Arsip Tag: dahlan

Dahlan Iskan Bohong Lagi?

Berita di bawah ini saya dapatkan dari satu situs media kondang:

Perusahaan pelat merah atau BUMN secara bertahap penyesuaian status tenaga kerja alih daya (outsourcing) menjadi karyawan tetap. Hal ini telah dilakukan oleh PT PLN (Persero).

Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan, setidaknya sebanyak 16.000 tenaga kerja outsourcing di PLN telah diangkat menjadi karyawan tetap.

“Outsourcing PLN sampai kemarin diangkat 16.000 jadi karyawan tetap. Itu akan terus bertambah,” ucap Dahlan usai rapat pimpinan Kementerian BUMN di Kantor Pusdiklat PLN Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2013).

Hal senada dilakukan oleh BUMN besar lainnya seperti PT Telkom Tbk (TLKM) yang mengangkat sebanyak 14.000 tenaga outsourcing atau PT Pertamina (Persero) yang mengubah status 7.000 karyawan outsourcing-nya menjadi pegawai tetap.

Namun pengangkatan pegawai outsourcing menjadi karyawan tetap di lingkungan BUMN tetap harus melalui skema penilaian dan pengecekan yang ketat.

“Proses pengangkatan nggak bisa dilakukan langsung. Harus dilakukan pengecekan,” sebutnya.

Dahlan enggan menjawab panjang saat ditanya apakah BUMN masih membutuhkan tenaga kerja outsourcing. Menurutnya kewenangan tersebut ada di masing-masing BUMN. Ia pun menambahkan, meskipun masih ada pegawai outsourcing di BUMN, upah yang diterima masih di atas ketentuan Upah Miminum Provinsi (UMP). “Sudah semua malah banyak yang jauh di atasnya,” jelasnya.

Statement-statement di atas sempat membuat saya senang dan juga berharap banyak akan terjadinya hal-hal yang disampaikan oleh Menteri BUMN ini. Karena jika demikian adanya saya melihat ini akan menjadi suatu solusi luar biasa sepanjang sejarah BUMN.
Namun setelah saya telisik lebih rinci, saya baru menyadari jika kemudian apa yang disampaikan oleh Dahlan Iskan itu tidak mereferensi terhadap kurun waktu tertentu. Artinya bisa saja apa yang disampaikan oleh Dahlan Iskan mengacu kepada waktu selama BUMN tersebut di atas berdiri. Jadi tidak mengacu kepada apa yang tengah terjadi belakangan ini.
Yang jelas fakta memperlihatkan bahwa saya menerima ratusan pesan singkat setiap hari belakangan ini yang melaporkan bahwa mereka telah di PHK per bulan November lalu sebagai pegawai outsourcing di BUMN. Ini jelas bertentangan dengan UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga jelas-jelas bertentangan dari rekomendasi Panja Outsourcing BUMN komisi IX DPR RI.

Sampai saat ini Komisi IX belum mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pihak Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam konteks implementasi hasil Panja. Karena dijalankan atau tidaknya hasil Panja ini, Kem BUMN dan Kemnakertrans harus mempertanggungjawabkannya.

Saya sudah memngingatkan pimpinan agar dalam waktu dekat Panja Outsourcing segera memanggik Kementerian terkait untuk dimintai keterangan.

Apakah kita kemudian akan menyaksikan lagi kebohongan Dahlan Iskan? Hanya Allah dan Dahlan yang tahu.

Ultimatum Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR

Hari ini secara simbolis Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menerima laporan Hasil Panja Outsourcing BUMN yang berisi rekomendasi tentang berbagai langkah yang harus diambil oleh Menteri BUMN dalam konteks menyelesaikan masalah Outourcing yang berada di lingkup BUMN.

Sangatlah lucu jika kemudian para direksi BUMN banyak yang menyuarakan secara publik bahwa Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN ini bukanlah suatu keputusan hukum yang perlu dipatuhi.
Saya hanya berpikir saja dari mana sih para direksi BUMN yang berpikiran demikian itu dapat diangkat sebagai direksi suatu BUMN?
Jelas para direksi yang mempunyai pendapat seperti itu tidak paham akan tatanan Tata Negara RI. Tentunya mereka ini sama sekali tidak pantas menempati posisi terhormat dengan gaji tinggi sebagai profesional yang diharapkan mempunyai semangat nasionalisme yang sebenarnya, dan seyogianya dimiliki oleh seorang direksi BUMN.

Memang nampak jika hasil rekomendasi Panja ini tidak dilaksanakan kemudian tidak ada sanksi yang mengiringinya.
Namun demikian mereka lupa, apabila Panja Outosurcing BUMN Komisi IX ini merumuskan segala poin yang termaktub dalam rekomendasi Panja itu berdasarkan suatu produk hukum yang berupa Undang-Undang, yaitu UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Jadi jelas apabila rekomendasi Panja ini diabaikan, dapat diartikan melawan UU atau dengan kata lain “melawan hukum”.

Direksi BUMN pun harus sadar bahwa wewenang yang mereka miliki juga terbatas dalam ruang lingkup dan waktu. Oleh karena itu ada saatnya nanti mereka tidak dapat lagi menghindar dari kejaran keadilan dan hukum yang berlaku.

Saya pribadi pun bermaksud memberikan ultimatum secara publik kepada para direksi BUMN ini, agar jangan pernah mengabaikan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN.
Karena pada dasarnya Saya dan kawan-kawan di Komisi IX tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
intinya jika para direksi ini banyak membuat susah banyak pihak, maka DPR pun akan dapat membuat susah kehidupan para direksi ini.