradaban global dunia bersikap anti-Islam tanpa melalui apresiasi terhadap Qur’an, saya juga akan siap menyatakan diri sebagai anti-demokrasi karena saya jembek dan muak terhadap kelakuan Amerika Serikat di berbagai belahan dunia. Dan dari sudut itulah demokrasi saya nilai, sebagaimana dari sudut yang semacam juga menilai Islam.
Di Yogya teman-teman musik Kiai Kanjeng membuat nomer-nomer musik, yang karena bersentuhan dengan syair-syair saya, maka merekapun memasuki wilayah musikal Ummi Kaltsum, penyanyi legendaris Mesir. Musik Kiai Kanjeng mengandung unsur Arab, campur Jawa, jazz Negro dan entah apa lagi. Seorang teman menyapa: “Banyak nuansa Arabnya ya? Mbok lain kali bikin yang etnis ‘gitu…”
Lho kok Arab bukan etnis? Bukan. Nada-nada arab bukan etnis, melainkan nada Islam. Nada Arab tak diakui sebagai warga etno-musik, karena ia indikatif Islam. Sama-sama kolak, sama-sama sambal, sama-sama lalap, tapi kalau ia Islam-menjadi bukan kolak, bukan sambal, dan bukan lalap.
Kalau Sam Bimbo menyanyikan lagu puji-puji atas Rasul dengan mengambil nada Espanyola, itu primordial namanya. Kalau Gipsy King mentransfer kasidah “Yarim Wadi-sakib…”, itu universal namanya. Bahasa jelasnya begini: apa saja, kalau menonjol Islamnya, pasti primordial, tidak universal, bodoh, ketinggalan jaman, tidak memenuhi kualitas estetik dan tidak bisa masuk jamaah peradaban dunia.
Itulah matahari baru yang kini masih semburat. Tetapi kegelapan yang ditimpakan oleh peradapan yang fasiq dan penuh dhonn kepada Islam, telah terakumulasi sedemikian parahnya. Perlakuan-perlakuan curang atas Islam telah mengendap c gumpalan rasa perih di kalbu jutaan ummat Islam. Kecurangan atas Islam dan Kaum Muslimin itu bahkan diselenggarakan sendiri oleh kaum Muslimin yang mau tidak mau terjerat menjadi bagian dan pelaku dari mekanisme sistem peradaban yang dominan dan tak ada kompetitornya.
“Al-Islamu mahjubun bil-muslimin“. Cahaya Islam ditutupi dan digelapkan oleh orang Islam sendiri.

Poempida's Journal