“Saya Patuh Kepada Konstitusi!”

Kepatuhan seseorang kepada Konstitusi itu hanya dapat tercermin dari perilakunya. Bagi para penyelenggara negara, kepatuhan kepada Konstitusi itu adalah prasyarat untuknya dapat menjadi seorang negarawan. Negarawan berperilaku yang secara totalitas merupakan cerminan dari konstitusi yang berlaku.

Pasal 6A Ayat 2 UUD 45 Amandemen ke 4 mengatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”. Dari ayat tersebut jelas tersirat bahwa hubungan antara seorang Pemimpin Negara dengan Partai pengusungnya bersifat konstitusional. Artinya keberadaan seorang Pemimpin Negara itu tidak sekedar dalam konteks “Penugasan Partai” saja.

Maksud penulis mengangkat masalah ini, bahwa tidaklah mungkin seorang Pemimpin Negara kemudian meninggalkan Partai Pengusungnya. Jika itu terjadi maka secara konstitusional akan terjadi masalah yang berlawanan dengan semangat Pasal 6A ayat 2 UUD 45 Hasil Amandemen di atas.

Memang jika terjadi suatu pelanggaran terhadap konsitusi seorang Kepala Negara dapat dimakzulkan sesuai dengan berbagai UU yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Bagi seorang negarawan, dalam memimpin negara akan selalu berusaha untuk megakomodasi segala aspek yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan tatanan politik yang ada. Karena suksesnya seorang Pemimpin dalam melaksanakan Pembangunan Nasional adalah berbasis pada stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, Kekisruhan politik yang berlebihan akan menyebabkan tidak stabilnya situasi dan kondisi nasional sehingga berdampak buruk dan menjadi kendala untuk tercapainya target-target Pembangunan Nasional yang diinginkan.

Poempida Hidayatulloh

Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra)

Share this

Ada Islam Liberal di Partai Demokrat!

Suatu fenomena yang sangat menarik bagi saya untuk membahas hal ini. Saudara Ulil Abshar Abdala, ketua Jaringan Islam Liberal, kini telah menjadi pentolan di kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

Memang Syeh Ulil al Islam Liberal ini memunculkan wacana SUBULANA (banyak cara menuju Tuhan) dengan memberikan alternatif-alternatif pemikiran yang Ia klaim sebagai pencerahan untuk umat Islam. Hal ini tentunya banyak menimbulkan kontroversi. Jika kita kilas balik ke belakang Syeh Ulil sempat memberikan komen bahwa Fatwa MUI tentang Ahmadiyah itu Tolol. Masih segar juga diingatan kita semua ketika Bung Ulil mendapatkan ancaman atas dirinya dikarenakan tulisannya yang kontroversial tentang tidak pentingnya wanita muslim memakai kerudung. Bahkan menggabungkan dua kata “Islam” dan “liberal” saja adalah sesuatu yang kontroversial. Di mana Islam yang penuh dengan aturan dan tatanan dicoba digabungkan dengan kata liberal yang berarti bebas tanpa ikatan.

Yang saya heran mengapa Partai Demokrat yang sangat peduli dengan pencitraan mau mengakomodir figur yang demikian kontroversial. Jika menyimak lebih lanjut, ternyata memang ada satu benang merah antara Partai Demokrat dan Jaringan Islam Liberal, yaitu kedekatan keduanya dengan Amerika. Jika memang titik temunya di situ, berarti keheranan yang berada dalam benak saya sangat tidak beralasan.

Saya hanya khawatir satu saja sebenarnya, yaitu apabila nilai-nilai agama Islam mainstream kemudian dapat dilunturkan melalui prosesnya tertentu yang memanfaatkan kekuasaan. Di mana Partai Demokrat dijadikan “conduit” nya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Share this

Nurpati Tak Pernah Ingkar Janji

Saya sebetulnya sangat kecewa dengan kejadian ini. Di mana sekali lagi seorang anggota KPU telah bergabung dengan suatu Partai Politik. Ini kali adalah giliran Andi Nurpati yang masuk ke Partai Demokrat. Ini memang merupakan hal politik dari saudari Andi Nurpati, yang telah di tunjuk sebagai salah satu Ketua di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Tetapi di dalam konteks etika politik dan logikanya sangat tidak relevan. Ini kan ibarat seseorang yang pekerjaannya sebagai wasit kemudian alih profesi jadi pemain. Bukan pemain biasa saja, tetapi pemain andalan.

Nah kalau memang demikian, budaya Politik Nasional ke depan akan sangat suram. Karena semuanya akan berlomba untuk menjadi wasit daripada merintis melalui latihan yang sangat kompetitif dan panjang prosesnya. Selain daripada itu seharusnya kita mempunyai budaya yang menempatkan bahwa posisi para wasit ini adalah posisi terhormat yang memang ada di posisi yang mulia. Yang jelas di dalam praktek kehidupan nyata saya tidak pernah dengar ada cerita wasit beralih profesi menjadi pemain. Dalam kasus yang mirip lainnya, Hakim menjadi pengacara. Atau secara ekstrim, bandar atau pengawas kasino menjadi penjudinya.

Tanpa berprasangka buruk, tentunya jika Andi Nurpati memutuskan untuk bergabung dengan Partiai Demokrat, ada di dalamnya dirinya tertanam ambisi-ambisi politik yang dulunya mungkin pernah ada. Jika seseorang tidak mempunyai ambisi politik tentunya, hal atau kesempatan semacam ini pun tidak akan dihiraukan, apalagi menjadi pertimbangan.

Jika demikian adanya, apa yang sebenarnya terjadi di KPU selama ini? Apakah ambisi-ambisi terpendam semacam di atas dapat menciptakan suatu atmosfir yang obyektif di KPU? Memang hanya Andi Nurpati dan Tuhan yang tahu. Semoga saja Nurpati tak pernah ingkar janji, yaitu janji atau sumpahnya ketika dilantik menjadi anggota KPU.

Share this

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d blogger menyukai ini:
Lewat ke baris perkakas