Arsip Tag: BPJS

Hanya BPJS Ketenagakerjaan Yang Mampu Memberikan Perlindungan TKI di LN

​Hanya lembaga jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan  yang dapat membuka perwakilan di Luar Negeri dan lingkungan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Karena BPJS Ketenagakerjaan adalah institusi Pemerintah di bawah Presiden dan dapat bekerja sama dengan KBRI. Jika diamanatkan oleh revisi UU No. 39 Tahun 2004 sebagai penyelenggara Asuransi Perlindungan untuk TKI, BPJS Ketenagakerjaan harus siap. Dalam konteks coverage perlindungannya seyogianya disesuaikan dengan apa yang dikerjakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sekarang, sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS, agar tidak terjadi benturan ruang lingkup tupoksi lembaga BPJS Ketenagakerjaan.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan mengawal proses ini agar terealisasi perlindungan TKI yang lebih memberikan impact.
Salam,

Dr. Poempida Hidayatulloh

Dewas BPJS Ketenagakerjaan

Antrian Panjang di RSCM Dan RS Dharmais: Sinyal Darurat Buruknya Pelayanan Kesehatan

BPJS Kesehatan di desain untuk dapat memberikan solusi pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh Masyarakat Indonesia. Semangatnya, kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat pun harus prima. Kalau terjadi masalah maka harus segera diluruskan agar kembali pada kualitas standar yang diharapkan.
BPJS Kesehatan memang baru berjalan 1 semester. Namun harapan, animo dan antusiasme masyarakat sudah sangat besar. Ini tidak boleh kemudian terjadi pembiaran dalam konteks menurunnya mutu pelayanan kesehatan. Adalah tanggung jawab Pemerintah memastikan bahwa para peserta BPJS mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Sebagai fokus masalah, mari kita lihat apa yang terjadi di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang langsung dibina oleh Kementerian Kesehatan.
Rata-rata perharinya sesuai dengan informasi yang diterima, RSCM harus melayani sekitar 3000an pasien. Jam 6.30 pagi, loket pengambilan nomer untuk antrian pelayan dibuka. Antrian untuk mendapatkan nomer saja sudah panjang sejak saat itu.
Kemudian jam 7.30, antrian barulah loket pelayanan kesehatan dibuka, dan antrian sesuai dengan nomer antrian dijalankan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Sistem antrian dalam konteks menjaga ketertiban memang harus ada, namun dalam hal terlalu banyaknya pasien dan panjangnya antrian pun harus dipikirkan lebih lanjut cara yang lebih manusiawi, karena tidak semua orang sakit pada dasarnya mempunyai sanak saudara atau teman yang dapat membantu dalam antrian, bayangkan saja kalau ada pasien yang sakit kronis harus masuk dalam antrian yang panjang.
Gambaran yang tidak jauh berbeda pun terjadi di RS Dharmais.
Saya melihat Kementerian Kesehatan harus merespon isu ini dengan cepat. Ini sudah merupakan pertanda akan menjadi suatu masalah besar di kemudian hari.
Solusinya bagaimana?
Basis-basis pelayanan kesehatan primer yang ada harus segera direvitalisasi.
Penambahan jumlah tempat tidur harus menjadi “crash program” dan prioritas utama pembangunan bidang kesehatan.
Besaran biaya PBI (Penerima Bantuan Iuran) harus segera direvisi dan dinaikan jumlahnya, agar fasiltas kesehatan dan Rumah Sakit Swasta dapat terlibat secara maksimal dalam program BPJS Kesehatan.
Percepatan implementasi program dokter keluarga pun harus segera dilaksanakan. Tidak perlu lagi menunggu dua tahun. Minimal implmentasinya dapat segera dilakukan di daerah-daerah berpenduduk padat.
Yang terakhir, tidak boleh lagi Kementerian Keuangan melakukan pemotongan Anggaran untuk program pelayanan kesehatan. Karena pelayanan kesehatan itu bersifat absolut. Trend pemotongan anggaran Pelayanan Kesehatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.

Aspirasi yang saya terima di DPR sampai saat ini banyak mengeluhkan masalah antrian tersebut dan juga tidak adanya tempat tidur yang tersedia bagi pasien rawat inap.
Bunyi Sinyal Darurat ini sudah semakin nyaring. Tanpa respon yang cepat dan serius, akan menjadi bom waktu di kemudian hari.

Salam Kemanusiaan,
Poempida Hidayatulloh

BPJS: Hadiah Kejutan Tahun Baru Dari Presiden?

    Catatan Kritis Fraksi Partai Golkar terhadap Implementasi SJSN/BPJS

bpjs kesehatan

Keseriusan pemerintah dalam menjalankan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JSKN) nampak sangat terasa dengan mobilisasi program sosialisasi melalui berbagai media yang ada. Iklan-iklan yang dimunculkan nampak memberikan wajah yang sangat menjanjikan. Tentu sosialisasi seperti ini menstimulasi minat dan peran serta masyarakat dalam program ini. Namun demikian, dalam konteks hak pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fraksi Partai Golkar memberikan catatan dalam hak implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional ini.
1. Besaran iuran Rp 19.225,- yang merupakan bantuan pemerintah bagi 86,4 juta orang tidak mampu (PBI: Penerima Bantuan Iuran) dinilai tidak akan memberikan insentif yang cukup bagi kesejahteraan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya, yang dapat berakibat pada rendahnya mutu pelayanan. Kami sempat membintangi anggaran tersebut. Namun setelah mendapatkan komitmen dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan bahwa pada kwartal pertama akan ada evaluasi, sehingga besaran PBI pun dapat dinaikkan per kapitasinya, maka bintang pun kami cabut. Padahal, angka Rp 19.225,- tidak jelas basis perhitungan akuarialnya.
2. Pemerintah hanya menargetkan untuk mengcover 111 jutaan penduduk Indonesia pada tahun 2014, dimana 86,4 juta adalah masyarakat miskin dan sisanya adalah yang membayar iuran. Pemerintah nampak tidak memperhitungkan terjadinya lonjakan peserta Jaminan Sosial Kesehatan Nasional ini. Apabila akibat stimulasi daya tarik peminta tinggi dengan intensifnya sosialisasi seperti yang dijelaskan di atas, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi banyaknya peserta Jaminan Sosial ini yang tidak dapat tertangani. Sementara akan ada potensi 30 jutaan fakir miskin yang tidak tertangani. Bagaimana langkah pemerintah mengatasinya???
3. Munculnya Kepmenkes No 455 tahun 2013 yang betul-betul akan mengabaikan peran Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan organisasi profesi kesehatan lain dalam era Jaminan Sosial Kesehatan ini menjadi suatu tanda tanya besar. Kementerian Kesehatan lebih memilih membentuk LSM baru untuk mewakili para dokter untuk bernegosiasi dengan BPJS Kesehatan. Bukankah dukungan profesi dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya sangat dibutuhkan untuk suksesnya jaminan sosial ini? Dalam hal ini IDI dan PDGI secara resmi menunjukkan keberatannya.
4. Mempertanyakan mengapa Presiden baru menggelar rapat kabinet yang diperluas bersama pengurus IDI, Dirut BPJS Kesehatan setelah BPJS dilaunching? Tenaga kesehatan yang bekerja di BPJS bukan hanya dokter, namun juga Pengurus Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Mengapa mereka tidak dipanggil? Apakah pemerintah lupa bahwa tenaga kesehatan tersebut juga dibutuhkan dalam suksesnya penyelenggaraaan BPJS? Seharusnya stakeholders terkait dipanggil jauh-jauh hari sebelum BPJS dilaunching dan dilibatkan dalam program tersebut.
5. Terjadi bias di lapangan mengenai sosialisasi BPJS Kesehatan dikarenakan pemerintah menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sebenarnya tidak sesuai dengan UU BPJS. Namanya sudah BPJS Kesehatan, kenapa Pemerintah memakai nama JKN? Seharusnya BPJS yang ditekankan, bukan JKN.
6. Belum lama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No 105/2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu, dan Perpres No 106/2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara. Kenapa Perpres tersebut dicabut? Ini menambah keyakinan Partai Golkar bahwa pemerintah tidak siap dengan BPJS. Padahal yang namanya pelayanan kesehatan itu absolut dan tidak bisa ditawar-tawar.
7. Tiap tahun penerimaan Negara dari sektor cukai rokok sekitar 100 Triliunan. Jika diasumsikan jumlah penduduk Indonesia 250,000,000, iuran per orang diambil rata-rata Rp25,000,- selama 12 bulan (1 tahun). Maka totalnya 75,000,000,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Triliun). Dengan total angka tersebut, seharusnya dana cukai rokok sudah cukup untuk mengcover pelayanan kesehatan masyarakat.
8. Kami berharap agar pemerintah segera melakukan revisi kebijakan pada masa yang sudah semakin mendesak ini.

jkn

Seriuskah Pemerintah Untuk Menjalankan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional Via BPJS Kesehatan?

Keseriusan Pemerintah dalam menjalankan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional nampak sangat terasa dengan mobilisasi program sosialisasi melalui berbagai media yang ada. Iklan-iklan yang dimunculkan nampak memberikan wajah yang sangat menjanjikan. Tentu sosialisasi seperti ini men-stumulasi minat dan peran serta masyarakat dalan program ini. Namun demikian, dalam konteks hak pengawasan yang dimiliki oleh seorang anggota Dewan, saya perlu memberikan catatan dalam hal implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional ini. Adapun catatan saya sebagai berikut:

1. Besaran Iuran Rp. 19.225,- yang merupakan bantuan pemerintah bagi 86,4 juta orang tidak mampu (PBI: Penerima Bantuan Iuran) dinilai tidak akan memberikan insentif yang cukup bagi kesejahteraan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya, yang dapat berakibat pada rendahnya mutu pelayanan. Saya sempat membintangi anggaran tersebut. Namun setelah mendapatkan komitmen dari Kemkes dan Kemkeu bahwa pada kwartal pertama akan ada evaluasi, sehingga besaran PBI pun dapat dinaikan per kapitasinya, maka bintang pun saya cabut. Padahal angka Rp.19.225,- tidak jelas basis perhitungan aktuarialnya.

2. Pemerintah hanya menargetkan untuk meng-cover 111 jutaan penduduk Indonesia pada tahun 2014, di mana 86,4 juta adalah masyarakat miskin dan sisanya adalah yang membayar iuran.  Pemerintah nampak tidak memperhitungkan terjadinya lonjakan peserta Jaminan Sosial Kesehatan Nasional ini. Apabila akibat stimulasi daya tarik peminat tinggi dengan intensifnya sosialisasi seperti dijelaskan di atas, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi banyaknya peserta Jaminan Sosial ini yang tidak dapat tertangani.

3. Munculnya Kepmenkes no 455 th 2013 yang betul-betul akan mengabaikan peran IDI, PDGI dan organisasi profesi kesehatan lain dalam era Jaminan Sosial Kesehatan ini menjadi suatu tanda tanya besar. Kemkes lebih memilih membentuk LSM baru utk mewakili para dokter untuk bernegosiasi dengan BPJS Kesehatan. Bukankah dukungan profesi dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya sangat dibutuhkan untuk suksesnya program jaminan sosial ini? Dalam hal ini IDI dan PDGI sudah secara resmi menunjukkan keberatan.

Kesimpulannya, saya mempertanyakan keseriusan Pemerintah untuk suksesnya implementasi program ini. Atau, dengan sengaja memilih jalur yang berpotensi besar menggagalkan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional mendatang?
Saya hanya bisa berharap agar Pemerintah segera melakukan revisi kebijakan pada masa yang sudah semakin mendesak sekali ini.