Tag: komisi IX

Dahlan Iskan Bohong Lagi?

Berita di bawah ini saya dapatkan dari satu situs media kondang:

Perusahaan pelat merah atau BUMN secara bertahap penyesuaian status tenaga kerja alih daya (outsourcing) menjadi karyawan tetap. Hal ini telah dilakukan oleh PT PLN (Persero).

Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan, setidaknya sebanyak 16.000 tenaga kerja outsourcing di PLN telah diangkat menjadi karyawan tetap.

“Outsourcing PLN sampai kemarin diangkat 16.000 jadi karyawan tetap. Itu akan terus bertambah,” ucap Dahlan usai rapat pimpinan Kementerian BUMN di Kantor Pusdiklat PLN Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2013).

Hal senada dilakukan oleh BUMN besar lainnya seperti PT Telkom Tbk (TLKM) yang mengangkat sebanyak 14.000 tenaga outsourcing atau PT Pertamina (Persero) yang mengubah status 7.000 karyawan outsourcing-nya menjadi pegawai tetap.

Namun pengangkatan pegawai outsourcing menjadi karyawan tetap di lingkungan BUMN tetap harus melalui skema penilaian dan pengecekan yang ketat.

“Proses pengangkatan nggak bisa dilakukan langsung. Harus dilakukan pengecekan,” sebutnya.

Dahlan enggan menjawab panjang saat ditanya apakah BUMN masih membutuhkan tenaga kerja outsourcing. Menurutnya kewenangan tersebut ada di masing-masing BUMN. Ia pun menambahkan, meskipun masih ada pegawai outsourcing di BUMN, upah yang diterima masih di atas ketentuan Upah Miminum Provinsi (UMP). “Sudah semua malah banyak yang jauh di atasnya,” jelasnya.

Statement-statement di atas sempat membuat saya senang dan juga berharap banyak akan terjadinya hal-hal yang disampaikan oleh Menteri BUMN ini. Karena jika demikian adanya saya melihat ini akan menjadi suatu solusi luar biasa sepanjang sejarah BUMN.
Namun setelah saya telisik lebih rinci, saya baru menyadari jika kemudian apa yang disampaikan oleh Dahlan Iskan itu tidak mereferensi terhadap kurun waktu tertentu. Artinya bisa saja apa yang disampaikan oleh Dahlan Iskan mengacu kepada waktu selama BUMN tersebut di atas berdiri. Jadi tidak mengacu kepada apa yang tengah terjadi belakangan ini.
Yang jelas fakta memperlihatkan bahwa saya menerima ratusan pesan singkat setiap hari belakangan ini yang melaporkan bahwa mereka telah di PHK per bulan November lalu sebagai pegawai outsourcing di BUMN. Ini jelas bertentangan dengan UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga jelas-jelas bertentangan dari rekomendasi Panja Outsourcing BUMN komisi IX DPR RI.

Sampai saat ini Komisi IX belum mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pihak Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam konteks implementasi hasil Panja. Karena dijalankan atau tidaknya hasil Panja ini, Kem BUMN dan Kemnakertrans harus mempertanggungjawabkannya.

Saya sudah memngingatkan pimpinan agar dalam waktu dekat Panja Outsourcing segera memanggik Kementerian terkait untuk dimintai keterangan.

Apakah kita kemudian akan menyaksikan lagi kebohongan Dahlan Iskan? Hanya Allah dan Dahlan yang tahu.

Share this
10

Petisi Kepada Komisioner Tlnggi HAM PBB Seruan Untuk Dihentikannya Segera Praktek Pengambilan Organ Tubuh Dari Praktisi Falun Gong di China

DAFOH Doctors Against Forced Organ Harvesting

Petisi Kami yang bertanda tangan, menaruh perhatian terhadap bukti-bukti pengambilan organ secara paksa dari praktisi Falun Gong di China. Kami memahami bahwa pengambilan organ secara paksa dari praktisi Falun Gong adaiah bentuk kejahatan serius dari penganiayaan terhadap metode spiritual yang damai ini. Dengan ini kami meminta Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB untuk:

1. Menyerukan China agar segera mengakhiri pengambilan organ secara paksa dari praktisi Falun Gong yang ditahan di China.

2. Melakukan penyelidikan lebih lanjut yang mengarah pada penuntutan para pelaku yang teriibat dalam kejahatan kemanusiaan ini.

3. Menyerukan kepada pemerintah China untuk segera mengakhiri penganiayaan brutal terhadap Falun Gong, yang merupakan akar penyebab terjadinya pengambilan organ secara paksa dari praktisi Falun Gong.

Tertanda,

Poempida Hidayatulloh
Anggota DPR RI

Kirimkan dukungan tanda tangan anda untuk mendukung petisi ini s/d 30 November 2013.

image

image

Share this
0

Ultimatum Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR

Hari ini secara simbolis Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menerima laporan Hasil Panja Outsourcing BUMN yang berisi rekomendasi tentang berbagai langkah yang harus diambil oleh Menteri BUMN dalam konteks menyelesaikan masalah Outourcing yang berada di lingkup BUMN.

Sangatlah lucu jika kemudian para direksi BUMN banyak yang menyuarakan secara publik bahwa Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN ini bukanlah suatu keputusan hukum yang perlu dipatuhi.
Saya hanya berpikir saja dari mana sih para direksi BUMN yang berpikiran demikian itu dapat diangkat sebagai direksi suatu BUMN?
Jelas para direksi yang mempunyai pendapat seperti itu tidak paham akan tatanan Tata Negara RI. Tentunya mereka ini sama sekali tidak pantas menempati posisi terhormat dengan gaji tinggi sebagai profesional yang diharapkan mempunyai semangat nasionalisme yang sebenarnya, dan seyogianya dimiliki oleh seorang direksi BUMN.

Memang nampak jika hasil rekomendasi Panja ini tidak dilaksanakan kemudian tidak ada sanksi yang mengiringinya.
Namun demikian mereka lupa, apabila Panja Outosurcing BUMN Komisi IX ini merumuskan segala poin yang termaktub dalam rekomendasi Panja itu berdasarkan suatu produk hukum yang berupa Undang-Undang, yaitu UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Jadi jelas apabila rekomendasi Panja ini diabaikan, dapat diartikan melawan UU atau dengan kata lain “melawan hukum”.

Direksi BUMN pun harus sadar bahwa wewenang yang mereka miliki juga terbatas dalam ruang lingkup dan waktu. Oleh karena itu ada saatnya nanti mereka tidak dapat lagi menghindar dari kejaran keadilan dan hukum yang berlaku.

Saya pribadi pun bermaksud memberikan ultimatum secara publik kepada para direksi BUMN ini, agar jangan pernah mengabaikan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN.
Karena pada dasarnya Saya dan kawan-kawan di Komisi IX tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
intinya jika para direksi ini banyak membuat susah banyak pihak, maka DPR pun akan dapat membuat susah kehidupan para direksi ini.

Share this
21

Cara Menanggulangi Demo Buruh: Beri Mereka Kesejahteraan!

Seperti saya sampaikan sebelumnya. Demo itu adalah hak buruh atau pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Terlepas dari berbagai akibat sampingan seperti macet dan lainnya yang kita alami, tentu kita harus hormati ruang demokrasi yang mereka miliki ini.
Karena pada dasarnya mereka berdemo hanya untuk memperjuangkan nasib mereka. Dan itu juga tidak dilakukan setiap hari. Bahkan sehari-harinya mereka masih hidup dalam ambang batas kesulitan.

Saya yakin sekali jika kemudian mereka mendapatkan kesejahteraan yang layak, demo yang kita saksikan seperti ini akan serta merta berangsur hilang. Karena pada batas kesejahteraan tertentu, energi yang dimiliki para buruh ini akan teralokasi untuk kepentingan lain yang mereka juga butuhka seperti untuk berkumpul dengan keluarga dan rekreasi. Saat ini mungkin hal tersebut belum dapat terpenuhi karena ketidakmampuan secara ekonomi.
Jadi caranya menanggulangi demo buruh itu adalah dengan cara memberikan kesejahteraan kepada mereka, memberikan kepastian kerja dengan income yang layak, serta membangun mereka secara manusiawi dalam konteks sumber daya manusia.

Sudah saatnya buruh tidak diberikan janji-janji saja. Berikan kesejahteraan yang mereka patut terima sesuai dengan cita-cita luhur Bangsa Indonesia mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Share this
3

Direksi BUMN Jangan Melawan Keputusan Politik

Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR-RI meminta jajaran Direksi BUMN untuk menjalankan rekomendasi yang telah diputuskan Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI pada rapat pleno 22 Oktober lalu.
“Direksi BUMN harus tahu makna keputusan politik. Intinya, Direksi BUMN jangan melawan keputusan tersebut,” ujar anggota Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh di Gedung DPR-RI (29/10/2013).
Poempida berpandangan, Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu keputusan politik. Tanpa ada keputusan politik, tidak akan ada Negara Republik Indonesia ini. Ditegaskan Poempida, Konstitusi dan UU adalah produk dari keputusan politik. “Jadi BUMN pun tercipta karena keputusan politik,” katanya singkat.
Politisi Partai Golkar ini menilai, dalam proses/keputusan politik, memang ada dua cara menyikapinya, sejalan atau melawan. Yang sejalan dan melawan akan bisa salah satu diuntungkan tergantung situasi dan kondisi politik.
Lebih lanjut Poempida mengatakan, mengingat semakin kuatnya gerakan buruh dan semangat demokrasi di Indonesia, yang berpikiran cerdas harus sadar untuk tidak melawan  keinginan rakyat banyak. Atau, kalau melawan harus sangat paham dengan konsekuensi yang dihadapi.
“Bisa saja kemudian Direksi BUMN ini tidak menghiraukan hasil Panja Outsourcing BUMN, tapi jangan kemudian menyesal di kemudian hari,” tegasnya.   
Sementara itu, Ketua Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning  menegaskan, Menteri Negara BUMN wajib memberikan sanksi kepada Direksi perusahaan yang mengabaikan rekomendasi ini. Ia juga mendesak agar Menneg BUMN untuk melaksanakan rekomendasi ini 15 hari kerja terhitung sejak rekomendasi ini dikeluarkan.
“Jika Direksi tak menjalankan rekomendasi ini, Komisi IX merekomendasikan agar memecat Direksi perusahaan BUMN tersebut,” katanya.
Selama ini, lanjut Ribka, praktik outsourcing tenaga kerja di BUMN terjadi karena minimnya peran pemerintah dalam pengawasan. Karena itu, penyelewengan norma hukum sering terjadi dan dilakukan oleh manajemen perusahaan BUMN itu sendiri. ***

Share this
12

LAPORAN PANJA OUTSOURCING BUMN KOMISI IX DPR RI MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2013-2014

REKOMENDASI 

1. Menteri BUMN wajib melaksanakan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN sesuai komitmen Menteri BUMN RI yang disampaikan pada Rapat Kerja Komisi IX dengan Kemenakertrans dan Kementerian BUMN pada 9 September 2013.

2. Hapuskan praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja di perusahaan BUMN di seluruh Indonesia.

3. Setiap BUMN dilarang keras melakukan pelarangan/penghalangan, intimidasi dan teror terhadap pekerja yang mengadakan aktivitas berserikat di BUMN termasuk pekerja yang melakukan mogok kerja dan aksi massa, sesuai pasal 28 UUD RI 1945, pasal 24 dan pasal 39 tahun 1999 tentang hak Azasi Manusia, serta pasal 5 ayat (1). Pasal 23 dan pasal 43 UU no 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/buruh.

4. Tidak boleh ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan hentikan PHK terhadap pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

5. Terhadap semua PHK yang telah berkekuatan hukum tetap, BUMN harus segera membayar hak-hak normatif pekerja secara penuh sesuai Pasal 156 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan dalam hal ada perekrutan pekerja baru, maka perusahaan BUMN harus menerima pekerja yang telah di PHK.

6. Pekerja di perusahaan BUMN yang sedang mengalami proses PHK sepihak, skorsing/dirumahkan, harus kembali dipekerjakan pada perusahaan BUMN diseluruh Indonesia. Sesuai Pasal 59 UU 13/2003, maka pekerja harus segera diangkat menjadi pekerja tetap dan dipekerjakan tanpa syarat pada posisi dan jabatan yang sesuai di perusahaan BUMN,

7. Hak normatif pekerja seperti diatur Pasal 155 UU 13/2003, wajib dibayar oleh seluruh perusahaan BUMN di Indonesia kepada pekerja yang sedang dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai memiliki kekuatan hukum tetap,

8. Seluruh hak normatif pekerja sebagaimana diatur UU 13/2003, wajib diberikan oleh seluruh perusahaan BUMN di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

9. Penyelesaian permasalahan buruh disemua tingkatan proses hukum, direksi perusahaan BUMN dilarang menggunakan anggaran perusahaan,

10. Komisi IX DPR meminta Kemenakertrans dan Polri memproses hukum dan menindak tegas tidnak pidana ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan BUMN seluruh Indonesia,

11. Rekomendasi Panja OS BUMN Komisi IX harus dilaksanakan dalam waktu 15 hari, terhitung sejak rekomendasi diputuskan dalam rapat pleno Komisi IX, Selasa (22/10). Dan, bila direksi perusahaan di BUMN mengabaikan rekomendasi, maka Komisi IX akan merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk memberhentikan direksi BUMN yang bersangkutan,

12. Untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan seluruh rekomendasi oleh Kementerian BUMN, Panja OS merekomendasikan Komisi IX membentuk Satgas Outsourcing BUMN bersama Kemenakertrans dan melibatkan perwakilan serikat pekerja outsourcing

Share this
41

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d blogger menyukai ini:
Lewat ke baris perkakas