Share this
BPJS: Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita
Hanya BPJS Ketenagakerjaan Yang Mampu Memberikan Perlindungan TKI di LN
​Hanya lembaga jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan yang dapat membuka perwakilan di Luar Negeri dan lingkungan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Karena BPJS Ketenagakerjaan adalah institusi Pemerintah di bawah Presiden dan dapat bekerja sama dengan KBRI. Jika diamanatkan oleh revisi UU No. 39 Tahun 2004 sebagai penyelenggara Asuransi Perlindungan untuk TKI, BPJS Ketenagakerjaan harus siap. Dalam konteks coverage perlindungannya seyogianya disesuaikan dengan apa yang dikerjakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sekarang, sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS, agar tidak terjadi benturan ruang lingkup tupoksi lembaga BPJS Ketenagakerjaan.
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan mengawal proses ini agar terealisasi perlindungan TKI yang lebih memberikan impact.
Salam,
Dr. Poempida Hidayatulloh
Dewas BPJS Ketenagakerjaan
Share this
Antrian Panjang di RSCM Dan RS Dharmais: Sinyal Darurat Buruknya Pelayanan Kesehatan
BPJS Kesehatan di desain untuk dapat memberikan solusi pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh Masyarakat Indonesia. Semangatnya, kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat pun harus prima. Kalau terjadi masalah maka harus segera diluruskan agar kembali pada kualitas standar yang diharapkan.
BPJS Kesehatan memang baru berjalan 1 semester. Namun harapan, animo dan antusiasme masyarakat sudah sangat besar. Ini tidak boleh kemudian terjadi pembiaran dalam konteks menurunnya mutu pelayanan kesehatan. Adalah tanggung jawab Pemerintah memastikan bahwa para peserta BPJS mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Sebagai fokus masalah, mari kita lihat apa yang terjadi di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang langsung dibina oleh Kementerian Kesehatan.
Rata-rata perharinya sesuai dengan informasi yang diterima, RSCM harus melayani sekitar 3000an pasien. Jam 6.30 pagi, loket pengambilan nomer untuk antrian pelayan dibuka. Antrian untuk mendapatkan nomer saja sudah panjang sejak saat itu.
Kemudian jam 7.30, antrian barulah loket pelayanan kesehatan dibuka, dan antrian sesuai dengan nomer antrian dijalankan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Sistem antrian dalam konteks menjaga ketertiban memang harus ada, namun dalam hal terlalu banyaknya pasien dan panjangnya antrian pun harus dipikirkan lebih lanjut cara yang lebih manusiawi, karena tidak semua orang sakit pada dasarnya mempunyai sanak saudara atau teman yang dapat membantu dalam antrian, bayangkan saja kalau ada pasien yang sakit kronis harus masuk dalam antrian yang panjang.
Gambaran yang tidak jauh berbeda pun terjadi di RS Dharmais.
Saya melihat Kementerian Kesehatan harus merespon isu ini dengan cepat. Ini sudah merupakan pertanda akan menjadi suatu masalah besar di kemudian hari.
Solusinya bagaimana?
Basis-basis pelayanan kesehatan primer yang ada harus segera direvitalisasi.
Penambahan jumlah tempat tidur harus menjadi “crash program” dan prioritas utama pembangunan bidang kesehatan.
Besaran biaya PBI (Penerima Bantuan Iuran) harus segera direvisi dan dinaikan jumlahnya, agar fasiltas kesehatan dan Rumah Sakit Swasta dapat terlibat secara maksimal dalam program BPJS Kesehatan.
Percepatan implementasi program dokter keluarga pun harus segera dilaksanakan. Tidak perlu lagi menunggu dua tahun. Minimal implmentasinya dapat segera dilakukan di daerah-daerah berpenduduk padat.
Yang terakhir, tidak boleh lagi Kementerian Keuangan melakukan pemotongan Anggaran untuk program pelayanan kesehatan. Karena pelayanan kesehatan itu bersifat absolut. Trend pemotongan anggaran Pelayanan Kesehatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.
Aspirasi yang saya terima di DPR sampai saat ini banyak mengeluhkan masalah antrian tersebut dan juga tidak adanya tempat tidur yang tersedia bagi pasien rawat inap.
Bunyi Sinyal Darurat ini sudah semakin nyaring. Tanpa respon yang cepat dan serius, akan menjadi bom waktu di kemudian hari.
Salam Kemanusiaan,
Poempida Hidayatulloh
Share this
BPJS: Hadiah Kejutan Tahun Baru Dari Presiden?
-
Catatan Kritis Fraksi Partai Golkar terhadap Implementasi SJSN/BPJS
Keseriusan pemerintah dalam menjalankan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JSKN) nampak sangat terasa dengan mobilisasi program sosialisasi melalui berbagai media yang ada. Iklan-iklan yang dimunculkan nampak memberikan wajah yang sangat menjanjikan. Tentu sosialisasi seperti ini menstimulasi minat dan peran serta masyarakat dalam program ini. Namun demikian, dalam konteks hak pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fraksi Partai Golkar memberikan catatan dalam hak implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional ini.
1. Besaran iuran Rp 19.225,- yang merupakan bantuan pemerintah bagi 86,4 juta orang tidak mampu (PBI: Penerima Bantuan Iuran) dinilai tidak akan memberikan insentif yang cukup bagi kesejahteraan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya, yang dapat berakibat pada rendahnya mutu pelayanan. Kami sempat membintangi anggaran tersebut. Namun setelah mendapatkan komitmen dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan bahwa pada kwartal pertama akan ada evaluasi, sehingga besaran PBI pun dapat dinaikkan per kapitasinya, maka bintang pun kami cabut. Padahal, angka Rp 19.225,- tidak jelas basis perhitungan akuarialnya.
2. Pemerintah hanya menargetkan untuk mengcover 111 jutaan penduduk Indonesia pada tahun 2014, dimana 86,4 juta adalah masyarakat miskin dan sisanya adalah yang membayar iuran. Pemerintah nampak tidak memperhitungkan terjadinya lonjakan peserta Jaminan Sosial Kesehatan Nasional ini. Apabila akibat stimulasi daya tarik peminta tinggi dengan intensifnya sosialisasi seperti yang dijelaskan di atas, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi banyaknya peserta Jaminan Sosial ini yang tidak dapat tertangani. Sementara akan ada potensi 30 jutaan fakir miskin yang tidak tertangani. Bagaimana langkah pemerintah mengatasinya???
3. Munculnya Kepmenkes No 455 tahun 2013 yang betul-betul akan mengabaikan peran Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan organisasi profesi kesehatan lain dalam era Jaminan Sosial Kesehatan ini menjadi suatu tanda tanya besar. Kementerian Kesehatan lebih memilih membentuk LSM baru untuk mewakili para dokter untuk bernegosiasi dengan BPJS Kesehatan. Bukankah dukungan profesi dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya sangat dibutuhkan untuk suksesnya jaminan sosial ini? Dalam hal ini IDI dan PDGI secara resmi menunjukkan keberatannya.
4. Mempertanyakan mengapa Presiden baru menggelar rapat kabinet yang diperluas bersama pengurus IDI, Dirut BPJS Kesehatan setelah BPJS dilaunching? Tenaga kesehatan yang bekerja di BPJS bukan hanya dokter, namun juga Pengurus Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Mengapa mereka tidak dipanggil? Apakah pemerintah lupa bahwa tenaga kesehatan tersebut juga dibutuhkan dalam suksesnya penyelenggaraaan BPJS? Seharusnya stakeholders terkait dipanggil jauh-jauh hari sebelum BPJS dilaunching dan dilibatkan dalam program tersebut.
5. Terjadi bias di lapangan mengenai sosialisasi BPJS Kesehatan dikarenakan pemerintah menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sebenarnya tidak sesuai dengan UU BPJS. Namanya sudah BPJS Kesehatan, kenapa Pemerintah memakai nama JKN? Seharusnya BPJS yang ditekankan, bukan JKN.
6. Belum lama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No 105/2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu, dan Perpres No 106/2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara. Kenapa Perpres tersebut dicabut? Ini menambah keyakinan Partai Golkar bahwa pemerintah tidak siap dengan BPJS. Padahal yang namanya pelayanan kesehatan itu absolut dan tidak bisa ditawar-tawar.
7. Tiap tahun penerimaan Negara dari sektor cukai rokok sekitar 100 Triliunan. Jika diasumsikan jumlah penduduk Indonesia 250,000,000, iuran per orang diambil rata-rata Rp25,000,- selama 12 bulan (1 tahun). Maka totalnya 75,000,000,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Triliun). Dengan total angka tersebut, seharusnya dana cukai rokok sudah cukup untuk mengcover pelayanan kesehatan masyarakat.
8. Kami berharap agar pemerintah segera melakukan revisi kebijakan pada masa yang sudah semakin mendesak ini.
Share this
Seriuskah Pemerintah Untuk Menjalankan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional Via BPJS Kesehatan?
Keseriusan Pemerintah dalam menjalankan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional nampak sangat terasa dengan mobilisasi program sosialisasi melalui berbagai media yang ada. Iklan-iklan yang dimunculkan nampak memberikan wajah yang sangat menjanjikan. Tentu sosialisasi seperti ini men-stumulasi minat dan peran serta masyarakat dalan program ini. Namun demikian, dalam konteks hak pengawasan yang dimiliki oleh seorang anggota Dewan, saya perlu memberikan catatan dalam hal implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional ini. Adapun catatan saya sebagai berikut:
1. Besaran Iuran Rp. 19.225,- yang merupakan bantuan pemerintah bagi 86,4 juta orang tidak mampu (PBI: Penerima Bantuan Iuran) dinilai tidak akan memberikan insentif yang cukup bagi kesejahteraan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya, yang dapat berakibat pada rendahnya mutu pelayanan. Saya sempat membintangi anggaran tersebut. Namun setelah mendapatkan komitmen dari Kemkes dan Kemkeu bahwa pada kwartal pertama akan ada evaluasi, sehingga besaran PBI pun dapat dinaikan per kapitasinya, maka bintang pun saya cabut. Padahal angka Rp.19.225,- tidak jelas basis perhitungan aktuarialnya.
2. Pemerintah hanya menargetkan untuk meng-cover 111 jutaan penduduk Indonesia pada tahun 2014, di mana 86,4 juta adalah masyarakat miskin dan sisanya adalah yang membayar iuran. Pemerintah nampak tidak memperhitungkan terjadinya lonjakan peserta Jaminan Sosial Kesehatan Nasional ini. Apabila akibat stimulasi daya tarik peminat tinggi dengan intensifnya sosialisasi seperti dijelaskan di atas, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi banyaknya peserta Jaminan Sosial ini yang tidak dapat tertangani.
3. Munculnya Kepmenkes no 455 th 2013 yang betul-betul akan mengabaikan peran IDI, PDGI dan organisasi profesi kesehatan lain dalam era Jaminan Sosial Kesehatan ini menjadi suatu tanda tanya besar. Kemkes lebih memilih membentuk LSM baru utk mewakili para dokter untuk bernegosiasi dengan BPJS Kesehatan. Bukankah dukungan profesi dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya sangat dibutuhkan untuk suksesnya program jaminan sosial ini? Dalam hal ini IDI dan PDGI sudah secara resmi menunjukkan keberatan.
Kesimpulannya, saya mempertanyakan keseriusan Pemerintah untuk suksesnya implementasi program ini. Atau, dengan sengaja memilih jalur yang berpotensi besar menggagalkan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional mendatang?
Saya hanya bisa berharap agar Pemerintah segera melakukan revisi kebijakan pada masa yang sudah semakin mendesak sekali ini.
Share this
Persiapan Pelaksanaan BPJS Harus Dipercepat
Share this
Tanya Jawab Tentang BPJS Kesehatan
Apa itu BPJS ?
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial( BPJS ) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan social. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketengakerjaan.
Apa itu BPJS Kesehatan?
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial( BPJS )Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan
Kapan BPJS Kesehatan mulai operasional?
BPJS Kesehatan mulai opersional pada tanggal 1 Januari 2014
Apa itu Jaminan Kesehatan ?
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
Siapa saja yang menjadi peserta BPJSKesehatan?
Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran
Ada berapa kelompok peserta BPJS Kesehatan ?
Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok, yaitu :
1. PBI jaminan kesehatan
2. bukan PBI jaminankesehatan
Apa yang dimaksud dengan PBI Jaminan Kesehatan?
PBIÂ (Penerima Bantuan Iuran) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah
Siapa saja yang lain yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan ?
Yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan lainnya adalah yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu
Apa yang dimaksud dengan cacat total tetap dan siapa yang berwenang menetapkannya ?
Cacat total tetap merupakan kecacatan fisik dan/atau mental yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Penetapan cacat total tetap dilakukan oleh dokter yang berwenang.
Siapa saja peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan ?
Peserta bukan PBI jaminan kesehatanterdiri atas:
1. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya
2. Pekerja bukanpenerima upah dan anggota keluarganya
3. Bukan pekerja dan anggota keluarganya
Apa yang dimaksud dengan pekerja ?
Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
Apa yang dimaksud dengan pekerja penerima upah ?
Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah
Siapa saja yang termasuk pekerja penerima upah ?
Pekerja penerima upah terdiri atas:
1. Pegawai negeri sipil
2. Anggota TNI
3. Anggota POLRI
4. Pejabat negara
5. Pegawai pemerintah non pegawai negeri
6. Pegawai swasta dan
7. Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah.
Apa yang dimaksud dengan pekerja bukan penerima upah ?
Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
Siapa saja yang termasuk pekerja bukan penerima upah ?
Pekerja bukan penerima upahterdiri atas:
1.   Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri
2.   Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja bukan penerima upah.
Apa yang dimaksud dengan bukan pekerja?
Bukan pekerja adalah setiap orang yang tidak bekerja tapi mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan
Siapa saja yang termasuk bukan pekerja ?
Yang termasuk kelompok bukan pekerja terdiri atas:
1.   Investor;
2.   Pemberi kerja;
3.   Penerima pensiun;
4.   Veteran;
5.   Perintis kemerdekaan
6.   Bukan pekerja lain yang memenuhi kriteria bukan pekerja penerima upah
Siapa saja yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil ?
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer, Staf Khusus, dan Staf Ahli.
Siapa yang dimaksud dengan pemberi kerja ?
Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
Siapa saja yang dimaksud dengan anggota keluarga ?
Anggota keluarga yang dimaksud meliputi:
1. Satu orang istri atau suami yang sah dari peserta
2. Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta, dengan kriteria:
   a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri dan
   b. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal
Berapa jumlah peserta dan anggota keluarganya yang ditanggung ?
Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung oleh jaminan kesehatan paling banyak 5 (lima) orang
Bagaimana bila jumlah peserta dan anggota keluarganya lebih dari 5 (lima) orang?
Peserta yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan
Apakah boleh penduduk Indonesia tidak menjadi peserta BPJSKesehatan?
Tidak boleh, karena kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib. Meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan Kesehatan lain.
Apa yang terjadi kalau kita tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan?
Ketika sakit dan harus berobat atau dirawat maka semua biaya yang timbul harus dibayar sendiri dan kemungkinan bisa sangat mahal diluar kemampuan kita
Kapan seluruh penduduk Indonesia sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan?
Paling lambat tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan secara bertahap.
Share this
Poempida: Sosialisasi SJSN dan BPJS Sangat Kurang
Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh menilai sosialisasi mengenai sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih rendah, sehingga terjadi penolakan dari masyarakat, khususnya buruh. Penolakan terhadap BPJS, karena mereka tidak memahami mengenai SJSN dan BPJS secara lengkap.
Share this
