Arsip Tag: buruh

Menaker Harus Menolak Perintah Presiden

Baru saja saya tadi mendengar di Radio bahwa Presiden Jokowi memerintahkan Menaker untuk menghapus persyaratan tenaga kerja asing untuk mampu berbahasa Indonesia. Alasan Presiden konon kabarnya untuk mempercepat terjadinya investasi asing.
Saya sangat kaget dan luar biasa kecewa dengan perintah Presiden tersebut. Apa yang ada dibenak Presiden sehingga harus mengeluarkan perintah seperti itu? Apakah Presiden Jokowi sedang dalam keadaan Panik dengan situasi Ekonomi sekarang?
Apakah memang syarat tenaga kerja asing harus mampu berbahasa Indonesia adalah kendala utama bagi macetnya investasi di Indonesia, sehingga seorang Presiden yang mengklaim sebagai seorang Nasionalis, seorang diri memerintahkan untuk menghapus kan syarat tersebut?
Apakah Jokowi sudah lupa akan janjinya pada debat Capres untuk membuat Barrier-Barrier agar Indonesia tidak menjadi Pasar yang sangat liberal?
Bukankah masih banyak pengangguran di Indonesia yang membutuhkan pekerjaan, sehingga suatu syarat yang sebenarnya cukup proteksionis memang masih dibutuhkan?
Di manakah kemudian basis kemandirian Trisakti Bung Karno diletakkan dalam hal ini?
Jika saya jadi Menaker, saya akan melawan Perintah Presiden tersebut. Karena bagaimana pun Pasar tenaga kerja di Indonesia jika dibuka menjadi basis Pasar bebas tanpa proteksi akan sangat merugikan Masyarakat luas.
Dari dulu saya melawan berbagai prinsip yang merugikan kaum buruh dan pekerja. Sekarang pun gagasan seperti ini harus dilawan.

Poempida Hidayatulloh
Ketua Umum ORKESTRA
Organisasi Kesejahteraan Rakyat

Perbudakaan Modern di Lampung: Untuk Menjadi Perhatian Pemerintah

Masih juga ada kasus pelanggaran hak ketenagakerjaan di Bumi Indonesia ini. Perusahaan Penggilingan Padi Subur Jaya, pemiliknya ATUN WIJAYA, mempunyai jumlah karyawan sebanyak 100 orang lebih. Di mana gaji karyawannya hanya Rp 600.000,- per bulan. Padahal tidak ada libur, tidak ada jaminan kesehatan, tidak masuk sehari pun di potong Rp 20.000,-. Perusahaan tersebut mempunyai hasil produksi 50 TON /hari, disinyalir masih melakukan penggunaan BBM BERSUBSIDI untuk produksi. Jika musim panen pemakaian BBM lebih dari 1000 liter/ hari. Perusahaan tersebut juga diduga melakukan manipulasi PAJAK. Atun Wijaya di Lampung terkenal KEBAL HUKUM. Belum lama ini pak Jokowi padahal blusukan di Trimuejo Lampung Tengah.
Ini harus menjadi perhatian Pemerintah segera. Terutama pihak Pengawasan Kemnaker.
Pemerintah nampaknya harus bekerja lebih keras lagi agar dapat mendapatkan kepercayaan dari kaum Buruh dan Pekerja.
Penegakan hukum dalam konteks ketenagakerjaan masih menjadi PR berat Pemerintah sekarang ini.

Poempida Hidayatulloh
Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra)

Sebagai catatan, berikut adalah komitmen Presiden Jokowi terhadap kaum buruh dan bekerja yang dimaktubkan ke dalam Piagam Marsinah:

“Saya Joko Widodo berkomitmen akan bekerja keras bersama kaum buruh dan seluruh rakyat pekerja lainnya untuk mewujudkan :

1. KERJA LAYAK yaitu, terpenuhinya situasi kerja yang berkeadilan, terpenuhinya hak-hak dasar pekerja. Perjuangan bersama yang tak boleh berhenti untuk menghapuskan sistem tenaga kerja kontrak dan outsourcing, yang merupakan bagian dari perbudakan modern. Selain itu, kesehatan dan keselamatan kerja, jadi bagian tak terpisahkan untuk memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup dan masyarakat.

2. UPAH LAYAK yaitu penghargaan atas kerja yang dilakukan dan harus didukung oleh kebijakan politik yang bukan politik upah murah. Upah yang berkeadilan, termasuk memperpendek jarak perbedaan upah antara atasan dan bawahan. Penentuan upah pun harus berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

3. HIDUP LAYAK. Kehidupan yang layak bagi buruh dan rakyat pekerja lainnya, tidak boleh hanya bersandar pada upah yang diterimanya. Negara harus hadir, Pemerintah RI wajib sejahterakan buruh dan rakyat pekerja lainnya. Sebagai kompensasi atas pajak yang telah dibayarkan oleh rakyat pekerja dan pemberi kerja, Pemerintah RI tidak boleh lagi abai terhadap pemenuhan hak rakyat pekerja atas ekonomi, politik, sosial dan budaya, hak atas jaminan pendidikan termasuk bagi anak-anaknya, dan Jaminan Sosial (Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian), perumahan layak bagi rakyat pekerja dan transportasi yang aman dan nyaman.

Hatta Rajasa Tidak Pro Buruh, Said Iqbal Salah Dukung

Jika berkenan silakan baca artikel berikut ini:
Workers reject new wage rise limit, plan series of massive protests – http://www.asia-pacific-solidarity.net/southeastasia/indonesia/indoleft/2013/dailyinvestor_workersrejectnewwageriselimit_300813.htm

Tepatnya pada paragraf sbb:
“Iqbal said the KSPI also rejects a statement by Coordinating Minister for the Economy Hatta Rajasa who declared that workers’ minimum wage would be set based on the results of a survey by the National Statistics Agency (BPS) and wage rises be limited to 10 percent for general industries and 5 percent for labour intensive industries. According to Iqbal Indonesian workers reject the setting of the minimum wage based on a BPS survey, which should be carried out by regional wages councils.”

Jadi, sungguh aneh jika yang disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal bahwa Hatta Rajasa yang berperan dalam menaikan UMP di Jakarta.
Di mana kemurnian dan konsistensi perjuangan buruh, jika kemudian dicoreng oleh ambisi politik Pribadi Said Iqbal yang sekarang secara terbuka mendukung Hatta Rajasa sebagai Cawapres?
Kebijakan Rezim ini deng
an Hatta sebagai Menko Perekenomian jelas tidak pernah berpihak kepada Buruh.
Itu pada saat jadi Menko saja, Hatta tidak pernah bicara tentang kesejahteraan buruh. Apalagi nanti jika sebagai Wapres. Sulit untuk dibayangkan.
Said Iqbal jangan menjual kepentingan buruh untuk ambisi pribadi.

Salam Revolusi Mental
“Lebih Cepat Lebih Hebat”
Poempida Hidayatulloh

Jokowi Sangat Pro Buruh

Berikut ini adalah daftar UMP DKI Jakarta berdasarkan Tahun, Jumlah, Tanggal berlaku, kenaikan dalam persentase, dan ekuivalen dalam Dollar Amerika selama 7 tahun terakhir:
2007- Rp900,560 1-Jan-07- 9.9%- $98,55
2008- Rp972,604 1-Jan-08- 8.0%-$100,99
2009- Rp1,069,865 1-Jan-09 -10.0%-$103,62
2010- Rp1,118,009 1-Jan-10- 4.5%-$125,33
2011 -Rp1,290,000 1-Jan-11- 15.38%-$143,33
2012- Rp1,529,150 1-Jan-12 -18,53%-$169,90
2013 -Rp2,200,000 1-Jan-13 -43,88%-$244
2014- Rp2,441,000 1-Jan-14 -10,95%-$206

Dari data UMP di atas jelas terjadi kenaikan signifikan di 2013 dan 2014 pada masa Jokowi memimpin Jakarta.
Data ini jelas menunjukan bahwa dalam sejarah Jakarta hanya Jokowi yang berani dan punya nyali menaikan upah buruh sampai 48,33% di tahun 2013. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya walau Jakarta pernah dipimpin oleh Mantan-mantan Jenderal.
Fakta ini pun dengan sendirinya menunjukkan bahwa penyataan Presiden KSPI Said Iqbal yang mengatakan, sosok Jokowi sudah terbukti tidak berpihak pada kepentingan para buruh, tidak benar. Sebelumnya Said Iqbal mengatakan, “Kita enggak mau pilih Jokowi, si bapak upah murah, kita enggak akan mendukung yang pro kebijakan upah murah”.
Saya melihat pernyataan Said Iqbal ini sangat tendensius dan tidak berdasarkan basis perjuangan buruh secara murni. Nampaknya ada agenda politik yang sedang dimainkan oleh Said Iqbal.

Salam Revolusi Mental
“Lebih Cepat Lebih Hebat”
Poempida Hidayatulloh

Ultimatum Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR

Hari ini secara simbolis Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menerima laporan Hasil Panja Outsourcing BUMN yang berisi rekomendasi tentang berbagai langkah yang harus diambil oleh Menteri BUMN dalam konteks menyelesaikan masalah Outourcing yang berada di lingkup BUMN.

Sangatlah lucu jika kemudian para direksi BUMN banyak yang menyuarakan secara publik bahwa Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN ini bukanlah suatu keputusan hukum yang perlu dipatuhi.
Saya hanya berpikir saja dari mana sih para direksi BUMN yang berpikiran demikian itu dapat diangkat sebagai direksi suatu BUMN?
Jelas para direksi yang mempunyai pendapat seperti itu tidak paham akan tatanan Tata Negara RI. Tentunya mereka ini sama sekali tidak pantas menempati posisi terhormat dengan gaji tinggi sebagai profesional yang diharapkan mempunyai semangat nasionalisme yang sebenarnya, dan seyogianya dimiliki oleh seorang direksi BUMN.

Memang nampak jika hasil rekomendasi Panja ini tidak dilaksanakan kemudian tidak ada sanksi yang mengiringinya.
Namun demikian mereka lupa, apabila Panja Outosurcing BUMN Komisi IX ini merumuskan segala poin yang termaktub dalam rekomendasi Panja itu berdasarkan suatu produk hukum yang berupa Undang-Undang, yaitu UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Jadi jelas apabila rekomendasi Panja ini diabaikan, dapat diartikan melawan UU atau dengan kata lain “melawan hukum”.

Direksi BUMN pun harus sadar bahwa wewenang yang mereka miliki juga terbatas dalam ruang lingkup dan waktu. Oleh karena itu ada saatnya nanti mereka tidak dapat lagi menghindar dari kejaran keadilan dan hukum yang berlaku.

Saya pribadi pun bermaksud memberikan ultimatum secara publik kepada para direksi BUMN ini, agar jangan pernah mengabaikan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN.
Karena pada dasarnya Saya dan kawan-kawan di Komisi IX tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
intinya jika para direksi ini banyak membuat susah banyak pihak, maka DPR pun akan dapat membuat susah kehidupan para direksi ini.

Cara Menanggulangi Demo Buruh: Beri Mereka Kesejahteraan!

Seperti saya sampaikan sebelumnya. Demo itu adalah hak buruh atau pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Terlepas dari berbagai akibat sampingan seperti macet dan lainnya yang kita alami, tentu kita harus hormati ruang demokrasi yang mereka miliki ini.
Karena pada dasarnya mereka berdemo hanya untuk memperjuangkan nasib mereka. Dan itu juga tidak dilakukan setiap hari. Bahkan sehari-harinya mereka masih hidup dalam ambang batas kesulitan.

Saya yakin sekali jika kemudian mereka mendapatkan kesejahteraan yang layak, demo yang kita saksikan seperti ini akan serta merta berangsur hilang. Karena pada batas kesejahteraan tertentu, energi yang dimiliki para buruh ini akan teralokasi untuk kepentingan lain yang mereka juga butuhka seperti untuk berkumpul dengan keluarga dan rekreasi. Saat ini mungkin hal tersebut belum dapat terpenuhi karena ketidakmampuan secara ekonomi.
Jadi caranya menanggulangi demo buruh itu adalah dengan cara memberikan kesejahteraan kepada mereka, memberikan kepastian kerja dengan income yang layak, serta membangun mereka secara manusiawi dalam konteks sumber daya manusia.

Sudah saatnya buruh tidak diberikan janji-janji saja. Berikan kesejahteraan yang mereka patut terima sesuai dengan cita-cita luhur Bangsa Indonesia mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia