I.       PERMASALAHAN
·         Sejak dikeluarkannya Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI bulan Oktober lalu, respon Pemerintah (menteri) dan jajaran para direksi BUMN bukannya menjalankan Rekomendasi tersebut, sebaliknya, Pemerintah justru jelas-jelas mengabaikan Rekomendasi Panja. Dalam konteks ini, Pemerintah telah mengkhianati kesepakatan dengan Panja.
·         Praktek penyerahan sebagian  pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing) dilakukan hampir diseluruh perusahaan BUMN di Indonesia dimana dalam pelaksanaanya banyak terjadi penyimpangan, yang berdampak pada melemahnya posisi tawar para pekerja kontrak dan hak-hak normatif para pekerja terabaikan secara sistematis. Pada prakteknya, penyerahan sebagian pekerjaan baik melalui pemborongan pekerjaan maupun lebih banyak merugikan pekerja/buruh. Terlihat dengan semakin banyaknya pekerjaan utama yang dialihkan menjadi pekerjaan penunjang di  BUMN.
·         Minimnya kehadiran pemerintah dalam setiap pelaksanaan praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing) menyebabkan lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan, baik secara kuantitas dan kualitas di seluruh Indonesia, akibatnya masih banyak ditemui pengawas yang tidak memiliki keberanian untuk melaksanakan penyidikan hukum ketenagakerjaan terhadap penyelewengan norma hukum pada persoalan praktek penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain.
·         Perusahaan BUMN sebagai representasi Negara yang berkewajiban menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sehingga, tanggungjawab BUMN kepada pekerja bukan hanya sebatas contractual semata.
·         Para Direksi BUMN memiliki tanggungjawab dalam menjalankan roda perusahaan berdasarkan UU. Namun dalam faktanya mereka mengabaikan amanat perundang-undangan terutama persoalam ketenagakerjaan sehingga tuntutan pekerja yang sejauh ini belum juga dipenuhi.
 
II.    DASAR PIJAKAN
·      Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bab IX Tata Cara Pelaksanaan Hak DPR, Pasal 161 menyebutkan, “DPR mempunyai hak: interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Dalam konteks Pemerintah yang tidak menjalankan Rekomendasi Panja Outsourching BUMN, maka DPR sudah seharusnya mengajukan Hak interpelasi.
·      Hak Interpelasi adalah hak DPR meminta keterangan Presiden dalam hal dilaksanakannya suatu kebijakan. Kebijakan yang akan dipertanyakan adalah kebijakan yang berlawanan dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diambil oleh Menteri BUMN dan Seluruh Direksi BUMN. Bagaimana pun, suatu kebijakan harus dipertanggungjawabkan oleh siapa pun juga yang membuatnya.
·      Hak interpelasi merupakan hirarki tata negara yang benar yang harus dilaksanakan oleh DPR RI sebagai lembaga Legislatif. Langkah ini mungkin dinilai sebagai suatu proses yang panjang. Namun demikian, DPR sebagai bagian dari pembuat Undang-Undang harus selalu bermain pada koridor hukum yang benar sebagai suatu lembaga yang terhormat. Interpelasi adalah langkah yang konstitusional.
·      Dengan mengeksekusi hak ini, perhatian Pemerintah (Presiden) akan lebih tertuju kepada masalah Outsourcing ini dan Menteri-Menteri terkait harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang mereka buat ini kepada Presiden. Presiden pun akan mencatat semua direksi BUMN yang abai dalam mengimplementasikan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX yang merupakan menifestasi dari UU No 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.
 
III.      PENUTUP
Demikian argumentasi usulan Panja Outsourching BUMN Komisi IX DPR RI untuk mengajukan hak Interpelasi kepada Pemerintah, kiranya dapat menjadi pertimbangan para anggota DPR untuk menyelesaikan seluruh persoalan pekerja/buruh di  BUMN di seluruh Indonesia.

Share this