Seriuskah Pemerintah Untuk Menjalankan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional Via BPJS Kesehatan?

Keseriusan Pemerintah dalam menjalankan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional nampak sangat terasa dengan mobilisasi program sosialisasi melalui berbagai media yang ada. Iklan-iklan yang dimunculkan nampak memberikan wajah yang sangat menjanjikan. Tentu sosialisasi seperti ini men-stumulasi minat dan peran serta masyarakat dalan program ini. Namun demikian, dalam konteks hak pengawasan yang dimiliki oleh seorang anggota Dewan, saya perlu memberikan catatan dalam hal implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional ini. Adapun catatan saya sebagai berikut:

1. Besaran Iuran Rp. 19.225,- yang merupakan bantuan pemerintah bagi 86,4 juta orang tidak mampu (PBI: Penerima Bantuan Iuran) dinilai tidak akan memberikan insentif yang cukup bagi kesejahteraan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya, yang dapat berakibat pada rendahnya mutu pelayanan. Saya sempat membintangi anggaran tersebut. Namun setelah mendapatkan komitmen dari Kemkes dan Kemkeu bahwa pada kwartal pertama akan ada evaluasi, sehingga besaran PBI pun dapat dinaikan per kapitasinya, maka bintang pun saya cabut. Padahal angka Rp.19.225,- tidak jelas basis perhitungan aktuarialnya.

2. Pemerintah hanya menargetkan untuk meng-cover 111 jutaan penduduk Indonesia pada tahun 2014, di mana 86,4 juta adalah masyarakat miskin dan sisanya adalah yang membayar iuran.  Pemerintah nampak tidak memperhitungkan terjadinya lonjakan peserta Jaminan Sosial Kesehatan Nasional ini. Apabila akibat stimulasi daya tarik peminat tinggi dengan intensifnya sosialisasi seperti dijelaskan di atas, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi banyaknya peserta Jaminan Sosial ini yang tidak dapat tertangani.

3. Munculnya Kepmenkes no 455 th 2013 yang betul-betul akan mengabaikan peran IDI, PDGI dan organisasi profesi kesehatan lain dalam era Jaminan Sosial Kesehatan ini menjadi suatu tanda tanya besar. Kemkes lebih memilih membentuk LSM baru utk mewakili para dokter untuk bernegosiasi dengan BPJS Kesehatan. Bukankah dukungan profesi dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya sangat dibutuhkan untuk suksesnya program jaminan sosial ini? Dalam hal ini IDI dan PDGI sudah secara resmi menunjukkan keberatan.

Kesimpulannya, saya mempertanyakan keseriusan Pemerintah untuk suksesnya implementasi program ini. Atau, dengan sengaja memilih jalur yang berpotensi besar menggagalkan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional mendatang?
Saya hanya bisa berharap agar Pemerintah segera melakukan revisi kebijakan pada masa yang sudah semakin mendesak sekali ini.

Share this

Tanya Jawab Tentang BPJS Kesehatan

Apa itu BPJS ?
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial( BPJS ) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan social. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketengakerjaan.

Apa itu BPJS Kesehatan?
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial( BPJS )Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan

Kapan BPJS Kesehatan mulai operasional?
BPJS Kesehatan mulai opersional pada tanggal 1 Januari 2014

Apa itu Jaminan Kesehatan ?
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Siapa saja yang menjadi peserta BPJSKesehatan?
Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran

Ada berapa kelompok peserta BPJS Kesehatan ?
Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok, yaitu :
1. PBI jaminan kesehatan
2. bukan PBI jaminankesehatan

Apa yang dimaksud dengan PBI Jaminan Kesehatan?
PBI  (Penerima Bantuan Iuran) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah

Siapa saja yang lain yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan ?
Yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan lainnya adalah yang  mengalami cacat total tetap dan tidak mampu

Apa yang dimaksud dengan cacat total tetap dan siapa yang berwenang menetapkannya ?
Cacat total tetap merupakan kecacatan fisik dan/atau mental yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Penetapan cacat total tetap dilakukan oleh dokter yang berwenang.

Siapa saja peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan ?
Peserta bukan PBI jaminan kesehatanterdiri atas:
1. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya
2. Pekerja bukanpenerima upah dan anggota keluarganya
3. Bukan pekerja dan anggota keluarganya

Apa yang dimaksud dengan pekerja ?
Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

Apa yang dimaksud dengan pekerja penerima upah ?
Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah

Siapa saja yang termasuk pekerja penerima upah ?
Pekerja penerima upah terdiri atas:
1. Pegawai negeri sipil
2. Anggota TNI
3. Anggota POLRI
4. Pejabat negara
5. Pegawai pemerintah non pegawai negeri
6. Pegawai swasta dan
7. Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah.

Apa yang dimaksud dengan pekerja bukan penerima upah ?
Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

Siapa saja yang termasuk pekerja bukan penerima upah ?
Pekerja bukan penerima upahterdiri atas:
1.    Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri
2.    Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja bukan penerima upah.

Apa yang dimaksud dengan bukan pekerja?
Bukan pekerja adalah setiap orang yang tidak bekerja tapi mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan

Siapa saja yang termasuk bukan pekerja ?
Yang termasuk kelompok bukan pekerja terdiri atas:
1.    Investor;
2.    Pemberi kerja;
3.    Penerima pensiun;
4.    Veteran;
5.    Perintis kemerdekaan
6.    Bukan pekerja lain yang memenuhi kriteria bukan pekerja penerima upah

Siapa saja yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil ?
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer, Staf Khusus, dan Staf Ahli.

Siapa yang dimaksud dengan pemberi kerja ?
Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Siapa saja yang dimaksud dengan anggota keluarga ?
Anggota keluarga yang dimaksud meliputi:
1. Satu orang istri atau suami yang sah dari peserta
2. Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta, dengan kriteria:
    a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri dan
    b. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal

Berapa jumlah peserta dan anggota keluarganya yang ditanggung ?
Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung oleh jaminan kesehatan paling banyak 5 (lima) orang

Bagaimana bila jumlah peserta dan anggota keluarganya lebih dari 5 (lima) orang?
Peserta yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan

Apakah boleh penduduk Indonesia tidak menjadi peserta BPJSKesehatan?
Tidak boleh, karena kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib. Meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan Kesehatan lain.

Apa yang terjadi kalau kita tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan?
Ketika sakit dan harus berobat atau dirawat maka semua biaya yang timbul harus dibayar sendiri dan kemungkinan bisa sangat mahal diluar kemampuan kita
Kapan seluruh penduduk Indonesia sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan?
Paling lambat tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan secara bertahap.

Share this

Poempida: Sosialisasi SJSN dan BPJS Sangat Kurang


Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh menilai sosialisasi mengenai sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih rendah, sehingga terjadi penolakan dari masyarakat, khususnya buruh. Penolakan terhadap BPJS, karena mereka tidak memahami mengenai SJSN dan BPJS secara lengkap.

Share this

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d blogger menyukai ini:
Lewat ke baris perkakas