Dunia kesehatan dan kedokteran adalah dunia yang unik. Dalam konteks ini menjadi lebih menarik lagi dengan tambahan keluhan dari Puncak Pimpinan Nasional, Presiden sendiri. Beliau merasa galau dengan banyaknya WNI yang berobat ke Luar Negeri.
Ironisnya, Ibu Negara sendiri juga baru-baru ini berobat ke Luar Negeri.
Tenaga Kedokteran domestik sebetulnya sangat profesional dan banyak sekali yang mumpuni dan mempunyai keahlian yang sangat baik.
Namun mengapa terkesan berobat ke Luar Negeri itu lebih memberikan jaminan pelayanan dan perawatan yang lebih baik?
Apakah hal ini dikarenakan kurangnya dukungan alat-alat yang canggih di rumah sakit – rumah sakit dalam negeri?
Saya pikir tidak.
Ini tentunya cambuk bagi pembangunan sektor kesehatan nasional, yang harus menjadi perhatian khusus seorang Presiden.

Fokus pembangunan sektor kesehatan kini sudah melangkah menuju sistem tanpa kelas yang secara ideal dapat dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
Dengan demikian, semua sarana dan prasarana pra pelaksanaan BPJS pada 1 Januari 2014 nanti harus sudah disiapkan, agar secara optimal pelayanan kesehatan yang diinginkan dalam konteks di atas dapat terwujud tanpa kendala.
Hal ini tentunya dapat terlaksana dengan memaksimalkan pemakaian APBN dalam sektor kesehatan yang sampai saat belum mencapai 5 persen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.
Selain dari pada itu kinerja Kemenkes dalam efisiensi anggaran dan menghilangkan distorsi pemakaian anggaran harus serta merta ditingkatkan agar seluruh “benefit” dari pemakaian anggaran tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara menyeluruh.

Kesejahteraan dokter, perawat, para-medik, bidan, dan tenaga kesehatan lain pun harus diperhatikan dan ditingkatan lebih baik lagi, agar kualitas profesionalisme mereka juga meningkat. Hal ini diharapkan kemudian dapat memacu komitmen dan kualitas layanan kesehatan yang mereka semua sediakan.

Industri Farmasi pun harus menjadi perhatian pemerintah, karena Industri Farmasi domestik pada saat ini hanya berbasis pada tahapan meracik obat. Bukan dalam konteks menciptakan produk obat-obatan.
Kurangnya riset dalam bidang farmasi pun menjadi bagian yang membuat sektor kesehatan ini terbelakang.
Pengawasan distribusi obat-obatan dalam menciptakan suatu industri yang “sustainable” pun masih jauh dari ideal.

Oleh karena itu persepsi tentang pelayanan kesehatan domestik yang kurang mumpuni jelas diakibatkan oleh strategi kebijakan di sektor kesehatan yang tidak mengena dan tidak terintegrasi secara menyeluruh.

Jangan salahkan jika ada WNI yang mampu untuk memilih berobat ke luar negeri.

Dalam konteks mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, adalah hak setiap WNI untuk menentukannya. Tidak boleh ada larangan bagi mereka untuk memilih mana yang terbaik.

Klaim asuransi kesehatan dalam hal ini yang disediakan oleh PT ASKES pun masih banyak mengalami “discrepancies”. Sehingga kesulitan mendapatkan klaim masih mewarnai mekanisme tersebut.

Nampaknya, curhatan Presiden kali ini harus dipahami Beliau, agar menjadi cemeti untuk lebih memperhatikan sektor kesehatan sebagaimana mestinya.