Arsip Tag: tki

Hanya BPJS Ketenagakerjaan Yang Mampu Memberikan Perlindungan TKI di LN

​Hanya lembaga jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan  yang dapat membuka perwakilan di Luar Negeri dan lingkungan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Karena BPJS Ketenagakerjaan adalah institusi Pemerintah di bawah Presiden dan dapat bekerja sama dengan KBRI. Jika diamanatkan oleh revisi UU No. 39 Tahun 2004 sebagai penyelenggara Asuransi Perlindungan untuk TKI, BPJS Ketenagakerjaan harus siap. Dalam konteks coverage perlindungannya seyogianya disesuaikan dengan apa yang dikerjakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sekarang, sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS, agar tidak terjadi benturan ruang lingkup tupoksi lembaga BPJS Ketenagakerjaan.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan mengawal proses ini agar terealisasi perlindungan TKI yang lebih memberikan impact.
Salam,

Dr. Poempida Hidayatulloh

Dewas BPJS Ketenagakerjaan

Eksekusi Mati Zaenab: “Perlindungan Harus Dua Kali”

Bela sungkawa untuk Keluarga Siti Zaenab. Eksekusi Mati Siti Zaenab harus menjadi cermin perbaikan bagi mekanisme perlindungan TKI ke depan secara totalitas. Mulai Dari persiapan penempatan, proses penempatan dan saat penempatan aspek Perlindungan harus dilakukan dengan strategy “double shields”. Terlindungi secara hukum dan terlindungi secara Mental. Jika secara mental TKI kuat pada dasarnya akan memberikan ketahanan tersendiri bagi si TKI untuk menghadapi berbagai tekanan yang dihadapinya. Jelas ini menjadi basis perlindungan tersendiri bagi si TKI. Sehingga dia dapat terhindar dari berbagai potensi masalah hukum yang senantiasa dapat terjadi.
Sementara itu dalam konteks perlindungan hukum, basis-basis pembelaan hukum harus dilakukan secara maksimal. Tentunya dengan menggunakan pengacara-pengacara yang benar-benar peduli dalam melakukan pembelaan. Sungguh aneh jika Pengacara Siti Zaenab yang mendampingi kasusnya kemudian tidak mengetahui eksekusi hukuman mati yang bersangkutan. Secara praktek legal di mana pun eksekusi hukuman dalam bentuk apa pun harus ada pemberitahuan kepada si Pengacara yang melakukan pembelaan.
KBRI Riyadh harus segera mempelajari dan mengevaluasi peran si Pengacara dalam hal ini. Jangan sampai pengacara yang sama tetap dipakai dan melakukan pembelaan secara tidak maksimal.

Poempida Hidayatulloh, Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat – ORKESTRA

Masalah TKI di Oman Untuk Perhatian Pemerintah

2 hari yang lalu saya mendapatkan laporan dari Trisno adik dari Sri Wahyuningsih. Sri adalah TKI yang bekerja di Oman yang dikirim melalui

PT. Fala Rima Hudaya Bersaudara,  Jl. Munggang no 55 atau 28, Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur 13530.

Sri dipaksa kerja dari jam 4 pagi sampai jam 1 pagi. Walau pun dapat istirahat untuk makan dan Shalat.

2 bulan terakhir ini Sri kakinya sakit tapi tidak di obati oleh majikan. Sri sudah beberapa kali mencoba kabur.

Sekarang Sri masih di oman bekerja di majikan tersebut. Sri tidak boleh pegang HP untuk komunikasi.

Sri hanya bisa tidur 1 jam saja per harinya. Dan Sri sempat cerita kepada Trisno banyak juga rekannya TKI di Oman yang mengalami hal serupa dan stress.

Mohon agar para pemegang kewenangan dapat memberikan perhatian kepada masalah ini. Apabila bermaksud menghubungi Trisno adik Sri, silakan hubungi saya.

Salam,
Poempida Hidayatulloh
Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra)

Poempida Dan Masalah TKI

Konsep Manajemen Kerja BNP2TKI
Oleh Dr. Poempida Hidayatulloh

Masalah TKI adalah masalah harjat dan martabat Bangsa Indonesia dan bukan hanya sekedar untuk solusi menjawab kurangnya penciptaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu BNP2TKI harus dapat menjadi tulang punggung bagi tegaknya konstitusi terutama dlaam hal: “…melindungi segenap Bangsa Indonesia”.
BNP2TKI ke depan harus menunjukkan panguatan pada basis pengawasan dan perlindungan bagi para TKI.
Ketegasan dalam konteks pengawasan harus didukung dengan penegakan hukum dalam hal penempatan yang seringkali terjadi eksploitasi berlebih. Sehingga akan terjadi efek jera bagi para mafia TKI.
Transparansi dalam konteks pengawasan pun harus terus diimplementasikan dan disosialisasikan langsung kepada Publik. Agar Publik tahu siapa-siapa pemain-pemain nakal dan pemain-pemain yang taat kepada aturan. Sehingga terjadi mekanisme “rewards and punishment” yang jelas.
Basis perlindungan dapat didukung dengan pemutakhiran data dan sistem pendataan yang memiliki akurasi, integritas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sumber data yang baik mekanisme perlindungan dapat dilakukan secara tepat, cepat dan akurat.
Mengingat pembangunan maritim akan menjadi sektor unggulan Pemerintahan ini, maka basis pengiriman Anak Buah Kapal (ABK) yang banyak menuai permasalahan yang luar biasa harus mendapat perhatian khusus. Sehingga basis perlindungan terhadap para ABK yang bekerja di Luar Negeri dapat dilakukan sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai Manusia Indonesia.
Bekerjasama dengan Kepolisian dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk memerangi Perdagangan Manusia Indonesia baik di dalam mau pun di luar negeri.

Masalah TKI, KPK Jangan Hanya Sidak Di Bandara Saja

Sidak KPK di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta yang menangkap oknum BNP2TKI adalah suatu hal yang perlu diapresiasi.

Sebagai Wakil Ketua Timwas TKI DPR RI, perlu saya sampaikan bahwa satu elemen yang menjadi masalah utama dari berulang-ulangnya masalah yang merundung para TKI adalah basis penegakan hukum yang lemah.

Ibarat pucuk dicinta ulam tiba, langkah yang diambil KPK ini seperti gayung bersambut dengan harapan dan rekomendasi Timwas.

Jika beberapa waktu silam Timwas TKI telah merilis daftar hitam PPTKIS/PJTKI belum sepenuhnya ada tindakan hukum yang tegas pada para pelaku bisnis bidang TKI ini. Walau pun sebagian pelanggaran yang dilakukan sudah jelas terindikasi pidana.

Jika KPK saat ini fokus pada basis pemerasan/suap yang ada di Bandara, sebenarnya sebagian lingkup kecil saja. Seyogianya KPK melakukan pemantauan dan operasi di lingkup lainnya, seperti pembuatan KTKLN, proses rekrutmen di Ciracas, titik pemulangan TKI yang baru kembali ke daerah, dan tentu semua basis birokrasi yang terkait dengan penyelenggaraan TKI.

Dalam konteks penegakan hukum yang dibutuhkan dalam masalah TKI ini tidak hanya pada basis pidana khusus korupsi saja. Tapi juga harus merambah pada aspek kekerasan, intimidasi, penipuan dan bahkan pada isu perdagangan manusia.

Sayang Timwas DPR RI hanya bisa mengawasi saja. Gemas rasanya, karena kami sudah paham sebetulnya titik rawan pada masalah penegakan hukum ini. Namun dalam hal penegakkannya bukan merupakan wilayah kewenangan DPR RI.

Salam Kemanusiaan

Poempida Hidayatulloh

Hiu Bersaudara Bebas!

Pagi ini saya mendapatkan pesan singkat yang menggembirakan dari Dirjen Binapenta Kemnakertrans sbb:

“Ass Bp Poempida Yth,
kami lapor Hasil pemantauan dan koordinasi dg Atnaker pagi ini bahwa     Sidang banding Hiu bersaudara dilaksanakan hari ini selasa 28/1/2014 jam 9.00 di mahkamah rayuan putrajaya. KBRI Menyediakan Pengacara Gooi&Azura. Hasilnya Hiu dinyatakan bebas dari hukuman mati demikian Binapenta Reyna”

Saya sangat mengapresiasi keputusan ini dan upaya Pemerintah dalam melindungi TKI/WNI.
Namun perlu saya ingatkan bahwa masih banyak masalah hukum yang menjerat TKI/WNI di Malaysia, oleh karena itu mengingat betapa kompleksnya masalah-masalah TKI ini maka tidak ada ruang bagi Pemerintah untuk abai atau pun lengah.
Justru keberhasilan seperti ini harus menjadi penguatan kepercayaan diri Pemerintah dalam melakukan akselerasi penyelesaian berbagai masalah yang menjerat TKI/WNI di Luar Negeri.

Hukum Hongkong soal TKI Erwiana

Aparat hukum Hongkong menangkap perempuan yang diyakni sebagai majikan TKI Erwiana Sulistyaningsih di bandara Hongkong, Senin (20/01/2014).  Perempuan yang diketahui bermarga Law itu dicokok saat hendak melewati pemeriksaan imigrasi. Ia memegang tiket pesawat tujuan Bangkok, Thailand. Langkah cepat aparat hukum Hongkong mendapat apresiasi  Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR RI.
“Kami mengapresiasi tindakan aparat hukum Hongkong menangkap majikan TKI Erwiana. Tindakan aparat hukum tersebut seharusnya dijadikan pelajaran berguna bagi Malaysia dalam menyelesaikan kasus TKI Wilfrida, yang sampai sekarang tidak ada proses hukum bagi sang majikan yang terindikasi juga melakukan penyiksaan.” kata Wakil Ketua Timwas TKI DPR, Poempida Hidayatulloh di Gedung DPR, Selasa (21/01/2014).
Sebelumnya diberitakan, TKI Erwiana mengalami penganiayaan oleh majikannya bernama Law Wantung. Erwiana mendapat perlakuan tidak manusiawi oleh majikanya tersebut saat melakukan kesalahan. Dari keterangan Erwiana, Law tidak segan-segan memukul bagian muka dan bagian tubuh lainnya. Luka paling parah adalah di bagian pergelangan tangan dan kaki serta wajah yang lebam dan membengkak.  Erwiana menceritakan bahwa dirinya juga diancam akan dibunuh oleh majikannya, apabila melaporkan dan menceritakan perihal kekerasan yang dialaminya.
Timwas TKI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus ini. Timwas TKI juga akan terus melakukan tekanan kepada stakeholders terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan TKI.
“Timwas TKI akan terus memperkuat tekanan politis agar stakeholders terkait bekerja semua dalam satu koordinasi yang benar dan tujuannya tercapai,” tegas Poempida.
Menurut Poempida, persoalan TKI di luar negeri bisa menjadi bom waktu. Kurangnya koordinasi antar lembaga seperti  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri berujung saling ‘lepas tangan’ terhadap kasus TKI.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu mengatakan pemberian perlindungan dan pemberian bantuan hukum menjadi sorotan Timwas terhadap lembaga terkait dalam memberikan pelayanan terhadap TKI. Persoalan mendasar bagi TKI di negeri orang adalah perlakuan diskriminatif.
Poempida berpandangan, dalam menyoroti sebuah kasus TKI yang mengalami sandungan hukum di negara orang, dilakukan secara komprehensif oleh Timwas. Menurutnya, jika diperlukan lobi khusus kepada kepala negara yang menjadi domisili TKI dimaksud, Timwas dapat memberikan dorongan kepada presiden agar melakukan pendekatan. Langkah itu dilakukan agar upaya goverment to goverment (G to G) melalui lobi dapat menghasilkan solusi terhadap TKI yang mengalami ancaman hukuman di negeri orang.
“Kita bisa mendorong juga supaya presiden melakukan gerakan-gerakan lobi yang khusus terhadap para WNI di luar negeri,” ujarnya.