Arsip Tag: bumn
Dukungan Dahlan Iskan Untuk Jokowi-JK Seharusnya Dalam Bentuk Penyelesaian Masalah Outsourcing BUMN
Membaca pemberitaan sebagai berikut:
“Lebih dari 10 Ribu Pendukung Dahlan akan Deklarasikan Dukungan pada JKW-JK – http://ow.ly/3kQHFW ”
membuat darah saya mendidih.
Hal ini dikarenakan masih belum selesainya masalah outsourcing (OS) di BUMN, yang bahkan semakin carut marut, seharusnya menjadi perhatian dan fokus kerja dari Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN.
Dukungan Dahlan Iskan untuk Jokowi-JK perlu diapresiasi. Namun urgensi dari masalah OS di BUMN tidak boleh dianggap sebagai isyu yang sepele. Saya melihat bahwa jika masalah OS di BUMN ini tidak dapat diselesaikan oleh Dahlan Iskan tidak hanya Dahlan gagal sebagai Menteri BUMN, tetapi juga akan mewarisi beban permasalahan bagi Pemerintahan berikutnya.
Dahlan Iskan sebenarnya dapat meminta Presdien mengeluarkan keputusan hukum dalam bentuk Inpres dalam konteks menyelesaikan masalah OS di BUMN secara totalitas. Namun Dahlan Iskan sampai saat ini tidak mempunya keinginan serius dalam menyelesaikan masalah OS di BUMN ini, dan nasib ratusan ribu pekerja OS menjadi tidak jelas.
Jika memang Dahlan Iskan serius dalam mendukung Jokowi-JK, Selesaikanlah masalah OS BUMN ini.
Salam Lebih Cepat Lebih Hebat,
Poempida Hidayatulloh
Surat Edaran Menteri BUMN Tentang Outsourcing
Surat edaran Menteri BUMN RI seperti di atas, seyogianya diedarkan pada tanggal 5 Maret 2014 kemarin sesuai dengan Hasil Raker Komisi IX dengan Kementerian terkait pada tanggal 4 Maret 2014.
Hasil Raker tersebut telah saya bacakan mewakili Komisi IX pada rapat Paripurna DPR RI tanggal 6 Maret 2014.
Saya agak heran dengan tidak tercantumnya tanggal yang pasti dari dikeluarkannya surat edaran Menteri BUMN tersebut.
Yang juga mengecewakan adalah tidak disinggungnya kesimpulan hasil raker dengan Komisi IX sebagai referensi dikeluarkannya surat edaran tersebut.
Namun demikian, secara substantif, saya cukup dapat menyambut baik isi dari surat tersebut yang cukup sejalan dengan semangat yang ada di Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX dan Hasil Kesimpulan Raker tanggal 4 Maret 2014.
Yang harus diawasi oleh semua stakeholders adalah langkah-langkah yang akan diambil oleh KemBUMN dan KemNakertrans dalam menyelesaikan masalah ini. Terutama dalam masalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas).
Sebagai komitmen Menteri BUMN semua permasalahan Outsourcing ini dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan ini.
Semoga ini dapat terealisasi untuk kepentingan semua pihak.
Pembacaan Usulan Hak Interpelasi Dalam Masalah Outsourcing BUMN Rapat Paripurna DPR RI 25 Februari 2014
Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Menteri BUMN Dan Komisi IX DPR RI Terkait Masalah Outsourcing di BUMN 4 Maret 2014
KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI IX DPR RI
DENGAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI DAN
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI
SELASA, 4 MARET 2014
====================================================
1. Komisi IX DPR RI dan Menteri BUMN sepakat untuk melaksanakan rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI. Oleh karena itu Menteri BUMN sepakat menghapus kelompok usaha yang menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperbolehkan menggunakan
penyerahan sebagian pekerjaan dan perjanjian pemborongan pekerjaan (outsourcing)
, dengan menerbitkan surat edaran Menteri BUMN per tanggal 5 Maret 2014.
2. Komisi IX DPR RI bersama Menteri BUMN menyepakati untuk:
a. Mengangkat semua pekerja penyerahan sebagian pekerjaan dan pemborongan pekerjaan (outsourcing) yang ada di perusahaan BUMN yang tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan diangkat menjadi pekerja tetap oleh perusahaan BUMN tersebut.
b. Mempekerjakan kembali semua pekerja outsourcing yang sudah di PHK dan sedang dalam proses PHK pada posisi semula dan jabatan semestinya sesuai dengan asas profesionalitas di perusahaan BUMN.
c. Memenuhi semua hak-hak normatif para pekerja di perusahaan BUMN.
d. Membayar secara penuh hak-hak lainnya kepada pekerja BUMN yang menjadi korban PHK tidak sah.
dengan mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Komisi IX DPR RI meminta Komitmen Menteri BUMN untuk memberikan sanksi yang tegas kepada direksi BUMN yang tidak sejalan dengan kebijakan penyelesaian masalah outsourcing BUMN.
4. Komisi IX DPR RI dengan Menteri BUMN dan Menakertrans RI menyepakati untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) gabungan dari kedua Kementerian untuk melaksanakan Rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI selambat-lambatnya 12 Maret 2014, kemudian 12 Maret 2014 – 12 April 2014, perusahaan-perusahaan yang sedang diselesaikan diumumkan, selanjutnya 12 April sampai dengan 12 Mei 2014 seluruh permasalahan outsourding telah diselesaikan. Satgas dalam menyelesaikan persoalan outsourcing harus melibatkan serikat pekerja outsourcing di perusahaan masing-masing.
Selama tenggat waktu tersebut, upah proses dan hak-hak normatif lainnya tetap harus diberikan, serta tidak ada PHK selama proses tersebut.
Catatan:
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan MK, pembayaran diberikan oleh vendor atas dorongan Menteri BUMN.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Menakertrans RI untuk menyelesaikan persoalan outsourcing ketenagakerjaan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 5 April 2014.
Ketua Rapat,
dr. Nova Riyanti Yusuf,Sp.KJ
Apa Itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
Usulan Interpelasi Dalam Masalah Outsourcing di BUMN Pada Rapat Paripurna DPR RI 25 Februari 2014
Berikut ini adalah usulan Hak Interpelasi DPR RI yang dibacakan oleh Poempida Hidayatulloh Anggota A182, pada saat Rapat Paripurna DPR RI tanggal 25 Februari 2014.
