Artis dan Pekerja Ekonomi Kreatif Juga Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Ketua Umum Parfi, Marcella Zalianty dan Ketua Komisi IX, Dede Yusuf mendapatkan kartu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), didampingi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh, dan Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI, Endro Sucahyono. Momen saat acara “Talkshow Melindungi Pekerja Seni dan Memajukan Industri Kreatif”, di Rolling Stone Cafe, Kemang, Jumat 14 Oktober 2016, Malam.

Stand up Comedian, Mongol juga dapat Kartu JKK dan JKm dari BPJS Ketenagakerjaan dalam acara yang sama.

Share this

Saya Yang Memburu Dahlan Iskan!

Semalam di acara Mata Najwa, Dahlan Iskan menyampaikan sempat ada anggota DPR yang akan menangkap yang bersangkutan di kediamannya.
Sayalah orang yang menggagas tindakan jemput paksa ini.
Hal ini disebabkan saya dkk bermaksud memakai hak jemput paksa sesuai dengan UU MD3 yang berlaku saat itu. Ini karena Dahlan sudah 3 kali mangkir tidak juga hadir dipanggil oleh Komisi IX DPR RI, berkaitan dengan masalah Outsourcing di BUMN. Di mana ribuan pekerja Outsourcing terancam kehilangan pekerjaan akibat dari kebijakan yang memang dari awal sudah salah yang banyak terjadi di segenap BUMN.
Berbulan-bulan kini sudah berlalu dan nasib ribuan pegawai Outsourcing ini masih tidak jelas juga nasibnya. Padahal seorang Dahlan Iskan yang selalu klaim senang membuat gebrakan dan solusi dari berbagai masalah, tidak juga mau menyelesaikan masalah Outsourcing ini secara tuntas. Padahal sebagai Menteri BUMN Dahlan mampu dan mempunyai otoritas untuk menyelesaikannya. Apa yang menyebabkan ketidakmauan yang bersangkutan, hanya Allah dan Dahlan yang tahu.
Sempat juga kami di DPR saya menginisiasi hak interpelasi agar Presiden dapat dipanggil ke Paripurna dan menjelaskan mengenai kebijakan Outsourcing di BUMN itu. Saat itu berbagai tekanan dari Fraksi dan Bahkan Ketua Umum saya terima untuk mencabut pengusulan hak interpelasi itu. Namun saya bersikeras bahwa ini adalah kepentingan rakyat dan saya hanya ingin meminta komitmen Pemerintah dalam menyelesaikan hal ini. Karena membaca dukungan yang hadir di Paripurna berpotensi kalah jika voting Hak Interpelasi dilakukan, dalam kondisi itu saya berinisiatif untuk kompromi menghadirkan kembali Dahlan Iskan untuk segera membentuk Satgas Outsourcing di BUMN.
Satgas pun sudah terbentuk. Tanggal 7 Juli 2014 ini seharusnya Satgas sudah menyampaikan laporan final. Namun sampai saat ini DPR belum juga menerima laporan lengkap mengenai penyelesaian masalah Outsourcing di BUMN ini.
Sungguh sedih memikirkan nasib teman-teman Pekerja Outsourcing ini.
Ironisnya Dahlan Iskan menjadikan masalah proses jemput paksa di atas sebagai semacam gurauan.

Share this

Surat Edaran Menteri BUMN Tentang Outsourcing

image

image

image

Surat edaran Menteri BUMN RI seperti di atas, seyogianya diedarkan pada tanggal 5 Maret 2014 kemarin sesuai dengan Hasil Raker Komisi IX dengan Kementerian terkait pada tanggal 4 Maret 2014.
Hasil Raker tersebut telah saya bacakan mewakili Komisi IX pada rapat Paripurna DPR RI tanggal 6 Maret 2014.
Saya agak heran dengan tidak tercantumnya tanggal yang pasti dari dikeluarkannya surat edaran Menteri BUMN tersebut.
Yang juga mengecewakan adalah tidak disinggungnya kesimpulan hasil raker dengan Komisi IX sebagai referensi dikeluarkannya surat edaran tersebut.
Namun demikian, secara substantif, saya cukup dapat menyambut baik isi dari surat tersebut yang cukup sejalan dengan semangat yang ada di Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX dan Hasil Kesimpulan Raker tanggal 4 Maret 2014.
Yang harus diawasi oleh semua stakeholders adalah langkah-langkah yang akan diambil oleh KemBUMN dan KemNakertrans dalam menyelesaikan masalah ini. Terutama dalam masalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas).
Sebagai komitmen Menteri BUMN semua permasalahan Outsourcing ini dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan ini.
Semoga ini dapat terealisasi untuk kepentingan semua pihak.

Share this

Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Menteri BUMN Dan Komisi IX DPR RI Terkait Masalah Outsourcing di BUMN 4 Maret 2014

KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI IX DPR RI
DENGAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI DAN
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI
SELASA, 4 MARET 2014
====================================================

1. Komisi IX DPR RI dan Menteri BUMN sepakat untuk melaksanakan rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI. Oleh karena itu Menteri BUMN sepakat menghapus kelompok usaha yang menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperbolehkan menggunakan
penyerahan sebagian pekerjaan dan perjanjian pemborongan pekerjaan (outsourcing)
, dengan menerbitkan surat edaran Menteri BUMN per tanggal 5 Maret 2014.

2. Komisi IX DPR RI bersama Menteri BUMN menyepakati untuk:
a. Mengangkat semua pekerja penyerahan sebagian pekerjaan dan pemborongan pekerjaan (outsourcing) yang ada di perusahaan BUMN yang tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan diangkat menjadi pekerja tetap oleh perusahaan BUMN tersebut.
b. Mempekerjakan kembali semua pekerja  outsourcing yang sudah di PHK dan sedang dalam proses PHK pada posisi semula dan jabatan semestinya sesuai dengan asas profesionalitas di perusahaan BUMN.
c. Memenuhi semua hak-hak normatif para pekerja di perusahaan BUMN.
d. Membayar secara penuh hak-hak lainnya kepada pekerja BUMN yang menjadi korban PHK tidak sah.
dengan mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

3.  Komisi IX DPR RI meminta Komitmen Menteri BUMN untuk memberikan sanksi yang tegas kepada direksi BUMN yang tidak sejalan dengan kebijakan penyelesaian masalah outsourcing BUMN.

4.  Komisi IX DPR RI dengan Menteri BUMN dan Menakertrans RI menyepakati untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) gabungan dari kedua Kementerian untuk melaksanakan Rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI selambat-lambatnya 12 Maret 2014, kemudian 12 Maret 2014 – 12 April 2014, perusahaan-perusahaan yang sedang diselesaikan diumumkan, selanjutnya 12 April sampai dengan 12 Mei 2014 seluruh permasalahan outsourding telah diselesaikan.  Satgas dalam menyelesaikan persoalan outsourcing harus melibatkan serikat pekerja outsourcing di perusahaan masing-masing.
      
Selama tenggat waktu tersebut, upah proses dan hak-hak normatif lainnya tetap harus diberikan, serta tidak ada PHK selama proses tersebut.
Catatan:
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan MK, pembayaran diberikan oleh vendor atas dorongan Menteri BUMN.

5.  Komisi IX DPR RI mendesak Menakertrans RI untuk menyelesaikan persoalan outsourcing ketenagakerjaan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 5 April 2014.

           
Ketua Rapat,

dr. Nova Riyanti Yusuf,Sp.KJ

image

Share this

Hiu Bersaudara Bebas!

Pagi ini saya mendapatkan pesan singkat yang menggembirakan dari Dirjen Binapenta Kemnakertrans sbb:

“Ass Bp Poempida Yth,
kami lapor Hasil pemantauan dan koordinasi dg Atnaker pagi ini bahwa     Sidang banding Hiu bersaudara dilaksanakan hari ini selasa 28/1/2014 jam 9.00 di mahkamah rayuan putrajaya. KBRI Menyediakan Pengacara Gooi&Azura. Hasilnya Hiu dinyatakan bebas dari hukuman mati demikian Binapenta Reyna”

Saya sangat mengapresiasi keputusan ini dan upaya Pemerintah dalam melindungi TKI/WNI.
Namun perlu saya ingatkan bahwa masih banyak masalah hukum yang menjerat TKI/WNI di Malaysia, oleh karena itu mengingat betapa kompleksnya masalah-masalah TKI ini maka tidak ada ruang bagi Pemerintah untuk abai atau pun lengah.
Justru keberhasilan seperti ini harus menjadi penguatan kepercayaan diri Pemerintah dalam melakukan akselerasi penyelesaian berbagai masalah yang menjerat TKI/WNI di Luar Negeri.

Share this

Nasib Mengenaskan Pekerja Outsourcing PLN

image

Foto di atas adalah foto yang dikirim oleh rekan-rekan yang memperjuangkan nasib para pekerja Outsourcing di BUMN.
Korban adalah 2 orang pekerja outsourcing PLN di wilayah Batulicin Kalimantan Selatan.

Sungguh mengenaskan nasib para pekerja Outsourcing ini yang sudah sebagian besar kehilangan pekerjaan sejak November lalu. Padahal mereka sudah puluhan tahun bekerja dengan menempuh resiko kerja yang berbahaya seperti di atas.

Share this

Seriuskah Pemerintah Untuk Menjalankan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional Via BPJS Kesehatan?

Keseriusan Pemerintah dalam menjalankan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional nampak sangat terasa dengan mobilisasi program sosialisasi melalui berbagai media yang ada. Iklan-iklan yang dimunculkan nampak memberikan wajah yang sangat menjanjikan. Tentu sosialisasi seperti ini men-stumulasi minat dan peran serta masyarakat dalan program ini. Namun demikian, dalam konteks hak pengawasan yang dimiliki oleh seorang anggota Dewan, saya perlu memberikan catatan dalam hal implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional ini. Adapun catatan saya sebagai berikut:

1. Besaran Iuran Rp. 19.225,- yang merupakan bantuan pemerintah bagi 86,4 juta orang tidak mampu (PBI: Penerima Bantuan Iuran) dinilai tidak akan memberikan insentif yang cukup bagi kesejahteraan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya, yang dapat berakibat pada rendahnya mutu pelayanan. Saya sempat membintangi anggaran tersebut. Namun setelah mendapatkan komitmen dari Kemkes dan Kemkeu bahwa pada kwartal pertama akan ada evaluasi, sehingga besaran PBI pun dapat dinaikan per kapitasinya, maka bintang pun saya cabut. Padahal angka Rp.19.225,- tidak jelas basis perhitungan aktuarialnya.

2. Pemerintah hanya menargetkan untuk meng-cover 111 jutaan penduduk Indonesia pada tahun 2014, di mana 86,4 juta adalah masyarakat miskin dan sisanya adalah yang membayar iuran.  Pemerintah nampak tidak memperhitungkan terjadinya lonjakan peserta Jaminan Sosial Kesehatan Nasional ini. Apabila akibat stimulasi daya tarik peminat tinggi dengan intensifnya sosialisasi seperti dijelaskan di atas, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi banyaknya peserta Jaminan Sosial ini yang tidak dapat tertangani.

3. Munculnya Kepmenkes no 455 th 2013 yang betul-betul akan mengabaikan peran IDI, PDGI dan organisasi profesi kesehatan lain dalam era Jaminan Sosial Kesehatan ini menjadi suatu tanda tanya besar. Kemkes lebih memilih membentuk LSM baru utk mewakili para dokter untuk bernegosiasi dengan BPJS Kesehatan. Bukankah dukungan profesi dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya sangat dibutuhkan untuk suksesnya program jaminan sosial ini? Dalam hal ini IDI dan PDGI sudah secara resmi menunjukkan keberatan.

Kesimpulannya, saya mempertanyakan keseriusan Pemerintah untuk suksesnya implementasi program ini. Atau, dengan sengaja memilih jalur yang berpotensi besar menggagalkan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional mendatang?
Saya hanya bisa berharap agar Pemerintah segera melakukan revisi kebijakan pada masa yang sudah semakin mendesak sekali ini.

Share this

MENGAPA PANJA OUTSOURCING BUMN KOMISI IX DPR RI HARUS INTERPELASI KE PEMERINTAH?

I.       PERMASALAHAN
·         Sejak dikeluarkannya Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI bulan Oktober lalu, respon Pemerintah (menteri) dan jajaran para direksi BUMN bukannya menjalankan Rekomendasi tersebut, sebaliknya, Pemerintah justru jelas-jelas mengabaikan Rekomendasi Panja. Dalam konteks ini, Pemerintah telah mengkhianati kesepakatan dengan Panja.
·         Praktek penyerahan sebagian  pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing) dilakukan hampir diseluruh perusahaan BUMN di Indonesia dimana dalam pelaksanaanya banyak terjadi penyimpangan, yang berdampak pada melemahnya posisi tawar para pekerja kontrak dan hak-hak normatif para pekerja terabaikan secara sistematis. Pada prakteknya, penyerahan sebagian pekerjaan baik melalui pemborongan pekerjaan maupun lebih banyak merugikan pekerja/buruh. Terlihat dengan semakin banyaknya pekerjaan utama yang dialihkan menjadi pekerjaan penunjang di  BUMN.
·         Minimnya kehadiran pemerintah dalam setiap pelaksanaan praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing) menyebabkan lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan, baik secara kuantitas dan kualitas di seluruh Indonesia, akibatnya masih banyak ditemui pengawas yang tidak memiliki keberanian untuk melaksanakan penyidikan hukum ketenagakerjaan terhadap penyelewengan norma hukum pada persoalan praktek penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain.
·         Perusahaan BUMN sebagai representasi Negara yang berkewajiban menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sehingga, tanggungjawab BUMN kepada pekerja bukan hanya sebatas contractual semata.
·         Para Direksi BUMN memiliki tanggungjawab dalam menjalankan roda perusahaan berdasarkan UU. Namun dalam faktanya mereka mengabaikan amanat perundang-undangan terutama persoalam ketenagakerjaan sehingga tuntutan pekerja yang sejauh ini belum juga dipenuhi.
 
II.    DASAR PIJAKAN
·      Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bab IX Tata Cara Pelaksanaan Hak DPR, Pasal 161 menyebutkan, “DPR mempunyai hak: interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Dalam konteks Pemerintah yang tidak menjalankan Rekomendasi Panja Outsourching BUMN, maka DPR sudah seharusnya mengajukan Hak interpelasi.
·      Hak Interpelasi adalah hak DPR meminta keterangan Presiden dalam hal dilaksanakannya suatu kebijakan. Kebijakan yang akan dipertanyakan adalah kebijakan yang berlawanan dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diambil oleh Menteri BUMN dan Seluruh Direksi BUMN. Bagaimana pun, suatu kebijakan harus dipertanggungjawabkan oleh siapa pun juga yang membuatnya.
·      Hak interpelasi merupakan hirarki tata negara yang benar yang harus dilaksanakan oleh DPR RI sebagai lembaga Legislatif. Langkah ini mungkin dinilai sebagai suatu proses yang panjang. Namun demikian, DPR sebagai bagian dari pembuat Undang-Undang harus selalu bermain pada koridor hukum yang benar sebagai suatu lembaga yang terhormat. Interpelasi adalah langkah yang konstitusional.
·      Dengan mengeksekusi hak ini, perhatian Pemerintah (Presiden) akan lebih tertuju kepada masalah Outsourcing ini dan Menteri-Menteri terkait harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang mereka buat ini kepada Presiden. Presiden pun akan mencatat semua direksi BUMN yang abai dalam mengimplementasikan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX yang merupakan menifestasi dari UU No 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.
 
III.      PENUTUP
Demikian argumentasi usulan Panja Outsourching BUMN Komisi IX DPR RI untuk mengajukan hak Interpelasi kepada Pemerintah, kiranya dapat menjadi pertimbangan para anggota DPR untuk menyelesaikan seluruh persoalan pekerja/buruh di  BUMN di seluruh Indonesia.

Share this

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d blogger menyukai ini:
Lewat ke baris perkakas