Arsip Tag: jokowi

 “PUBLIK: 39,1% PROGRAM JOKOWI-JK BELUM SEJALAN DENGAN NAWACITA”

​PRESS RELEASE

HASIL SURVEI NASIONAL 

PROGRAM NAWACITA PEMERINTAHAN JOKOWI – JK TAHUN 2016   

 “PUBLIK: 39,1% PROGRAM JOKOWI-JK BELUM SEJALAN DENGAN NAWACITA”
Nawacita merupakan Visi misi dan program aksi Jokowi-JK pada Pilpres 2014 sebagai jalan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Nawacita merupakan jawaban atas tiga masalah pokok bangsa saat ini yaitu (1) merosotnya kewibawaan negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Nawacita wujud daripada meneguhkan kembali ideologi bangsa yaitu ideologi pancasila 1 Juni dan Tri Sakti. Pancasila sebagai dasar dan arah dalam membangun jiwa bangsa, dan Tri Sakti menjadi dasar memulihkan kembali harga diri bangsa Indonesia, menjadi basis pembangunan karakter bangsa dan landasan kebijakan nasional. Melalui Nawacita pemerintahan Jokowi-JK hendak mewujudkan mimpi besarnya yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan berlandaskan gotong royong.  

Ada sembilan prioritas untuk mendukung aksi Visi-Misi Jokow-JK yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam perekonomian dan berkepribadian dalam kebudayaan kesembilan agenda tersebut dikenal dengan Nawacita. Kesembilan Program Prioritas yang dikenal dengan Nawacita diantaranya : (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. (2). Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya .(3). Membangun Indonesia dari pinggiran. (4). Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi (5).Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. (6). Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. (7). Mewujudkan kemandirian ekonomi. (8). Melakukan revolusi karakter bangsa. (9). Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Survei nasional yang dilakukan oleh Organisasi Kesejahteraan Rakyat (ORKESTRA) tentang “Penilaian dan Evaluasi Terhadap Nawacita tahun 2016” sebagai bentuk kontrol dan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan jelang akhir tahun 2016.  Beberapa pertanyaan penting yang diajukan diantaranya bagaimana pengetahuan publik, pemahaman publik, ketertarikan publik, dan relevansi Nawacita dengan Indonesia saat ini. 

Ketua Umum ORKESTRA, Poempida Hidayatulloh, mengatakan bahwa ketika responden diajukan pertanyaan apakah anda tahu Nawacita? sebagian besar responden menjawab Tidak Tahu yaitu sebesar 72%, hanya 28% yang Tahu Nawacita.? kemudian diajukan pertanyaan pendalaman apakah anda mengerti/memahami program-program dalam Nawacita? sebagaian besar responden 46,3% Tidak Mengerti, 23,9% menjawab sama sekali tidak mengerti, 19,7% sedikit mengerti, 10,1% mengerti, 0,1% sangat mengerti.    

Respon positif diberikan publik terhadap program Nawacita dimana pada saat diajukan pertanyaan apakah anda setuju dengan program Nawacita Jokowi-JK? Sebagaian besar responden 52% Setuju, 13% sangat setuju, 3% Tidak Setuju selebihnya menjawab TT 32%. Publik memberikan koreksi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK dnegan memberikan penilaian bahwa sejauh ini program-program Jokowi dinilai belum sejalan dengan Nawacita, dimana pada saat publik diajukan pertanyaan apakah program-program emerintahan Jokowi-JK saat ini sudah sejalan dengan Nawacita? 39,1% menjawab belum sejalan dengan Nawacita, 18,6% menjawab sudah sejalan dan sisanya 42,4% menjawab TT. 

Publik juga menilai bahwa Nawacita saat ini masih relevan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik, dimana pada saat responden diajukan pertanyaan apakah saat ini menurut anda masih relevan program-program Nawacita dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik? 43,5% menjawab relevan, 7,4% Tidak Relevan, 5,5% sangat relevan, 0,3% sangat tidak relevan dan sisanya 43,2% menjawab tidak tahu. 

Survei ORKESTRA tentang penilaian kinerja Pemerintah Jokowi-JK tahun 2016 ini merupakan survei opini publik. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan Margin of error sebesar ± 2,2%. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap mukalangsung dengan panduan kuesioner oleh peneliti dan surveyor . Survei nasional ORKESTRA dilakukan rentang waktu 10 Oktober – 6 November 2016, melibatkan 1.200 responden dari 34 Provinsi di Indonesia dengan maksud menggali pendapat publik tentang kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. 

Jakarta, 19 Desember 2016

ORKESTRA,

        KETUA UMUM 

      POEMPIDA HIDAYATULLOH

“PUBLIK RESPON POSITIF KINERJA PEMERINTAHAN JOKOWI–JK”

​PRESS RELEASE

HASIL SURVEI NASIONAL 

PENILAIAN KINERJA PEMERINTAHAN JOKOWI – JK TAHUN 2016   

 “PUBLIK RESPON POSITIF KINERJA PEMERINTAHAN JOKOWI–JK”
Gebrakan pemerintahan Jokowi-JK pada periode tahun kedua pemerintahannya cukup mendapat respon positif dari publik. Iklim politik yang sempat memanas pasca Pilpres mulai stabil dengan terobosan-terobosan penting pada komunikasi politik yang dilakukan oleh Jokowi, stabilitas politik mulai mendapatkan tuah seiring dengan perbaikan mendasar Pemerintahan Jokowi pada aspek ekonomi melalui program-program strategis di bidang ekonomi pada tahun kedua pemerintahan Jokowi-JK. 

Pada tahun 2016 Jokowi menghadirkan banyak kejutan, mendadak Jokowi merombak Kabinet Kerja untuk yang kesekian kalinya dan mendudukkan orang-orang yang dinilai tepat dalam menerjemahkan apa yang menjadi Visi-Misi Jokowi-JK. Beberapa pihak menyambut negatif terhadap Kabinet Kerja Jokowi, mengingat pergeseran Menteri Kabinet Kerja sangat kental nuansa politik transaksionalnya seiring dengan masuknya menter-menteri dari kelompok Parpol yang diawal 2016 menyatakan sebagai Parpol pendukung pemerintah. Perlahan namun pasti publik mulai menerima dan memberikan respon positif terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Kebijakan-kebijakan penting mulai mengarah pada program-program yang sejalan dengan Visi Misi Jokowi JK yang tertuang dalam Nawacita.    

Hal tersebut dapat terlihat sebagaimana hasil survei nasional yang dilakukan oleh Organisasi Kesejahteraan Rakyat (ORKESTRA) tentang “Penilaian dan Evaluasi Terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK tahun 2016” sebagai bentuk kontrol dan penilaian kinerja Pemerintahan jelang akhir tahun 2016.  Beberapa pertanyaan penting yang diajukan diantaranya bagaimana penilaian publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK? Bagaimana penilaian publik terhadap kinerja Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK?. 

Ketua Umum ORKESTRA, Poempida Hidayatulloh, mengatakan bahwa ketika responden diajukan pertanyaan dalam skala 1-10 berapa nilai yang anda berikan untuk kinerja Pemerintahan Jokowi-JK? Jawaban responden sangat beragam dan jika dibuat rata-rata adalah sebesar 6,3, dengan kata lain rapor kinerja pemerintahan Jokowi-JK cukup positif. Sementara untuk kinerja Kabinet Jokowi JK mendapatkan respon yang masih buruk yaitu 5,3 dengan skala 1-10, dimana ketika responden diajukan pertanyaan dalam skala 1-10 berapa nilai yang anda berikan untuk kinerja Kebinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK?.    

Secara umum responden menilai bahwa kinerja pemerintahan Jokowi-JK cukup positif pada tahun 2016 ini. Pemerintah dinilai mampu menciptakan iklim politik yang kondusif dan mampu meredam potensi-potensi konflik yang dinilai memberikan kerawanan kondisi politik dalam negeri dan luar negeri. Pemerintahan Jokowi-JK juga mampu menghadirkan iklim ekonomi yang kondusif, berbagai kebijakan dalam Nawacita mulai diwujudkan secara per lahan. Perbaikan infrastruktur hingga daerah, pemangkasan anggaran di beberapa belanja kementerian, program Tax Amnesty, pemberantasan pungli, dan sebagainya mendapat respon positif dari publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. 

Namun kinerja Kabinet Kerja masih berada dibawah ekspektasi publik, publik belum yakin terhadap kemampuan para Menteri dalam menjalankan program-program Nawacita yang ditetapkan oleh Jokowi-JK meski pada awal tahun 2016 Jokowi sudah menekankan bahwa seluruh kementerian harus menjalankan rogram yang sesuai dengan Visi-Misi Jokowi-JK demi mewujudkan Nawacita yang dicita-citakan bersama pemerintahan Jokowi-JK. Tidak heran jika saat responden diajukan pertanyaan untuk melakukan penilaian Kinerja Kabinet Kerja mereka memberikan nilai 5,3. 

Survei ORKESTRA tentang penilaian kinerja Pemerintah Jokowi-JK tahun 2016 ini merupakan survei opini publik. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan Margin of error sebesar ± 2,2%. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap mukalangsung dengan panduan kuesioner oleh peneliti dan surveyor . Survei nasional ORKESTRA dilakukan rentang waktu 10 Oktober – 6 November 2016, melibatkan 1.200 responden dari 34 Provinsi di Indonesia dengan maksud menggali pendapat publik tentang kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. 

Jakarta, 19 Desember 2016

ORKESTRA,

        KETUA UMUM 

      POEMPIDA HIDAYATULLOH

Menaker Harus Menolak Perintah Presiden

Baru saja saya tadi mendengar di Radio bahwa Presiden Jokowi memerintahkan Menaker untuk menghapus persyaratan tenaga kerja asing untuk mampu berbahasa Indonesia. Alasan Presiden konon kabarnya untuk mempercepat terjadinya investasi asing.
Saya sangat kaget dan luar biasa kecewa dengan perintah Presiden tersebut. Apa yang ada dibenak Presiden sehingga harus mengeluarkan perintah seperti itu? Apakah Presiden Jokowi sedang dalam keadaan Panik dengan situasi Ekonomi sekarang?
Apakah memang syarat tenaga kerja asing harus mampu berbahasa Indonesia adalah kendala utama bagi macetnya investasi di Indonesia, sehingga seorang Presiden yang mengklaim sebagai seorang Nasionalis, seorang diri memerintahkan untuk menghapus kan syarat tersebut?
Apakah Jokowi sudah lupa akan janjinya pada debat Capres untuk membuat Barrier-Barrier agar Indonesia tidak menjadi Pasar yang sangat liberal?
Bukankah masih banyak pengangguran di Indonesia yang membutuhkan pekerjaan, sehingga suatu syarat yang sebenarnya cukup proteksionis memang masih dibutuhkan?
Di manakah kemudian basis kemandirian Trisakti Bung Karno diletakkan dalam hal ini?
Jika saya jadi Menaker, saya akan melawan Perintah Presiden tersebut. Karena bagaimana pun Pasar tenaga kerja di Indonesia jika dibuka menjadi basis Pasar bebas tanpa proteksi akan sangat merugikan Masyarakat luas.
Dari dulu saya melawan berbagai prinsip yang merugikan kaum buruh dan pekerja. Sekarang pun gagasan seperti ini harus dilawan.

Poempida Hidayatulloh
Ketua Umum ORKESTRA
Organisasi Kesejahteraan Rakyat

Pemerintahan Jokowi JK Mau di Jegal?

Secara struktur tata negara tidak mudah menjatuhkan Presiden dalam sistem Presidential. Apalagi Presiden ini terpilih secara langsung oleh Rakyat. Jadi Presiden mempunyai legitimasi kuat.
Selain itu Presiden terpilih memang harus kemudian menunjukkan kinerja yang pro rakyat.
Dengan menunjukkan program yang bermanfaat untuk masyarakat, hampir bisa dikatakan sulit untuk diintervensi oleh KMP. Karena mereka pun tidak mungkin mau kehilangan nama di depan publik dan menjadi musuh masyarakat.
Jadi integritas Pemerintahan Jokowi JK dan Keberpihakan kepada rakyatlah yang akan menjadi kuncinya. Sehingga tidak tercipta ruang bagi KMP untuk menjegal. Ini memang suatu perjalanan yang sangat berat karena tidak boleh ada margin of error yang besar saat Pemerintahan berjalan. Sedikit masalah atau kesalahan dibuat oleh Pemerintah akan menjadi bulan-bulanan KMP.
Sehubungan dengan statement Hashim Djojohadikusumo, anggap saja sebagai cemeti bagi Pemerintahan Jokowi JK kedepan untuk secara maksimal menyelesaikan berbagai masalah Bangsa yang ada dan membangun Indonesia ini menjadi suatu Negara maju yang mandiri.

Salam, Poempida Hidayatulloh

Hati-hati Provokasi Berpotensi Chaos

Hati-hati dengan banyaknya bentuk provokasi untuk menciptakan chaos. Yang diuntungkan tentu pihak yang menyebarkan dan tidak bertanggung jawab.
Saya mengimbau kepada seluruh pihak, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terprovokasi. Proses demokrasi yang kita bangun ini sedang menghadapi suatu ujian. Dan saya yakin masyarakat masih mempunyai nalar yang rasional. Kehidupan berbangsa ini tidak habis di Pilpres 2014. Negara ini harus dapat diwariskan keberadaannya sampai jauh ke masa depan.
Kita harus bangga Negarawan-negarawan seperti Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK akan menunjukkan sikap mulianya pada tanggal 22 Juli 2014. Mari kawal semua proses perhitungan hasil pilpres 2014.
Mari jadikan politik membangun Mental Bangsa yang obyektif, santun, adil, bijaksana dan berwibawa.

Salam Revolusi Mental
Poempida Hidayatulloh

Jokowi JK Adalah Kita

##Jokowi dan JK adalah kita….

Pada acara Debat KPU terakhir ini setiap jiwa pasti sudah opininya masing-masing. Tanpa perlu mengulas ulang jalannya keseruan acara tersebut dan karena ini sudah memasuki “Minggu Tenang”, maka saya hanya mau menenangkan seluruh rakyat Indonesia bahwa: “Sepasang Pemimpin yang merdeka, berakal dan beragama sudah memasukkan kita semua, rakyat Indonesia dalam doanya. Sepasang Pemimpin yang -Tercerahkan-, sepasang manusia yang sudah tahu persis tentang makna hidup dan tugas hidupnya. Sehingga ia akan bisa mencerahkan orang lain”.

Sepasang Pemimpin ini merupakan kebahagiaan bagi siapa pun yang mengenalnya. Mereka menjadi setitik harapan bagi Indonesia untuk memiliki sepasang Pemimpin panutan yang dapat membawa Indonesia menjadi negara yang kuat, sejahtera, adil, dan makmur. Diantara banyaknya kekecewaan kepada para Pemimpin sebelumnya, yang salah arah, salah tingkah dan tidak jarang akhirnya ditinggalkan rakyatnya.

Memang, tidak ada manusia yang 100% sempurna alias 100% hidupnya tanpa cela. Tapi, sebenarnya, justru dari ketidaksempurnaan Sepasang Pemimpin inilah, kita bisa “berkaca”, bahwa mereka manusia seperti kita, mereka juga rakyat Indonesia, yang akan selalu mampu menjadi “Manusia Pembelajar” yang dapat membawa Perubahan menuju Kebaikan.

Bagi saya, Jokowi dan JK sangat mampu menumbuhkan kebahagiaan untuk setiap rakyat Indonesia untuk dapat hidup dan berkehidupan lebih baik dalam satu kesatuan NKRI yang lebih Sejahtera.

Jokowi dan JK adalah kita……

Salam 2 Jari
Poempida Hidayatulloh

Obor Rakyat Itu Kejahatan Demokrasi Luar Biasa

Saya mengapresiasi kinerja Polri yang cukup responsif dalam menangani kasus tabloid obor rakyat ini. Saya berharap kasus ini pun secepatnya dapat dibongkar sampai ke akarnya, yaitu dengan ditangkapnya aktor intelektual dan juga pendana dibelakang tabloid obor rakyatnya.
Obor Rakyat bukan sekedar masalah jurnalisme dan pidana umum saja, tapi Obor Rakyat adalah “kejahatan demokrasi” yang luar biasa. Dalam berevolusi untuk menjadi negara yang beradab, berwibawa dan bermartabat, penegakan hukum dalam menciptakan demokrasi yang berintegritas, jujur dan adil harus dikuatkan.
Pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang bersih akan menjadi Pemimpin yang juga bersih dan bertanggung jawab. Tapi apabila prosesnya ternoda, maka Indonesia akan sulit mendapatkan pemimpin yang didambakan oleh rakyat.

Salam Revolusi Mental
Poempida Hidayatulloh