Arsip Tag: dpr

Artis dan Pekerja Ekonomi Kreatif Juga Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Tinggalkan komentar

Ketua Umum Parfi, Marcella Zalianty dan Ketua Komisi IX, Dede Yusuf mendapatkan kartu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), didampingi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh, dan Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI, Endro Sucahyono. Momen saat acara “Talkshow Melindungi Pekerja Seni dan Memajukan Industri Kreatif”, di Rolling Stone Cafe, Kemang, Jumat 14 Oktober 2016, Malam.

Stand up Comedian, Mongol juga dapat Kartu JKK dan JKm dari BPJS Ketenagakerjaan dalam acara yang sama.

Dana Aspirasi Jilid 2

Tinggalkan komentar

Dana Aspirasi DPR menjadi isu yang  ramai dibicarakan belakangan ini, walau pun pada periode 2009-2014 sebelumnya pun hal ini sudah pernah dibahas namun berakhir tidak dijalankan karena banyaknya penolakan dari publik.
Jika ada kemudian Anggota Dewan berbicara bahwa Dana Aspirasi itu harus ada karena mereka disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya, itu sama sekali salah. Karena pada dasarnya sumpah seorang anggota dewan berbasis pada kata aspirasi tersebut. Artinya seorang anggota dewan harus banyak mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakatnya. Aspirasi itu belum tentu outputnya berkenaan dengan masalah uang saja. Banyak sekali jenis aspirasi rakyat yang harus dibantu dan diperjuangkan oleh anggota dewan. Hal ini dapat dilihat dengan menumpuknya aspirasi Rakyat di DPR, yang dibuka masukannya melalui kotak Surat, SMS,dan email. Terakhir, masih ada sekita belasan ribu aspirasi Dan pengaduan masyarakat yang tidak/belum ditangani.
Jadi apakah dengan Dana Aspirasi itu masalah-masalah yang ada tersebut akan tiba-tiba dapat terselesaikan atau tertangani.
Selain dari pada itu jika publik banyak menolak keberadaan dana aspirasi, bukankah itu bentuk dari aspirasi itu sendiri?
Intinya berbicara aspirasi harus dimulai dengan memahami arti aspirasi itu sendiri.

Poempida Hidayatulloh
Ketua Umum ORKESTRA
Organisasi Kesejahteraan Rakyat

Timwas TKI Desak Mabes Usut Tuntas 17 PPTKIS Bermasalah

Tinggalkan komentar

Wakil Ketua Timwas TKI DPR RI Poempida Hidayatulloh mendesak Mabes Polri mengusut tuntas 17 Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang tertangkap di bandara internasional Soekarno-Hatta.
“Kami mendesak Mabes Polri usut tuntas 17 PPTKIS yang tertangkap di bandara Soekarno-Hatta saat  memberangkatkan TKI ke UEA dan Qatar, padahal kedua negara tersebut  saat ini sedang proses moratorium,” kata Poempida di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (22/09).
Poempida mengatakan, 17 PPTKIS yang tertangkap itu adalah para pemain ilegal tulen yang “dipelihara” oleh oknum tertentu. “Satu sisi penempataan TKI dimoratorium tapi di sisi lain keberadaannya yang ilegal dipelihara alias “diternak” oleh oknum-oknum tertentu,” tegasnya.

Timwas TKI juga meminta Mabes memeriksa medical yang tegabung dalam Gamca –Gamca organisasi medical yang berpusat di Riyadh, Saudi Arabia–yang dengan sengaja mengatur dalam negeri kita.
“Apjati sudah mengirim Surat keberatan ke Menkes namun tidak digubris,” katanya.
Perlu diketahui, para TKI yang dikirim ke Timteng meskipun Negara moratorium harus ada medical dari Gamca. Jadi  kalau tidak ada medical dari Gamca tidak bisa masuk ke negara Timteng. “Dalam konteks ini, Gamca ikut berperan aktif membantu TKI non prosedural/ilegal dimana-mana,” jelasnya.

Saya Yang Memburu Dahlan Iskan!

1 Komentar

Semalam di acara Mata Najwa, Dahlan Iskan menyampaikan sempat ada anggota DPR yang akan menangkap yang bersangkutan di kediamannya.
Sayalah orang yang menggagas tindakan jemput paksa ini.
Hal ini disebabkan saya dkk bermaksud memakai hak jemput paksa sesuai dengan UU MD3 yang berlaku saat itu. Ini karena Dahlan sudah 3 kali mangkir tidak juga hadir dipanggil oleh Komisi IX DPR RI, berkaitan dengan masalah Outsourcing di BUMN. Di mana ribuan pekerja Outsourcing terancam kehilangan pekerjaan akibat dari kebijakan yang memang dari awal sudah salah yang banyak terjadi di segenap BUMN.
Berbulan-bulan kini sudah berlalu dan nasib ribuan pegawai Outsourcing ini masih tidak jelas juga nasibnya. Padahal seorang Dahlan Iskan yang selalu klaim senang membuat gebrakan dan solusi dari berbagai masalah, tidak juga mau menyelesaikan masalah Outsourcing ini secara tuntas. Padahal sebagai Menteri BUMN Dahlan mampu dan mempunyai otoritas untuk menyelesaikannya. Apa yang menyebabkan ketidakmauan yang bersangkutan, hanya Allah dan Dahlan yang tahu.
Sempat juga kami di DPR saya menginisiasi hak interpelasi agar Presiden dapat dipanggil ke Paripurna dan menjelaskan mengenai kebijakan Outsourcing di BUMN itu. Saat itu berbagai tekanan dari Fraksi dan Bahkan Ketua Umum saya terima untuk mencabut pengusulan hak interpelasi itu. Namun saya bersikeras bahwa ini adalah kepentingan rakyat dan saya hanya ingin meminta komitmen Pemerintah dalam menyelesaikan hal ini. Karena membaca dukungan yang hadir di Paripurna berpotensi kalah jika voting Hak Interpelasi dilakukan, dalam kondisi itu saya berinisiatif untuk kompromi menghadirkan kembali Dahlan Iskan untuk segera membentuk Satgas Outsourcing di BUMN.
Satgas pun sudah terbentuk. Tanggal 7 Juli 2014 ini seharusnya Satgas sudah menyampaikan laporan final. Namun sampai saat ini DPR belum juga menerima laporan lengkap mengenai penyelesaian masalah Outsourcing di BUMN ini.
Sungguh sedih memikirkan nasib teman-teman Pekerja Outsourcing ini.
Ironisnya Dahlan Iskan menjadikan masalah proses jemput paksa di atas sebagai semacam gurauan.

Mensejahterakan Desa Dengan Ragu-Ragu

Tinggalkan komentar

Saatnya menyorot niat Pemerintah dalam mensejahterakan basis pedesaan. Di mana UU Desa sudah disahkan oleh Pemerintah dan DPR. Ini pun sempat menjadi janji politik Capres saat Pilpres 2014 kemarin.
Namun semangat untuk mensejahterakan desa ini, ternyata tidak didukung oleh Pemerintah SBY Boediono secara maksimal. Terlihat dari Nota Keuangan yang disampaikan bahwa anggaran untuk desa ini hanya dialokasikan sebesar 9,1 Triliun Rupiah saja.
Adapun jumlah desa menurut Kemendagri adalah 72.944 desa.
Kalau nota keuangan SBY sebesar Rp 9.1T maka per desa hanya akan menerima Rp125 jt. Jelas nilai tersebut sangatlah minim dan tidak akan memberikan impact yang signifikan secara basis peningkatan kesejahteraan. Jika dana alokasi untuk desa ini dicairkan secara bertahap sampai sesuai dengan UU nya maka
Angka yang pantas adalah di kisaran Rp 350 juta sd RP 500 jt/ desa berdasarkan pengalaman selama ini. Jadi minimal alokasi dan untuk desa sekitar Rp 25,5 T sd Rp 36 T dari APBN. Kemudian Untuk peningkatan kapasitas desa dan pemerintah desa, maka desa didampingi oleh fasilitator PNPM mandiri yg jumlahnya sekitar 25.387 org. Perlu di siapkan honor mereka setahun atau 16 bulan kedepan. Pendampingan ini ditujukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana tersebut.
Saya berharap Pemerintahan yang sekarang masih dapat merevisi alokasi anggaran desa ini dan tidak ragu lagi memberikan dukungan penuh bagi pembangunan berbasis pedesaan yang sangat diharapkan ini.

Salam
Poempida Hidayatulloh

Rotasi DPR: Saya Patuh Dengan Keputusan Fraksi

4 Komentar

Merespon apa yang sudah disampaikan kepada Media oleh Pimpinan Fraksi Golkar mengenai adanya Rotasi keanggotaan komisi, maka saya sampaikan sebagai berikut:
1. Saya patuh terhadap keputusan Pimpinan Fraksi Tersebut.

2. Saya berterima kasih atas keputusan Pimpinan Fraksi Tersebut, karena saya akan mendapatkan pengalaman, nuansa dan pengetahuan baru.

3. Advokasi terhadap aspirasi masyarakat yang saya terima akan saya salurkan tetap secara maksimal sesuai dengan sumpah jabatan saya.

Demikian saja saya sampaikan. Setiap perjuangan dan pilihan politik, selalu ada konsekuensinya. Takdir Allah adalah baik belaka.

Salam Revolusi Mental
“Lebih Cepat Lebih Hebat”
Poempida Hidayatulloh

Surat Edaran Menteri BUMN Tentang Outsourcing

79 Komentar

image

image

image

Surat edaran Menteri BUMN RI seperti di atas, seyogianya diedarkan pada tanggal 5 Maret 2014 kemarin sesuai dengan Hasil Raker Komisi IX dengan Kementerian terkait pada tanggal 4 Maret 2014.
Hasil Raker tersebut telah saya bacakan mewakili Komisi IX pada rapat Paripurna DPR RI tanggal 6 Maret 2014.
Saya agak heran dengan tidak tercantumnya tanggal yang pasti dari dikeluarkannya surat edaran Menteri BUMN tersebut.
Yang juga mengecewakan adalah tidak disinggungnya kesimpulan hasil raker dengan Komisi IX sebagai referensi dikeluarkannya surat edaran tersebut.
Namun demikian, secara substantif, saya cukup dapat menyambut baik isi dari surat tersebut yang cukup sejalan dengan semangat yang ada di Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX dan Hasil Kesimpulan Raker tanggal 4 Maret 2014.
Yang harus diawasi oleh semua stakeholders adalah langkah-langkah yang akan diambil oleh KemBUMN dan KemNakertrans dalam menyelesaikan masalah ini. Terutama dalam masalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas).
Sebagai komitmen Menteri BUMN semua permasalahan Outsourcing ini dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan ini.
Semoga ini dapat terealisasi untuk kepentingan semua pihak.