Arsip Tag: kemnakertrans

Masalah TKI, KPK Jangan Hanya Sidak Di Bandara Saja

Sidak KPK di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta yang menangkap oknum BNP2TKI adalah suatu hal yang perlu diapresiasi.

Sebagai Wakil Ketua Timwas TKI DPR RI, perlu saya sampaikan bahwa satu elemen yang menjadi masalah utama dari berulang-ulangnya masalah yang merundung para TKI adalah basis penegakan hukum yang lemah.

Ibarat pucuk dicinta ulam tiba, langkah yang diambil KPK ini seperti gayung bersambut dengan harapan dan rekomendasi Timwas.

Jika beberapa waktu silam Timwas TKI telah merilis daftar hitam PPTKIS/PJTKI belum sepenuhnya ada tindakan hukum yang tegas pada para pelaku bisnis bidang TKI ini. Walau pun sebagian pelanggaran yang dilakukan sudah jelas terindikasi pidana.

Jika KPK saat ini fokus pada basis pemerasan/suap yang ada di Bandara, sebenarnya sebagian lingkup kecil saja. Seyogianya KPK melakukan pemantauan dan operasi di lingkup lainnya, seperti pembuatan KTKLN, proses rekrutmen di Ciracas, titik pemulangan TKI yang baru kembali ke daerah, dan tentu semua basis birokrasi yang terkait dengan penyelenggaraan TKI.

Dalam konteks penegakan hukum yang dibutuhkan dalam masalah TKI ini tidak hanya pada basis pidana khusus korupsi saja. Tapi juga harus merambah pada aspek kekerasan, intimidasi, penipuan dan bahkan pada isu perdagangan manusia.

Sayang Timwas DPR RI hanya bisa mengawasi saja. Gemas rasanya, karena kami sudah paham sebetulnya titik rawan pada masalah penegakan hukum ini. Namun dalam hal penegakkannya bukan merupakan wilayah kewenangan DPR RI.

Salam Kemanusiaan

Poempida Hidayatulloh

Hiu Bersaudara Bebas!

Pagi ini saya mendapatkan pesan singkat yang menggembirakan dari Dirjen Binapenta Kemnakertrans sbb:

“Ass Bp Poempida Yth,
kami lapor Hasil pemantauan dan koordinasi dg Atnaker pagi ini bahwa     Sidang banding Hiu bersaudara dilaksanakan hari ini selasa 28/1/2014 jam 9.00 di mahkamah rayuan putrajaya. KBRI Menyediakan Pengacara Gooi&Azura. Hasilnya Hiu dinyatakan bebas dari hukuman mati demikian Binapenta Reyna”

Saya sangat mengapresiasi keputusan ini dan upaya Pemerintah dalam melindungi TKI/WNI.
Namun perlu saya ingatkan bahwa masih banyak masalah hukum yang menjerat TKI/WNI di Malaysia, oleh karena itu mengingat betapa kompleksnya masalah-masalah TKI ini maka tidak ada ruang bagi Pemerintah untuk abai atau pun lengah.
Justru keberhasilan seperti ini harus menjadi penguatan kepercayaan diri Pemerintah dalam melakukan akselerasi penyelesaian berbagai masalah yang menjerat TKI/WNI di Luar Negeri.

Masalah TKI Di Malaysia Akan Bertambah Parah, Anggaran Kemnakertrans Turun 20 Persen

Membaca 2 berita dari media online di Malaysia “The Star” sebagai berikut:
Nation’s biggest ever crackdown soon
dan
Unwanted foreigners ready to flee Malaysia before Sunday ….
membuat saya bingung dengan kebijakan anggaran untuk Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang turun 20 persen dari Pagu Anggaran 2013.
Arus pemulangan TKI Malaysia yang terkena deportasi akan menjadi signifikan dan seyogianya dapat diatasi oleh Pemerintah RI. Tidak hanya itu saja, potensi masalah hukum yang berkaitan dengan masalah di atas akan bertambah secara signifikan. Tanggung jawab Pemerintah dalam konteks perlindungan sangatlah dibutuhkan dalam hal ini.

Dalam pemaparan Menakertrans mengenai Anggaran 2014 pagi ini, sama sekali tidak disinggung potensi yang akan terjadi dalam kaitan masalah di atas, terlebih lagi dalam konteks antisipasinya.
Yang sangat disayangkan adalah dengan begitu maraknya permasalahan tenaga kerja yang ada, baik di dalam maupun di luar negeri, Pemerintah terlihat tidak sensitif dalam melihat permasalahan ini secara jernih. Dan ini sangat terpancar dari struktur anggaran Kemnakertrans RI 2014.

Apabila kemudian masalah-masalah TKI, buruh dan pekerja domestik ini tidak dijadikan prioritas untuk diantisipasi, maka penyelesaian masalah lanjutannya akan memakan biaya yang jauh lebih besar.
Saran saya Pemerintah harus segera merestrukturisasi ulang Anggaran Kemnakertrans 2014, terutama dalam bentuk pengawasan dan perlindungan tenaga kerja domestik dan luar negeri.

Poempida: Trouble in the Labour World

Recently, Indonesian People had to witness one of the most disturbing picture of the labour world, where “Slavery” still happened right in front of us. This happened in Tangerang district, an area that is so close by to the capital city of Indonesia, Jakarta.

An appalling scene was then shown publicly.
The content showed how inhumane torture leading to forced work that was practically applied without the surrounding inhabitants awareness.

Though in the end the Authority managed to apprehend the perpetrators, such condemned act of inhumanity still needs to be prevented for recurring in the future.

It was then identified that the lack of labour inspections in terms of schemes and implementations to be the key of the problem.

Evidence in human trafficking still also to be found as a major issue to be solved. This can be seen by a significant rise in numbers of the non procedural migrant workers.
Again this lies upon the lack of inspection mechanism issue.

The labour movement that has been claiming their rights for raising their minimal regional wages has not had a firmed answer in terms of realization.
Though their claim on wages raise have been agreed by the Authority, the implementation remains to be imbalance due to the pending mechanism allowed by the Authority.

A massive “outsourcing” plan conceived by certain state owned enterprises also adds up to the labour problem issues.

The state owned enterprises’ workers union have been struggling to fight for their future certainty within the companies.

Not only the outsourcing plan that angers the state owned enterprises’ workers union.

Involuntary and unfair employee discharges, union busting, and then other kind of labour disputes still highlight the unjust policies of the management of the enterprises.

In contrast, should the state owned enterprises be the obediency benchmark of the Law, especially labour law?
What would be the reponse of the private companies if the state owned enterprises disrespects such law?

I have been pushing the government to take immediate actions towards all the above issues. Just to remind everybody, that the current government policies motto are pro poor, pro job and pro gowth.
Obviously, these do not apply, paradoxically.

The labour commission in the parliament is currently discussing the revision of the national state budget.
The funny thing is that the Ministry of Man Power and Transmigration has not yet proposed the revise budget to take care of the inspection deficiency issues.

Have they forgotten of all the issues they need to focus upon, or simply they just forget about them all?

Where is justice when you need it most? Well, the general election is close by. The people can then be the judges of them all.