Hal 8, Media Indonesia hari ini.
Arsip Tag: Golkar
Semua Partai Berpotensi Tidak Dapat Ikut Pilkada
Peraturan KPU dalam hal Pilkada berpotensi membuat seluruh Partai tidak dapat mengikuti PILKADA di tahun ini. Jadi bisa saja hanya diikuti oleh peserta Independen yang mempunyai cukup dukungan.
Hal ini karena dalam PKPU itu disebut bahwa bila ada partai bersengketa, maka penentuan yang berhak ikut Pilkada mengacu pada surat keputusan Menkumham. Namun apabila SK Menkumham tersebut diajukan ke pengadilan, maka acuannya adalah putusan inkracht pengadilan.
Pilkada adalah ranah politik yang selalu memunculkan konflik dan perbedaan. Sehingga jika kemudian peraturan di atas diimplementasikan akan berpotensi banyak tuntutan di PTUN menggugat SK Kemkumham masing-masing Partai. Hal ini sangat dapat terjadi disaat ada calon peserta pilkada yang kecewa tidak diusung oleh partainya.
Setiap gugatan PTUN terhadap SK Menkumham akan dianggap sebagai suatu persengketaan. Padahal kita semua tahu betapa murah dan mudahnya mengajukan gugatan di PTUN.
Saya perlu ingatkan kembali bahwa di dalam konstitusi, pilkada itu bukan pemilu. Oleh sebab itu secara yuridis pilkada tidak dikelompokan ke dalam pasal tentang pemilu. Sedangkan dalam konteks pilkada, KPU hanyalah sebagai PLT. Sehingga PKPU tentang pilkada tidak boleh melahirkan norma baru seperti halnya PKPU tentang pemilu.
Acuan PKPU haruslah secara murni sesuai dengan UU Pilkada dan UU Parpol, Yakni Kepengurusan yang mendapat pengesahan Pemerintah. Proses peradilan tetap berjalan tanpa harus menghambat pelaksanaan SK tsb sebagaimana bunyi pasal 67 ayat (1) UU PTUN nya. Ini ditujukan agar terjadi kepastian hukum berbasis referensi hukum yang jelas dan terang benderang.
Poempida Hidayatulloh
Ketua DPP Partai Golkar
Gugatan PTUN Itu Harapan Palsu
Minggu lalu saya menulis sebuah tulisan di Jurnal Pribadi saya sebagai berikut:
Yusril Dan Bubarkan Golkar – https://nuansabaru.com/2015/04/11/yusri-dan-bubarkan-golkar/
Respon yang saya terima cukup beragam namun intinya adalah mencoba untuk membuat saya berdebat dengan Yusril di Media Sosial. Tentu tidak saya tanggapi karena saya tidak mau berdebat tanpa tatap muka. Selain daripada itu saya lebih ingin mencari solusi daripada berdebat tanpa ujung.
Namun sempat saya ditanya kenapa saya berkesimpulan Yusril mempunyai agenda menghancurkan Golkar. Perlu saya jelaskan bahwa saat bergulirnya reformasi munculnya wacana pembubaran Golkar adalah berasal dari Poros Tengah. Logika politiknya, saat itu Yusril adalah pejabat Menkumdang yang dinominasikan dari Poros Tengah, maka baik secara langsung maupun tidak langsung Yusril masuk dalam lingkaran pendukung pembubaran Golkar. Selain daripada itu, Yusril sebagai Menkumdang saat itu juga masuk pada bagian yang mendukung pengadilan Mantan Presiden Soeharto.
Logika politik inilah yang terekam secara jelas pada pemberitaan media saat itu yang tentunya dapat menjawab pertanyaan di atas.
Dalam kisruh Golkar Kali ini pun tanpa disadari, langkah hukum yang dijalankan oleh Yusril menambah tajam konflik yang terjadi. Padahal basis gugatan PTUN hanya berbicara keabsahan SK Menkumham secara proses pengeluarannya. Jika kemudian PTUN memenangkan Menkumham berarti Golkar Versi Agung Laksono lah yang sah. Tapi jika kemudian Menkumham dikalahkan, Apakah Golkar Versi Bali otomatis menjadi sah? Jelas tidak jawabannya. Karena pada dasarnya basis keputusan pengeluaran SK tersebut berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Partai.
Sekali lagi saya berusaha menyadarkan banyak pihak agar lebih jernih dalam melihat kisruh Golkar ini.
Poempida Hidayatulloh
Ketua DPP Partai Golkar
Yusril dan Bubarkan Golkar
Secara tidak sengaja saya mendapatkan link grup mailing list dengan nama sebagai berikut
BUBARKAN GOLKAR – Yahoo Groups – https://groups.yahoo.com/neo/groups/bubarkangolkar/conversations/topics/195
Ternyata di dalamnya banyak menyebut-nyebut nama Yusril Ihza Mahendra, yang jika kita tidak lupa sejak zaman reformasi cukup berperan dan mendukung untuk dibubarkannya Golkar.
Ironisnya kini Yusril menjadi Pengacara Golkar kubu ARB dalam dualisme Golkar yang ada.
Solusi terbaik yang memberikan jalan tengah yang disajikan oleh Mahkamah Partai Golkar nampaknya tidak Serta merta menjadi jawaban final kisruh Golkar.
Dan kemudian berperanlah Yusril dalam masalah hukum yang pasca Keputusan Mahkamah Partai.
Jika memang Yusril masih mempunyai agenda yang sama seperti di awal reformasi jelas Islah di Golkar tidak akan pernah muncul. Karena agenda membubarkan/memecah belah masih ada.
Mudah-mudahan ini dapat menjadi catatan bagi kita semua untuk melihat kisruh Golkar dengan lebih jernih dan obyektif.
Poempida Hidayatulloh
Ketua DPP Partai Golkar
Golkar Independen? Mantap!
Gagasan Agung Laksono Ketua Umum Partai Golkar tentang wacana Golkar Keluar dari KMP tapi tidak bergabung di KIH yang berarti menempatkan Golkar pada posisi Independen, bagi saya ibarat pucuk dicinta ulam tiba. Seperti dari dulu wacana tersebut selalu Ada di benak saya sebagai berikut:
Saatnya Golkar untuk Independen – http://poempida.com/2011/03/01/saatnya-golkar-untuk-independen/
Kemitraan strategis tidak Serta merta terbentuk dalam suatu koalisi. Namun dalam posisi Independen pun hal tersebut senantiasa dapat dilakukan.
Yang harus menjadi Dasar dari pengambilan langkah politik itu adalah berapa besar pilihan tersebut akan memberikan peluang yang lebih besar bagi kemenangan untuk Partai Golkar di Pemilu yang akan datang.
Sudah 2 periode Golkar berada dalam koalisi Pendukung Pemerintah. Namun juga tidak memberikan hasil maksimal dalam 2 kali diselenggarakan Pemilu.
Posisi Independen akan memberikan flexibilitas politik kepada Golkar until bermain mengangkat berbagai isu strategis. Selain itu juga Golkar tidak akan terbelenggu oleh komitmen koalisi untuk mendukung Pemerintah sepenuhnya, apalagi jika Pemerintahan yang didukung lemah dan banyak mengeluarkan kebijakan yang tidak populis.
Semangat kekaryaan dapat dibangun dengan basis-basis penguasaan pemerintahan daerah yang lebih implementatif.
Positioning yang tidak linear dan tidak mudah terbaca akan menjadikan Golkar secara politis menjadi lebih menarik. Ini akan membuat daya tarik tersendiri bagi para pemilih pemula.
Golkar Independen? Jawabnya: Bisa! Mantap!
Ketua DPP Partai Golkar
Poempida Hidayatulloh
Stop Beropini Dalam Masalah Hukum!
Opini hukum yang dilansir secara publik seperti sebagai berikut “PAMI: SK Menkumham Cacat Hukum! – RMOL.CO – http://m.rmol.co/news.php?id=196747 “ seyogianya dijadikan masukan saja untuk proses pengadilan. Karena opini hukum tentang suatu proses hukum yang sedang berjalan tidaklah etis dan juga tidak sesuai dengan Norma hukum yang ada. Apalagi opini tersebut dilakukan oleh pihak yang secara profesi sebagai advokat.
Kita semua harus menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan hancur tatanan hukum kita ini.
Ketua DPP Partai Golkar
Poempida Hidayatulloh
Kader-kader Golkar Insya Allah Beradab
Pada prinsipnya setelah pengesahan kepengurusan PG oleh Kemkumham, tidak boleh ada lagi pihak-pihak yang memakai panji-panji dan simbol golkar sebagai institusi. Perbedaan posisi dan persepsi politik masing-masing individu bisa saja terus dijalankan melalui saluran yang ada. Jika memang ada pelanggaran Dalam prosesnya kan memang hak setiap warga negara untuk mempertanyakannya secara hukum yang berlaku.
Jika adanya indikasi ancaman yang berbau kekerasan akan terjadi. Saya pikir tidak akan sejauh itu. Karena kader2 golkar itu orientasinya kekaryaan. Senang berkarya dan kreatif. Hampir setiap kegaduhan politik yang ada dapat diselesaikan dengan baik di Golkar. Walau pun terkadang menyisakan basis-basis permusuhan politik, kader golkar selalu bersikap “civilized” (beradab).
