Dukungan Dahlan Iskan Untuk Jokowi-JK Seharusnya Dalam Bentuk Penyelesaian Masalah Outsourcing BUMN

Membaca pemberitaan sebagai berikut:
Lebih dari 10 Ribu Pendukung Dahlan akan Deklarasikan Dukungan pada JKW-JK – http://ow.ly/3kQHFW
membuat darah saya mendidih.
Hal ini dikarenakan masih belum selesainya masalah outsourcing (OS) di BUMN, yang bahkan semakin carut marut, seharusnya menjadi perhatian dan fokus kerja dari Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN.
Dukungan Dahlan Iskan untuk Jokowi-JK perlu diapresiasi. Namun urgensi dari masalah OS di BUMN tidak boleh dianggap sebagai isyu yang sepele. Saya melihat bahwa jika masalah OS di BUMN ini tidak dapat diselesaikan oleh Dahlan Iskan tidak hanya Dahlan gagal sebagai Menteri BUMN, tetapi juga akan mewarisi beban permasalahan bagi Pemerintahan berikutnya.
Dahlan Iskan sebenarnya dapat meminta Presdien  mengeluarkan keputusan hukum dalam bentuk Inpres dalam konteks menyelesaikan masalah OS di BUMN secara totalitas. Namun Dahlan Iskan sampai saat ini tidak mempunya keinginan serius dalam menyelesaikan masalah OS di BUMN ini, dan nasib ratusan ribu pekerja OS menjadi tidak jelas.
Jika memang Dahlan Iskan serius dalam mendukung Jokowi-JK, Selesaikanlah masalah OS BUMN ini.

Salam Lebih Cepat Lebih Hebat,
Poempida Hidayatulloh

Share this

Surat Edaran Menteri BUMN Tentang Outsourcing

image

image

image

Surat edaran Menteri BUMN RI seperti di atas, seyogianya diedarkan pada tanggal 5 Maret 2014 kemarin sesuai dengan Hasil Raker Komisi IX dengan Kementerian terkait pada tanggal 4 Maret 2014.
Hasil Raker tersebut telah saya bacakan mewakili Komisi IX pada rapat Paripurna DPR RI tanggal 6 Maret 2014.
Saya agak heran dengan tidak tercantumnya tanggal yang pasti dari dikeluarkannya surat edaran Menteri BUMN tersebut.
Yang juga mengecewakan adalah tidak disinggungnya kesimpulan hasil raker dengan Komisi IX sebagai referensi dikeluarkannya surat edaran tersebut.
Namun demikian, secara substantif, saya cukup dapat menyambut baik isi dari surat tersebut yang cukup sejalan dengan semangat yang ada di Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX dan Hasil Kesimpulan Raker tanggal 4 Maret 2014.
Yang harus diawasi oleh semua stakeholders adalah langkah-langkah yang akan diambil oleh KemBUMN dan KemNakertrans dalam menyelesaikan masalah ini. Terutama dalam masalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas).
Sebagai komitmen Menteri BUMN semua permasalahan Outsourcing ini dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan ini.
Semoga ini dapat terealisasi untuk kepentingan semua pihak.

Share this

Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Menteri BUMN Dan Komisi IX DPR RI Terkait Masalah Outsourcing di BUMN 4 Maret 2014

KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI IX DPR RI
DENGAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI DAN
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI
SELASA, 4 MARET 2014
====================================================

1. Komisi IX DPR RI dan Menteri BUMN sepakat untuk melaksanakan rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI. Oleh karena itu Menteri BUMN sepakat menghapus kelompok usaha yang menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperbolehkan menggunakan
penyerahan sebagian pekerjaan dan perjanjian pemborongan pekerjaan (outsourcing)
, dengan menerbitkan surat edaran Menteri BUMN per tanggal 5 Maret 2014.

2. Komisi IX DPR RI bersama Menteri BUMN menyepakati untuk:
a. Mengangkat semua pekerja penyerahan sebagian pekerjaan dan pemborongan pekerjaan (outsourcing) yang ada di perusahaan BUMN yang tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan diangkat menjadi pekerja tetap oleh perusahaan BUMN tersebut.
b. Mempekerjakan kembali semua pekerja  outsourcing yang sudah di PHK dan sedang dalam proses PHK pada posisi semula dan jabatan semestinya sesuai dengan asas profesionalitas di perusahaan BUMN.
c. Memenuhi semua hak-hak normatif para pekerja di perusahaan BUMN.
d. Membayar secara penuh hak-hak lainnya kepada pekerja BUMN yang menjadi korban PHK tidak sah.
dengan mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

3.  Komisi IX DPR RI meminta Komitmen Menteri BUMN untuk memberikan sanksi yang tegas kepada direksi BUMN yang tidak sejalan dengan kebijakan penyelesaian masalah outsourcing BUMN.

4.  Komisi IX DPR RI dengan Menteri BUMN dan Menakertrans RI menyepakati untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) gabungan dari kedua Kementerian untuk melaksanakan Rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI selambat-lambatnya 12 Maret 2014, kemudian 12 Maret 2014 – 12 April 2014, perusahaan-perusahaan yang sedang diselesaikan diumumkan, selanjutnya 12 April sampai dengan 12 Mei 2014 seluruh permasalahan outsourding telah diselesaikan.  Satgas dalam menyelesaikan persoalan outsourcing harus melibatkan serikat pekerja outsourcing di perusahaan masing-masing.
      
Selama tenggat waktu tersebut, upah proses dan hak-hak normatif lainnya tetap harus diberikan, serta tidak ada PHK selama proses tersebut.
Catatan:
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan MK, pembayaran diberikan oleh vendor atas dorongan Menteri BUMN.

5.  Komisi IX DPR RI mendesak Menakertrans RI untuk menyelesaikan persoalan outsourcing ketenagakerjaan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 5 April 2014.

           
Ketua Rapat,

dr. Nova Riyanti Yusuf,Sp.KJ

image

Share this

Nasib Mengenaskan Pekerja Outsourcing PLN

image

Foto di atas adalah foto yang dikirim oleh rekan-rekan yang memperjuangkan nasib para pekerja Outsourcing di BUMN.
Korban adalah 2 orang pekerja outsourcing PLN di wilayah Batulicin Kalimantan Selatan.

Sungguh mengenaskan nasib para pekerja Outsourcing ini yang sudah sebagian besar kehilangan pekerjaan sejak November lalu. Padahal mereka sudah puluhan tahun bekerja dengan menempuh resiko kerja yang berbahaya seperti di atas.

Share this

MENGAPA PANJA OUTSOURCING BUMN KOMISI IX DPR RI HARUS INTERPELASI KE PEMERINTAH?

I.       PERMASALAHAN
·         Sejak dikeluarkannya Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI bulan Oktober lalu, respon Pemerintah (menteri) dan jajaran para direksi BUMN bukannya menjalankan Rekomendasi tersebut, sebaliknya, Pemerintah justru jelas-jelas mengabaikan Rekomendasi Panja. Dalam konteks ini, Pemerintah telah mengkhianati kesepakatan dengan Panja.
·         Praktek penyerahan sebagian  pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing) dilakukan hampir diseluruh perusahaan BUMN di Indonesia dimana dalam pelaksanaanya banyak terjadi penyimpangan, yang berdampak pada melemahnya posisi tawar para pekerja kontrak dan hak-hak normatif para pekerja terabaikan secara sistematis. Pada prakteknya, penyerahan sebagian pekerjaan baik melalui pemborongan pekerjaan maupun lebih banyak merugikan pekerja/buruh. Terlihat dengan semakin banyaknya pekerjaan utama yang dialihkan menjadi pekerjaan penunjang di  BUMN.
·         Minimnya kehadiran pemerintah dalam setiap pelaksanaan praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing) menyebabkan lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan, baik secara kuantitas dan kualitas di seluruh Indonesia, akibatnya masih banyak ditemui pengawas yang tidak memiliki keberanian untuk melaksanakan penyidikan hukum ketenagakerjaan terhadap penyelewengan norma hukum pada persoalan praktek penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain.
·         Perusahaan BUMN sebagai representasi Negara yang berkewajiban menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sehingga, tanggungjawab BUMN kepada pekerja bukan hanya sebatas contractual semata.
·         Para Direksi BUMN memiliki tanggungjawab dalam menjalankan roda perusahaan berdasarkan UU. Namun dalam faktanya mereka mengabaikan amanat perundang-undangan terutama persoalam ketenagakerjaan sehingga tuntutan pekerja yang sejauh ini belum juga dipenuhi.
 
II.    DASAR PIJAKAN
·      Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bab IX Tata Cara Pelaksanaan Hak DPR, Pasal 161 menyebutkan, “DPR mempunyai hak: interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Dalam konteks Pemerintah yang tidak menjalankan Rekomendasi Panja Outsourching BUMN, maka DPR sudah seharusnya mengajukan Hak interpelasi.
·      Hak Interpelasi adalah hak DPR meminta keterangan Presiden dalam hal dilaksanakannya suatu kebijakan. Kebijakan yang akan dipertanyakan adalah kebijakan yang berlawanan dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diambil oleh Menteri BUMN dan Seluruh Direksi BUMN. Bagaimana pun, suatu kebijakan harus dipertanggungjawabkan oleh siapa pun juga yang membuatnya.
·      Hak interpelasi merupakan hirarki tata negara yang benar yang harus dilaksanakan oleh DPR RI sebagai lembaga Legislatif. Langkah ini mungkin dinilai sebagai suatu proses yang panjang. Namun demikian, DPR sebagai bagian dari pembuat Undang-Undang harus selalu bermain pada koridor hukum yang benar sebagai suatu lembaga yang terhormat. Interpelasi adalah langkah yang konstitusional.
·      Dengan mengeksekusi hak ini, perhatian Pemerintah (Presiden) akan lebih tertuju kepada masalah Outsourcing ini dan Menteri-Menteri terkait harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang mereka buat ini kepada Presiden. Presiden pun akan mencatat semua direksi BUMN yang abai dalam mengimplementasikan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX yang merupakan menifestasi dari UU No 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.
 
III.      PENUTUP
Demikian argumentasi usulan Panja Outsourching BUMN Komisi IX DPR RI untuk mengajukan hak Interpelasi kepada Pemerintah, kiranya dapat menjadi pertimbangan para anggota DPR untuk menyelesaikan seluruh persoalan pekerja/buruh di  BUMN di seluruh Indonesia.

Share this

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d blogger menyukai ini:
Lewat ke baris perkakas