Menristekdikti Harus Segera Diganti

​Menristek Sebut Insinyur yang Jadi Politikus Berarti Kesasar, inilah judul berita online yang saya baca hari ini.

Sungguh menyedihkan jika seorang Menteri mengalami gagal paham akan definisi politik. Politik adalah hak bagi semua Insan Indonesia yang tidak dicabut hak politiknya karena masalah hukum. Politik juga bukan suatu pekerjaan yang mempunyai jenjang karir tersendiri. Politik adalah perhelatan mendapatkan kekuasaan di mana siapa pun yang berkuasa akan mampu memberikan makna tersendiri dalam melakukan perubahan dan pembangunan dalam tatanan kekuasaannya. Sudah banyak Insinyur yang menunjukkan keberhasilan dalam politik. Mulai dari Soekarno, Habibie dan bahkan Jokowi. Jadi kegagalan paham seorang menteri dalam menjabarkan makna Politik perlu menjadi sorotan apakah yang bersangkutan layak menjadi Menteri.

Banyaknya sarjana yang berkarir tidak sesuai ilmu yang digelutinya bukan saja terjadi di Indonesia. Tapi juga di manca negara, termasuk negara maju sekalipun. Karena perbandingan jenis pekerjaan yang tersedia acap kali tidak berbanding lurus dengan jumlah kelulusan sarjana yang dihasilkan.

Seyogianya Kementerian Ristek dan Dikti melakukan pemetaan secara riil basis peluang pekerjaan yang tersedia sehubungan dengan bidang akademis, sehingga kemudian dapat dikorelasikan dengan perbaikan sistem kelulusan yang ada agar kemudian terjadi keseimbangan dan perbaikan kualitas kelulusan.

Menristekdikti tidak boleh menyalahkan individu-individu yang berubah haluan karirnya sehingga tidak sesuai dengan latar belakang akademinya. Seyogianya Menristekdikti harus dapat menciptakan kebijakan yang dapat mengakomodasi basis kelulusan para sarjana/insinyur ini.

Sudah selayaknya Menristekdikti diganti oleh Presiden Jokowi.

Dr. Poempida Hidayatulloh

Seorang Insinyur

Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra)

Share this

 “PUBLIK: 39,1% PROGRAM JOKOWI-JK BELUM SEJALAN DENGAN NAWACITA”

​PRESS RELEASE

HASIL SURVEI NASIONAL 

PROGRAM NAWACITA PEMERINTAHAN JOKOWI – JK TAHUN 2016   

 “PUBLIK: 39,1% PROGRAM JOKOWI-JK BELUM SEJALAN DENGAN NAWACITA”
Nawacita merupakan Visi misi dan program aksi Jokowi-JK pada Pilpres 2014 sebagai jalan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Nawacita merupakan jawaban atas tiga masalah pokok bangsa saat ini yaitu (1) merosotnya kewibawaan negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Nawacita wujud daripada meneguhkan kembali ideologi bangsa yaitu ideologi pancasila 1 Juni dan Tri Sakti. Pancasila sebagai dasar dan arah dalam membangun jiwa bangsa, dan Tri Sakti menjadi dasar memulihkan kembali harga diri bangsa Indonesia, menjadi basis pembangunan karakter bangsa dan landasan kebijakan nasional. Melalui Nawacita pemerintahan Jokowi-JK hendak mewujudkan mimpi besarnya yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan berlandaskan gotong royong.  

Ada sembilan prioritas untuk mendukung aksi Visi-Misi Jokow-JK yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam perekonomian dan berkepribadian dalam kebudayaan kesembilan agenda tersebut dikenal dengan Nawacita. Kesembilan Program Prioritas yang dikenal dengan Nawacita diantaranya : (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. (2). Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya .(3). Membangun Indonesia dari pinggiran. (4). Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi (5).Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. (6). Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. (7). Mewujudkan kemandirian ekonomi. (8). Melakukan revolusi karakter bangsa. (9). Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Survei nasional yang dilakukan oleh Organisasi Kesejahteraan Rakyat (ORKESTRA) tentang “Penilaian dan Evaluasi Terhadap Nawacita tahun 2016” sebagai bentuk kontrol dan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan jelang akhir tahun 2016.  Beberapa pertanyaan penting yang diajukan diantaranya bagaimana pengetahuan publik, pemahaman publik, ketertarikan publik, dan relevansi Nawacita dengan Indonesia saat ini. 

Ketua Umum ORKESTRA, Poempida Hidayatulloh, mengatakan bahwa ketika responden diajukan pertanyaan apakah anda tahu Nawacita? sebagian besar responden menjawab Tidak Tahu yaitu sebesar 72%, hanya 28% yang Tahu Nawacita.? kemudian diajukan pertanyaan pendalaman apakah anda mengerti/memahami program-program dalam Nawacita? sebagaian besar responden 46,3% Tidak Mengerti, 23,9% menjawab sama sekali tidak mengerti, 19,7% sedikit mengerti, 10,1% mengerti, 0,1% sangat mengerti.    

Respon positif diberikan publik terhadap program Nawacita dimana pada saat diajukan pertanyaan apakah anda setuju dengan program Nawacita Jokowi-JK? Sebagaian besar responden 52% Setuju, 13% sangat setuju, 3% Tidak Setuju selebihnya menjawab TT 32%. Publik memberikan koreksi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK dnegan memberikan penilaian bahwa sejauh ini program-program Jokowi dinilai belum sejalan dengan Nawacita, dimana pada saat publik diajukan pertanyaan apakah program-program emerintahan Jokowi-JK saat ini sudah sejalan dengan Nawacita? 39,1% menjawab belum sejalan dengan Nawacita, 18,6% menjawab sudah sejalan dan sisanya 42,4% menjawab TT. 

Publik juga menilai bahwa Nawacita saat ini masih relevan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik, dimana pada saat responden diajukan pertanyaan apakah saat ini menurut anda masih relevan program-program Nawacita dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik? 43,5% menjawab relevan, 7,4% Tidak Relevan, 5,5% sangat relevan, 0,3% sangat tidak relevan dan sisanya 43,2% menjawab tidak tahu. 

Survei ORKESTRA tentang penilaian kinerja Pemerintah Jokowi-JK tahun 2016 ini merupakan survei opini publik. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan Margin of error sebesar ± 2,2%. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap mukalangsung dengan panduan kuesioner oleh peneliti dan surveyor . Survei nasional ORKESTRA dilakukan rentang waktu 10 Oktober – 6 November 2016, melibatkan 1.200 responden dari 34 Provinsi di Indonesia dengan maksud menggali pendapat publik tentang kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. 

Jakarta, 19 Desember 2016

ORKESTRA,

        KETUA UMUM 

      POEMPIDA HIDAYATULLOH

Share this

“PUBLIK RESPON POSITIF KINERJA PEMERINTAHAN JOKOWI–JK”

​PRESS RELEASE

HASIL SURVEI NASIONAL 

PENILAIAN KINERJA PEMERINTAHAN JOKOWI – JK TAHUN 2016   

 “PUBLIK RESPON POSITIF KINERJA PEMERINTAHAN JOKOWI–JK”
Gebrakan pemerintahan Jokowi-JK pada periode tahun kedua pemerintahannya cukup mendapat respon positif dari publik. Iklim politik yang sempat memanas pasca Pilpres mulai stabil dengan terobosan-terobosan penting pada komunikasi politik yang dilakukan oleh Jokowi, stabilitas politik mulai mendapatkan tuah seiring dengan perbaikan mendasar Pemerintahan Jokowi pada aspek ekonomi melalui program-program strategis di bidang ekonomi pada tahun kedua pemerintahan Jokowi-JK. 

Pada tahun 2016 Jokowi menghadirkan banyak kejutan, mendadak Jokowi merombak Kabinet Kerja untuk yang kesekian kalinya dan mendudukkan orang-orang yang dinilai tepat dalam menerjemahkan apa yang menjadi Visi-Misi Jokowi-JK. Beberapa pihak menyambut negatif terhadap Kabinet Kerja Jokowi, mengingat pergeseran Menteri Kabinet Kerja sangat kental nuansa politik transaksionalnya seiring dengan masuknya menter-menteri dari kelompok Parpol yang diawal 2016 menyatakan sebagai Parpol pendukung pemerintah. Perlahan namun pasti publik mulai menerima dan memberikan respon positif terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Kebijakan-kebijakan penting mulai mengarah pada program-program yang sejalan dengan Visi Misi Jokowi JK yang tertuang dalam Nawacita.    

Hal tersebut dapat terlihat sebagaimana hasil survei nasional yang dilakukan oleh Organisasi Kesejahteraan Rakyat (ORKESTRA) tentang “Penilaian dan Evaluasi Terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK tahun 2016” sebagai bentuk kontrol dan penilaian kinerja Pemerintahan jelang akhir tahun 2016.  Beberapa pertanyaan penting yang diajukan diantaranya bagaimana penilaian publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK? Bagaimana penilaian publik terhadap kinerja Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK?. 

Ketua Umum ORKESTRA, Poempida Hidayatulloh, mengatakan bahwa ketika responden diajukan pertanyaan dalam skala 1-10 berapa nilai yang anda berikan untuk kinerja Pemerintahan Jokowi-JK? Jawaban responden sangat beragam dan jika dibuat rata-rata adalah sebesar 6,3, dengan kata lain rapor kinerja pemerintahan Jokowi-JK cukup positif. Sementara untuk kinerja Kabinet Jokowi JK mendapatkan respon yang masih buruk yaitu 5,3 dengan skala 1-10, dimana ketika responden diajukan pertanyaan dalam skala 1-10 berapa nilai yang anda berikan untuk kinerja Kebinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK?.    

Secara umum responden menilai bahwa kinerja pemerintahan Jokowi-JK cukup positif pada tahun 2016 ini. Pemerintah dinilai mampu menciptakan iklim politik yang kondusif dan mampu meredam potensi-potensi konflik yang dinilai memberikan kerawanan kondisi politik dalam negeri dan luar negeri. Pemerintahan Jokowi-JK juga mampu menghadirkan iklim ekonomi yang kondusif, berbagai kebijakan dalam Nawacita mulai diwujudkan secara per lahan. Perbaikan infrastruktur hingga daerah, pemangkasan anggaran di beberapa belanja kementerian, program Tax Amnesty, pemberantasan pungli, dan sebagainya mendapat respon positif dari publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. 

Namun kinerja Kabinet Kerja masih berada dibawah ekspektasi publik, publik belum yakin terhadap kemampuan para Menteri dalam menjalankan program-program Nawacita yang ditetapkan oleh Jokowi-JK meski pada awal tahun 2016 Jokowi sudah menekankan bahwa seluruh kementerian harus menjalankan rogram yang sesuai dengan Visi-Misi Jokowi-JK demi mewujudkan Nawacita yang dicita-citakan bersama pemerintahan Jokowi-JK. Tidak heran jika saat responden diajukan pertanyaan untuk melakukan penilaian Kinerja Kabinet Kerja mereka memberikan nilai 5,3. 

Survei ORKESTRA tentang penilaian kinerja Pemerintah Jokowi-JK tahun 2016 ini merupakan survei opini publik. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan Margin of error sebesar ± 2,2%. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap mukalangsung dengan panduan kuesioner oleh peneliti dan surveyor . Survei nasional ORKESTRA dilakukan rentang waktu 10 Oktober – 6 November 2016, melibatkan 1.200 responden dari 34 Provinsi di Indonesia dengan maksud menggali pendapat publik tentang kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. 

Jakarta, 19 Desember 2016

ORKESTRA,

        KETUA UMUM 

      POEMPIDA HIDAYATULLOH

Share this

Acara Penganugerahan Pahlawati Orkestra 

Acara Penghargaan Pahlawati Orkestra, 10 November 2016 di Menara Jamsostek, Semalam.

Berikut ini 10 Nama Penerima Penghargaan Pahlawati

1. Dedeh Rosidah sebagai inspirator perempuan bidang Keagamaan.

2.Eniya Listiani Dewi di bidang Riset dan Teknologi,

3. Ingrid Kansil di bidang pemberdayaan Perempuan dan dan Muslimah,

4. Marcella Zalianty sebagai inspirator perempuan bidang seni budaya,

5. Najwa Shihab sebagai inspirator perempuan bidang media dan publikasi.

6. Ollis Datau sebagai inspirator perempuan bidang pemberdayaan masyarakat,

7. Rieke Diah Pitaloka dinobatkan di bidang Advokasi Buruh.

8. Silviana Murni dinobatkan sebagai inspirator perempuan bidang pendidikan dan birokrasi.

9. Sriponco Handayani di bidang jaminan sosial kesehatan,

10. Tri Mumpuni dinobatkan sebagai perempuan inspirator bidang energi.

Share this

Ironi Ketenagakerjaan di Indonesia

Munculnya arus PHK yang semakin menjadi sangat signifikan harus menjadi alarm kekhawatiran yang harus secara cermat dibaca dan disiapkan solusi beserta bantalan sosialnya oleh Pemerintah.
Ironisnya hal ini terjadi bersamaan dengan maraknya arus tenaga kerja asing dari Tiongkok yang secara jumlah semakin mengkhawatirkan.
Boleh jadi mereka masuk secara legal. Namun tidak boleh kita semua lupakan akan janji kampanye Presiden Jokowi dalam membuat Barrier untuk menyeimbangkan dan memberikan peluang lebih bagi pekerja domestik.
Ketidaadilan dalam masalah ketenagakerjaan pun semakin terasa dengan banyaknya kasus hubungan industrial yang sudah inkracht dan dimenangkan pekerja tetapi tidak dapat dieksekusi.
PR Pemerintah jelas harus merealisasikan keadilan tersebut tanpa memberikan sinyal keraguan bagi investasi baru yang menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai momok belaka.
Peran Kementrian Tenaga Kerja sebagai penegak keadilan dan pemberi kepercayaan terhadap kaum pekerja dan pengusaha memang masih jauh dari ideal. Ironisnya hal tersebut tidak diiringi dengan gagasan dan langkah-langkah nyata untuk menuju situasi ideal yang diharapkan.
Era Masyarakat Ekonomi ASEAN pun sudah di depan mata. Tidak secara pesimis melihatnya, namun perlu adanya strategi yang secara jangka panjang tidak merugikan basis ketenagakerjaan domestik yang semakin hari semakin menuntut lapangan pekerjaan yang layak.
Kekuasaan dapat memberikan jalan tersebut dan ini adalah amanat Konstitusi Republik yang tercinta ini.

Poempida Hidayatulloh
Ketua Umum ORKESTRA
Organisasi Kesejahteraan Rakyat

Share this

Dana Aspirasi Jilid 2

Dana Aspirasi DPR menjadi isu yang  ramai dibicarakan belakangan ini, walau pun pada periode 2009-2014 sebelumnya pun hal ini sudah pernah dibahas namun berakhir tidak dijalankan karena banyaknya penolakan dari publik.
Jika ada kemudian Anggota Dewan berbicara bahwa Dana Aspirasi itu harus ada karena mereka disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya, itu sama sekali salah. Karena pada dasarnya sumpah seorang anggota dewan berbasis pada kata aspirasi tersebut. Artinya seorang anggota dewan harus banyak mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakatnya. Aspirasi itu belum tentu outputnya berkenaan dengan masalah uang saja. Banyak sekali jenis aspirasi rakyat yang harus dibantu dan diperjuangkan oleh anggota dewan. Hal ini dapat dilihat dengan menumpuknya aspirasi Rakyat di DPR, yang dibuka masukannya melalui kotak Surat, SMS,dan email. Terakhir, masih ada sekita belasan ribu aspirasi Dan pengaduan masyarakat yang tidak/belum ditangani.
Jadi apakah dengan Dana Aspirasi itu masalah-masalah yang ada tersebut akan tiba-tiba dapat terselesaikan atau tertangani.
Selain dari pada itu jika publik banyak menolak keberadaan dana aspirasi, bukankah itu bentuk dari aspirasi itu sendiri?
Intinya berbicara aspirasi harus dimulai dengan memahami arti aspirasi itu sendiri.

Poempida Hidayatulloh
Ketua Umum ORKESTRA
Organisasi Kesejahteraan Rakyat

Share this

Suaka Politik Bagi Imigran Rohingya

Sebagai Bangsa yang Besar, Indonesia harus membantu musibah yang menimpa para imigran Rohingya. Dilematika geopolitik yang ada harus dikesampingkan terlebih dahulu demi kemanusiaan.
Salah satu cara yang memang menjadi hak Pemerintah adalah memberikan “Political Asylum” (Suaka Politik), sampai terjadi kondisi yang membaik di negara asal mereka.
Suaka politik adalah salah satu hak asasi manusia ditegaskan oleh Pasal 14 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan aturan hukum hak asasi manusia internasional. Semua negara yang telah sepakat untuk Konvensi PBB mengenai Status Pengungsi harus membiarkan orang, yang memenuhi syarat, datang ke negara mereka.
Jelas para Imigran Rohingya sudah memenuhi syarat mengingat kondisi musibah yang menimpa mereka.
Organisasi Kesejahteraan Rakyat (ORKESTRA) mendesak Pemerintah RI agar segera memberikan Suaka Politik dan bantuan kemanusiaan bagi para imigran ini.
Selama mereka dalam suaka tentunya diplomasi dengan Myanmar pun harus dijalankan dalam konteks mempertegas status para imigran Rohingya ini.

Poempida Hidayatulloh
Ketua Umum ORKESTRA
Organisasi Kesejahteraan Rakyat

Share this

Ironi Gaji BUMD DKI di bawah UMP

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama harus segera menegur para direksi BUMD di DKI yang masih mempekerjakan karyawan dengan gaji di bawah UMP DKI.
Ini sangatlah ironis ditengah terjadinya pelambungan gaji dalam bentuk bonus untuk jajaran birokrat di DKI.
Selain daripada itu perusahaan yang mempekerjakan karyawan di bawah UMP bukanlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk segera menyesuaikannya sesuai aturan yang ada.

Poempida Hidayatulloh
Ketua Umum ORKESTRA
Organisasi Kesejahteraan Rakyat

Share this

Radikalisme Dilawan Dengan Cara Radikal?

Pemberedelan Situs yang diduga sarat dengan isu radikalisme adalah suatu cara yang juga radikal dalam menyelesaikan masalah ini. Ini akan kemudian memperuncing masalah yang ada. Dan akan terus menerus terjadi tak ada ujungnya. Bahkan berpotensi memunculkan berjamurnya radikalisme lainnya.
Kemampuan dan Pemahamaan Pemerintah mengenai Internet nampaknya masih terlalu awam dalam hal ini. Menkominfo dan Menag nampaknya masih harus banyak belajar.
Keberadaan situs itu kan bisa disertifikasi. Sehingga Pemerintah dapat merekognisi kredibilitas suatu konten dalam satu situs. Artinya sertifikasi itu dapat memberikan basis pertanggungjawaban pembuat konten yang dapat dipertanggungjawabkan secara compliant dengan Undang-Undang yang ada.
Informasi inilah yang dapat memberikan opsi atau pun filter bagi publik yang membacanya.
Pembredelan juga jelas bertentangan dengan UUD45 tentang kebebasan berpendapat.

Poempida Hidayatulloh
Ketua Umum ORKESTRA
(Organisasi Kesejahteraan Rakyat)

Share this

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d blogger menyukai ini:
Lewat ke baris perkakas