Masalah TKI, KPK Jangan Hanya Sidak Di Bandara Saja

Sidak KPK di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta yang menangkap oknum BNP2TKI adalah suatu hal yang perlu diapresiasi.

Sebagai Wakil Ketua Timwas TKI DPR RI, perlu saya sampaikan bahwa satu elemen yang menjadi masalah utama dari berulang-ulangnya masalah yang merundung para TKI adalah basis penegakan hukum yang lemah.

Ibarat pucuk dicinta ulam tiba, langkah yang diambil KPK ini seperti gayung bersambut dengan harapan dan rekomendasi Timwas.

Jika beberapa waktu silam Timwas TKI telah merilis daftar hitam PPTKIS/PJTKI belum sepenuhnya ada tindakan hukum yang tegas pada para pelaku bisnis bidang TKI ini. Walau pun sebagian pelanggaran yang dilakukan sudah jelas terindikasi pidana.

Jika KPK saat ini fokus pada basis pemerasan/suap yang ada di Bandara, sebenarnya sebagian lingkup kecil saja. Seyogianya KPK melakukan pemantauan dan operasi di lingkup lainnya, seperti pembuatan KTKLN, proses rekrutmen di Ciracas, titik pemulangan TKI yang baru kembali ke daerah, dan tentu semua basis birokrasi yang terkait dengan penyelenggaraan TKI.

Dalam konteks penegakan hukum yang dibutuhkan dalam masalah TKI ini tidak hanya pada basis pidana khusus korupsi saja. Tapi juga harus merambah pada aspek kekerasan, intimidasi, penipuan dan bahkan pada isu perdagangan manusia.

Sayang Timwas DPR RI hanya bisa mengawasi saja. Gemas rasanya, karena kami sudah paham sebetulnya titik rawan pada masalah penegakan hukum ini. Namun dalam hal penegakkannya bukan merupakan wilayah kewenangan DPR RI.

Salam Kemanusiaan

Poempida Hidayatulloh

Share this

Penggerebegan Pengiriman TKI Ilegal Di Asem Baris

image

Malam ini saya menyaksikan  BNP2TKI dalam penggerebegan penampungan TKI oleh Perusahaan tanpa ijin. Lokasi penampungan tersebut, berada di Jl. K no 5, Asem Baris, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan.
Dalam operasi ini nampak paling sedikit 50 orang TKI yang sudah mempunyai dokumen yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah via Abu Dhabi. Namun Para TKI ini sama sekali tidak terdaftar secara resmi di BNP2TKI.
Saya sempat berjumpa dan berbicara dengan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, yang didampingi oleh Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin.
Informasi untuk lokasi penggerebegan didapatkan dari ditangkapnya 10 orang TKI yang akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno Hatta beberapa waktu lalu. Para TKI tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap.

Ini mengindikasikan maraknya perdagangan manusia tidak kunjung surut.

Dengan berbagai cara para pelaku human trafficking ini memanfaatkan kondisi moratorium pengiriman tki ke Saudi Arabia.

“Demand” TKI dari manca negara yang selalu tinggi memang menjadi peluang bisnis besar bagi para pelaku trafficking ini. Sehingga mereka berani mengambil risiko dengan segala cara untuk keuntungan walau harus mengorbankan orang lain.

Ditambah lagi dengan rendahnya upah dan sulitnya lapangan pekerjaan domestik juga berkontribusi pada signifikansi bertambahnya masalah seperti ini.

Tidak ada cara lain upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan memperbaiki dan memperketat sistem pengawasan terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Jika tidak ada upaya, potensi terjadinya masalah yang lebih Besar akan menjadi sangat signifikan.

Share this

Masalah TKI Di Malaysia Akan Bertambah Parah, Anggaran Kemnakertrans Turun 20 Persen

Membaca 2 berita dari media online di Malaysia “The Star” sebagai berikut:
Nation’s biggest ever crackdown soon
dan
Unwanted foreigners ready to flee Malaysia before Sunday ….
membuat saya bingung dengan kebijakan anggaran untuk Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang turun 20 persen dari Pagu Anggaran 2013.
Arus pemulangan TKI Malaysia yang terkena deportasi akan menjadi signifikan dan seyogianya dapat diatasi oleh Pemerintah RI. Tidak hanya itu saja, potensi masalah hukum yang berkaitan dengan masalah di atas akan bertambah secara signifikan. Tanggung jawab Pemerintah dalam konteks perlindungan sangatlah dibutuhkan dalam hal ini.

Dalam pemaparan Menakertrans mengenai Anggaran 2014 pagi ini, sama sekali tidak disinggung potensi yang akan terjadi dalam kaitan masalah di atas, terlebih lagi dalam konteks antisipasinya.
Yang sangat disayangkan adalah dengan begitu maraknya permasalahan tenaga kerja yang ada, baik di dalam maupun di luar negeri, Pemerintah terlihat tidak sensitif dalam melihat permasalahan ini secara jernih. Dan ini sangat terpancar dari struktur anggaran Kemnakertrans RI 2014.

Apabila kemudian masalah-masalah TKI, buruh dan pekerja domestik ini tidak dijadikan prioritas untuk diantisipasi, maka penyelesaian masalah lanjutannya akan memakan biaya yang jauh lebih besar.
Saran saya Pemerintah harus segera merestrukturisasi ulang Anggaran Kemnakertrans 2014, terutama dalam bentuk pengawasan dan perlindungan tenaga kerja domestik dan luar negeri.

Share this

Hiu Bersaudara Dan Timwas TKI

Munculnya permasalahan hukum yang menimpa Hiu Bersaudara, TKI Asal Pontianak, di Malaysia, kembali mengingatkan kita pada lemahnya perlindungan TKI di Luar negeri. Mekanisme Asuransi perlindungan yang ada hanya sebatas mengcover biaya hukum sampai hanya sebesar 200 juta saja.
Apabila kemudian masalah hukum berlanjut hingga biaya melebihi plafon, siapa kemudian yang akan menanggungnya?
Saat pembahasan RAPBN-P 2013 dengan BNP2TKI pun saya pribadi mengangkat isu ini dan menanyakan langsung tentang minimnya penganggaran untuk perlindungan di BNP2TKI. Mengapa kemudian tidak ada fokus kegiatan yang kemudian didukung dengan anggaran yang cukup dalam konteks perlindungan?
Banyaknya masalah hukum yang menimpa para TKI di Luar negeri dapat terbantu penyelesaiannya jika didukung strategi perlindungan yang mumpuni.
Selain dari pada itu, perlu saya ingatkan kembali kepada Pimpinan DPR-RI, dan juga semua pimpinan Fraksi, mengenai pembentukan TIMWAS TKI DPR seperti telah disepakati di Paripurna beberapa waktu silam.
Pembentukan Timwas ini dilandasi pemikiran banyaknya masalah TKI dari hulu ke hilir membutuhkan suatu pengawasan yang kuat baik secara politis maupun hukum. Karena pada dasarnya ini adalah suatu masalah lintas sektoral, yang dalam berbagai hal tidak dapat diselesaikan oleh Komisi IX saja.
Timwas adalah bentuk kekuatan politik yang direkognisi secara UU, yang dapat bekerja lintas sektoral, sehingga tidak hanya DPR dapat mengawasi Eksekutif dalam konteks perlindungan TKI ini saja, tetapi juga dapat memberikan dampak politis yang akan diperhitungkan oleh negara-negara tujuan penempatan TKI. Saya melihat dalam beberapa kasus hukum TKI dapat diselesaikan dengan diplomas dan tekanan politik. Oleh karena itu, keberadaan Timwas sangat diperlukan. Tentunya tidak hanya dalam konteks menyelesaikan masalah hukum Hiu bersaudara saja, namun juga untuk dapat mencegah potensi terjadinya masalah baru yang serupa terjadi.
Salam, Poempida

Share this

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d blogger menyukai ini:
Lewat ke baris perkakas