Arsip Tag: komisi 9

Artis dan Pekerja Ekonomi Kreatif Juga Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Ketua Umum Parfi, Marcella Zalianty dan Ketua Komisi IX, Dede Yusuf mendapatkan kartu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), didampingi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh, dan Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI, Endro Sucahyono. Momen saat acara “Talkshow Melindungi Pekerja Seni dan Memajukan Industri Kreatif”, di Rolling Stone Cafe, Kemang, Jumat 14 Oktober 2016, Malam.

Stand up Comedian, Mongol juga dapat Kartu JKK dan JKm dari BPJS Ketenagakerjaan dalam acara yang sama.

Saya Yang Memburu Dahlan Iskan!

Semalam di acara Mata Najwa, Dahlan Iskan menyampaikan sempat ada anggota DPR yang akan menangkap yang bersangkutan di kediamannya.
Sayalah orang yang menggagas tindakan jemput paksa ini.
Hal ini disebabkan saya dkk bermaksud memakai hak jemput paksa sesuai dengan UU MD3 yang berlaku saat itu. Ini karena Dahlan sudah 3 kali mangkir tidak juga hadir dipanggil oleh Komisi IX DPR RI, berkaitan dengan masalah Outsourcing di BUMN. Di mana ribuan pekerja Outsourcing terancam kehilangan pekerjaan akibat dari kebijakan yang memang dari awal sudah salah yang banyak terjadi di segenap BUMN.
Berbulan-bulan kini sudah berlalu dan nasib ribuan pegawai Outsourcing ini masih tidak jelas juga nasibnya. Padahal seorang Dahlan Iskan yang selalu klaim senang membuat gebrakan dan solusi dari berbagai masalah, tidak juga mau menyelesaikan masalah Outsourcing ini secara tuntas. Padahal sebagai Menteri BUMN Dahlan mampu dan mempunyai otoritas untuk menyelesaikannya. Apa yang menyebabkan ketidakmauan yang bersangkutan, hanya Allah dan Dahlan yang tahu.
Sempat juga kami di DPR saya menginisiasi hak interpelasi agar Presiden dapat dipanggil ke Paripurna dan menjelaskan mengenai kebijakan Outsourcing di BUMN itu. Saat itu berbagai tekanan dari Fraksi dan Bahkan Ketua Umum saya terima untuk mencabut pengusulan hak interpelasi itu. Namun saya bersikeras bahwa ini adalah kepentingan rakyat dan saya hanya ingin meminta komitmen Pemerintah dalam menyelesaikan hal ini. Karena membaca dukungan yang hadir di Paripurna berpotensi kalah jika voting Hak Interpelasi dilakukan, dalam kondisi itu saya berinisiatif untuk kompromi menghadirkan kembali Dahlan Iskan untuk segera membentuk Satgas Outsourcing di BUMN.
Satgas pun sudah terbentuk. Tanggal 7 Juli 2014 ini seharusnya Satgas sudah menyampaikan laporan final. Namun sampai saat ini DPR belum juga menerima laporan lengkap mengenai penyelesaian masalah Outsourcing di BUMN ini.
Sungguh sedih memikirkan nasib teman-teman Pekerja Outsourcing ini.
Ironisnya Dahlan Iskan menjadikan masalah proses jemput paksa di atas sebagai semacam gurauan.

Surat Edaran Menteri BUMN Tentang Outsourcing

image

image

image

Surat edaran Menteri BUMN RI seperti di atas, seyogianya diedarkan pada tanggal 5 Maret 2014 kemarin sesuai dengan Hasil Raker Komisi IX dengan Kementerian terkait pada tanggal 4 Maret 2014.
Hasil Raker tersebut telah saya bacakan mewakili Komisi IX pada rapat Paripurna DPR RI tanggal 6 Maret 2014.
Saya agak heran dengan tidak tercantumnya tanggal yang pasti dari dikeluarkannya surat edaran Menteri BUMN tersebut.
Yang juga mengecewakan adalah tidak disinggungnya kesimpulan hasil raker dengan Komisi IX sebagai referensi dikeluarkannya surat edaran tersebut.
Namun demikian, secara substantif, saya cukup dapat menyambut baik isi dari surat tersebut yang cukup sejalan dengan semangat yang ada di Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX dan Hasil Kesimpulan Raker tanggal 4 Maret 2014.
Yang harus diawasi oleh semua stakeholders adalah langkah-langkah yang akan diambil oleh KemBUMN dan KemNakertrans dalam menyelesaikan masalah ini. Terutama dalam masalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas).
Sebagai komitmen Menteri BUMN semua permasalahan Outsourcing ini dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan ini.
Semoga ini dapat terealisasi untuk kepentingan semua pihak.

Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Menteri BUMN Dan Komisi IX DPR RI Terkait Masalah Outsourcing di BUMN 4 Maret 2014

KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI IX DPR RI
DENGAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI DAN
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI
SELASA, 4 MARET 2014
====================================================

1. Komisi IX DPR RI dan Menteri BUMN sepakat untuk melaksanakan rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI. Oleh karena itu Menteri BUMN sepakat menghapus kelompok usaha yang menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperbolehkan menggunakan
penyerahan sebagian pekerjaan dan perjanjian pemborongan pekerjaan (outsourcing)
, dengan menerbitkan surat edaran Menteri BUMN per tanggal 5 Maret 2014.

2. Komisi IX DPR RI bersama Menteri BUMN menyepakati untuk:
a. Mengangkat semua pekerja penyerahan sebagian pekerjaan dan pemborongan pekerjaan (outsourcing) yang ada di perusahaan BUMN yang tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan diangkat menjadi pekerja tetap oleh perusahaan BUMN tersebut.
b. Mempekerjakan kembali semua pekerja  outsourcing yang sudah di PHK dan sedang dalam proses PHK pada posisi semula dan jabatan semestinya sesuai dengan asas profesionalitas di perusahaan BUMN.
c. Memenuhi semua hak-hak normatif para pekerja di perusahaan BUMN.
d. Membayar secara penuh hak-hak lainnya kepada pekerja BUMN yang menjadi korban PHK tidak sah.
dengan mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

3.  Komisi IX DPR RI meminta Komitmen Menteri BUMN untuk memberikan sanksi yang tegas kepada direksi BUMN yang tidak sejalan dengan kebijakan penyelesaian masalah outsourcing BUMN.

4.  Komisi IX DPR RI dengan Menteri BUMN dan Menakertrans RI menyepakati untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) gabungan dari kedua Kementerian untuk melaksanakan Rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI selambat-lambatnya 12 Maret 2014, kemudian 12 Maret 2014 – 12 April 2014, perusahaan-perusahaan yang sedang diselesaikan diumumkan, selanjutnya 12 April sampai dengan 12 Mei 2014 seluruh permasalahan outsourding telah diselesaikan.  Satgas dalam menyelesaikan persoalan outsourcing harus melibatkan serikat pekerja outsourcing di perusahaan masing-masing.
      
Selama tenggat waktu tersebut, upah proses dan hak-hak normatif lainnya tetap harus diberikan, serta tidak ada PHK selama proses tersebut.
Catatan:
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan MK, pembayaran diberikan oleh vendor atas dorongan Menteri BUMN.

5.  Komisi IX DPR RI mendesak Menakertrans RI untuk menyelesaikan persoalan outsourcing ketenagakerjaan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 5 April 2014.

           
Ketua Rapat,

dr. Nova Riyanti Yusuf,Sp.KJ

image

Hiu Bersaudara Bebas!

Pagi ini saya mendapatkan pesan singkat yang menggembirakan dari Dirjen Binapenta Kemnakertrans sbb:

“Ass Bp Poempida Yth,
kami lapor Hasil pemantauan dan koordinasi dg Atnaker pagi ini bahwa     Sidang banding Hiu bersaudara dilaksanakan hari ini selasa 28/1/2014 jam 9.00 di mahkamah rayuan putrajaya. KBRI Menyediakan Pengacara Gooi&Azura. Hasilnya Hiu dinyatakan bebas dari hukuman mati demikian Binapenta Reyna”

Saya sangat mengapresiasi keputusan ini dan upaya Pemerintah dalam melindungi TKI/WNI.
Namun perlu saya ingatkan bahwa masih banyak masalah hukum yang menjerat TKI/WNI di Malaysia, oleh karena itu mengingat betapa kompleksnya masalah-masalah TKI ini maka tidak ada ruang bagi Pemerintah untuk abai atau pun lengah.
Justru keberhasilan seperti ini harus menjadi penguatan kepercayaan diri Pemerintah dalam melakukan akselerasi penyelesaian berbagai masalah yang menjerat TKI/WNI di Luar Negeri.

Nasib Mengenaskan Pekerja Outsourcing PLN

image

Foto di atas adalah foto yang dikirim oleh rekan-rekan yang memperjuangkan nasib para pekerja Outsourcing di BUMN.
Korban adalah 2 orang pekerja outsourcing PLN di wilayah Batulicin Kalimantan Selatan.

Sungguh mengenaskan nasib para pekerja Outsourcing ini yang sudah sebagian besar kehilangan pekerjaan sejak November lalu. Padahal mereka sudah puluhan tahun bekerja dengan menempuh resiko kerja yang berbahaya seperti di atas.