Peran Presiden Dan Wakil Presiden

Sehubungan dengan pemberitaan sebagai berikut: “Ternyata, Umur JK Saja yang Lebih Banyak – RMOL.CO – http://m.rmol.co/news.php?id=197875&utm_source=pulsenews&utm_medium=referral
saya melihat bahwa pendapat tersebut sangatlah tendensius dan tidak seimbang. Oleh karena itu perlu diluruskan.
Jika memang kebijakan Pemerintah dilakukan oleh Seorang Presiden Tanpa melibatkan Wakil Presiden. Maka kebijakan tersebut tetap sah secara konstitusi.
Dari sejak Indonesia berdiri dan mempunyai Pemerintahan. Sudah banyak sekali kebijakan Presiden yang diputuskan tanpa melibatkan Wakil Presiden. Bahkan pada Zaman Presiden Habibie, Presiden membuat kebijakan sendiri, karena memang tidak ada Wakil Presidennya.
Jika kemudian proses pemakzulan dilakukan secara paket Presiden dan Wakil Presiden, ini pun tidak dapat dibenarkan. Karena pada dasarnya Institusi Presiden jelas berbeda dengan Wakil Presiden. Jika terjadi kesalahan pembuatan kebijakan dilakukan oleh Presiden tidaklah serta merta menjadi tanggung jawab Wakil Presiden atau pun sebaliknya.

Poempida Hidayatulloh
Ketua DPP Partai Golkar

Share this

Surat Terbuka Poempida Kepada Presiden RI, RE: UU Pilkada

Jakarta,  30 September 2014

No       : 258/PH/IX/A182/2014

Perihal : Tanggapan Terhadap Pengambilan Keputusan RUU Pilkada

Kepada

Yth. Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono

Presiden Republik Indonesia

Di Tempat

            Dengan hormat,

            Semoga Bapak dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan-Nya.

Berkaitan dengan telah dilakukannya pengambilan keputusan melalui voting tentang RUU Pilkada pada 25 September 2014. Kami memberikan penjelasan bahwa pengambilan keputusan RUU Pilkada pada Sidang Paripurna DPR tidak sesuai dengan Tata Tertib DPR terkait pengambilan keputusan melalui suara terbanyak atau voting.

Adapun penjelasan mengenai Tata Tertib tersebut sesuai dengan Pasal 284 ayat 1 bahwa:

“Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah Anggota yang hadir”.

            Dengan demikian bila jumlah Anggota DPR yang hadir pada saat sidang Paripurna tersebut adalah 496 sesuai dengan absensi di Sekretariat DPR. Maka pengambilan keputusan dapat dikatakan sah apabila mendapat 249 suara. Dan mengenai Anggota DPR yang walkout atau meninggalkan sidang, diatur dalam Pasal 285 ayat 3 dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

            Pada saat Sidang Paripurna, suara keputusan terkait RUU Pilkada hanya mendapatkan 226 suara atau hanya memperoleh sebesar 45,56% suara anggota DPR yang hadir. Artinya bahwa suara anggota DPR yang mendukung Pilkada DPR tidak memenuhi persyaratan Tata Tertib DPR.

            Untuk itu kami berpendapat bahwa pengambilan keputusan terkait RUU Pilkada pada Sidang Paripurna 25 September 2014 dapat dikatakan tidak sah dan tidak dapat disetujui sebagai Undang-Undang.

Demikian kami sampaikan sesuai dengan pengamatan dan pemahaman kami sebagai Anggota DPR. Semoga Bapak mendapatkan pertimbangan yang baik dalam memahami pengambilan keputusan tersebut.Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama yang baik.

Hormat kami,

DR. Poempida Hidayatulloh, BEng (Hon), PhD, DIC

No: A-182

Share this

BPJS: Hadiah Kejutan Tahun Baru Dari Presiden?

    Catatan Kritis Fraksi Partai Golkar terhadap Implementasi SJSN/BPJS

bpjs kesehatan

Keseriusan pemerintah dalam menjalankan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JSKN) nampak sangat terasa dengan mobilisasi program sosialisasi melalui berbagai media yang ada. Iklan-iklan yang dimunculkan nampak memberikan wajah yang sangat menjanjikan. Tentu sosialisasi seperti ini menstimulasi minat dan peran serta masyarakat dalam program ini. Namun demikian, dalam konteks hak pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fraksi Partai Golkar memberikan catatan dalam hak implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional ini.
1. Besaran iuran Rp 19.225,- yang merupakan bantuan pemerintah bagi 86,4 juta orang tidak mampu (PBI: Penerima Bantuan Iuran) dinilai tidak akan memberikan insentif yang cukup bagi kesejahteraan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya, yang dapat berakibat pada rendahnya mutu pelayanan. Kami sempat membintangi anggaran tersebut. Namun setelah mendapatkan komitmen dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan bahwa pada kwartal pertama akan ada evaluasi, sehingga besaran PBI pun dapat dinaikkan per kapitasinya, maka bintang pun kami cabut. Padahal, angka Rp 19.225,- tidak jelas basis perhitungan akuarialnya.
2. Pemerintah hanya menargetkan untuk mengcover 111 jutaan penduduk Indonesia pada tahun 2014, dimana 86,4 juta adalah masyarakat miskin dan sisanya adalah yang membayar iuran. Pemerintah nampak tidak memperhitungkan terjadinya lonjakan peserta Jaminan Sosial Kesehatan Nasional ini. Apabila akibat stimulasi daya tarik peminta tinggi dengan intensifnya sosialisasi seperti yang dijelaskan di atas, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi banyaknya peserta Jaminan Sosial ini yang tidak dapat tertangani. Sementara akan ada potensi 30 jutaan fakir miskin yang tidak tertangani. Bagaimana langkah pemerintah mengatasinya???
3. Munculnya Kepmenkes No 455 tahun 2013 yang betul-betul akan mengabaikan peran Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan organisasi profesi kesehatan lain dalam era Jaminan Sosial Kesehatan ini menjadi suatu tanda tanya besar. Kementerian Kesehatan lebih memilih membentuk LSM baru untuk mewakili para dokter untuk bernegosiasi dengan BPJS Kesehatan. Bukankah dukungan profesi dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya sangat dibutuhkan untuk suksesnya jaminan sosial ini? Dalam hal ini IDI dan PDGI secara resmi menunjukkan keberatannya.
4. Mempertanyakan mengapa Presiden baru menggelar rapat kabinet yang diperluas bersama pengurus IDI, Dirut BPJS Kesehatan setelah BPJS dilaunching? Tenaga kesehatan yang bekerja di BPJS bukan hanya dokter, namun juga Pengurus Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Mengapa mereka tidak dipanggil? Apakah pemerintah lupa bahwa tenaga kesehatan tersebut juga dibutuhkan dalam suksesnya penyelenggaraaan BPJS? Seharusnya stakeholders terkait dipanggil jauh-jauh hari sebelum BPJS dilaunching dan dilibatkan dalam program tersebut.
5. Terjadi bias di lapangan mengenai sosialisasi BPJS Kesehatan dikarenakan pemerintah menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sebenarnya tidak sesuai dengan UU BPJS. Namanya sudah BPJS Kesehatan, kenapa Pemerintah memakai nama JKN? Seharusnya BPJS yang ditekankan, bukan JKN.
6. Belum lama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No 105/2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu, dan Perpres No 106/2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara. Kenapa Perpres tersebut dicabut? Ini menambah keyakinan Partai Golkar bahwa pemerintah tidak siap dengan BPJS. Padahal yang namanya pelayanan kesehatan itu absolut dan tidak bisa ditawar-tawar.
7. Tiap tahun penerimaan Negara dari sektor cukai rokok sekitar 100 Triliunan. Jika diasumsikan jumlah penduduk Indonesia 250,000,000, iuran per orang diambil rata-rata Rp25,000,- selama 12 bulan (1 tahun). Maka totalnya 75,000,000,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Triliun). Dengan total angka tersebut, seharusnya dana cukai rokok sudah cukup untuk mengcover pelayanan kesehatan masyarakat.
8. Kami berharap agar pemerintah segera melakukan revisi kebijakan pada masa yang sudah semakin mendesak ini.

jkn

Share this

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d blogger menyukai ini:
Lewat ke baris perkakas