KRISIS FINANSIAL GLOBAL

KRISIS FINANSIAL GLOBAL
Oleh: DR. Poempida Hidayatulloh
(Penasehat BPP HIPMI)
Boleh jadi Barrack Obama, kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat
mendapatkan keunggulan lantaran isu Krisis Finansial yang berkembang. Tentunya kubu Partai
Republikan, dengan Kandidat John McCain, harus bekerja keras untuk dapat meyakinkan rakyat
AS bahwa pemerintahannya ke depan dapat menanggulangi permasalahan tersebut jika terpilih
nanti.
Memang benar, apa yang dilakukan secara ekonomi oleh Pemerintahan George Bush yang juga
dari Partai Republikan sangat memberatkan beban anggaran belanja AS, apalagi dengan adanya
beban biaya untuk penempatan pasukan di Irak. Hal ini sungguh mengidentifikasikan bahwa
Pemerintahan Bush telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya krisis
finansial tadi.
Namun demikian, jika dikaji lebih jauh, penyebab krisis finansial global yang sedang terjadi
bukan semata-mata diakibatkan oleh beban anggaran belanja AS yang besar saja. Tetapi lebih
diakibatkan dari tatanan fundamental perekonomian AS yang kapitalistik dan telah diterapkan
dari jauh hari sebelum pemerintahan George W. Bush berkuasa.
Perekonomian yang maju dan menggelembung (bubble economy) ini suatu saat senantiasa dapat
meletup (burst) yang berakibat krisis. Sialnya saja letupan itu terjadi pada saat pemerintahan
partai Republik di bawah kepemimpinan George W. Bush.
Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan gelembung ekonomi itu meletup? Berbagai macam
banyak faktor dapat menjadi sebabnya yang tidak mungkin dapat dibahas secara singkat. Namun
demikian, yang jelas, hal tersebut diawali dengan bangkrutnya para pemain “Investment Banker”
kelas kakap yang berbasis di AS.
Kegagalan para Investment Banker ini untuk membayar hutangnya menyebabkan hilangnya
kepercayaan pasar terhadap korporasi-korporasi besar yang terdaftar dalam bursa yang juga
memakai jasa investment banker tadi. Hal ini kemudian menyebabkan rontoknya harga saham
korporasi-korporasi tersebut. Dalam keadaan yang chaos seperti ini, likuiditas keuangan di pasar
pun menjadi seret.
Dengan demikian, akan sulit mencari dana (fund) di pasar untuk kegiatan usaha apa pun.
Dampak penghujungnya, situasi seperti ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi
yang bisa jadi berakibat pertumbuhan yang negatif.
Memang hal ini terutama terjadi di AS, dan pada umumnya dunia pun bereaksi. Hal ini
dikarenakan banyak sekali negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, yang berlandaskan
segala transaksi perekonomiannya dengan Dollar AS. Dengan demikian efek dari krisis finansial
ini menjadi isu global yang harus dicermati, dihadapi dan dicarikan jalan keluarnya.
Bagi kita Bangsa Indonesia, yang harus segera dilakukan adalah mengambil berbagai langkah
untuk meminimalisasi dampak krisis tersebut agar tidak menjadi suatu krisis yang berkelanjutan.
Jangan sampai basis perekonomian yang sudah ditata oleh pemerintahan SBY-JK melalui
penataan anggaran yang lebih bijak, bisa terseret ke pusaran krisis tersebut.
Seyogyanya Bangsa ini harus belajar dari pengalaman krisis moneter di tahun 1997.
Menggantungkan transaksi perekonomian dan mata uang kita terhadap Dollar AS jelas tidak
akan membawa pemantapan kepada perekonomian nasional. Apalagi sekarang sumber
masalahnya timbul dari AS sendiri.
Penulis merasa heran, pemerintah sampai saat sekarang belum melakukan langkah-langkah
untuk mengalihkan basis transaksi dengan Dolllar AS ini kepada suatu mata uang yang lebih
kuat atau emas sekali pun. Walhasil ditengah-tengah nilai tukar mata uang asing lain menguat
terhadap Dollar AS, Rupiah malah anjlok. Sungguh sangat disayangkan dan ironis sekali.
Secara bijak mematok Rupiah dengan emas akan lebih mapan. Mengapa demikian? Harga emas
cenderung tidak pernah turun (mengalami inflasi), bahkan selalu naik. Masalahnya sekarang ini
adalah apakah struktur peraturan bank sentral kita dapat mengakomodasi gagasan tersebut. Jika
memang bisa, tidak ada alasannya Pemerintah untuk tidak melakukan reposisi kebijakan
transaksi ekonomi tadi.
Tentunya, jika langkah tersebut diambil, pemerintah akan mendapatkan tekanan politik dari AS.
Namun demikian, kita tidak perlu khawatir. Karena, dalam keadaan seperti ini pun AS akan
mengalami kesulitan melakukan manuver politik internasional yang luar biasa. Oleh karena itu
inilah saatnya yang tepat bagi Bangsa Indonesia memulai langkah untuk melepaskan segala
ketergantungannya kepada AS.
Sudah saatnya Bangsa ini tampil di dunia secara mandiri. Kita punya sumber daya alam yang
senantiasa menjadi “bargaining power” kita. Dan kita pun mempunyai basis pasar yang potensial
dengan jumlah penduduk yang besar.
Tentunya untuk memperkuat basis perekonomian nasional pun, komitmen pemerintah untuk
mendorong tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan berbasis usaha kecil menengah (UKM)
harus tetap dijalankan secara konsisten. Hal ini dapat memperkuat basis pasar
yang potensial tadi menjadi semakin kuat.
Jika langkah pemantapan anggaran belanja nasional yang lebih bijak, stabilisasi nilai tukar
Rupiah yang konsisten, dan perkuatan pasar domestik berbasis ekonomi kerakyatan ini berhasil
diimplementasikan dengan baik. Penulis berkeyakinan bahwa Bangsa Indonesia telah siap
menghadapi krisis finansial global ini.

Membangun Bangsa dan Menyelamatkan Masa Depan (Pembangunan Ekonomi Berbasis Lingkungan)

Membangun Bangsa dan Menyelamatkan Masa Depan
(Pembangunan Ekonomi Berbasis Lingkungan)
Oleh DR. Poempida Hidayatulloh
Isu lingkungan telah menjadi isu global yang harus disikapi semua insan secara
responsif dan bertanggung jawab. Hal ini didorong dengan berbagai faktor yang tidak jauh
berkaitan dengan isu pemanasan global dan isu bencana alam sebagai akibat turunan.
Berbagai fenomena dan kejadian alam belakangan ini muncul di bumi pertiwi
tercinta ini. Hujan es di bandung, cairnya salju abadi di jayawijaya, banjir, longsor, angin
ribut dan angin topan di beberapa daerah merupakan kejadian yang tidak bisa dilepaskan
dari dampak perusakan lingkungan.
Lingkungan selalu terkait dengan kondisi Bumi, Udara dan Air. Kita semua tahu
bahwa keberlangsungan dari ketiga faktor tersebut untuk kehidupan manusia selalu
menjadi isu sentral. Jika udara terpolusi, air terkontaminasi dan bumi menjadi gersang,
bagaimana nasib kehidupan masa depan? Singkatnya, berbicara lingkungan adalah
berbicara tentang hajat hidup orang banyak di masa depan.
Di lain pihak, di tengah dahsyatnya persaingan global, Bangsa Indonesia sangat
memerlukan suatu kemapanan yang kompetitif terutama di bidang ekonomi. Oleh karena
itu pembangunan ekonomi yang melalui pembangunan yang progresif dan agresif di segala
bidang perlu digalakan untuk mencapai tingkat kemapanan yang kompetitif tadi.
Pembangunan terutama infrastruktur dan ekploitasi sumber daya alam yang agresif dan
tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan percepatan perusakan terhadap lingkungan.
Analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam berbagai proyek pembangunan belum
mencapai target konservasi lingkungan yang dikehendaki dikarenakan kurangnya penegakan
hukum dan masih banyaknya pnyelewengan dalam implementasi Amdal tsb. Hal ini
menjadikan suatu dilematika yang harus dicari jalan keluarnya.
Dalam menghadapi dan mencari solusi dari suatu dilematika umumnya harus
dilakukan pendekatan yang kompromistis. Dalam hal konservasi lingkungan ini, kompromi
tidak boleh sama sekali di lakukan. Seluruh usaha Bangsa ini sudah seyogyanya ditujukan
untuk impelementasi konservasi lingkungan. Karena hanya dengan konservasi lingkungan
eksistensi Bangsa ini akan semakin panjang. Lalu, jika demikian apakah kita harus
mengorbankan pembangunan ekonomi demi konservasi lingkungan? Jawabnya tentu tidak.
Konservasi lingkungan dan percepatan pembangunan dapat secara bersamaan
dilaksanakan, yang diperlukan adalah strategi dalam memberikan prioritas dalam
implementasi pembangunan tersebut. Selain daripada itu banyak sekali berbagai sektor
yang sangat erat kaitannya dengan lingkungan tetapi dapat menjadi basis percepatan
pembangunan ekonomi yang fundamental.
Hutan adalah suatu aset lingkungan yang tidak ternilai harganya. Tidak hanya hutan
merupakan penyedia air alami yang bersih dan penyangga struktur tanah tetapi juga hutan
merupakan produsen oksigen dan udara bersih. Oleh karena itu sudah seyogyanya
eksistensi hutan harus secara serius dilestarikan. Karena pada suatu saat di masa
mendatang nanti hutan akan menjadi sumber daya alam yang tidak ternilai harganya yang
akan jauh lebih mahal dari sumber daya alam seperti minyak bumi dan barang tambang
lainnya. Pembalakan hutan liar memang harus mendapatkan sanksi yang seberat-beratnya.
Usaha penanaman dan penghijauan kembali hutan gundul harus segera dilaksanakan
dengan sungguh-sungguh, bahkan program insentif harus diberikan kepada mereka yang
terlibat di dalamnya. Selain daripada itu penjagaan terhadap hutan-hutan yang rentan
terhadap kebakaran pada saat musim kering harus ditingkatkan, karena hutan yang terbakar
tidak akan mempunyai nilai apa pun.
Tanah, air dan udara di daerah pasca eksploitasi tambang dan minyak bumi sudah
dipastikan rusak. Oleh karena itu reklamasi, reboisasi dan pengembalian unsur hara di
lahan-lahan bekas tambang dan sumur minyak bumi tersebut harus menjadi program pokok
pasca eksploitasi dari para kontraktor. Apabila tidak dilaksanakan harus segera diberlakukan
sanksi yang seberat-beratnya.
Pembangunan infrastruktur harus benar-benar memperhatikan nilai-nilai untuk
menjaga segala dampak terhadap lingkungan. Stabilitas struktur tanah harus senantiasa
menjadi fokus utama dalam pembangunan infrastruktur. Selain daripada itu juga strategi
pembangunan saluran pembuangan limbah sebagai penunjang pembangunan infrastruktur
harus dirancang untuk tidak langsung merusak dan mengkontaminasi air dan tanah di
sekitarnya. Pembuangan limbah yang langsung melalui jalur aliran air sungai tidak dapat
diterima. Tata kota harus memperhatikan strategi penyerapan, agar tidak terjadi genangan
air dan banjir pada saat hujan lebat. Genangan air dapat menjadi sumber tumbuhnya segala
mikro-organisme yang menyebabkan berbagai penyakit.
Emisi karbon yang disebabkan oleh berbagai proses pembakaran harus dapat diatur
dengan tegas. Pembatasan emisi karbon mulai dari kendaraan bermotor, pabrik-pabrik
sampai ke pembangkit tenaga listrik harus diberlakukan. Fakta mengatakan dibeberapa kota
industri besar dunia kandungan oksigen di udara disekitarnya telah mengalami penurunan
yang diakibatkan oleh pencemaran emisi karbon dan kurangnya daerah hijau sebagai
produsen dari oksigen. Dengan demikian suatu saat di masa depan kadar oksigen di kotakota
tersebut akan semakin menipis jika tidak ada tindakan pencegahan lebih lanjut.
Jika memperhatikan fakta-fakta yang ada seperti di atas, maka penataan strategi
konservasi jelas harus dilakukan sedini mungkin dan bersifat preventif. Karena sekali saja
terjadi perusakan atau pencemaran dapat menimbulkan dampak yang berlipat ganda. Selain
dari pada itu juga akan dibutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mengembalikan atau
me-recover kepada keadaan asalnya. Tidak hanya itu saja dampak lingkungan yang terjadi
melalui proses kimia, dapat berakibat fatal yang tidak dapat diproses-balik (irreversible)
atau dikembalikan ke asal (irrecoverable).
Di tengah keadaan harga energi yang melambung tinggi sebagai rentetan dari
mahalnya harga minyak, seharusnya membuat sadar semua pihak akan betapa pentingnya
penggunaan energi terbarukan (renewable energy) yang ramah lingkungan. Konversi energi
potensial air menjadi listrik, penggunaan turbin yang digerakan angin untuk pembangkit
listrik, pemanfaatan energi dari sinar surya untuk mendapatkan listrik, bahkan pengolahan
sampah rumah tangga untuk menghasilkan listrik adalah berbagai cara untuk
mengeksploitasi pemanfaatan energi terbarukan. Ada sebagian pihak yang berpendapat
bahwa dengan kebutuhan energi yang begitu besar untuk semua lapisan masyarakat,
hampir dipastikan jika energi terbarukan tidak akan mencukupi untuk pemenuhan
kebutuhan tersebut. Ini tidak benar. Kata kuncinya adalah pembangunan yang terencana
secara strategis. Tentunya sejalan dengan pertumbuhan populasi kebutuhan akan energi
pun senantiasa akan meningkat. Oleh karena itu penyesuaian yang responsif akan
kebutuhan tersebut dapat menyediakan jawabanya. Kendalanya, banyak terjadi dalam halhal
non teknis seperti masalah birokrasi yang lambat, masalah sosial, dan masalah
transparansi peraturan yang tidak efektif.
Pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini dalam hal pembangunan
energi terbarukan adalah sangat minim dibandingkan dengan permintaan kebutuhan yang
begitu besar. Bahkan boleh dikata pemetaan yang dilakukan masih dalam ruang lingkup
riset dan pengembangan. Ini menunjukan bahwa keseriusan pemerintah dalam menggali
potensi energi terbarukan boleh dibilang diragukan. Padahal seperti telah ditekankan di atas
bahwa implementasi energi terbarukan bukan hanya untuk masa kini, tapi juga merupakan
solusi untuk beberapa dekade ke depan.
Seyogyanya pemerintah segera secara nyata melakukan tindakan-tindakan untuk
menstimulasi tumbuh-kembangnya pembangunan yang berbasis lingkungan terutama
dalam hal penyediaan energi. Revisi peraturan-peraturan yang lebih efektif dan transparan
harus segera diselesaikan. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya konservasi
lingkungan harus lebih digalakan. Insentif bagi para pelaku usaha yang
mengimplementasikan konservasi lingkungan harus diformulasikan. Dengan demikian,
harapan anak dan cucu bangsa ini di masa depan akan semakin cerah, karena mereka tidak
akan terwarisi berbagai masalah akibat perusakan lingkungan, namun mereka akan
terwarisi suatu aset yang sangat berharga bagi umat manusia di masa datang.

KRISIS ENERGI = KRISIS INTELEKTUAL

KRISIS ENERGI = KRISIS INTELEKTUAL
Oleh. DR. Poempida Hidayatulloh
Ketergantungan manusia terhadap energi semakin signifikan sejalan dengan kemajuan
peradaban dunia. Kemudahan-kemudahan yang didapat oleh manusia dengan tersedianya
berbagai macam bentuk energi dalam kehidupan membuat setiap insan menjadi semakin enggan
untuk meninggalkan peradaban tersebut. Jika dingin, tinggal pakai pemanas. Jika panas tinggal
pakai AC. Mengawetkan makanan tinggal pakai lemari es. Pergi ke mana-mana tinggal pakai
kendaraan. Ingin bicara dengan teman tinggal pakai telepon genggam. Akan sangat banyak lagi
contoh-contoh kemudahan yang ada dengan ketersediaan energi.
Padahal, di jaman batu, energi panas hanya dipakai untuk membakar atau memasak
makanan dan menghangatkan tubuh dikala musim dingin. Energi lain yang tersedia di jaman itu
hanyalah energi dari tenaga hewan yang dimanfaatkan kemudian untuk angkutan. Dengan
akalnya evolusi manusia kemudian membuahkan berbagai penemuan yang mempermudah
eksploitasi berbagai bentuk energi untuk kehidupan.
Sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah populasi dunia, kebutuhan energi pun
semakin bertambah. Mengakibatkan harga dasar atau biaya untuk memproduksi energi semakin
meningkat. Jika demikian terus menerus dibiarkan, maka tidaklah heran jika suatu ketika terjadi
suatu kelangkaan energi yang diakibatkan oleh besarnya kebutuhan (demand) energi dan
sedikitnya ketersediaan (supply) energi.
Kini, di abad ke 21, manusia dihadapi oleh suatu krisis energi, yang diakibatkan
ketergantungan yang berlebihan oleh pemakaian bahan bakar fosil sebagai sumber energi.
Padahal kita semua tahu bahwa bahan bakar fosil suatu saat akan habis. Ditambah lagi dengan
sistem perdagangan komoditas yang dilandasi politik ekonomi yang kapitalistik, membuat
komoditas bahan bakar fosil menjadi ajang spekulasi para pedagang komoditas. Hal ini
mengakibatkan rentannya stabilitas harga komoditas tersebut terhadap permainan spekulan.
Lebih ironis lagi, dengan sistem politik ekonomi di atas, penemuan-penemuan baru untuk
energi alernatif menjadi kurang menarik secara komersial, sehingga upaya-upaya pengembangan
energi alternatif terlimitasi di tahap penelitian maupun prototipe saja. Mengapa demikian?
Karena teknologi baru untuk menciptakan energi alternatif tersebut, pada umumnya jelas-jelas
akan sulit berkompetisi dengan leluasa secara komersial dibandingkan dengan energi yang sudah
memasyarakat dan terdistribusikan dengan baik.
Di dalam keadaan tersebut, diperlukan suatu kehendak politik (political will) yang cukup
signifikan untuk dapat munculnya dan tersosialisasinya suatu pemakaian bentuk energi baru.
Program Konversi Minyak Tanah ke Gas
Contoh yang hangat belakangan ini di Indonesia, adalah ‘Program Konversi Minyak
Tanah ke Gas’. Dengan dorongan politik yang cukup, walaupun tersendat program yang baik
tersebut dapat berjalan walaupun agak tersendat karena beberapa hal.
Pemakaian gas jauh lebih baik dari pemakaian minyak tanah. Pemerintah bisa hanya
berkonsentrasi dalam pengurangan biaya subsidi minyak tanah yang lebih besar. Namun
demikian, pemakaian kompor gas untuk keperluan rumah tangga jauh lebih efisien dan mudah
pakai. Panas yang didapat dari pembakaran gas pun lebih optimal. Juga hasil pembakaran gas
lebih sempurna dari pembakaran minyak tanah, sehingga mengurangi polusi karbon yang
berbahaya.
Lalu, jika memang program sebaik itu banyak bermanfaat untuk masyarakat, mengapa
dapat terkendala? Padahal pemerintah sudah sangat mendukung sampai 100 persen.
Hal ini disebabkan oleh terganggunya para pemain komersial minyak tanah yang selama
puluhan tahun telah menikmati bisnis minyak tanah bersubsidi. Bagaimana pun caranya mereka
tentunya akan melakukan intervensi agar langkah pemerintah untuk program konversi tersebut
dapat terhenti. Orang-orang yang cenderung mengambil keuntungan sesaat ini memang zalim,
karena mereka tidak berpikir untuk rakyat banyak dan masa depan bangsa. Sudah seyogyanya
orang-orang seperti ini mendapatkan penalti secara yuridis.
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Ditengah-tengah besarnya permintaan energi listrik seperti sekarang ini sempat juga
terpikirkan oleh sebagian insan di Indonesia untuk membanguan Pembangkit Listrik Tenaga
Nuklir (PLTN). Pemikiran tersebut memang sangat masuk akal, karena didorong oleh kenyataan
bahwa supply energi listrik terutama di Jawa dan Sumatera sudah berada di titik nadir.
PLTN dapat menghasilkan supply listrik yang signifikan, yang dapat menstimulan
pertumbuhan industri yang ujungnya bermuara ke pertumbuhan ekonomi yang lebih mapan.
Untuk masalah PLTN ini, Bangsa Indonesia dihadapkan oleh dua problematika. Yang
pertama, berkaitan dengan politik luar negeri negara-negara maju. Yang kedua, protes dari
orang-orang yang mengatasnamakan pencinta lingkungan.
Politik luar negeri negara-negara maju, sangat sensitif dengan pemanfaatan Nuklir
sebagai energi, dan selalu membawa isu keamanan dunia. Mereka sangat takut jika bangsa
sebesar Bangsa Indonesia memanfaatkan teknologi tersebut tidak hanya untuk supply energi,
tetap juga untuk menciptakan senjata nuklir. Yang mereka lupa adalah Bangsa Indonesia adalah
bangsa yang cinta damai. Bahkan belakangan ini Bangsa Indonesia telah menjadi Bangsa yang
terbesar yang telah berhasil mengimplementasikan demokrasi tanpa melewati suatu perhelatan
konflik yang berkepanjangan. Selain dari pada itu juga konflik-konflik yang signifikan telah
berhasil ditanggulangi dalam bentuk perdamaian yang stabil. Jadi tidak beralasan jika negaranegara
maju tersebut menjadi ragu dengan komitmen Bangsa Indonesia dalam hal perdamaian.
Protes para pencinta lingkungan berkutat di putaran isu mengenai pencemaran radiasi
nuklir akibat dari kebocoran reaktor dan pembuangan sampah nuklir. Untuk isu yang pertama itu
tidak relevan. Karena selama beberapa dekade terakhir kebocoran reaktor nuklir hanya terjadi di
Chernobyl, Rusia. Jadi sebenarnya, teknologi PLTN sudah stabil.
Banyak juga instalasi yang cukup rawan terhadap berbagai ledakan di Indonesia. Bangsa
Indonesia pun mampu me-manage instalasi-instalasi tersebut dengan baik. Penulis mempunyai
keyakinan bahwa sumber daya manusia Indonesia pun mampu me-manage sebuah Instalasi
PLTN dengan baik. Dalam konteks ini tentunya dalam hal pengoperasian dan pengelolaan
sampah nuklir yang menjadi pemrotes lingkungan tadi.
Jika ditarik benang merah mungkin saja ada titik temu di antara kepentingan dua
problematika tadi. Alasannya, tentunya mereka ini tidak ingin Bangsa Indonesia bisa maju secara
ekonomi sehingga menjadi bangsa yang besar dan mandiri.
Energi Alternatif
Banyak sudah tersedia berbagai teknologi alternatif untuk membangkitkan energi, mulai
dari tenaga surya, angin bahkan sampai Panas Bumi (Geotermal). Hanya saja memang biaya
investasi memang relatif lebih tinggi untuk per-unit listrik yang dihasilkan. Sehingga acap kali,
PLN tidak bersedia membeli dengan harga yang diinginkan oleh investor. Walaupun
perkembangan belakangan ini, PLN sudah menaikkan tarif pembelian listrik dari Pembangkit
Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Namun demikian perhatian terhadap energi listrik dari sinar
surya maupun angin perlu juga mendapat perhatian. Mengapa demikian? energi dari keduanya
boleh dikatakan mahal, namun sebagai energi yang terbarukan, yang senantiasa terus menerus
dapat dipakai, dapat menjadi suatu landasan politik energi Bangsa Indonesia ke depan. Selain
daripada pembangunan instalasinya yang lebih cepat untuk mengejar percepatan pertumbuhan
demand energi, kedua teknologi tersebut sangatlah ramah lingkungan, hampir dipastikan tidak
menimbulkan polusi yang signifikan.
Dengan demikian, sudah seyogyanya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada
pemanfaatan kedua teknologi tersebut.
Krisis Intelektual
Jika menyimak lebih lanjut tentang keberadaan krisis energi yang digembar-gemborkan,
tentunya tidaklah beralasan pengangkatan isu tersebut. Karena, dengan tersedianya berbagai
sumber daya alam dan teknologi yang bervariasi, sudah seyogyanya para pengambil keputusan
menerapkan strategi yang mapan terutama dalam penyusunan peraturan yang terkait dengan
pemberdayaan energi. Di sinilah kemampuan intelektual mereka dalam menganalisi,
merencanakan dan mengimplementasikan suatu kebijakan ditantang.
Kegagalan dalam melaksanakan hal tersebut dapat dipastikan sebagai kegagalan
intelektual. Dengan demikian, kesimpulannya, jika terjadi krisis energi, sebetulnya merupakan
suatu krisis intelektual belaka.

Setelah Reshuffle Kabinet

Setelah Reshuffle Kabinet
Poempida Hidayatulloh
Pengurus Kadin Indonesia
Sabtu, 5 Mei 2007
Perombakan atau reshuffle kabinet tak lama lagi diumumkan Presiden. Apakah
reshuffle kali ini bersifat terbatas ataukah justru radikal, itu merupakan hak
prerogatif Presiden.
Karena merupakan hak prerogatif Presiden, maka seperti apa pun hasil reshuffle kabinet ini
nanti, kita harus mendukung. Sikap yang harus kita tunjukkan adalah mendukung dan terus
mendorong agar kabinet hasil reshuffle sungguh-sungguh mampu meningkatkan kinerja
pemerintahan SBY-JK, terutama menyangkut pengembangan ekonomi.
Pemerintahan SBY-JK masih memiliki waktu sekitar dua tahun untuk melakukan apa yang
disebut perubahan, memperbaiki kondisi ekonomi mikro sekarang ini. Koperasi dan
pengusaha kecil menengah perlu dibantu. Sektor riil perlu dibuat lebih bergairah.
Dalam memimpin pemerintahan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi, Presiden
memakai prinsip food, energy, water sustainable (fews). Bicara pangan (food), berarti bicara
soal padi, soal petani. Petani itu perlu pupuk.
Jadi, pupuk sangat penting kalau kita benar-benar mau melaksanakan revitalisasi pertanian.
Gas untuk energi listrik ke depan ini juga sangat kita perlukan kalau kita mau
mengembangkan industri.
Dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang menjadi concern kita, gas amat kita perlukan.
Sayangnya, gas alam kita jual apa adanya, tidak ditingkatkan nilai tambahnya terlebih dulu.
Mantan Ketua MPR Amien Rais selalu menyuarakan, sumber daya alam jangan sampai
dikuasai asing. Gas alam, kalau mau kita ekspor, kita tingkatkan terlebih dulu nilai
tambahnya.
Kenyataannya, gas alam produksi Tangguh, Papua, misalnya, kita jual apa adanya dalam
bentuk gas. Harganya pun tidak kompetitif, sangat murah, hanya 2,7 dolar AS per matrix,
bilion therma unit (MBTU).
Kalau harganya cuma sebesar itu, pemain lokal — pabrik pupuk, misalnya — juga banyak
yang mau beli. Kalau bahan bakunya diproses dulu di Indonesia, maka nilai tambahnya lebih
besar. Dengan demikian, pendapatan dari pajak juga otomatis besar. Lapangan kerja juga
akan tercipta, income per kapita makin besar. Daya beli masyarakat pun makin besar.
Kita memang terikat kontrak penjualan migas dengan pembeli di luar negeri. Dalam konteks
perdagangan, kontrak itu bisa dibatalkan kalau kita dirugikan. Untuk menjaga ketahanan
perekonomian bangsa, sikap tegas itu diperlukan.
Demi kepentingan rakyat, ke depan ini pemerintahan SBY-JK harus berani mengambil
kebijakan ekonomi yang tegas. Kalau muaranya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat,
maka kebijakan pemerintahan SBY-JK niscaya didukung oleh seluruh rakyat.***

KPK dan Parsel

KPK dan Parsel
Oleh: DR. Poempida Hidayatulloh
Manuver Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang pejabat pemerintah
dan direksi badan usaha milik negara (BUMN) untuk tidak menerima gratifikasi dan
parsel pada lebaran mendatang menimbulkan kontroversi. Terlebih dengan menyebabkan
protes dan gugatan dari para pedagang parsel yang pada umumnya merupakan Usaha
Kecil dan Menengah (UKM).
Yang menjadi sorotan pada intinya adalah dalam masalah seberapa besar
pengaruh pelarangan tersebut dalam usaha mengurangi tindak korupsi di tanah air
tercinta ini. Oleh karena itulah penulis merasa tergelitik untuk sedikit memaparkan
opininya berkenaan dengan hal tersebut.
Sebelum melangkah lebih jauh, pertama kita harus dapat mengindentifikasi
beberapa faktor yang sangat berpengaruh dan menunjang tumbuh suburnya praktek
korupsi di Indonesia. Di antaranya yang paling signifikan adalah 1. Rendahnya moral, 2.
Kurangnya penegakan hukum, 3. Ketidakjelasan peraturan dan hukum yang berlaku, 4.
Kesenjangan sosial yang tinggi, dan 5. Kurangnya peluang aktualisasi jati diri manusia
Indonesia.
Sebuah badan KPK tentunya dengan segala keterbatasannya hanya berkompetensi
untuk mengakomodir poin 2 dan mungkin poin 3. Hal ini sesuai dengan hakikat KPK
untuk menegakan dan meluruskan ketidakjelasan peraturan dan hukum yang berlaku.
Sedangkan untuk ketiga poin lainnya, penulis berpendapat bukan merupakan kewenangan
ataupun kompetensi dari KPK dan banyak badan pemerintah lainnya yang lebih
berkompeten dan relevan dalam menangani masalah-masalah terkait.
Dengan adanya pelarangan penerimaan parsel ini cukup memberi kesan bahwa
KPK berusaha masuk untuk memberikan kontribusi di poin 1, yang pada dasarnya
merupakan masalah yang erat hubungannya dengan masalah agama dan pendidikan.
Padahal, semestinya tanpa ada suatu pelarangan penerimaan parsel yang bersifat formal,
setiap pejabat pemerintah dan direksi BUMN sudah mempunyai obligasi untuk tidak
melakukan hal tersebut sesuai dengan sumpah jabatan yang mereka ikrarkan pada saat
dilantik untuk menempati jabatan tertentu. Pada umumnya semua sumpah jabatan
tersebut seragam menyatakan “demi kehormatan diri di hadapan Tuhan Yang Maha Esa
bersedia untuk tidak menerima sesuatu apapun yang bukan merupakan hak dan
kewajiban dari jabatan yang dipangku”. Sumpah jabatan ini jelas mempunyai makna
lebih jauh dalam menuntut loyalitas moral para pejabat dalam hal tidak menerima apapun
termasuk dalam bentuk parsel jika itu bukan merupakan hak dan kewajibannya. Jadi
peraturan yang dimunculkan oleh KPK hanya merupakan suatu “bumbu pelengkap” dari
suatu ikrar yang memiliki ikatan moral yang kuat dalam bentuk sumpah jabatan tadi.
Rangkaian penjelasan pada paragraf di atas jelas memberikan implikasi bahwa
jika memang moral dari para pejabat tersebut tidak dapat diharapkan untuk menegakan
komitmen moral yang diikrarkan melalui sumpah jabatan, tentunya larangan KPK
sehubungan dengan penerimaan parsel ini tidak mempunyai pengaruh yang bersifat
nyata. Artinya dengan moral yang rendah praktek korupsi akan tetap berjalan walaupun
para pejabat tersebut tidak menerima parsel karena alasan apapun.
Yang sangat disayangkan adalah korban dari manuver KPK ini adalah para
pengusaha parsel yang pada umunya adalah pengusaha UKM. Padahal penghasilan
mereka dalam usaha tersebut sangat tergantung dari musim hari raya yang pada
umumnya terjadi 2 kali saja dalam 1 tahun. Maka cukup masuk diakal jika resistensi dari
kelompok pengusaha parsel ini sangat terasa berkaitan dengan larangan KPK tadi.
Bukankah keadilan yang ingin ditegakan KPK? Di mana keadilan bagi para
pengusaha parsel ini? Padahal mereka hanya bermaksud mengenyam sedikit
kemakmuran pada musim hari raya yang suci ini.
Seyogyanya KPK berkonsentrasi saja pada masalah yang berkenaan dengan
penegakan hukum seperti dijelaskan di atas. Masih banyak koruptor kelas kakap yang
belum diproses yang menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung kelar.
Kita semua sebagai Insan Indonesia yang ingin melihat terwujudnya Indonesia
sebagai negara yang bermoral dan bersih, tentunya sangat berharap agar KPK senantiasa
sukses dalam mengemban misi suci nasional ini tanpa mempertaruhkan kredibilitasnya
dalam suatu masalah mikro saja.

Gerakan Antipolitik Uang Harus Kesadaran Permanen

Gerakan Antipolitik Uang Harus Kesadaran Permanen
Senin, 19 Desember 2005
Jakarta- Gerakan antipolitik uang harus menjadi kesadaran permanen. Hanya dengan cara inilah Indonesia
akan bergerak ke arah yang lebih baik. Kesadaran ini menurut calon Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia
(KNPI) Poempida Hidayatullah tidak berhenti pada seremoni penandatanganan kesepakatan saja.
”Tidak ada politik yang putih bersih. Dalam politik, bukan hanya antimoney politics saja yang harus diwaspadai,
tetapi juga ada intimidasi politik dan juga propaganda gelap yang yang jauh lebih jahat,” ujar Poempida kepada
SH, Senin (19/12) pagi.
Poempida mengakui tidak mudah untuk benar-benar bersih dari politik uang terlebih dalam politik praktis
Indonesia, KNPI sering kali berada dalam tarik-menarik berbagai kepentingan politik, termasuk dalam pemilihan
presiden yang lalu.
Dalam bursa calon Ketua KNPI, Poempida harus bersaing dengan 10 calon lainnya untuk memperebutkan 90
suara. Selain dirinya yang berasal dari Partai Golkar, masih ada empat calon lain dari partai berlambang pohon
beringin tersebut, yaitu M Ali, Andi Sinulingga, Kamroe Samad, dan Dolly Kurnia. Calon lain, yaitu Supriyanto,
salah satu pengurus KNPI, Hasanuddin, Munawar Fuad (Sekjen GP Ansor), dan Fahruddin yang saat ini
menjabat Sekjen KNPI. Untuk bisa terpilih sebagai ketua, menurut Poempida, ia harus mendapatkan 30 suara.
Ia menegaskan ketertarikannya masuk dalam bursa calon Ketua KNPI tidak untuk batu loncatan pada posisi
politik yang lebih tinggi. ”Kalau untuk batu loncatan saya kira tidak. Saat ini, saya sudah wakil bendahara Golkar.
Pak Paskah Suzzeta sudah jadi menteri, cukup dekat dengan kekuasaan tanpa harus menjadi Ketua KNPI.
Tetapi ada beberapa idealisme yang ingin saya wujudkan,” ujarnya.
Dalam program yang ditawarkannya, ia mengemukakan gerakan sukarelawan nasional dan gerakan sadar
lingkungan. Dengan gerakan sukarelawan nasional, ia berharap dapat mengatasi masalah pengangguran
dengan memberikan keterampilan pada pemuda. Selain itu, ia berharap bisa memotivasi kaum muda untuk
melakukan konservasi lingkungan.
Selain dirinya, Ketua KNPI sekarang Idrus Markham terpilih tanpa terlebih dahulu menjadi pengurus KNPI
sebelumnya. Kongres XI KNPI akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Senin ini di Istana
Negara. Kongres sendiri akan berlangsung di Bogor.
(emy)

Poempida: Pemuda Harus Jadi Solusi Bangsa

KONGRES KNPI
Poempida: Pemuda Harus
Jadi Solusi Bangsa
Rabu, 14 Desember 2005
JAKARTA (Suara Karya): Kandidat Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
periode 2005-2008 Poempida Hidayatulloh berjanji memberdayakan pemuda sehingga pemuda
tidak menjadi beban bagi bangsa dan negara.
“Saya berkomitmen pemuda perlu diberdayakan agar bisa menjadi solusi bagi bangsa ini,
dan bukannya jadi beban,” kata Poempida Hidayatulloh kepada wartawan di Jakarta, Selasa
(13/12).
Ia mengatakan, KNPI adalah organisasi yang sangat strategis karena di dalamnya terdapat
berbagai unsur pemuda yang lintas fraksi, lintas daerah, lintas agama. KNPI bisa dijadikan
network untuk melaksanakan berbagai proyek idealisme bangsa.
Diingatkan, bangsa ini berkali-kali terkena krisis seperti bencana tsunami dan lonjakan
harga bahan bakar minyak (BBM). Situasi ini telah menyebabkan pemerintahan di bawah
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengalami kendala dalam memperbaiki kondisi
perekonomian rakyat.
Dalam kaitan ini, menurut Poempida, KNPI tidak bisa berdiam diri. KNPI harus ikut
membantu pemerintah khususnya dalam mengatasi pengangguran terutama di kalangan
muda. “Kalau terlalu lama nganggur, pemuda kita bisa frustasi, akhirnya berbuat nekat,
melanggar hukum. Ini yang kemudian menjadi beban bagi negara,” tuturnya.
Poempida mengaku memiliki program ke depan dalam memberdayakan pemuda antara lain
menjalin program community development dengan perusahaan-perusahaan besar. Dalam
program ini, pemuda bisa memperoleh pengalaman kerja di perusahaan sehingga bisa
menjadi bekal saat melamar pekerjaan.
“Saya juga akan bekerja sama dengan balai latihan kerja (BLK) Depnaker, untuk melatih
pemuda kita agar memiliki ketrampilan,” tuturnya.
Poempida yang juga wakil bendahara DPP Partai Golkar ini menambahkan harus ada
kebersamaan dan transparansi dalam mengelola organisasi KNPI ke depan.
“Kita perlu kebersamaan agar semua langkah dan kebijakan didukung oleh semua unsur di
KNPI. Jangan setelah terpilih jadi ketua umum, malah diganggu, disikut sehingga program
tak bisa berjalan. Begitu juga, dalam pengelolaan harus transparan sehingga tidak timbul
kecurigaan bahwa ketua umum KNPI punya kepentingan politik tertentu,” tambahnya.
Menurut Poempida, ada dua program ke depan yang akan dilakukannya dalam
memberdayakan pemuda. Pertama, membentuk gerakan sukarelawan pemuda Indonesia
dan kedua, membentuk gerakan sadar lingkungan.
Mengenai paradigma KNPI yang lebih berorientasi politik praktis ketimbang pada
pemberdayaan pemuda, Poempida mengatakan, sebenarnya tidak ada salahnya karena
KNPI bisa dijadikan sebagai wahana pembelajaran politik. Bergabungnya berbagai tokoh
muda partai politik dan organisasi di KNPI akan bermanfaat dalam menjalin kerja sama dan
lobi-lobi politik di kemudian hari. (Victor AS)

Poempida's Journal