Arsip Tag: panja

Surat Edaran Menteri BUMN Tentang Outsourcing

image

image

image

Surat edaran Menteri BUMN RI seperti di atas, seyogianya diedarkan pada tanggal 5 Maret 2014 kemarin sesuai dengan Hasil Raker Komisi IX dengan Kementerian terkait pada tanggal 4 Maret 2014.
Hasil Raker tersebut telah saya bacakan mewakili Komisi IX pada rapat Paripurna DPR RI tanggal 6 Maret 2014.
Saya agak heran dengan tidak tercantumnya tanggal yang pasti dari dikeluarkannya surat edaran Menteri BUMN tersebut.
Yang juga mengecewakan adalah tidak disinggungnya kesimpulan hasil raker dengan Komisi IX sebagai referensi dikeluarkannya surat edaran tersebut.
Namun demikian, secara substantif, saya cukup dapat menyambut baik isi dari surat tersebut yang cukup sejalan dengan semangat yang ada di Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX dan Hasil Kesimpulan Raker tanggal 4 Maret 2014.
Yang harus diawasi oleh semua stakeholders adalah langkah-langkah yang akan diambil oleh KemBUMN dan KemNakertrans dalam menyelesaikan masalah ini. Terutama dalam masalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas).
Sebagai komitmen Menteri BUMN semua permasalahan Outsourcing ini dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan ini.
Semoga ini dapat terealisasi untuk kepentingan semua pihak.

Nasib Mengenaskan Pekerja Outsourcing PLN

image

Foto di atas adalah foto yang dikirim oleh rekan-rekan yang memperjuangkan nasib para pekerja Outsourcing di BUMN.
Korban adalah 2 orang pekerja outsourcing PLN di wilayah Batulicin Kalimantan Selatan.

Sungguh mengenaskan nasib para pekerja Outsourcing ini yang sudah sebagian besar kehilangan pekerjaan sejak November lalu. Padahal mereka sudah puluhan tahun bekerja dengan menempuh resiko kerja yang berbahaya seperti di atas.

MENGAPA PANJA OUTSOURCING BUMN KOMISI IX DPR RI HARUS INTERPELASI KE PEMERINTAH?

I.       PERMASALAHAN
·         Sejak dikeluarkannya Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI bulan Oktober lalu, respon Pemerintah (menteri) dan jajaran para direksi BUMN bukannya menjalankan Rekomendasi tersebut, sebaliknya, Pemerintah justru jelas-jelas mengabaikan Rekomendasi Panja. Dalam konteks ini, Pemerintah telah mengkhianati kesepakatan dengan Panja.
·         Praktek penyerahan sebagian  pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing) dilakukan hampir diseluruh perusahaan BUMN di Indonesia dimana dalam pelaksanaanya banyak terjadi penyimpangan, yang berdampak pada melemahnya posisi tawar para pekerja kontrak dan hak-hak normatif para pekerja terabaikan secara sistematis. Pada prakteknya, penyerahan sebagian pekerjaan baik melalui pemborongan pekerjaan maupun lebih banyak merugikan pekerja/buruh. Terlihat dengan semakin banyaknya pekerjaan utama yang dialihkan menjadi pekerjaan penunjang di  BUMN.
·         Minimnya kehadiran pemerintah dalam setiap pelaksanaan praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing) menyebabkan lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan, baik secara kuantitas dan kualitas di seluruh Indonesia, akibatnya masih banyak ditemui pengawas yang tidak memiliki keberanian untuk melaksanakan penyidikan hukum ketenagakerjaan terhadap penyelewengan norma hukum pada persoalan praktek penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain.
·         Perusahaan BUMN sebagai representasi Negara yang berkewajiban menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sehingga, tanggungjawab BUMN kepada pekerja bukan hanya sebatas contractual semata.
·         Para Direksi BUMN memiliki tanggungjawab dalam menjalankan roda perusahaan berdasarkan UU. Namun dalam faktanya mereka mengabaikan amanat perundang-undangan terutama persoalam ketenagakerjaan sehingga tuntutan pekerja yang sejauh ini belum juga dipenuhi.
 
II.    DASAR PIJAKAN
·      Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bab IX Tata Cara Pelaksanaan Hak DPR, Pasal 161 menyebutkan, “DPR mempunyai hak: interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Dalam konteks Pemerintah yang tidak menjalankan Rekomendasi Panja Outsourching BUMN, maka DPR sudah seharusnya mengajukan Hak interpelasi.
·      Hak Interpelasi adalah hak DPR meminta keterangan Presiden dalam hal dilaksanakannya suatu kebijakan. Kebijakan yang akan dipertanyakan adalah kebijakan yang berlawanan dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diambil oleh Menteri BUMN dan Seluruh Direksi BUMN. Bagaimana pun, suatu kebijakan harus dipertanggungjawabkan oleh siapa pun juga yang membuatnya.
·      Hak interpelasi merupakan hirarki tata negara yang benar yang harus dilaksanakan oleh DPR RI sebagai lembaga Legislatif. Langkah ini mungkin dinilai sebagai suatu proses yang panjang. Namun demikian, DPR sebagai bagian dari pembuat Undang-Undang harus selalu bermain pada koridor hukum yang benar sebagai suatu lembaga yang terhormat. Interpelasi adalah langkah yang konstitusional.
·      Dengan mengeksekusi hak ini, perhatian Pemerintah (Presiden) akan lebih tertuju kepada masalah Outsourcing ini dan Menteri-Menteri terkait harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang mereka buat ini kepada Presiden. Presiden pun akan mencatat semua direksi BUMN yang abai dalam mengimplementasikan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX yang merupakan menifestasi dari UU No 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.
 
III.      PENUTUP
Demikian argumentasi usulan Panja Outsourching BUMN Komisi IX DPR RI untuk mengajukan hak Interpelasi kepada Pemerintah, kiranya dapat menjadi pertimbangan para anggota DPR untuk menyelesaikan seluruh persoalan pekerja/buruh di  BUMN di seluruh Indonesia.

Inisiasi Interpelasi Karena Abaikan Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi 9 DPR RI

Hari Selasa tanggal 17 Desember lusa, Panja Outsourcing BUMN Insya Allah akan menggelar Raker dengan Menakertrans dan Meneg BUMN beserta jajaran direksi BUMN yang bermasalah dalam konteks Outsourcing. Agenda rapat tersebut adalah untuk meminta keterangan mengenai implementasi rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi 9.

Setelah menganalisa, ternyata banyak BUMN yg mengabaikan rekomendasi Panja. Saya pribadu akan menginisiasi hak interpelasi dpr dalam hal ini. Hari selasa besok lusa itu akan saya edarkan daftar dukungan interpelasi untuk ditandatangani.

Saya yakin akan mendapatkan dukungan yang besar dari teman-teman di komisi 9 dalam hal ini.

Sebagai Badan Legislatif Komisi IX harus menindaklanjuti penggunaan hak interpelasi ini, karena terjadinya kebuntuan dengan Pemerintah (menteri) dalam menanganin masalah outsourcing ini, yang jelas-jelas diabaikan dan ditolak oleh para direksi BUMN.

Hak interpelasi adalah hak DPR meminta keterangan Presiden dalam hal dilaksanakannya suatu kebijakan. Kebijakan yang akan dipertanyakan adalah kebijakan yang berlawanan dengan UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diambil oleh Menteri BUMN dan Seluruh Direksi BUMN.

Bagaimana pun, suatu kebijakan harus dipertanggungjawabkan oleh siapa pun juga yang membuatnya.

Inilah hirarki tata negara yang benar yang harus dilaksanakan oleh DPR RI sebagai lembaga Legislatif. Langkah ini mungkin dinilai sebagai suatu proses yang panjang. Namun demikian, DPR sebagai bagian dari pembuat Undang-Undang harus selalu bermain pada koridor hukum yang benar sebagai suatu lembaga yang terhormat.

Interpelasi adalah langkah yang konstitusional.

Dengan mengeksekusi hak ini perhatian Pemerintah (Presiden) akan lebih tertuju kepada masalah Outsourcing ini dan Menteri-Menteri terkait harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang mereka buat ini kepada Presiden.

Presiden pun akan mencatat semua direksi BUMN yang abai dalam mengimplementasikan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX yang merupakan menifestasi dari UU no 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.

Pesan saya kepada semua teman-teman pekerja OS mari bersama kita terus berusaha dan berdoa untuk memperjuangkan hak ketenagakerjaan kalian semua.
Jangan surut di tengah jalan. Perjuangan memang kadang harus menempuh jalan panjang. Itulah perjuangan. Harus yakin ada saatnya nanti tiba di tujuan. Insya Allah.

Dahlan Iskan Bohong Lagi?

Berita di bawah ini saya dapatkan dari satu situs media kondang:

Perusahaan pelat merah atau BUMN secara bertahap penyesuaian status tenaga kerja alih daya (outsourcing) menjadi karyawan tetap. Hal ini telah dilakukan oleh PT PLN (Persero).

Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan, setidaknya sebanyak 16.000 tenaga kerja outsourcing di PLN telah diangkat menjadi karyawan tetap.

“Outsourcing PLN sampai kemarin diangkat 16.000 jadi karyawan tetap. Itu akan terus bertambah,” ucap Dahlan usai rapat pimpinan Kementerian BUMN di Kantor Pusdiklat PLN Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2013).

Hal senada dilakukan oleh BUMN besar lainnya seperti PT Telkom Tbk (TLKM) yang mengangkat sebanyak 14.000 tenaga outsourcing atau PT Pertamina (Persero) yang mengubah status 7.000 karyawan outsourcing-nya menjadi pegawai tetap.

Namun pengangkatan pegawai outsourcing menjadi karyawan tetap di lingkungan BUMN tetap harus melalui skema penilaian dan pengecekan yang ketat.

“Proses pengangkatan nggak bisa dilakukan langsung. Harus dilakukan pengecekan,” sebutnya.

Dahlan enggan menjawab panjang saat ditanya apakah BUMN masih membutuhkan tenaga kerja outsourcing. Menurutnya kewenangan tersebut ada di masing-masing BUMN. Ia pun menambahkan, meskipun masih ada pegawai outsourcing di BUMN, upah yang diterima masih di atas ketentuan Upah Miminum Provinsi (UMP). “Sudah semua malah banyak yang jauh di atasnya,” jelasnya.

Statement-statement di atas sempat membuat saya senang dan juga berharap banyak akan terjadinya hal-hal yang disampaikan oleh Menteri BUMN ini. Karena jika demikian adanya saya melihat ini akan menjadi suatu solusi luar biasa sepanjang sejarah BUMN.
Namun setelah saya telisik lebih rinci, saya baru menyadari jika kemudian apa yang disampaikan oleh Dahlan Iskan itu tidak mereferensi terhadap kurun waktu tertentu. Artinya bisa saja apa yang disampaikan oleh Dahlan Iskan mengacu kepada waktu selama BUMN tersebut di atas berdiri. Jadi tidak mengacu kepada apa yang tengah terjadi belakangan ini.
Yang jelas fakta memperlihatkan bahwa saya menerima ratusan pesan singkat setiap hari belakangan ini yang melaporkan bahwa mereka telah di PHK per bulan November lalu sebagai pegawai outsourcing di BUMN. Ini jelas bertentangan dengan UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga jelas-jelas bertentangan dari rekomendasi Panja Outsourcing BUMN komisi IX DPR RI.

Sampai saat ini Komisi IX belum mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pihak Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam konteks implementasi hasil Panja. Karena dijalankan atau tidaknya hasil Panja ini, Kem BUMN dan Kemnakertrans harus mempertanggungjawabkannya.

Saya sudah memngingatkan pimpinan agar dalam waktu dekat Panja Outsourcing segera memanggik Kementerian terkait untuk dimintai keterangan.

Apakah kita kemudian akan menyaksikan lagi kebohongan Dahlan Iskan? Hanya Allah dan Dahlan yang tahu.

Ultimatum Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR

Hari ini secara simbolis Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menerima laporan Hasil Panja Outsourcing BUMN yang berisi rekomendasi tentang berbagai langkah yang harus diambil oleh Menteri BUMN dalam konteks menyelesaikan masalah Outourcing yang berada di lingkup BUMN.

Sangatlah lucu jika kemudian para direksi BUMN banyak yang menyuarakan secara publik bahwa Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN ini bukanlah suatu keputusan hukum yang perlu dipatuhi.
Saya hanya berpikir saja dari mana sih para direksi BUMN yang berpikiran demikian itu dapat diangkat sebagai direksi suatu BUMN?
Jelas para direksi yang mempunyai pendapat seperti itu tidak paham akan tatanan Tata Negara RI. Tentunya mereka ini sama sekali tidak pantas menempati posisi terhormat dengan gaji tinggi sebagai profesional yang diharapkan mempunyai semangat nasionalisme yang sebenarnya, dan seyogianya dimiliki oleh seorang direksi BUMN.

Memang nampak jika hasil rekomendasi Panja ini tidak dilaksanakan kemudian tidak ada sanksi yang mengiringinya.
Namun demikian mereka lupa, apabila Panja Outosurcing BUMN Komisi IX ini merumuskan segala poin yang termaktub dalam rekomendasi Panja itu berdasarkan suatu produk hukum yang berupa Undang-Undang, yaitu UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Jadi jelas apabila rekomendasi Panja ini diabaikan, dapat diartikan melawan UU atau dengan kata lain “melawan hukum”.

Direksi BUMN pun harus sadar bahwa wewenang yang mereka miliki juga terbatas dalam ruang lingkup dan waktu. Oleh karena itu ada saatnya nanti mereka tidak dapat lagi menghindar dari kejaran keadilan dan hukum yang berlaku.

Saya pribadi pun bermaksud memberikan ultimatum secara publik kepada para direksi BUMN ini, agar jangan pernah mengabaikan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN.
Karena pada dasarnya Saya dan kawan-kawan di Komisi IX tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
intinya jika para direksi ini banyak membuat susah banyak pihak, maka DPR pun akan dapat membuat susah kehidupan para direksi ini.

Direksi BUMN Jangan Melawan Keputusan Politik

Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR-RI meminta jajaran Direksi BUMN untuk menjalankan rekomendasi yang telah diputuskan Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI pada rapat pleno 22 Oktober lalu.
“Direksi BUMN harus tahu makna keputusan politik. Intinya, Direksi BUMN jangan melawan keputusan tersebut,” ujar anggota Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh di Gedung DPR-RI (29/10/2013).
Poempida berpandangan, Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu keputusan politik. Tanpa ada keputusan politik, tidak akan ada Negara Republik Indonesia ini. Ditegaskan Poempida, Konstitusi dan UU adalah produk dari keputusan politik. “Jadi BUMN pun tercipta karena keputusan politik,” katanya singkat.
Politisi Partai Golkar ini menilai, dalam proses/keputusan politik, memang ada dua cara menyikapinya, sejalan atau melawan. Yang sejalan dan melawan akan bisa salah satu diuntungkan tergantung situasi dan kondisi politik.
Lebih lanjut Poempida mengatakan, mengingat semakin kuatnya gerakan buruh dan semangat demokrasi di Indonesia, yang berpikiran cerdas harus sadar untuk tidak melawan  keinginan rakyat banyak. Atau, kalau melawan harus sangat paham dengan konsekuensi yang dihadapi.
“Bisa saja kemudian Direksi BUMN ini tidak menghiraukan hasil Panja Outsourcing BUMN, tapi jangan kemudian menyesal di kemudian hari,” tegasnya.   
Sementara itu, Ketua Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning  menegaskan, Menteri Negara BUMN wajib memberikan sanksi kepada Direksi perusahaan yang mengabaikan rekomendasi ini. Ia juga mendesak agar Menneg BUMN untuk melaksanakan rekomendasi ini 15 hari kerja terhitung sejak rekomendasi ini dikeluarkan.
“Jika Direksi tak menjalankan rekomendasi ini, Komisi IX merekomendasikan agar memecat Direksi perusahaan BUMN tersebut,” katanya.
Selama ini, lanjut Ribka, praktik outsourcing tenaga kerja di BUMN terjadi karena minimnya peran pemerintah dalam pengawasan. Karena itu, penyelewengan norma hukum sering terjadi dan dilakukan oleh manajemen perusahaan BUMN itu sendiri. ***