Hukum Hongkong soal TKI Erwiana

Aparat hukum Hongkong menangkap perempuan yang diyakni sebagai majikan TKI Erwiana Sulistyaningsih di bandara Hongkong, Senin (20/01/2014).  Perempuan yang diketahui bermarga Law itu dicokok saat hendak melewati pemeriksaan imigrasi. Ia memegang tiket pesawat tujuan Bangkok, Thailand. Langkah cepat aparat hukum Hongkong mendapat apresiasi  Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR RI.
“Kami mengapresiasi tindakan aparat hukum Hongkong menangkap majikan TKI Erwiana. Tindakan aparat hukum tersebut seharusnya dijadikan pelajaran berguna bagi Malaysia dalam menyelesaikan kasus TKI Wilfrida, yang sampai sekarang tidak ada proses hukum bagi sang majikan yang terindikasi juga melakukan penyiksaan.” kata Wakil Ketua Timwas TKI DPR, Poempida Hidayatulloh di Gedung DPR, Selasa (21/01/2014).
Sebelumnya diberitakan, TKI Erwiana mengalami penganiayaan oleh majikannya bernama Law Wantung. Erwiana mendapat perlakuan tidak manusiawi oleh majikanya tersebut saat melakukan kesalahan. Dari keterangan Erwiana, Law tidak segan-segan memukul bagian muka dan bagian tubuh lainnya. Luka paling parah adalah di bagian pergelangan tangan dan kaki serta wajah yang lebam dan membengkak.  Erwiana menceritakan bahwa dirinya juga diancam akan dibunuh oleh majikannya, apabila melaporkan dan menceritakan perihal kekerasan yang dialaminya.
Timwas TKI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus ini. Timwas TKI juga akan terus melakukan tekanan kepada stakeholders terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan TKI.
“Timwas TKI akan terus memperkuat tekanan politis agar stakeholders terkait bekerja semua dalam satu koordinasi yang benar dan tujuannya tercapai,” tegas Poempida.
Menurut Poempida, persoalan TKI di luar negeri bisa menjadi bom waktu. Kurangnya koordinasi antar lembaga seperti  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri berujung saling ‘lepas tangan’ terhadap kasus TKI.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu mengatakan pemberian perlindungan dan pemberian bantuan hukum menjadi sorotan Timwas terhadap lembaga terkait dalam memberikan pelayanan terhadap TKI. Persoalan mendasar bagi TKI di negeri orang adalah perlakuan diskriminatif.
Poempida berpandangan, dalam menyoroti sebuah kasus TKI yang mengalami sandungan hukum di negara orang, dilakukan secara komprehensif oleh Timwas. Menurutnya, jika diperlukan lobi khusus kepada kepala negara yang menjadi domisili TKI dimaksud, Timwas dapat memberikan dorongan kepada presiden agar melakukan pendekatan. Langkah itu dilakukan agar upaya goverment to goverment (G to G) melalui lobi dapat menghasilkan solusi terhadap TKI yang mengalami ancaman hukuman di negeri orang.
“Kita bisa mendorong juga supaya presiden melakukan gerakan-gerakan lobi yang khusus terhadap para WNI di luar negeri,” ujarnya.

Share this

Perdagangan Manusia Indonesia: Darurat!

Temuan di bawah ini didasarkan pada 97 wawancara mendalam yang dilakukan di Indonesia dan Hong Kong (dari Mei 2012 hingga Maret 2013) dengan para pekerja migran baru yang memiliki masalah selama proses migrasi, serta wawancara dengan agen perekrutan dan departemen pemerintah terkait di kedua wilayah.
Temuan Amnesty International ini juga dibandingkan dengan data survei yang dikumpulkan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (IMWU-Indonesian Migrant Workers Union) antara Juli dan September 2011 dengan sampel acak dari 930 buruh migran Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (prt).

Amnesty International menemukan bahwa:

1. Rekrutmen dan lembaga penempatan, di Indonesia dan Hong Kong masing-masing, secara rutin terlibat dalam perdagangan pekerja rumah tangga migran dan eksploitasi mereka dalam kondisi kerja paksa, karena mereka menggunakan penipuan dan pemaksaan untuk merekrut buruh migran Indonesia dan memaksa mereka untuk bekerja dalam situasi yang melanggar hak asasi manusia dan hak ketenagakerjaan mereka. Mekanisme utama pemaksaan yang diterapkan di Indonesia dan Hong Kong adalah penyitaan dokumen identitas, pembatasan kebebasan bergerak dan manipulasi dari hutang yang timbul melalui biaya perekrutan.

2. Pemberi kerja di Hong Kong sering memperlakukan pekerja rumah tangga migran dalam kategori pelanggaran HAM, hal ini termasuk berupa kekerasan fisik atau lisan, membatasi kebebasan bergerak mereka, melarang mereka mempraktekkan iman/kepercayaan mereka (ibadah), mereka tidak membayar upah minimum, tidak memberi mereka waktu istirahat yang cukup; dan sewenang-wenang mengakhiri kontrak mereka, dan juga sering berkolusi dengan agen penempatan dalam melakukan pelanggaran tersebut.

3. Pemerintah Hong Kong dan Indonesia keduanya belum memenuhi kewajiban internasional mereka untuk mencegah dan menekan perdagangan dan penggunaan kerja paksa. Mereka telah gagal untuk memonitor, menyelidiki dan memberikan sanksi pada oknum dan organisasi yang melanggar undang-undang domestik di wilayah masing-masing. Hal di atas terkait dengan keberadaan dan perilaku agen perekrutan di Indonesia dan agen penempatan serta majikan di Hong Kong. Selain itu, kedua Pemerintah memiliki peraturan di tempat yang meningkatkan risiko pekerja rumah tangga migran menderita pelanggaran hak asasi manusia dan hak ketenagakerjaan. Ini termasuk kewajiban buruh migran untuk ditempatkan melalui agen perekrutan pemerintah yang terdaftar di Indonesia, dan pengenaan peraturan “persyaratan dua minggu tinggal di dalam Hong Kong”. Apabila dalam dua minggu tidak mendapatkan sponsor maka dikategorikan sebagai pendatang ilegal.

Fakta-fakta di atas yang memicu keberadaan perdagangan manusia antara Indonesia – Hong Kong. Keberadaan tersebut dielaborasi melalui laporan setebal 146 halaman.

Rawannya aktifitas perdagangan manusia ini sudah mencapai titik nadir. Kategori “darurat” sudah sangat tepat menjadi stempel situasi seperti ini.

Jika temuan Amnesty International hanya dalam ruang lingkup Indonesia-Hong Kong saja, fakta-fakta lain menunjukan telah semakin mengglobalnya jaringan perdagangan manusia ini.

Indonesia sendiri masih sangat terbelakang dalam konteks terciptanya kebijakan perlindungan terhadap buruh migran. Apalagi dalam konteks memerangi perdagangan manusia.

Program perlindungan buruh migran pun tidak terjadi secara menyeluruh dan masih rentan dengan berbagai komersialisasi dan eksploitasi.

Permasalahan di atas jelas merupakan PR besar bagi Timwas TKI DPR untuk mengidentifikasi langkah-langkah kongkrit dalam melindungi buruh migran untuk tidak menjadi korban perdagangan manusia.

Share this

Penggerebegan Pengiriman TKI Ilegal Di Asem Baris

image

Malam ini saya menyaksikan  BNP2TKI dalam penggerebegan penampungan TKI oleh Perusahaan tanpa ijin. Lokasi penampungan tersebut, berada di Jl. K no 5, Asem Baris, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan.
Dalam operasi ini nampak paling sedikit 50 orang TKI yang sudah mempunyai dokumen yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah via Abu Dhabi. Namun Para TKI ini sama sekali tidak terdaftar secara resmi di BNP2TKI.
Saya sempat berjumpa dan berbicara dengan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, yang didampingi oleh Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin.
Informasi untuk lokasi penggerebegan didapatkan dari ditangkapnya 10 orang TKI yang akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno Hatta beberapa waktu lalu. Para TKI tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap.

Ini mengindikasikan maraknya perdagangan manusia tidak kunjung surut.

Dengan berbagai cara para pelaku human trafficking ini memanfaatkan kondisi moratorium pengiriman tki ke Saudi Arabia.

“Demand” TKI dari manca negara yang selalu tinggi memang menjadi peluang bisnis besar bagi para pelaku trafficking ini. Sehingga mereka berani mengambil risiko dengan segala cara untuk keuntungan walau harus mengorbankan orang lain.

Ditambah lagi dengan rendahnya upah dan sulitnya lapangan pekerjaan domestik juga berkontribusi pada signifikansi bertambahnya masalah seperti ini.

Tidak ada cara lain upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan memperbaiki dan memperketat sistem pengawasan terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Jika tidak ada upaya, potensi terjadinya masalah yang lebih Besar akan menjadi sangat signifikan.

Share this

Perkembangan Kasus wilfrida Soik

image

Kemarin, Minggu, 17 Nopember 2013, telah digelar sidang lanjutan Wilfrida Soik,TKI asal NTT, di Mahkamah Tinggi, Kota Bharu, Kelantan.

Sidang di mulai pada pukul 10 lebih waktu Malaysia.

Sidang tidak berjalan lama, karena dalam persidangan hanya disampaikan bukti-bukti yg dibutuhkan untuk pembelaan atas dakwaan Jaksa berupa vonis mati terhadap Wilfrida Soik. Salah satu bukti-bukti baru tersebut adalah hasil “Bone-age Examination” (Pemeriksaan sains medis untuk menentukan umur tulang manusia). Eksaminasi dilakukan untuk membuktikan bahwa Wilfrida adalah korban dari perdagangan manusia (Human Traficking), di mana pada saat dia pertama kali dipekerjakan oleh majikannya yang bersangkutan adalah di bawah umur.

Tuntutan Pasal 302 tentang Pembunuhan berencana dari Jaksa Penuntut, melalui proses persidangan dapat diringankan dengan berkas bukti-bukti baru tersebut.

Selain dari pada itu Pengacara Wilfrida pun memohon kepada hakim untuk mengijinkan wilfrida menjalankan tes psikologis pada saat kejadian pembunuhan berjalan. Tes tersebut akan dilakukan di rumah sakit Permai, di Johor. Waktu tes akan berlangsung selama 1 bulan.

Hakim menerima bukti hasil dari uji umur tulang (bone-age examination) yang disampaikan oleh Pengacara Wilfrida. Dan hakim pun memberikan ijin untuk Wilfrida menjalani tes psikologis pada saat kejadian.

Kemudian hakim menyampaikan bahwa akan ada sidang lanjutan untuk disampaikan hasil tes psikologis tadi. Waktu sidang berikutnya akan ditetapkan kemudian melalui undangan. Tapi kira-kira akan jatuh pada tanggal 29 Desember 2013.

Sidang kali dihadiri Tim Pengawas TKI DPR RI yang terdiri dari Adang Darajatun (Ketua Delegasi Timwas/Wakil Ketua Timwas), Poempida Hidayatulloh (Wakil Ketua Timwas), Rieke Diah Pitaloka (Anggota Timwas), dan Pius Lustrilanang (Anggota Timwas). Kehadiran timwas ini diumumkan secara eksplisit oleh Pengacara Wilfrida pada saat Sidang akan dimulai.

Kehadiran Timwas TKI DPR RI ini dalam rangka memberikan dukungan politis dan moral bagi kasus yang melanda Wilfrida secara khusus dan kasus TKI/WNI lainnya secara umum.

Ada beberapa catatan yang saya ingin angkat mengenai kasus Wilfrida ini. Kasus ini sudah mulai sejak 2010. Setelah kemudian mendapatkan perhatian media dan publik serta juga tokoh-tokoh politik nampak kemudian banyak gagasan-gagasan cerdas dalam pembelaan terhadap Wilfrida, seperti kemudian uji tulang dan psikologis di atas. Poin yang ingin saya angkat, sebenarnya selama ini proses/strategi pembelaan hukum untuk Wilfrida yang berjalan seperti apa? Ini adalah tugas dari timwas untuk mendalami lebih jauh dalam masalah ini.

Share this

DUKUNGAN TIMWAS TKI DPR MEMBELA WILFRIDA

Besok, Minggu, 17 Nopember 2013, pukul 09.00 Waktu Malaysia akan digelar sidang lanjutan Wilfrida Soik,TKI asal NTT, di Mahkamah Tinggi, Kota Bharu, Kelantan.

Kali ini dalam persidangan akan akan disampaikan bukti-bukti yg dibutuhkan untuk pembelaan atas dakwaan Jaksa berupa vonis mati terhadap Wilfrida Soik. Salah satu bukti-bukti baru tersebut adalah hasil “Bone-age Examination” (Pemeriksaan sains medis untuk menentukan umur tulang manusia). Eksaminasi dilakukan untuk membuktikan bahwa Wilfrida adalah korban dari perdagangan manusia (Human Traficking), di mana pada saat dia pertama kali dipekerjakan oleh majikannya yang bersangkutan adalah di bawah umur.

Tuntutan Pasal 302 tentang Pembunuhan berencana dari Jaksa Penuntut, melalui proses persidangan dapat diringankan dengan berkas bukti-bukti baru tersebut.

Sidang kali ini akan dihadiri Tim Pengawas TKI DPR RI yang terdiri dari Adang Darajatun (Ketua Delegasi Timwas/Wakil Ketua Timwas), Poempida Hidayatulloh (Wakil Ketua Timwas), Rieke Diah Pitaloka (Anggota Timwas), dan Pius Lustrilanang (Anggota Timwas).

Kehadiran Timwas TKI DPR RI ini dalam rangka memberikan dukungan politis dan moral bagi kasus yang melanda Wilfrida secara khusus dan kasus TKI/WNI lainnya secara umum.

Timwas TKI DPR telah melakukan komunikasi “Parliament to Parliament” dengan Dewan Rakyat Parlimen Malaysia dalam membicarakan kerja sama antar Parlemen untuk mengakselerasi penyelesaian masalah yang terjadi berkaitan dengan para TKI ini.

Hal yang juga penting pada persidangan ini sebuah terobosan telah dilakukan dalam memecah kebekuan kerja politik di Indonesia. Besok, Timwas TKI DPR RI yang hadir dari berbagai fraksi. Ini merupakan contoh konkret bagaimana seharusnya DPR bersikap atas kasus-kasus yg menyangkut nasib rakyat.

Intinya, semakin banyak kepedulian dan perhatian figur-figur politik dalam menyelesaikan masalah yang menimpa rakyat, akan memberikan kontribusi pada akselerasi permasalahan Bangsa yang kian menumpuk. Dalam agama pun ini dinamakan “Fastabiqul Khairat” atau berlomba-lomba untuk kebaikan. Dan ini sangat disukai oleh Allah SWT.

Berbagai kebuntuan dan kendala dalam bentuk faksionalisasi politik, birokrasi, kepastian hukum, minimnya anggaran dan lain sebagainya senantiasa kemudian dapat diselesaikan melalui sinergi politik yang baik demi kemaslahatan Rakyat.

Semoga Allah SWT memberkati Wilfrida dan semua TKI yang terzalimi.

Kota Bharu, 16 Nopember 2013

Poempida Hidayatulloh
(Wakil Ketua Tim Pengawas TKI DPR RI)

Share this

Poempida Desak Pemerintah Serius Selesaikan Masalah TKI di Luar Negeri


Wakil Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Poempida Hidayatulloh didampingi anggota Timwas TKI DPR dari FPDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka DI Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (11/11) mendesak Pemerintah untuk lebih serius dalam menyelesaikan permasa-lahan TKI di luar negeri.

Share this

Poempida: Fraksi Golkar Siap Mendukung Timwas TKI DPR

Sesuai dengan apa yang saya selalu saya sampaikan ke publik agar DPR membentuk Tim Pengawas (Timwas) yang memonitor berbagai macam masalah yang berhubungan dengan Pengiriman dan Perlindungan TKI.
Dalam hal ini Timwas akan mempunyai fleksibilitas yang lebih baik dikarenakan mempunyai pengaruh politis yang lebih besar dalam mempercepat penyelesaian berbagai macam masalah TKI yang ada.
Saya menyambut dengan gembira bahwa Fraksi Partai Golkar Siap mendukung terbentuknya Timwas tersebut. Surat Keputusan penugasan Fraksi untuk personal Golkar yang ditugaskan di Timwas pun telah resmi di sampaikan kepada Pimpinan DPR. Saya berharap agar hal serupa akan disusul oleh seluruh Fraksi di DPR.
Hal ini diharapkan akan menjadi cerminan keseriusan DPR dalam merespon masalah-masalah TKI.

image

Share this

Hiu Bersaudara Dan Timwas TKI

Munculnya permasalahan hukum yang menimpa Hiu Bersaudara, TKI Asal Pontianak, di Malaysia, kembali mengingatkan kita pada lemahnya perlindungan TKI di Luar negeri. Mekanisme Asuransi perlindungan yang ada hanya sebatas mengcover biaya hukum sampai hanya sebesar 200 juta saja.
Apabila kemudian masalah hukum berlanjut hingga biaya melebihi plafon, siapa kemudian yang akan menanggungnya?
Saat pembahasan RAPBN-P 2013 dengan BNP2TKI pun saya pribadi mengangkat isu ini dan menanyakan langsung tentang minimnya penganggaran untuk perlindungan di BNP2TKI. Mengapa kemudian tidak ada fokus kegiatan yang kemudian didukung dengan anggaran yang cukup dalam konteks perlindungan?
Banyaknya masalah hukum yang menimpa para TKI di Luar negeri dapat terbantu penyelesaiannya jika didukung strategi perlindungan yang mumpuni.
Selain dari pada itu, perlu saya ingatkan kembali kepada Pimpinan DPR-RI, dan juga semua pimpinan Fraksi, mengenai pembentukan TIMWAS TKI DPR seperti telah disepakati di Paripurna beberapa waktu silam.
Pembentukan Timwas ini dilandasi pemikiran banyaknya masalah TKI dari hulu ke hilir membutuhkan suatu pengawasan yang kuat baik secara politis maupun hukum. Karena pada dasarnya ini adalah suatu masalah lintas sektoral, yang dalam berbagai hal tidak dapat diselesaikan oleh Komisi IX saja.
Timwas adalah bentuk kekuatan politik yang direkognisi secara UU, yang dapat bekerja lintas sektoral, sehingga tidak hanya DPR dapat mengawasi Eksekutif dalam konteks perlindungan TKI ini saja, tetapi juga dapat memberikan dampak politis yang akan diperhitungkan oleh negara-negara tujuan penempatan TKI. Saya melihat dalam beberapa kasus hukum TKI dapat diselesaikan dengan diplomas dan tekanan politik. Oleh karena itu, keberadaan Timwas sangat diperlukan. Tentunya tidak hanya dalam konteks menyelesaikan masalah hukum Hiu bersaudara saja, namun juga untuk dapat mencegah potensi terjadinya masalah baru yang serupa terjadi.
Salam, Poempida

Share this

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d blogger menyukai ini:
Lewat ke baris perkakas