Ekonomi Dunia VS Kesejahteraan Rakyat

Hampir setiap survei mengenai kinerja Pemerintah baik pusat maupun daerah menempatkan isu pengangguran pada peringkat satu atau pun dua. Hal ini menunjukkan betapa kegundahan Masyarakat pada masalah pengangguran ini sudah mencapai suatu tahapan yang akut.
Survei untuk dunia pun ternyata tidak jauh berbeda, isu pengangguran pun menjadi sorotan masyarakat dunia, dengan menempatkan isu ini di puncak kekhawatiran segenap penduduk dunia.
Apakah hal ini memang disebabkan oleh krisis global yang belum juga selesai? Analisa penulis mengatakan memang ada kontribusi dari krisis ekonomi global ini. Namun fokus analisa penulis berpatokan pada struktur mainstream ekonomi dunia yang memang dapat dikatakan rentan terhadap terjadinya krisis yang menjadi siklus akibat adanya “economic bubble”.
Jika memperhatikan posisi RI selalu saja kita menjadi korban akibat dampak krisis ekonomi global ini.
Terlepas dari banyaknya berbagai ahli ekonomi di Indonesia, nampak kita selalu gamang dalam berhadapan dengan isu krisis ini, bahkan hampir dapat dikatakan kita tidak pernah mempunyai jurus pamungkas yang jitu dalam menangkis gelombang krisis ini.
Ironisnya, Indonesia selalu diklaim menjadi negeri yang kaya raya akan berbagai macam sumber daya alam yang berpotensi menghidupi seluruh penduduk Indonesia dan dapat memberikan kesejahteraan bagi semuanya.
Sungguh sangat tragis jika setiap diterpa badai krisis terjadi “set back” bagi pencapaian kesejahteraan menyeluruh dan merata bagi Penduduk Indonesia. Sehingga kita semua harus secara kritis bertanya: “Kapankah RI akan menjadi suatu negara yang adil dan makmur?”
Jawaban yang tepat bagi pertanyaan di atas adalah: “Hanya Tuhan yang mengetahui”.
Namun sebagai manusia tidak boleh kemudian kita semua berhenti berusaha dalam konteks menghadapi kesulitan apa pun.
Secara logis sebenarnya solusi dalam menghadapi siklus krisis ekonomi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. RI harus berani dan mampu keluar dari struktur mainstream perekonomian dunia.
2. RI harus secara tegas menerapkan kebijakan mengenai sumber daya alam harus diprioritaskan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
3. Penguatan pasar lokal dari semua sektor komoditi yang mencakup pangan, sandang dan papan.
4. Menghilangkan ketergantungan mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika.
5. Menjaga basis-basis kehidupan kaum marginal.
6. Secara agresif mengutamakan pembangunan di bidang teknologi yang komersial.

Itulah prasyarat logis yang bisa diterapkan dalam menciptakan RI sebagai negara yang kuat secara ekonomi.
Penerapan kebijakan dengan berbasis prasyarat logis di atas memang sungguh tidak mudah. Karena akan selalu terjadi konflik kepentingan yang mewarnai transisi tersebut.
Siapa pun kemudian yang memimpin Bangsa ini jika kemudian tidak mengindahkan prasyarat di atas akan terus menghadapi masalah serupa. “What a tragedy of the commons”.

Oleh: Dr. Poempida Hidayatulloh

Share this

Zona Perang: ACFTA!

Zona Perang: ACFTA!
Oleh Poempida Hidayatulloh

ASEAN+China Free Trade Agreement (ACFTA) telah membuat suatu era ekonomi baru bagi Republik Indonesia. Lebih banyak yang Kontra dalam menyikapi hal ini daripada yang mendukung dan setuju. Dan sebagian besar yang kontra selalu mengangkat 1 kalimat pertanyaan: “Apakah Indonesia siap menghadapi hal ini?”
Makna nasionalisme yang cukup dalam sangat tersirat dalam pertanyaan tersebut. Dengan kata lain, bagi setiap insan yang masih mengalir darah kebangsaannya dia tidak rela Bangsanya menjadi Bangsa pecundang. Paling tidak jika kita harus kalah pun harus dengan persiapan dan pertarungan yang ketat. Tentunya jika skenarionya demikian, pertarungan tadi menjadi puputan, lebih baik mati dari pada menjadi pecundang.
ACFTA ini adalah pertaruhan baru kita sebagai Bangsa. Bisa jadi menjadi cikal akan bangkit suatu semangat nasionalisme baru. Semangat seperti ini pun bisa membuahkan jenis Chauvinisme baru mengingat kesenjangan sosial yang terpancar dari indeks rasio gini yang belum juga berhasil diminimalisir.
ACFTA pun dapat membawa dampak konflik horisontal yang berkepanjangan jika kemudian memberikan peluang perbedaan ekonomi yang berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Pada dasarnya Ekonomi akan bermain di celah yang memberikan kesempatan lebih. Untuk daerah sulit dan beresiko tinggi tidak akan menjadi target investasi yang dilirik. Apalagi jadi arena perdagangan.
Belum lagi masalah migrasi penduduk yang harus berimbang. Tata laksana pencatatan kependudukan yang masih carut marut yang terpancar dari kacaunya daftar pemilih tetap (dpt) pada pemilu 2009 yang lalu, belum juga terlihat suatu pendekatan penyelesaian yang kongkrit.
Pemerintah sangat yakin dapat mengantisipasi PHK besar-besaran. Untuk kelas korporasi dan industri besar ini mungkin dapat ditanggulangi. Namun bagaimana nasib para UKM yang harus mengadakan efisiensi juga. Akan ada ratusan ribu UKM non formal yang harus melakukan efisiensi (PHK skala kecil) yang tidak akan tercatat dan sulit tercatat secara statistik. Jika pemerintah serius menjalankan semangat “Pro Poor, Pro Job dan Pro Growth”, maka harus ada kebijakan yang berpihak kepada rakyat terkonsepkan dengan baik.
Jilka kita mau bahas lebih jauh akan panjang sekali daftar kekhawatiran mengenai posisi RI di ACFTA ini.
Bagi saya, ACFTA ini adalah perang cara moderen. Sekarang kita sudah terlanjur masuk di dalam arena ini. Kalau dahulu kita bisa kalahkan Belanda dengan bambu runcing, saya masih yakin kita bisa gempur manifestasi kapitalisme ini dengan Rupiah Runcing. Kita pertajam mata uang kita dengan banyak memakai produk lokal. Mari kita ciptakan gerakan moral mendukung ekonomi rakyat lokal. Perkuat pasar lokal untuk produk lokal. Berani bayar lebih mahal untuk produk lokal. Dan terakhir dan tidak kalah pentingnya, tolak segala produk asing yang sudah ada dan diproduksi di dalam negeri.
Sekali lagi ini adalah perang. Jangan termakan dengan pola divide et impera gaya baru, cultur stelsel masa kini dan kerja rodi ala moderen.
Perang hanya dapat dimenangkan dengan kebersamaan dan persatuan. Merdeka Bung!

Share this

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d blogger menyukai ini:
Lewat ke baris perkakas