Ayo Siapa Berebut Anggaran?

Oleh Poempida Hidayatulloh

Belakangan ini kita diberikan tontonan yang menarik mengenai masalah alokasi anggaran dan peran para anggota dewan, wakil rakyat yang terhormat, dalam mengimplementasikan hak budget nya. Mulai dari polemik dana aspirasi Rp. 15 Milyar dan sekarang Dana Pedesaan Rp.1 Milyar.

Saya masih belum habis pikir mengapa perjuangan alokasi anggaran menjadi sedemikian penting dalam politik anggaran di DPR? Pro dan Kontra nya semakin menajam apabila dinilai permintaan tersebut tidak relevan dan sarat kepentingan, walaupun secara esensi isyunya cukup populis. Dan lucunya jika isyunya mendapatkan persepsi positif, masing-masing partai akan saling klaim tentang kontribusi dan andil mereka dalam menggolkan anggaran tersebut.

Sampai disinikah peta politik anggaran kita? Lupakah para anggota dewan yang terhormat ini bahwa sumber dana dari anggaran kita ini “sebagian” masih bersumber dari surat utang negara? Lupakah juga mereka bahwa mereka mempunyai hak pengawasan terhadap anggaran, yang secara politis sebenarnya jauh lebih penting dari hak budget tadi?

Mengapa hak pengawasan anggaran sebenarnya lebih penting? Sampai saat ini saya tidak melihat adanya mekanisme pengawasan yang mumpuni. Dalam konteks pertanggungan jawaban penggunaan anggaran kepada rakyat, seyogyanya sebagai wakil rakyat para dewan lebih fokus dalam merancang dan mengimplementasi hal ini. Pemakaian anggaran tidak hanya harus diawasi dari kebocoran saja. Namun juga impact dan benefit yang dirasakan oleh rakyat dalam penggunaan anggaran tersebut harus benar-benar terukur. Penggunaan anggaran sudah seharusnya tidak hanya berdasarkan proyek-proyek untuk menghabiskan anggaran semata.

Banyak pihak yang belum sadar betapa “powerful” nya hak pengawasan anggaran ini bagi dewan. Jika pemerintah terbukti salah dan tidak tepat dalam memanfaatkan dan menggunakan anggaran, secara ekstrim memang dapat terjadi proses pemakzulan. Secara politis ini jauh lebih strategis.

Namun, mengapa tidak banyak partai lebih fokus bermain di ranah ini? Ya, nampaknya budaya transaksional masih menjadi “drive” dan warna dari politik nasional kita. Persepsi siapa yang bisa memberi lebih akan mendapatkan dukungan lebih besar masih sangat melekat di benak para elit politik kita. Mereka kadang lupa banyak nilai-nilai seperti integritas, konsistensi, tanggung jawab dan moralitas yang mesti dijunjung tinggi dalam berpolitik.

Ayo awasi penggunaan anggaran!

Share this

Efisiensi Anggaran? Ah Teori …

Berikut ini adalah statement Pak SBY yang dikutip oleh Kompas dot com:

“Presiden: Kurangi Inefisiensi Anggaran http://bit.ly/cEYJ3L ”

memang statement tersebut merupakan suatu “blow” yang telak bagi Fraksi Partai Golkar di DPR dalam kaitan isyu Dana Aspirasi yang tengah ramai kemarin. Dan penolakan pemerintah, dalam masalah dana aspirasi terhadap inisiatif Golkar secara mentah-mentah ini, kemudian di beri bumbu dengan statement Presiden seperi di atas. Ada apakah gerangan?

Mungkin dalam hal ini rekan-rekan saya di Golkar kembali belum menyadari betapa pentingnya perang pencitraan di dalam politik belakangan ini. Dan yang jelas Pemerintah, khususnya Presiden SBY, sangat sadar akan pentingnya pencitraan bagi dirinya, kabinet dan tentu Partainya. Ini sangat terlihat, di setiap kesempatan yang ada, statement yang sifatnya populis selalu dimunculkan. Salah satu contohnya adalah statement di atas.

Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, seyogyanya strategi politik yang defensif akan lebih jitu. Strategi politik yang agresif seharusnya hanya dilakukan, jika persepsi positif yakin terbentuk di Masyarakat.

Dalam konteks statement di atas yang mengangkat isyu efisiensi anggaran, maka ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan kritik balik. Apakah benar pemerintah berkomitmen penuh menjalankan efisisensi anggaran ini. Harus segera ditanya mekanisme secara rinci seperti apa? Bagaimana parameterisasi keefisienan anggaran ini? Dan sudah sejauh mana diimplementasikan?

Dengan kasat mata, semua tahu bahwa APBN 2010 ini dirancang dengan menggunakan surat utang negara. Dan telah terjadi pembelian fasilitas bagi para pejabat pemerintah, yang isyunya tidak populis, seperti: pembelian mobil donas mewah, pembelian pesawat terbang kenegaraan, kenaikan gaji pejabat, dan remunerasi antar departemen yang tidak imbang.

Jika isyu-isyu di atas saja terangkat, maka sangat jelas bahwa proses efisiensi anggaran yang disuarakan masih dalam tatanan wacana belaka. Dan seyogyanya pemerintah secara konsekuen merevisi kebijakan-kebijakan yang sudah terbentuk ini, jika serius ingin melakukan efisiensi.

Siapkah pemerintah? Harus siap! Kalau tidak ya wacana efisiensi anggaran ini hanya teori belaka.

Share this

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d blogger menyukai ini:
Lewat ke baris perkakas