Wilfrida Soik adalah TKI asal NTT yang bekerja di Malaysia yang terancam hukuman mati karena dituduh membunuh majikannya.
Masalah Wilfrida ini pun mendapatkan perhatian yang besar dari Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Namun tetap saja kunci penyelesaian masalah ini terletak pada kebijakan Pemerintah Malaysia.
Wilfrida yang sekarang berumur 17 tahun jelas merupakan korban traficking. Dia mulai bekerja sejak umur 12 tahun.
Dengan pertimbangan kemanusiaan dan komitmen Malaysia dalam melawan “Perdagangan Manusia” sepatutnya Pemerintah Malaysia tidak perlu ragu dalam menyelesaikan masalah Wilfrida ini. Dengan jelas Pemerintah Malaysia dapat memberikan Grasi atau “Pardon” kepada Wilfrida agar terbebas dari masalah hukumnya.
Jika hal ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Malaysia yang sedang gencar-gencar menangkap dan mendeportasi pendatang ilegal, perlu kiranya Dunia meragukan komitmen Malaysia dalam memberantas “Perdagangan Manusia”.
Jika kemudian masalah hukum Wilfrida ini berlanjut terus dengan tuduhan Pembunuhan, sang majikan dan agen yang mempekerjakan Wilfrida pun harus diproses secara hukum atas dugaan traficking.
Dalam hal ini jelas terjadi proses hukum yang tidak seimbang.
Jika kemudian Pemerintah Malaysia mengabaikan ketimpangan proses hukum ini, maka Pemerintah RI pun harus berani menempuh jalur diplomasi yang keras dengan Pemerintah Malaysia.
Sampai saat ini banyak sekali kasus-kasus perdagangan Manusia ini masih terjadi tanpa ada inisiatif yang secara riil untuk memberantasnya.
Arsip Tag: malaysia
Masalah TKI Di Malaysia Akan Bertambah Parah, Anggaran Kemnakertrans Turun 20 Persen
Membaca 2 berita dari media online di Malaysia “The Star” sebagai berikut:
Nation’s biggest ever crackdown soon
dan
Unwanted foreigners ready to flee Malaysia before Sunday ….
membuat saya bingung dengan kebijakan anggaran untuk Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang turun 20 persen dari Pagu Anggaran 2013.
Arus pemulangan TKI Malaysia yang terkena deportasi akan menjadi signifikan dan seyogianya dapat diatasi oleh Pemerintah RI. Tidak hanya itu saja, potensi masalah hukum yang berkaitan dengan masalah di atas akan bertambah secara signifikan. Tanggung jawab Pemerintah dalam konteks perlindungan sangatlah dibutuhkan dalam hal ini.
Dalam pemaparan Menakertrans mengenai Anggaran 2014 pagi ini, sama sekali tidak disinggung potensi yang akan terjadi dalam kaitan masalah di atas, terlebih lagi dalam konteks antisipasinya.
Yang sangat disayangkan adalah dengan begitu maraknya permasalahan tenaga kerja yang ada, baik di dalam maupun di luar negeri, Pemerintah terlihat tidak sensitif dalam melihat permasalahan ini secara jernih. Dan ini sangat terpancar dari struktur anggaran Kemnakertrans RI 2014.
Apabila kemudian masalah-masalah TKI, buruh dan pekerja domestik ini tidak dijadikan prioritas untuk diantisipasi, maka penyelesaian masalah lanjutannya akan memakan biaya yang jauh lebih besar.
Saran saya Pemerintah harus segera merestrukturisasi ulang Anggaran Kemnakertrans 2014, terutama dalam bentuk pengawasan dan perlindungan tenaga kerja domestik dan luar negeri.
