Arsip Tag: Dewas

Dilematika Pengawasan Di Indonesia

Oleh: Dr. Poempida Hidayatulloh Djatiutomo

Semua orang yang memperhatikan kehidupan kekuasaan di Indonesia rasanya selalu heran kenapa korupsi terus saja menjamur, atau ada program yang baik tapi implementasinya buruk, atau sering terjadi penyalahgunaan yang berlebihan.

Analisa yang dapat berkenaan dengan hal tersebut di atas adalah pertama dikarenakan minimnya pemahaman tentang kekuasaan itu sendiri. Secara umum seharusnya semua orang paham jika kekuasaan itu bersifat abstrak dan temporer. Karena bagaimana pun kekuasaan itu ada batasnya bahkan tidak perlu mengacu kepada periode berkuasanya seseorang (umumnya 5 tahunan dan bisa 10 tahun maksimal jika berkuasa kembali), dengan sangat terbukanya sistem informasi dan telekomunikasi melalui media sosial, ini sudah memberi batasan tersendiri bagi sang penguasa. 

Yang kedua adalah dikarenakan minimnya mekanisme pengawasan yang ada. Kalau pun sistem pengawasannya baik, anggaran pengawasannya dibuat minim. Jika kemudian sistem dan anggarannya sudah mumpuni, ada lagi masalah kualitas orang-orang yang mengawasi.

Banyak para Eksekutif/Penguasa pada dasarnya tidak mau diawasi. Hal ini dikarenakan membatasi ruang gerak mereka. Banyak dalih yang selalu diangkat mulai dari alasan mengganggu kinerja, adanya konflik kepentingan sampai tuduhan intervensi kepada para pengawas yang ada.

Menjadi pengawas adalah tugas yang tidak mudah. Karena jika ada masalah bukan saja si Penguasa yang bertanggung jawab, namun juga si Pengawas akan mendapatkan getahnya juga, seakan tidak mampu mengawasi.

Pengawas yang benar secara profesional harus selalu menempatkan posisi ekstrim dan tidak kompromistis. Dengan demikian basis independensi nya selalu terjaga. Pengawas harus selalu berorientasi pada basis tata kelola yang legal, good governance, akuntabilitas, dan keterbukaan kepada publik. Pengawas pun harus senantiasa dapat memastikan terjadinya penegakan hukum.

Tidak jalannya pengawasan inilah yang kemudian menjadi celah bagi siapa pun Penguasanya untuk memanfaatkan kekuasaannya yang secara umum berakhir buruk.

Secara religis, iman seorang manusia itu turun naik. Demikian juga moralnya, sangat dipengaruhi oleh proses kehidupan psikologisnya yang berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Keseimbangan dalam kekuasaan pun akan terjadi secara harmoni jika mekanisme “check and balance” terjadi dengan baik. Di sinilah peran para Pengawas jelas menjadi sentranya.

Paradigma berpikir tentang pengawasan ini seyogianya sudah harus menjadi agenda terdepan dalam gerakan Revolusi Mental.

Pengawas juga tidak terlepas menjadi obyek pengawasan lembaga lain yang mengawasi. Sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan hak dan wewenang si Pengawas tersebut.

Semoga paradigma berpikir ini dapat memberikan cara pandang baru bagi penerapan tata kelola Pemerintahan, Lembaga atau pun Organisasi secara baik.

Ingat “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”.

Selamat Atas Suksesnya Program Inventarisasi Asset


Selamat kepada Tim Inventarisasi Aset yang telah bekerja keras menyelesaikan program Inventarisasi Aset BPJS Ketenagakerjaan secara Nasional, dan telah mendapatkan Hasil Penilaian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk aset tanah dan bangunan (nilai wajar) sebesar 2,68 Triliun Rupiah. Di mana sebelumnya tercatat di Laporan Keuangan 2015 (termasuk anak perusahaan) hanya dibukukan sebesar 940 Milyar Rupiah saja. 

Dengan hasil yang baik seperti akan memberikan tolak ukur dan sistem yang lebih baik lagi dalam pengelolaan aset-aset BPJS Ketenagakerjaan di masa yang akan datang. 

Poempida Hidayatulloh

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan jangan “BAU”

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan jangan melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial secara “Business As Usual (BAU)”. Artinya jangan terjebak pada zona nyaman sehingga tidak ada pergeseran paradigma penyelenggaraan menjadi lebih baik dan progresif. Kreatifitas dalam melakukan gebrakan yang strategis harus dipacu. “Benchmark” yang lebih “bonafide” harus diterapkan karena kompetensi dan potensi yang ada belum secara optimal digerakkan. Dan ini harus terjadi secara totalitas menyentuh segala aspek.

Yang pasti itu harus terjadi percepatan dalam tercapainya amanat UU SJSN dan UU BPJS. 

Jika BAU ya tidak perlu manajemen BPJS Ketenagakerjaan diisi oleh orang-orang yang pintar dan terpilih. 

Rekomendasi Dewan Pengawas pun harus selalu menjadi “guidance” dan catatan terpenting dalam melaksanakan poin-poin di atas.

Jika tidak terjadi sinkronisasi dan harmoni dalam hal tersebut, senantiasa dipastikan Dewas dapat merekomendasikan diberhentikannya direksi baik secara kolektif atau pun secara individu kepada Presiden dan ini akan diumumkan kepada Publik.

Terlebih lagi jika tercium adanya perilaku korup dan pelanggaran UU maka basis penegakan hukum akan dijalankan. Dewas akan melaporkan setiap perilaku seperti ini kepada lembaga penegak hukum yang ada.

Saya sangat berharap kinerja BPJS Ketenagakerjaan ke depan semakin berintegritas, transparan, akuntabel dan memberikan manfaat yang besar bagi Ekonomi Indonesia dan Dunia Ketenagakerjaan.

Poempida Hidayatulloh

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Extreme Measures Untuk Integritas TI BPJS Ketenagakerjaan

Momen peretasan sistem TI oleh Hacker dengan bentuk encryption tidak boleh dianggap enteng oleh semua pihak, terutama mereka yang mengelola data dalam jumlah besar seperti BPJS Ketenagakerjaan. Integritas data harus menjadi suatu keniscayaan.

“Extreme Measure” harus segera diterapkan. Bukan sekedar melakukan statement yang bersifat “Complacent” seolah semua sudah ditangani dengan baik. Hati-hati dengan statement seperti ini karena dapat menjadi bumerang dan dapat berpotensi menjadi kebohongan publik.

Masalah internal TI di BPJS Ketenagakerjaan bukan hal yang sepele. Bukan hanya sekedar mencabut koneksi dan seterusnya. Persoalan integritas sistem yang acap kali mengganggu basis pelayanan harus segera diselesaikan. 

Dari sejak tahun lalu saya merekomendasikan agar segera melakukan “Security analysis” agar dapat dipahami kelemahan-kelemahan yang ada. Dan seterusnya dapat dibangun “Standard Operating Procedure” yang tegas, jelas dan harus dipatuhi oleh semua insan BPJS Ketenagakerjaan. 

Secara Risiko masalah berkaitan dengan TI ini ada pada peringkat kedua setelah masalah kepatuhan.

Data adalah segalanya bagi lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan, ini lah nyawa dari lembaga ini. Jangan sampai disandera apalagi direnggut nyawa tersebut.
Dr. Poempida Hidayatulloh

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan